Kasus perebutan hak asuh anaksetelah terjadinya perceraian, kian marak di Indonesia. Bagaimana sebenarnya aturan hak asuk anak ini menurut syariat Islam?

Hak asuh anak dalam Islam dikenal dengan sebutan Hadhanah. Pasangan rumah tangga Islamperlu mengetahui tentang hukum hadhanah agar tetap terjaga syariat Allah dan rasul-Nya. Hadhanah dijelaskan dalam buku-buku fiqih Islam bab munakahat (hukum pernikahan ) yang meliputi nikah, talak, rujuk, nafkah, dan semua turunan soal pernikahan.

Penjelasan hadhanah sendiri sangat diperlukan ketika terjadi perceraian orang tua (termasuk orang tua meninggal dunia), sebab tanpa hadhanah anak bisa menjadi terlantar yang berarti kehilangan hak-haknya.

Bebarapa ulama bahkan mewajibkan agar para orang tua mengetahui tentang hadhanah demi masa depan anak akibat terjadi talak (meninggal) orang tua. Hukum wajib di sini maksudnya yaitu wajib kifâyah. Hadhanah ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri yang telah terjadi talak (juga karena cerai meninggal) dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya.

Sedangkan arti hadhanah secara umum adalah sebagai perlindungan atau pengasuhan anak dan membiayainya hingga mencapai usia baligh. Secara syariat, hadhanah adalah mengasuh anak kecil (belum mumayyiz/belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri).

Dalam buku fiqh Minhajul Muslim yang ditulis ulama kelahiran Al-Jaza’ir, Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaziri (1921-2018), disebutkan bahwa hadhanah wajib diberikan kepada anak yang masih kecil sebagai perlindungan, penjagaan diri, agama, dan kebutuhan mereka.

Hukum asal hadhanah adalah wajib bagi kedua orang tua. Dan jika keduanya telah meninggal dunia, maka hadhanah wajib dikerjakan sanak kerabat orang tua atau sanak kerabat terdekat berikutnya. Jika tidak ada sama sekali kerabat, maka wajib dikerjakan oleh pemerintah atau jamaah dari kaum muslimin. Jika terjadi perpisahan antara suami-istri karena talak atau meninggal, maka yang paling berhak meng-hadhanah anak-anak adalah ibunya, jika ia belum nenikah lagi.

Hal ini ditegaskan oleh sabda Rasûlullâh Shallallahu ‘Alaihi wa allam yang diriwayatkan dari Amr bin Syu’aib dengan menukil dari ayahnya, dari kakeknya , bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasûlullâh Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam :

“Wahai Rasûlullâh! Anak ini dulu pernah menjadikan perutku sebagai wadahnya, payudaraku sebagai sumber minumnya dan kamarku sebagai rumahnya. Kini ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku.” Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada wanita ini, “Kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi“. (HR Abu Daud, Ahmad, dan al-Hakim).

Imam Ibnul Mundzir dalam Al-Ijma’ menyebutkan kalangan ahli fiqih telah menyebutkan sejumlah syarat hadhanah. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka hak asuh anak hilang.

Syarat hadhanah menurut ulama adalah :

1. Berakal sehat.

2. Tidak fasik dan seorang yang amanah terhadap syariat Allah.

3. Bertanggungjawab dalam mengurus urusan dan mendidik anak yang diasuh.

4. Tidak mempunyai penyakit atau tidak punya riwayat penyakit berat yang dapat memudharatkan anak dalam pengasuhannya.

5. Tinggal menetap di rumah/daerah anak yang diasuh.

6. Ibnul Mundzi menulis : wanita yang akan mengasuh disyaratkan tidak memiliki suami yang bukan kerabat dari sang anak. Apabila pengasuh tersebut menikah dengan kerabat sang anak maka tidak hak hadhânah (kepengasuhan)nya tidak gugur. Seorang ibu akan gugur hak kepengasuhannya terhadap anaknya apabila dia dinikahi lelaki lainnya.

Tujuan disyariatkannya hadhanah ialah untuk melindungi kehidupan anak kecil, membina badannya, membina akalnya, dan membina spiritualnya. Oleh karena itu, hak hadhanah juga akan otomatis gugur dari siapa saja yang tidak dapat mewujudkan tujuan itu.

