REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mendorong lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas menjadi eksportir dan menembus pasar global. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pendampingan ekspor, business matching, hingga perluasan akses buyer internasional.

Bisnis.com, JAKARTA— Tantangan tata kelola, akuntabilitas, dan kejelasan mandat dinilai menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan Danantara sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan lembaga investasi negara tersebut tidak hanya ditentukan oleh skala pendanaan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga disiplin investasi dan membangun kepercayaan publik.

Pandangan tersebut mengemuka dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (ILUNI FEB UI) melalui kegiatan Breakfast Forum bertajuk “Satu Tahun Danantara Membangun Indonesia” di Jakarta. Forum tersebut membahas evaluasi satu tahun perjalanan Danantara sekaligus arah kebijakan ke depan dalam penguatan peran investasi negara.

Dalam pidato kunci Dean of ADB Institute Bambang Brodjonegoro menilai keberadaan institusi di luar pemerintah yang mampu menyediakan pembiayaan jangka panjang menjadi syarat penting bagi negara untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Menurut dia, pemerintah tidak dapat menjadi satu-satunya penggerak pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan institusi lain yang mampu menjadi motor pertumbuhan, dengan kapasitas pembiayaan jangka panjang,” ujar alumni FEB UI 1985 itu dalam pernyataan tertulis dikutip Sabtu (25/4/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah negara menggunakan dua pendekatan untuk mendorong pertumbuhan, yakni melalui badan usaha milik negara yang berperan langsung dalam investasi dan industrialisasi, serta melalui lembaga pembiayaan pembangunan yang menyediakan patient capital bagi sektor strategis. Dalam konteks tersebut, peran Danantara dinilai masih memerlukan kejelasan posisi sebagai penggerak investasi atau penyedia pembiayaan jangka panjang.

Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Muliaman Hadad menyatakan bahwa lembaga tersebut dirancang untuk mengintegrasikan mandat komersial dan pembangunan dalam satu arsitektur kelembagaan. Menurut dia, optimalisasi aset negara perlu diarahkan untuk menciptakan siklus pembiayaan yang berkelanjutan bagi proyek prioritas nasional.

Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menekankan pentingnya disiplin dalam pengambilan keputusan investasi, terutama di tengah volatilitas pasar. Ia menilai peluang investasi justru muncul pada saat kondisi pasar tidak stabil, selama keputusan dilakukan secara terukur dan berbasis manajemen risiko.

Dalam diskusi panel, Ketua Dewan Guru Besar FEB UI Mohamad Ikhsan menyoroti persoalan mendasar dalam pengelolaan lembaga investasi negara, yakni ketidakjelasan struktur akuntabilitas dan kerangka hukum yang mengatur pengambilan keputusan bisnis. Kondisi tersebut, menurut dia, dapat menimbulkan sikap terlalu berhati-hati dalam pengambilan keputusan.

“Kalau semua risiko kebijakan diperlakukan sebagai potensi korupsi, tidak akan ada yang berani mengambil keputusan. Padahal, tanpa keberanian mengambil risiko, institusi seperti ini tidak akan pernah bisa berjalan optimal,” ujarnya.

Kepala Lembaga Manajemen FEB UI Yasmine Nasution menambahkan bahwa keberhasilan Danantara sangat bergantung pada kejelasan indikator kinerja dan transparansi pelaporan. Ia menilai pemisahan mandat antara fungsi komersial dan pembangunan perlu disertai pengukuran kinerja yang jelas agar kinerja institusi dapat dievaluasi secara objektif.

Di sisi lain, Anggota Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Eugenia Mardanugraha mengingatkan bahwa ekspansi investasi negara melalui konsolidasi aset tetap harus memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pengawasan terhadap konsentrasi pasar dinilai penting untuk mencegah dominasi pasar yang berlebihan.

Forum tersebut menegaskan bahwa evaluasi satu tahun implementasi Danantara tidak hanya berkaitan dengan besaran investasi yang dikelola, tetapi juga dengan kualitas tata kelola, transparansi, dan konsistensi strategi dalam mengelola aset negara. Ke depan, keberhasilan lembaga investasi negara tersebut dinilai sangat bergantung pada kemampuan membangun kredibilitas kelembagaan dan menjaga disiplin pengelolaan modal secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang HUT ke-48 tahun 2025, BPJS Ketenagakerjaan menggelar forum diskusi internal yang bertajuk “Risk & Leadership Governance Resilience”. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka penguatan Governance Resilience untuk memastikan BPJS Ketenagakerjaan tetap kokoh dalam berbagai situasi dan sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat Integritas, Kepatuhan, dan Akuntabilitas.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Bapak Asep Rahmat Suwandha, dan turut dihadiri oleh Jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, serta Prof. Wimbo Santoso, SE, M.Sc, Ph.D selaku Ketua Dewan Komisioner OJK (periode 2017-2022) sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Bapak Asep Rahmat Suwandha, mengungkapkan, “Risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab satu unit kerja tetapi harus dipahami oleh seluruh pimpinan. Pengambilan keputusan berbasis risiko (Risk-Based Decision Making) penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program dan kepercayaan publik. Pemimpin harus mampu melihat risiko bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai bagian dari strategi organisasi dengan tetap mengedepankan pola kepemimpinan berbasis etika.”

BPJS Ketenagakerjaan telah mengelola TK Aktif sebanyak 43,54 Juta dengan pengelolaan Dana Investasi peserta sebanyak Rp893,30 Triliun sampai dengan 31 Oktober 2025. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga telah melakukan pembayaran manfaat klaim peserta sebesar Rp56,63 Triliun dengan jumlah kasus yang ditangani sebesar 4.043.441 kasus hingga 31 Oktober 2025. Karena itu, pengelolaan risiko dan tata kelola menjadi hal yang sangat penting untuk menghadapi lingkungan bisnis yang terus berubah seperti perubahan ekonomi global, regulasi, transformasi digital, keamanan data, dan meningkatnya tuntutan layanan. Kondisi ini memaksa BPJS Ketenagakerjaan memperkuat pengelolaan dan tata kelola risiko.

Para pimpinan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan memperoleh wawasan praktis dari pengalaman Prof. Wimboh melalui materi yang disampaikan terkait External Environment Transmission to Financial Institution Risks, Risk Governance dan Risk Management in Financial Institution yang dapat mendorong mindset risiko yang proaktif di seluruh level kepemimpinan dan menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kapasitas pimpinan dalam menghadapi tantangan ke depan.

“Kami menyadari bahwa keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola dana peserta bukanlah hasil kerja individu semata, melainkan buah nyata kolaborasi dan dukungan seluruh pihak. Sinergi ini menjadi kunci dalam mewujudkan penyelenggaraan jaminan sosial yang menyeluruh dan memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tutup Asep.