JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencopot dua direktur jenderal memicu beragam tafsir di kalangan pelaku pasar.

Senior analis Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ronny P. Sasmita menilai dampaknya cepat terasa, terutama dari sisi persepsi pasar. Langkah tersebut tidak dilihat sebagai rotasi biasa, tetapi sebagai sinyal arah kebijakan fiskal.

“Dalam jangka pendek, pasar bisa membaca ini sebagai sinyal kehati-hatian atau bahkan kekhawatiran. Kalau komunikasinya tidak solid, bisa memicu persepsi ketidakstabilan internal. Tapi kalau dikemas sebagai langkah penguatan, justru bisa dibaca positif sebagai bentuk discipline enforcement dalam pengelolaan fiskal,” ujar Ronny kepada Kompas.com, Kamis (23/4/2026).

Menurut Ronny, keputusan ini bisa ditafsirkan dua arah. Langkah tersebut bisa dibaca sebagai upaya memperbaiki mesin fiskal, tetapi juga bisa memunculkan kesan adanya masalah internal.

"Kuncinya ada di narasi pemerintah apakah ini pembersihan masalah atau penajaman strategi," katanya.

Ronny menilai pergantian pejabat setingkat direktur jenderal tidak berdiri sendiri. Ada konteks lebih luas, mulai dari tekanan ekonomi hingga kebutuhan penyesuaian kebijakan fiskal.

“Ini bukan hanya soal pergantian pejabat, tapi soal apakah Kementerian Keuangan sedang memperkuat fondasi fiskalnya, atau justru sedang menghadapi tekanan internal yang lebih dalam,” jelasnya.

Ruang fiskal yang semakin terbatas ikut menjadi faktor penting. Kebutuhan belanja meningkat, sementara ekspektasi pasar tetap tinggi. Posisi direktur jenderal menjadi krusial dalam menjaga arah kebijakan.

Ronny menyebut pergantian di level ini sering berkaitan dengan kebutuhan percepatan kebijakan atau koreksi strategi.

Ia memaparkan tiga faktor yang dinilai rasional di balik keputusan tersebut. Faktor pertama berkaitan dengan kinerja, terutama jika target penerimaan, belanja, atau pembiayaan tidak tercapai.

“Kedua, soal konsolidasi kebijakan. Menkeu mungkin ingin memastikan semua lini sejalan dengan strategi fiskal ke depan,” ujarnya.

Faktor ketiga terkait manajemen risiko. Aspek ini dinilai semakin penting di tengah volatilitas global. Deviasi kecil dalam kebijakan bisa berdampak besar terhadap kredibilitas fiskal.

Ronny menilai dampak jangka menengah dan panjang bergantung pada sosok pengganti dan arah kebijakan setelah pergantian.

“Kalau penggantinya lebih teknokratis, kuat secara eksekusi, dan mampu menjaga kredibilitas fiskal, maka ini bisa memperbaiki kinerja APBN. Tapi kalau pergantian ini justru membuka ruang politisasi kebijakan fiskal, nah justru bisa berbahaya,” kata dia.

Ia mengingatkan, isu ini berkaitan langsung dengan kepercayaan investor. Dampaknya juga merembet ke biaya utang negara dan stabilitas makroekonomi.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi telah mencopot Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Luky Alfirman dari posisi Direktur Jenderal Anggaran per Selasa (21/4/2026).

Menurut Purbaya, posisi yang ditinggalkan kedua pejabat tersebut saat ini telah diisi oleh Pelaksana Harian (Plh).

"Iya. Udah dikasih Plh (Pelaksana Harian) sekarang. Dari kemarin siang," ujar Purbaya ke awak media kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/4/2026).

Purbaya menambahkan bahwa status Plh untuk kedua direktorat jenderal tersebut sudah mulai aktif bekerja sejak Selasa siang, berbarengan dengan pelantikan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Kemenkeu.

