JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara maraton melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo. Dalam rangkaian penggeledahan itu, KPK total menyasar tujuh lokasi yang berada di Tulungagung dan Surabaya.

Penggeledahan pertama disampaikan KPK pada Kamis (16/4/2026). Pada waktu tersebut KPK menyasar tiga lokasi yang berbeda, yakni rumah dinas bupati dan rumah pribadi Gatut Sunu.

Rumah Dwi Yoga Ambal (YOG) selaku ajudan Gatut Sunu yang juga ditetapkan sebagai tersangka juga tak luput dari penggeledahan. "Dalam penggeledahan tersebut diantaranya ditemukan beberapa dokumen, salah satunya surat pernyataan pengunduran diri kepala OPD (organisasi perangkat daerah) lainnya yang dibuat tanpa tanggal," kata Budi dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, surat yang dimaksud merupakan alat Gatut Sunu agar para bawahannya mengikuti apa yang diperintahkan. "Surat pernyataan inilah yang diduga menjadi ‘alat tekan’ Bupati kepada para OPD agar patuh atas semua perintahnya," ujarnya.

Penggeledahan kedua digelar pada Jumat (17/4/2026) yang menyasar empat lokasi yang berada di Tulungagung dan Surabaya. Adapun, lokasi yang disasar ialah Kantor Sekda, Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU), kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan kediaman pribadi bupati dan keluarga yang berlokasi di Surabaya.

"Penyidik juga mengamankan uang tunai sejumlah sekitar Rp95 juta," kata Budi kepada wartawan. Selain itu, turut disita sejumlah dokumen yang terkait dengan pengadaan dan penganggaran di Kabupaten Tulungagung.

KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. KPK mengumumkan status hukum Gatut usai operasi tangkap tangan (OTT).

Gatut ditetapkan tersangka bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Artinya hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari 13 orang yang sempat dibawa penyidik KPK ke Jakarta.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yakni GSW selaku Bupati Tulungagung dan YOG selaku adc atau ajudan Bupati," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Sabtu (11/4/2026) malam.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 20huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyita uang tunai senilai Rp95 juta. Hal itu dilakukan saat melanjutkan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo , Jumat (17/4/2026).

Hari ini, penggeledahan menyasar empat lokasi yang terdiri dari Kantor Sekda, Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta kediaman pribadi bupati dan keluarga yang berlokasi di Surabaya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, dari giat ini menyita uang tunai yang nilainya mencapai puluhan juta. "Penyidik juga mengamankan uang tunai sejumlah sekitar Rp95 juta," kata Budi kepada wartawan.

Selain itu, turut disita sejumlah dokumen yang diduga terkait dengan perkara tersebut. "Penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang terkait dengan pengadaan dan juga penganggaran di Kabupaten Tulungagung," ujarnya.

Diketahui, penggeledahan sebelumnya menyasar rumah dinas bupati dan rumah pribadi Gatut Sunu pada Kamis (16/4/2026). Selain itu, turut digeledah kediaman Dwi Yoga Ambal (YOG) selaku ajudan Gatut Sunu yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Dalam penggeledahan tersebut di antaranya ditemukan beberapa dokumen, salah satunya surat pernyataan pengunduran diri kepala OPD (organisasi perangkat daerah) lainnya yang dibuat tanpa tanggal," kata Budi dalam keterangannya.

Budi menjelaskan, surat yang dimaksud merupakan alat Gatut Sunu untuk melakukan pemerasan terhadap bawahannya. "Surat pernyataan inilah yang diduga menjadi ‘alat tekan’ Bupati kepada para OPD agar patuh atas semua perintahnya," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. KPK mengumumkan status hukum Gatut seusai operasi tangkap tangan (OTT).

Gatut ditetapkan tersangka bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Artinya hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari 13 orang yang sempat dibawa penyidik KPK ke Jakarta.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yakni GSW selaku Bupati Tulungagung dan YOG selaku adc atau ajudan Bupati," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Sabtu (11/4/2026) malam.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo (GSW) pada Kamis (16/4/2026). Lokasi yang disasar yaitu rumah dinas bupati dan rumah pribadi Gatut Sunu.

