Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjamin kebijakan yang ramah investor guna mendukung pengembangan industri udang agar dapat meningkatkan nilai tambah bagi sektor perikanan daerah.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pihaknya ingin menjadikan NTB sebagai provinsi ramah investor dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
"Saya bisa berikan jaminan empat tahun ke depan kami tidak membuat regulasi yang tidak ramah investor di tingkat provinsi," ujar dia dalam diskusi hilirisasi industri tambak udang di Mataram, Jumat.
Iqbal mengatakan investasi yang sehat harus memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, manfaat bagi masyarakat, hingga menjamin keberlanjutan ekosistem.
Ia memastikan pemerintah daerah menjaga stabilitas kebijakan dan menghindari penerbitan regulasi yang menghambat dunia usaha di Nusa Tenggara Barat. Kepastian regulasi merupakan faktor penting untuk menarik investasi ke sektor perikanan.
"Kami tidak ingin dapat uang sekarang, tapi besok semua mati karena lingkungan rusak. Kami ingin tambak bisa berdampingan dengan pariwisata," tegas Iqbal.
Pemerintah NTB terus berupaya mendorong hilirisasi agar hasil perikanan bisa diolah dan diekspor langsung dari daerah tanpa perlu lagi dijual secara mentah, sehingga dapat memperbesar penerimaan ekonomi bagi Nusa Tenggara Barat.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah konkret untuk mendukung investasi mulai dari penyiapan studi kelayakan dan dokumen perencanaan teknis untuk hilirisasi udang, serta siap memfasilitasi lahan, termasuk potensi 100 hektare di Bandara Lombok.
Pemerintah NTB menegaskan segera membentuk tim terpadu untuk mempercepat proses perizinan investasi sebagai dukungan prioritas dalam mempercepat perizinan penanaman modal.
Pada 2025, Nusa Tenggara Barat memproduksi udang vaname sebanyak lebih dari 198 ribu ton. Jumlah produksi yang melimpah tersebut menjadi modal kuat untuk pengembangan industri pengolahan udang.
Ketua Umum Shrimp Club Indonesia Andi Tamsil memandang kepastian regulasi menjadi kebutuhan utama pelaku usaha saat berinvestasi di Nusa Tenggara Barat.
Ia menekankan benur harus bersertifikat bebas penyakit dan penggunaan antibiotik terlarang harus dihindari agar produk udang asal Nusa Tenggara Barat diterima di pasar internasional.
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026