Hingga saat ini, baik Febrio maupun Luky belum mendapatkan penempatan jabatan baru. Kondisi ini serupa dengan mantan Sekretaris Jenderal Heru Pambudi yang posisinya telah digantikan oleh Robert Leonard Marbun.

Purbaya menyebutkan bahwa para pejabat senior tersebut saat ini sedang dibebastugaskan sementara.

"Belum, istirahat dulu (Heru Pambudi). Nanti saya cari tempat yang pas," jelas Purbaya.

Selain kekosongan pada posisi Dirjen Anggaran dan Dirjen Strategi Ekonomi, posisi Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga masih diisi oleh pejabat sementara.

Pasca ditinggalkan Masyita Crystallin, posisi tersebut kini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Herman Saheruddin.

Adapun Purbaya berencana mengajukan nama-nama calon pejabat definitif untuk ketiga posisi strategis eselon I tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

"Nanti akan sekalian diajuin ke Presiden. Jadi sekaligus di awal Mei atau pertengahan Mei," ungkap Purbaya.

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan telah memberhentikan Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Luky Alfirman dari jabatan Dirjen Anggaran. Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu, menyatakan pencopotan itu efektif per Selasa (21/4/2026) dan telah menunjuk pelaksana harian (Plh) yang mulai aktif sejak pemberhentian dilakukan.

“Sudah dikasih Plh sekarang. Sudah dari kemarin sore aktif,” kata Purbaya.

Untuk sementara ini, Purbaya belum memberikan tugas baru kepada Febrio maupun Luky. Dia masih mengkaji posisi yang tepat dengan kompetensi keduanya.

“(Febrio dan Luky) Istirahat dulu. Nanti saya cari tempat yang pas buat mereka,” tambahnya.

Dengan pemberhentian Febrio dan Luky, kini terdapat tiga posisi dirjen di Kementerian Keuangan yang kosong.

Selain Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Dirjen Anggaran, kekosongan jabatan juga terjadi pada kursi Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Masyita Crystallin.

Masyita diketahui mendapatkan mandat baru untuk bertugas di PT Danantara Investment Management (Persero).

Purbaya mengatakan bakal menyeleksi kandidat untuk ketiga posisi strategis eselon I itu dan melaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto secara bersamaan.

Dia menargetkan akan mulai melaporkan nama-nama kandidat terpilih nantinya pada bulan depan.

“Nanti kan sekalian diajukan ke Presiden. Jadi sekaligus mungkin di awal atau pertengahan Mei,” tuturnya.

Kemarin, Purbaya juga melantik 5 pejabat baru eselon II Kemenkeu, yaitu 2 pejabat Sekretariat Jenderal, 1 pejabat Direktorat Jenderal Strategi dan Fiskal (DJSEF), 1 pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan 1 pejabat Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2026 tentang Mutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan telah memberhentikan Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Luky Alfirman dari jabatan Dirjen Anggaran.

Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu, menyatakan pencopotan itu efektif per Selasa (21/4) dan telah menunjuk pelaksana harian (Plh) yang mulai aktif sejak pemberhentian dilakukan.

“Sudah dikasih Plh sekarang. Sudah dari kemarin sore aktif,” kata Purbaya.

Untuk sementara ini, Purbaya belum memberikan tugas baru kepada Febrio maupun Luky. Dia masih mengkaji posisi yang tepat dengan kompetensi keduanya.

“(Febrio dan Luky) Istirahat dulu. Nanti saya cari tempat yang pas buat mereka,” tambahnya.

Dengan pemberhentian Febrio dan Luky, kini terdapat tiga posisi dirjen di Kementerian Keuangan yang kosong.

Selain Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Dirjen Anggaran, kekosongan jabatan juga terjadi pada kursi Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Masyita Crystallin.

Masyita diketahui mendapatkan mandat baru untuk bertugas di PT Danantara Investment Management (Persero).

Purbaya mengatakan bakal menyeleksi kandidat untuk ketiga posisi strategis eselon I itu dan melaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto secara bersamaan.