Selain itu, turut digeledah juga rumah Dwi Yoga Ambal (YOG) selaku ajudan Gatut Sunu yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Dalam penggeledahan tersebut diantaranya ditemukan beberapa dokumen, salah satunya surat pernyataan pengunduran diri kepala OPD (organisasi perangkat daerah) lainnya yang dibuat tanpa tanggal," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Budi menjelaskan, surat yang dimaksud merupakan alat Gatut Sunu untuk melakukan pemerasan terhadap bawahannya.

"Surat pernyataan inilah yang diduga menjadi ‘alat tekan’ Bupati kepada para OPD agar patuh atas semua perintahnya," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. KPK mengumumkan status hukum Gatut usai operasi tangkap tangan (OTT).

Gatut ditetapkan tersangka bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Artinya hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari 13 orang yang sempat dibawa penyidik KPK ke Jakarta.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yakni GSW selaku Bupati Tulungagung dan YOG selaku adc atau ajudan Bupati," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Sabtu malam (11/4/2026).

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 20huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo juga melakukan pemerasan hingga ke lingkungan sekolah dan kecamatan. KPK menyebut ada informasi awal terkait dugaan tindak pemerasan di Pemerintah Kabupaten Tulungagung ini.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan hal ini berbeda dari temuan penyidikan awal KPK saat menetapkan Gatut sebagai tersangka tindak pidana pemerasan. Sebab dalam temuan itu KPK baru menemui ada 16 organisasi perangkat daerah (OPD) yang diduga diperas Gatut.

"Ada dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh bupati kepada pihak-pihak di sekolah, pihak-pihak di kecamatan," kata Budi, dikutip Rabu (15/4/2026).

Budi menambahkan tindak pemerasan di lingkungan sekolah dan kecamatan ini berkaitan dengan jabatan. Menurutnya, ada sejumlah dana yang mesti digelontorkan untuk mengisi jabatan-jabatan di lingkungan tersebut.

"Ya artinya ada label harganya untuk jabatan-jabatan Kepala Sekolah (Kasek) ataupun Camat," imbuh Budi.

Kendati demikian, penyidik menurutnya masih menelusuri fakta tersebut. KPK juga berharap ada dukungan masyarakat terkait penyidikan perkara ini.

"Ini yang terus akan kami dalami kami telusuri ya sehingga kami sangat butuh dukungan dari masyarakat dalam proses penyidikan perkara ini," tegasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi menunjuk Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung usai Gatut Sunu Wibowo (GSW) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim Lilik Pudjiastuti menjelaskan penunjukan Ahmad tersebut dilakukan Khofifah sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lilik membeberkan Surat Keputusan (SK) resmi pengangkatan Ahmad sebagai Plt Bupati Tulungagung telah diterbitkan sekaligus ditandatangani oleh Khofifah selaku pimpinan daerah di Provinsi Jawa Timur.

"Sudah ada SK [penunjukan Ahmad Baharudin sebagai Plt Bupati Tulungagung] dan sudah ditandatangani oleh gubernur. Tinggal menunggu rilis resmi," kata Lilik, Selasa (14/4/2026).

Lebih lanjut, penetapan Ahmad Baharudin sebagai Plt Bupati Tulungagung tidak memerlukan melalui prosesi pelantikan selayaknya bupati/wali kota atau pimpinan instansi daerah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. "Tidak perlu pelantikan," tegas Lilik.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Indah Wahyuni menegaskan bahwa penentuan pelaksana tugas di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten setempat.

"Untuk itu kewenangan ada di kabupaten, bukan BKD Jawa Timur," jelas Indah.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terjaring OTT oleh KPK, Jumat (10/4/2026) petang. Tak hanya Gatut, belasan orang lainnya, termasuk kepala dinas, staf, hingga ajudan bupati juga ditangkap oleh KPK.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan Gatut diduga melakukan pemerasan hingga menerima uang tunai dengan nilai bervariasi, mulai Rp15 juta hingga Rp2,7 miliar dari sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung.