Dia menargetkan akan mulai melaporkan nama-nama kandidat terpilih nantinya pada bulan depan.

“Nanti kan sekalian diajukan ke Presiden. Jadi sekaligus mungkin di awal atau pertengahan Mei,” tuturnya.

Kemarin, Purbaya juga melantik 5 pejabat baru eselon II Kemenkeu, yaitu 2 pejabat Sekretariat Jenderal, 1 pejabat Direktorat Jenderal Strategi dan Fiskal (DJSEF), 1 pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan 1 pejabat Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2026 tentang Mutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait kabar perombakan posisi Direktur Jenderal Anggaran serta Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal yang ditempati oleh Luky Alfirman dan Febrio Kacaribu.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (BKLI) Kemenkeu, Deni Surjantoro mengaku belum menerima informasi resmi mengenai pergantian nama-nama di posisi puncak tersebut.

"Sampai saat ini tidak ada info hal tersebut," ujar Deni singkat kepada IDX Channel, Rabu (22/4/2026).

Sebelumnya, beredar kabar yang menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan akan mengganti dua pejabat penting, yakni Febrio Kacaribu selaku Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Luky Alfirman yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran.

Informasi yang bersumber dari internal Kemenkeu ini menyebutkan adanya rencana penyegaran organisasi, meski belum ada kepastian mengenai sosok yang akan mengisi kursi kedua jabatan krusial tersebut.

Di tengah kabar ini, pembaruan data pada laman resmi Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) mengonfirmasi adanya pergantian pimpinan. Herman Saheruddin kini resmi ditunjuk sebagai Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, menggantikan Masyita Crystallin.

Isu pergantian eselon I ini muncul di tengah langkah agresif Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menata ulang struktur birokrasi di Departemen Keuangan sepanjang tahun 2026.

Belum lama ini, Menkeu Purbaya telah melantik 5 pejabat eselon II baru. Langkah ini menyusul aksi rotasi besar-besaran yang dilakukan bulan lalu terhadap 1.585 pejabat, termasuk 44 pejabat pimpinan pratama (eselon II). Penataan besar tersebut dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2026.

(DESI ANGRIANI)

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) melaporkan pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tanggal efektif 17 April 2026.

Informasi tersebut disampaikan dalam laporan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan, laporan ini merupakan pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi sesuai ketentuan regulator.

Dok. BNI Bank BNI. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 13,03 triliun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Senin (9/3/2026).

Perseroan merujuk pada Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang keterbukaan informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik sebagaimana telah diperbarui, serta sejumlah regulasi lain terkait transparansi dan publikasi laporan bank.

BNI menjelaskan, pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen telah melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan regulator.

“RUPS Luar Biasa Perseroan Tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2025 telah menyetujui pengangkatan Bapak Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen Perseroan," tulis perseroan, dikutip pada Senin (20/4/2026).

“Selanjutnya melalui Surat OJK No. SR-291/PB.13/2026 tanggal 17 April 2026, OJK menyampaikan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEPR-48/D.03/2026 tanggal 17 April 2026 yang menyetujui pengangkatan Bapak Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen Perseroan," imbuh perseroan.

BNI kemudian menetapkan tanggal efektif pengangkatan tersebut pada hari yang sama dengan keluarnya persetujuan regulator.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (21/7/2025).

“Berkenaan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan peraturan OJK terkait, maka bersama ini kami laporkan tanggal efektif pengangkatan Bapak Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen Perseroan pada tanggal 17 April 2026," ungkap perseroan.

Dalam laporan yang sama, BBNI menyatakan peristiwa ini tidak menimbulkan dampak terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan.

Profil Febrio Kacaribu

Febrio Nathan Kacaribu memiliki latar belakang pendidikan ekonomi yang kuat, baik di dalam maupun luar negeri.

Ia menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, pada 1996 sebelum melanjutkan studi sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan lulus pada 2002.