Aliran dana tersebut disebut diduga disalurkan oleh 16 kepala OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung sejak medio Desember 2025 hingga awal April 2026. Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita uang tunai yang diduga berkaitan dengan praktik melawan hukum.

Atas perbuatannya, Gatut beserta ajudannya, Dwi Yoga Ambal, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU 1/2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan segera menunjuk sosok Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung usai Gatut Sunu Wibowo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pemerasan.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setdaprov) Jawa Timur Adi Sarono mengaku bahwa pihaknya sebelumnya menerima informasi mengenai penangkapan Gatut tersebut dari sejumlah pemberitaan yang beredar di media massa.

"Kami mendapat informasi dari media massa. Sesuai keterangan KPK, saat ini yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka," ucap Adi Sarono, Senin (13/4/2026).

Secara umum Adi menyatakan Pemprov Jawa Timur berkomitmen sepenuhnya untuk menyerahkan proses hukum yang tengah berjalan ke aparat penegak hukum terkait.

Mengenai mekanisme penunjukan Plt Bupati Tulungagung, dia menjelaskan bahwa kewenangan tersebut berada pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim.

"Terkait mekanisme untuk kelangsungan pemerintahan di Kabupaten Tulungagung pasca-penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan di Pemprov, [penunjukan Plt menjadi tupoksi] Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah," ujarnya.

Sementara itu Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim Lilik Pudjiastuti mengungkapkan sosok Plt Bupati Tulungagung tengah digodok. Ia memastikan pengumuman akan segera disampaikan secara resmi.

Penunjukan Plt tersebut berdasar pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mekanisme penyelenggaraan otonomi daerah dan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

"[Surat penunjukan Plt oleh gubernur] masih dalam proses, secepatnya akan diumumkan secara resmi dan penunjukannya berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014," jelasnya.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Indah Wahyuni menjelaskan berkaitan dengan status kepegawaian dari para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau kepala dinas dan staf di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung yang turut serta terjaring OTT, pihaknya saat ini masih menunggu perkembangan dari proses hukum hingga penetapan tersangka oleh KPK.

"Ditunggu saja apakah sudah ditetapkan tersangka. Nanti yang berwenang menetapkan [Plt. Kepala Dinas] dari kabupaten, bukan kami," pungkas Indah.

Sebagai informasi, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terjaring OTT oleh KPK, Jumat (10/4/2026) petang. Tak hanya Gatut, belasan orang lainnya, termasuk kepala dinas, staf, hingga ajudan bupati juga ditangkap oleh KPK.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan Gatut diduga menerima uang senilai Rp2,7 miliar dari sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung.

Aliran dana tersebut disebut diduga disalurkan oleh 16 kepala OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung sejak medio Desember 2025 hingga awal April 2026. Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita uang tunai yang diduga berkaitan dengan praktik melawan hukum.

Atas perbuatannya, Gatut beserta ajudannya Dwi Yoga Ambal telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU 1/2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai para kepala daerah korup tinggal menunggu waktu ditangkap oleh KPK. Hal itu disampaikannya mengomentari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan belasan orang lainnnya.

Menurut Yudi, ada dua hal penting dari OTT KPK di Tulungagung. Pertama, mempertegas posisi kepala daerah yang tidak berintegritas, yang tidak jera atau kapok melakukan tindak pidana korupsi sehingga kena OTT. Padahal, banyak teman sejawatnya yang telah dianggap KPK.

"Mereka memang menganggap penindakan itu random, bisa jadi tidak akan kena mereka. Namun, peda kenyataannya sekarang kena," ujar Yudi kepada SindoNews, Minggu (12/4/2026).