Setelah itu, ia meraih gelar Master of International and Development Economics dari Australian National University pada 2005, serta gelar doktor (Ph.D) di bidang ekonomi dari University of Kansas, Amerika Serikat.

Dalam perjalanan kariernya, Febrio memulai sebagai akademisi dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI sejak 2015, dengan fokus pada isu makroekonomi, sektor keuangan, serta analisis kebijakan publik.

Kariernya di pemerintahan dimulai ketika ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan pada 3 April 2020.

Dalam posisi ini, ia berperan dalam perumusan kebijakan fiskal nasional, termasuk respons terhadap dinamika ekonomi global dan domestik.

Seiring dengan perubahan struktur organisasi di Kementerian Keuangan, Febrio kemudian dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal pada 23 Mei 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memastikan bakal menindak tegas peredaran rokok ilegal. Pelaku usaha diberi pilihan tegas, masuk sistem resmi atau ditutup.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, rokok ilegal tidak akan dilegalkan begitu saja. Pemerintah hanya memberi ruang bagi pelaku untuk beralih ke jalur legal dengan membayar cukai.

“Bukan dilegalkan begitu saja. Mereka harus masuk ke sistem, bayar cukai. Kami beri kesempatan. Kalau tidak, akan ditutup,” ujar Purbaya di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Pemerintah menyiapkan penambahan lapisan baru dalam struktur cukai hasil tembakau (CHT) sebagai jalan masuk bagi pelaku ilegal. Kebijakan ini ditargetkan mulai berjalan paling lambat Mei 2026.

“Kami inginnya Mei itu paling telat sudah jalan, supaya pendapatan ke kita masuk dan saya bisa betul-betul larang rokok yang ilegal,” katanya.

Melalui skema ini, pelaku rokok ilegal masih diberi kesempatan masuk ke pasar resmi. Namun, pemerintah memastikan akan menutup usaha yang tetap beroperasi di luar aturan.

“Nanti mereka kami kasih kesempatan untuk main di pasar yang legal. Kalau nggak mau, kami tutup,” ujar Purbaya.

Selama ini, rokok ilegal menjadi sumber kebocoran penerimaan negara. Produk tanpa cukai juga dijual lebih murah sehingga menekan pelaku usaha legal, terutama sektor usaha kecil dan menengah.

Pemerintah berharap penambahan layer cukai bisa menciptakan jembatan transisi ke sistem resmi. Langkah ini juga diharapkan menciptakan persaingan usaha yang lebih adil.

Purbaya menyebut proposal kebijakan tersebut sudah rampung dan akan segera dibahas bersama DPR. Namun, potensi tambahan penerimaan negara masih akan dihitung setelah implementasi berjalan.

“Kalau itu betul-betul besar seperti yang diklaim orang, itu besar sekali kontribusinya. Tapi nanti kami lihat seperti apa. Saya tidak mau menebak dulu sebelum kita lihat sebulan atau dua bulan kalau dijalankan,” ujarnya.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, kebijakan ini disusun dengan pendekatan hukum. Pemerintah juga mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor padat karya.

Menurutnya, ruang legal tetap dibuka bagi pelaku usaha selama memenuhi kewajiban cukai. Langkah ini untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri.

Sebagai catatan, struktur tarif CHT telah disederhanakan dari 19 lapis pada 2009 menjadi 8 lapis pada 2022. Ketentuan terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengungkap adanya dinamika penerimaan cukai hasil tembakau pada awal tahun, terutama terkait strategi pelaku industri dalam pembelian pita cukai.

"Kalau untuk dari sisi cukai hasil tembakau itu ada dinamika, mereka boleh menunda pembelian dari pita cukai. Itu mereka gunakan. Tetapi nanti untuk beberapa bulan ke depan kita lihat ini trennya sudah membaik," ujar Febrio di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta Pusat, Kamis (9/4).