Kedua, motif Bupati Tulungagung yang meminta upeti dengan cara memeras bawahannya yakni kepala organisasi perangkat daerah (OPD) masih terjadi. "Birokrasi yang korup ini masih sangat mengkhawatirkan, terkait dengan kinerja dan prestasi daerah karena merit system tidak berjalan. Bagi kepala OPD, kerja mereka akan diliputi ketakutan karena kalau tidak menyetor mereka tidak akan mendapatkan posisi mereka saat ini," katanya.

Yudi menegaskan, jika pikiran kepala daerah adalah memenuhi kebutuhannya akan uang, mereka akan selalu berpikir untuk korup dengan cara memeras bawahan, jual beli jabatan, dan promosi jabatan. Selain itu, dari proyek yang ada di daerah dengan cara menunjuk langsung yang harus dipatuhi bawahannya.

"Jadi, saya mengimbau kepala-kepala daerah lainnya untuk stop melakukan tindak pidana korupsi," tegasnya.

Diketahui, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur pada Jumat (10/4/2026). Operasi senyap tersebut menangkap 18 orang.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang ikut terjaring diperiksa di Polres Sidoarjo dan 17 orang lainnya di Polres Tulungagung. Dari pemeriksaan awal itu, 13 orang di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara kasus itu. "Dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), beberapa pasang sepatu merek Louis Vuitton, serta uang tunai senilai Rp335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai Rp2,7 miliar yang diduga telah diterima GSW (dari permintaan sebesar Rp5 miliar)," kata Asep saat konferensi pers, Sabtu (11/4/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan mereka yang tertangkap, Asep menyebutkan dugaan GSW mengondisikan vendor alat kesehatan di RSUD. Selain itu, GSW juga melakukan pengaturan agar rekanannya memenangi pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security.

Dari operasi senyap ini, KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) dan ajudannya Dwi Yoga Ambal (YOG) sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana terkait pemerasan.

Asep menjelaskan, perkara ini bermula saat Gatut melantik sejumlah pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Usai pelantikan, para pejabat ASN itu langsung diminta untuk menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

"Surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN tersebut sengaja tidak dicantumkan tanggal dan salinannya tidak diberikan kepada para pejabat tersebut. Dokumen ini kemudian diduga digunakan GSW sebagai sarana untuk mengendalikan sekaligus menekan para pejabat agar loyal dan menuruti setiap perintah," tutur Asep.

Gatut juga diduga meminta sejumlah uang kepada kepala OPD dan pejabat lain melalui perantara ajudannya. Adapun total uang yang diminta Rp5 miliar. "Permintaan tersebut dilakukan GSW setidaknya kepada 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung dengan besaran yang bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga 2,8 miliar," ungkap Asep.

Gatut juga diduga meminta jatah dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD. Atas penambahan anggaran tersebut, GSW meminta jatah hingga 50% dari nilai anggaran, bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diberikan kepada OPD.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) dan ajudannya Dwi Yoga Ambal (YOG) sebagai tersangka pada Sabtu malam (11/4/2026). Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana kasus pemerasan terhadap pejabat Pemkab Tulungagung.

Kasus ini bermula saat Gatut Sunu melantik sejumlah pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Usai pelantikan, para pejabat ASN itu langsung diminta untuk menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

"Surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN tersebut sengaja tidak dicantumkan tanggal dan salinannya tidak diberikan kepada para pejabat tersebut. Dokumen ini kemudian diduga digunakan GSW sebagai sarana untuk mengendalikan sekaligus menekan para pejabat agar loyal dan menuruti setiap perintah," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, Sabtu malam (11/4/2026).

Gatut Sunu juga diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat lain melalui perantara ajudannya. Adapun total uang yang diminta Rp5 miliar.

"Permintaan tersebut dilakukan GSW setidaknya kepada 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung dengan besaran yang bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga 2,8 miliar," ungkap Asep.

Bupati Gatut Sunu juga diduga meminta jatah dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD. Atas penambahan anggaran tersebut, GSW meminta jatah hingga 50% dari nilai anggaran, bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diberikan kepada OPD.