Ia menjelaskan kondisi tersebut turut memengaruhi realisasi penerimaan negara pada kuartal I-2026 yang baru mencerminkan data hingga Maret. Menurutnya, pola ini bukan hal baru karena pelaku industri kerap memanfaatkan fleksibilitas waktu pembelian pita cukai untuk mengatur arus kas dan produksi.

"Jadi data kemarin yang kita tunjukkan untuk Q1 itu kan sampai Maret ya. Nanti di April ini sebenarnya sudah ada data ini akan membaik, lebih baik dibandingkan yang bulan-bulan sebelumnya," ujar dia.

Febrio menambahkan tren perbaikan tersebut mulai terlihat seiring masuknya periode baru setelah penundaan pembelian pita cukai. Dengan demikian, penerimaan negara dari sektor ini diperkirakan akan kembali meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

Selain cukai, ia juga menyinggung penerimaan dari sektor kepabeanan lain yang sangat dipengaruhi kondisi global.

[Gambas:Youtube]

"Untuk bea keluar ini kan mengikuti tren perdagangan barang dan jasa internasional. Termasuk juga impor, yaitu ada bea masuk dan sebagainya," ujarnya.

Ia menegaskan meskipun terjadi fluktuasi di awal tahun, arah penerimaan tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan target pemerintah.

"Ini masih at par (setara) dan kita melihat arah untuk bea dan cukai sesuai dengan APBN 2026 itu akan tercapai," kata Febrio lebih lanjut.

Secara keseluruhan, ia menilai dinamika penerimaan ini lebih bersifat siklus dan teknis, bukan mencerminkan pelemahan fundamental. Penundaan pembelian pita cukai di awal tahun biasanya akan diikuti oleh peningkatan realisasi pada periode berikutnya sehingga kinerja tahunan tetap terjaga.

Data Kemenkeu menunjukkan penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Februari 2026 mencapai Rp44,9 triliun atau sekitar 13,4 persen dari target APBN. Angka ini turun 14,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kontribusi terbesar berasal dari cukai sebesar Rp34,4 triliun, meski mengalami penurunan 13,3 persen secara tahunan. Penurunan ini salah satunya dipengaruhi oleh mekanisme pita cukai yang memungkinkan pelaku usaha menunda pembelian dan pelekatan hingga beberapa waktu ke depan.

Di sisi lain, penerimaan bea keluar juga turun signifikan akibat melemahnya harga komoditas seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), sementara bea masuk justru mencatat pertumbuhan seiring peningkatan aktivitas impor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan optimis ekonomi Indonesia tetap terjaga kuat hingga akhir 2026, meski sempat diwarnai gejolak di pasar keuangan.

Direktur Jenderal Strategi dan Ekonomi Fiskal (Dirjen SEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,4 persen, dengan upaya menjaga momentum hingga kuartal IV dan berlanjut ke awal kuartal I tahun berikutnya.

“Ke depan, pemerintah akan mempercepat belanja negara, terutama di awal tahun, supaya momentumnya terus terjaga,” ujar Febrio ditemui di Komplek Parlemen, Jakarta pada Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, salah satu faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi ialah pertama pembalikan aktivitas manufaktur yang mulai terlihat kuat, bahkan berlanjut hingga Januari 2026.

Indikator ini mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi dan permintaan di sektor riil.

Selain itu, penyaluran kredit perbankan juga menunjukkan perbaikan signifikan.

Jika sebelumnya pertumbuhan kredit sempat berada di kisaran 7,5 persen pada Agustus, kini meningkat menjadi 9,7 persen.

“Angka ini sudah cukup dekat dengan estimasi awal kami yang mendekati 10 persen. Artinya, pembiayaan ke sektor riil mulai bergerak lagi dan ini sinyal yang sangat positif,” kata Febrio.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Kedepannya Febrio pede bahwa pembalikan sentimen ekonomi dan meningkatnya kepercayaan konsumen akan mendorong belanja masyarakat.

“Confidence konsumen meningkat, ditambah dengan berbagai stimulus yang diberikan pemerintah. Itu akan tecermin di konsumsi rumah tangga yang tetap kuat,” ujarnya.

Terkait gejolak pasar modal yang terjadi memasuki Januari–Februari 2026, Febrio menegaskan bahwa hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, pergerakan pasar modal perlu dilihat dari tren jangka panjang, bukan fluktuasi sesaat.

Ke depan, pemerintah juga menyiapkan akselerasi belanja negara sejak awal tahun, terutama pada kuartal I, untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Di mana stimulus fiskal yang lebih cepat diharapkan mampu menopang konsumsi, investasi, serta menjaga kepercayaan pelaku usaha.

“Belanja pemerintah akan kita dorong lebih awal, supaya mesin ekonomi tetap berjalan dan tidak kehilangan momentum,” tutup Febrio.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan bea keluar batu bara belum berlaku mulai 1 Januari 2026.

Hingga saat ini, pemerintah masih membahas besaran tarif serta dasar pengenaan kebijakan tersebut di tingkat teknis, termasuk penyusunan aturan pelaksanaannya.

"(Bea keluar batu bara) untuk levelnya masih di pembahasan," kata Purbaya dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (31/12).

"Kalau enggak salah sih, diusulkan tergantung harga batu baranya ya, ada 5 (persen), ada 8 (persen), ada 11 (persen), tergantung level harga batu baranya," lanjutnya.

Ia menjelaskan skema tarif bea keluar dirancang bersifat progresif mengikuti pergerakan harga batu bara.

Dalam usulan yang dibahas, tarif 5 persen dikenakan saat harga berada di level bawah, 8 persen di level menengah, dan 11 persen pada harga yang lebih tinggi. Namun besaran final belum ditetapkan karena masih dalam pembahasan lintas kementerian.

"Tapi ini masih didiskusikan di level teknis, perpresnya sedang akan dibuat. Jadi saya belum bisa pastikan berapa itu pasnya," ujar Purbaya.

Purbaya juga membuka kemungkinan waktu pemberlakuan kebijakan tersebut dapat bergeser dari rencana awal, yakni 1 Januari 2026. Menurutnya, penerapan bea keluar bahkan bisa dilakukan secara surut, tergantung pada hasil final pembahasan.

"(Iya, tidak berlaku 1 Januari), bisa berlaku surut juga," katanya.

Sang Bendahara Negara menjelaskan logika fiskal di balik rencana pengenaan bea keluar batu bara. Ia menilai selama ini struktur penerimaan dari sektor batu bara belum optimal karena tingginya restitusi pajak yang dibayarkan negara kepada perusahaan tambang.

"Kalau saya lihat netnya, dia bayar pajak, bayar ini, bayar itu, bayar royalti segala macam, ditarik di restitusi, saya dapatnya negatif. Jadi saya memberi subsidi perusahaan batu bara yang udah pada kaya itu," ujarnya.

Kendati demikian, Purbaya menegaskan tujuan kebijakan tersebut bukan untuk mematikan industri batu bara, melainkan mencari keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pemerintah, kata Purbaya, berupaya memastikan hak negara atas sumber daya alam tetap optimal, sekaligus menjaga keberlanjutan industri.

"Dari sisi fiskal, tapi kan enggak gitu kebijakannya, kita cari yang optimal untuk semuanya, untuk pengusaha maupun untuk negara, untuk masyarakat juga," katanya.

Ia menambahkan penerimaan dari sektor batu bara akan digunakan untuk membiayai berbagai program publik, termasuk pendidikan dan penanganan bencana. Karena itu, pemerintah akan mencari formula yang paling seimbang sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

"Tujuan kami bukan mematikan industri batu bara, tapi mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak mereka sehingga negara mereka pun diuntungkan juga," ujar Purbaya.

Kementerian Keuangan tengah menyiapkan aturan bea keluar batu bara melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu sebelumnya menyebut pemerintah menargetkan aturan tersebut terbit sebelum akhir 2025, dengan rencana awal pemberlakuan pada 1 Januari 2026.