Tak hanya itu, Gatut Sunu juga diduga turut mengatur proses pengadaan barang dan jasa dengan melakukan pengkondisian pemenang lelang serta menunjuk langsung rekanan tertentu pada sejumlah paket pekerjaan pada OPD.

Seluruh proses itu dilakukan Gatut Sunu dengan menggunakan surat pernyataan mundur setiap pejabat ASN sebagai ancaman. "Surat itu (pernyataan mundur) sudah berbentuk ancaman nyata kepada ASN," beber Asep.

Dalam penyidikan ini, KPK menyebut permintaan atau pemerasan yang dilakukan Gatut Sunu totalnya mencapai Rp5 miliar. Namun, nilai realisasinya baru mencapai Rp2,7 miliar sebelum akhirnya tertangkap tangan

"Realisasi uang yang telah diterima oleh GSW kurang lebih Rp2,7 miliar. Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembelian sepatu, berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD," ujar Asep.

"Uang tersebut juga digunakan GSW untuk pemberian THR kepada sejumlah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pemkab Tulungagung," sambungnya.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 20huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Aliran uang hasil pemerasan yang dilakukan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo kepada sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung terungkap. Hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), uang tersebut dipakai Bupati untuk beli sepatu hingga memberi Tunjangan Hari Raya (THR) ke Forkopimda Tulungagung.

Bupati Gatut Sunu bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan oleh KPK. Penetapan tersangka ini diumumkan lembaga antirasuah pada Sabtu malam (11/4/2026).

Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan bahwa hasil pemerasan terhadap anak buahnya di lingkungan Pemkab ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Bupati Tulungagung.

"Seperti untuk pembelian sepatu, berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD," kata Asep Guntur dalam paparannya.

Tak hanya itu, kata dia, hasil pemerasan ini juga digunakan Bupati Tulungagung untuk pemberian THR.

"Uang tersebut juga digunakan GSW untuk pemberian THR kepada sejumlah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pemkab Tulungagung," ujarnya.

Sebelumnya, Asep mengungkapkan bahwa permintaan tersebut dilakukan Gatut setidaknya kepada 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung dengan besaran yang bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga 2,8 miliar.

Adapun, permintaan “jatah” juga dilakukan GSW dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD. Atas penambahan anggaran tersebut, Bupati Tulungagung meminta “jatah” hingga 50% dari nilai anggaran, bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diberikan kepada OPD.

Dalam proses pengumpulan “jatah”, Bupati Tulungagung memerintahkan ajudannya untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GSW, maka akan terus ditagih, dan diperlakukan seperti halnya orang sedang “berhutang”.

"Dari total permintaan GSW kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar Rp5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GSW kurang lebih Rp2,7 miliar," bebernya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Dari hasil penyidikan, KPK menemukan bahwa sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memutar otak, bahkan menggunakan uang pribadi demi hingga meminjam uang (utang) untuk memenuhi permintaan dana sang Bupati.

"Dalam perkara Tulungagung ini kami juga menemukan fakta bahwa untuk memenuhi permintaan Bupati, sebagian OPD bahkan sampai meminjam dana hingga menggunakan uang pribadi," kata Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, Sabtu malam (10/4/2026).

Dari kasus pemerasan ini, kata dia, bukan tidak mungkin bagi KPK akan membuka modus baru seperti pengaturan proyek dan gratifikasi untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan oleh para pejabat OPD untuk disetorkan kepada para Bupatinya.

"Jadi ini ada efek bola saljunya gitu ya. Kenapa jadi ketika diminta sesuatu oleh dalam hal ini oknum GSW ini, tentunya juga kan para kepala OPD ini akan berusaha untuk mencari gitu," ujarnya.

Kendati demikian, Asep memastikan dari penyidikan yang dilakukan hingga penetapan tersangka ini, KPK belum menemukan modus pengaturan proyek dan gratifikasi untuk mengumpulkan uang tersebut yang dilakukan OPR.