Pemerintah memperkirakan kebijakan bea keluar batu bara berpotensi menambah penerimaan negara hingga sekitar Rp20 triliun per tahun. Namun rencana tersebut juga mendapat perhatian dari pelaku usaha.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) meminta agar kebijakan fiskal diterapkan secara proporsional dan mempertimbangkan kondisi industri agar daya saing Indonesia tetap terjaga di pasar internasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan rencana pengenaan bea keluar terhadap komoditas batu bara akan diterapkan mulai awal 2026. Dari hasil perhitungan, bea keluar batu bara bisa menyumbang penerimaan negara sekitar Rp 25 triliun.

"Ini kita estimasi bisa mencapai Rp 24 triliun-Rp 25 triliun satu tahun penerimaan dari bea keluar batu bara," kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam konferensi pers APBN Kita Desember 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).

Febrio mengatakan, Kemenkeu bersama Komisi XI DPR RI sudah membahas payung hukum bea keluar batu bara. Dia menyebut, DPR mendukung kebijakan tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara.

"Ini akan kita lakukan dan sedang berjalan prosesnya, sehingga nanti secepatnya akan mulai meningkatkan penerimaan negara mulai 2026, sehingga ini akan berlaku kita harapkan mulai Januari," ujar Febrio

Dia menuturkan, rencana pemberlakuan bea keluar batu bara dimaksudkan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) memberikan sumbangsih yang besar bagi pendapatan negara. Hal itu sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak memberikan insentif pajak untuk aksi korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti merger hingga konsolidasi.

"Soal insentif pajak untuk aksi korporasi mungkin enggak akan kita kasih," tegas Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

"Dulu kan ada diskusi, ternyata waktu itu Danantara agak-agak itu, ada sisi komersial di situ. Jadi, akan kita asses sesuai dengan kondisi secara komersial saja," sambungnya saat menjelaskan alasan penolakan tersebut.

Rencana pemberian insentif pajak awalnya mencuat dari mulut Purbaya. Menurutnya, poin tersebut menjadi salah satu perbincangan dengan CEO Danantara Rosan Roeslani ketika berkunjung ke Kantor Kemenkeu pada Rabu (3/12).

Sang Bendahara Negara kala itu membuka ruang untuk memberikan aturan khusus tentang perpajakan dalam aksi korporasi BUMN.

Anak buah Purbaya bahkan sempat melakukan rapat dengan Danantara pada Jumat (5/12) untuk membahas peluang pemberian perlakuan khusus tersebut.

Namun, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto saat itu menegaskan bahwa rencana tersebut belum final.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu kemudian mengklarifikasi. Menurutnya, tidak ada perlakuan perpajakan khusus bagi BUMN yang berada di bawah naungan Danantara.

"Aksi korporasi BUMN itu yang mereka butuhkan adalah supaya terjadi kemudahan ketika mereka melakukan merger, terutama, ini adalah konsolidasi supaya tercipta value added extra ketika mereka melakukan konsolidasi. Tetapi, kemudian seringkali mereka berhadapan langsung dengan nilai buku Vs nilai pasar dari asetnya ketika mereka melakukan konsolidasi," jelas Febrio.

Setelah konsolidasi, perusahaan bisa memperoleh keuntungan dari peningkatan nilai aset (capital gain).

"Dengan capital gain, yang ada capital gain tax-nya, itu seringkali menjadi hambatan bagi mereka," tuturnya.

Febrio menegaskan sudah ada peraturan menteri keuangan yang memperbolehkan penggunaan nilai buku sebagai acuan capital gain tax. Menurutnya, perlakuan tersebut tidak disebut insentif.

"Ini adalah memastikan mereka tetap membayar pajak sesuai dengan capital gain tersebut, cuma kita berikan pengaturan supaya tidak langsung dibayarkan di satu tahun, di satu hari tersebut, sehingga kita spread sesuai dengan depresiasinya ke depan," bebernya.