"Ya tadi sementara tidak ada, belum ada, ya kita khawatirnya juga nanti mengambilnya dari proyek dan dari lain-lain gitu ya seperti itu. Sehingga yang dirugikan adalah masyarakat," tuturnya.

"Kenapa? Karena tentu uang atau dana yang seharusnya digunakan untuk membangun ya infrastruktur akhirnya diambil sebagian dan infrastrukturnya atau kualitasnya menjadi menurun. Dan yang menjadi, yang rugi ya itu masyarakat tentunya," tandasnya.

JAKARTA - Praktik korupsi berupa pemerasan di lingkungan pemerintah daerah kembali terbongkar setelah Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kabupaten Tulungagung mencatatkan rapor merah setelah Gatut Sunu dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Jumat 10 April 2026.

"Tulungagung juga tercatat sebagai Kabupaten kedua di Jawa Timur yang terjaring tertangkap tangan oleh KPK selain dari Kabupaten Madiun sebelumnya," kata Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi persnya, Sabtu malam (10/4/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun KPK, kata dia, fenomena korupsi dengan modus pemerasan menjadi tren negatif yang melibatkan sejumlah pejabat daerah selama tahun 2026.

Selain Tulungagung, KPK juga melakukan tangkap tangan terhadap terduga pelaku pemerasan di beberapa wilayah lainnya, antara lain Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap, Pemkab Pati, hingga Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun.

"Oleh karena itu, dugaan tindak pidana korupsi yang masih terus berulang ini menjadi catatan penting untuk upaya pencegahan korupsi ke depannya, baik melalui instrumen Monitoring Control Surveillance for Prevention atau MCP maupun tindak lanjut atas hasil pengukuran Survei Penilaian Integritas atau SPI KPK," ujarnya.

KPK juga turut menyoroti skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Tulungagung di tahun 2025 yang masih berada dalam kategori rentan yaitu 72,32 poin, yang menempatkan mereka di urutan ke-35 dari 39 kabupaten kota di daerah Jawa Timur.

Hal ini menunjukkan masih terdapat sejumlah risiko sistemik dan sudah seharusnya Pemkab Tulungagung memberi perhatian terhadap penilaian tersebut. Khususnya dalam soal tata kelola yang perlu segera ditindaklanjuti dan dibenahi oleh seluruh jajaran.

"Semoga para pejabat di Tulungagung ya setelah ini bisa membenahi ya terkait dengan skor SPI dan lain-lain dan informasi yang tentunya diberikan oleh Direktorat atau Kedeputian Pencegahan ya terkait dengan SPI," tegasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal (YOG) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Sabtu (11/4/2026) malam. Penetapan ini dilakukan setelah lembaga antirasuah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Dari operasi senyap itu, KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp335,4 juta dan empat pasang sepatu mewah.

Adapun, barang bukti ini turut ditampilkan KPK saat menggelar konferensi pers penetapan tersangka Bupati Tulungagung bersama ajudannya di Gedung KPK.

Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu menyampaikan operasi ini dilakukan setelah penyidik mendapatkan informasi akan adanya penyerahan uang tunai untuk kepentingan bupati.

"Penyerahan dilakukan oleh pejabat Kabupaten Tulungagung melalui stafnya kepada GSW melalui perantara YOG," kata Asep, Sabtu (11/4/2026).

Lihat video: Kena OTT! Bupati Tulungagung Tiba di Gedung KPK Hari Ini



Uang tunai tersebut, diduga merupakan alokasi jatah dari permintaan Bupati Gatut kepada salah satu Operasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Tulungagung.

"Dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), beberapa pasang sepatu merek Louis Vuitton, serta uang tunai senilai Rp335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai Rp2,7 miliar yang diduga telah diterima GSW dari permintaan sebesar Rp5 miliar," ujarnya.

Saat ditampilkan barang bukti tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menambahkan bahwa empat pasang sepatu Luis Vuitton ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. "Di mana 4 pasang sepatu ini informasinya, nilainya mencapai Rp 129 juta," tuturnya.