Hak hadhanah gugur jika terjadi hal-hal :

1. Jika hadhinah (pemegang hak hadhanah) gila atau tidak berakal.

2. Jika hadhinah menderita penyakit menular.

3. Jika hadhinah dinilai tidak bertanggungjawab terhadap pribadi dan agama terhadap si anak, bertempat tinggal jauh atau saling berjauhan dengan si anak.

4. Jika hadhinah tersebut beragam di luar Islam (tidak mengikuti syariat Allah dan Rasul-Nya), karena dikhawatirkan bisa merusak aqidah si anak.

Harta gono-gini atau harta bersama kerap menjadi persoalan ketika pasangan suami istri bercerai maupun saat salah satunya meninggal dunia. Namun, benarkah konsep harta gono-gini dikenal dalam syariat Islam?

Dalam literatur fikih klasik, istilah harta gono-gini tidak ditemukan secara eksplisit. Para ulama terdahulu lebih menekankan adanya pemisahan kepemilikan harta antara suami dan istri. Dengan kata lain, harta yang diperoleh suami tetap menjadi milik suami, sedangkan harta yang diperoleh istri tetap menjadi milik istri, kecuali ada akad atau kesepakatan lain yang dibenarkan syariat.

Pembahasan mengenai harta bersama merupakan persoalan yang relatif baru dalam kajian hukum Islam. Pada masa para ulama terdahulu, konsep pencarian nafkah secara bersama antara suami dan istri belum menjadi fenomena yang banyak dibahas, sehingga tidak ditemukan pembahasan khusus mengenai harta gono-ginidalam kitab-kitab fikih klasik.

Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi, M.A., pernah menjelaskan bahwa istilah harta gono-gini bukan berasal dari ajaran Islam.

"Tidak ada istilah harta gono-gini. Istilah tersebut datang dari masyarakat dan tidak memiliki dasar secara khusus dalam syariat Islam," jelasnya dalam salah satu kajian.

Karena itu, dalam Islam kepemilikan harta tetap melekat kepada masing-masing pemiliknya.

Islam Menjaga Hak Kepemilikan Setiap Orang

Ustaz Muhammad Idris Lc, memaparkan, Syariat Islam memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Seseorang yang telah baligh dan cakap mengelola hartanya memiliki hak penuh atas harta tersebut.

Allah SWT berfirman:



"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (QS An-Nisa: 6)

" Ayat tersebut menunjukkan bahwa hak kepemilikan seseorang tidak dapat berpindah kepada orang lain tanpa kerelaan pemiliknya," ungkap dai alumni PP. Imam Bukhari Alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah, KSA tersebut.

Prinsip itu juga ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW:



"Janganlah salah seorang di antara kalian mengambil barang milik saudaranya, baik untuk bercanda maupun sungguh-sungguh." (HR Abu Dawud)

Hadis ini berlaku umum, termasuk dalam hubungan suami istri.

Apakah Harta Suami Otomatis Menjadi Milik Istri?

Ikatan pernikahan tidak menjadikan seluruh harta suami otomatis menjadi milik istri. Begitu pula sebaliknya, harta istri tidak otomatis menjadi hak suami.

Meski demikian, Islam mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri. Setelah nafkah tersebut diberikan, maka harta itu sepenuhnya menjadi milik istri dan tidak boleh diambil kembali tanpa kerelaannya.

Allah SWT berfirman:



"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita... karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS An-Nisa: 34)

Dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa nafkah yang dimaksud mencakup mahar, biaya hidup, dan seluruh tanggungan yang diwajibkan Allah kepada suami terhadap istrinya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam juga bersabda:



"Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menahan nafkah orang yang menjadi tanggungannya." (HR Muslim)

Karena itu, nafkah yang telah diberikan kepada istri menjadi hak penuh istri dan tidak boleh diambil kembali tanpa izinnya.

Bagaimana Pembagian Harta Saat Terjadi Perceraian?

Apabila terjadi perceraian atau salah satu pasangan meninggal dunia, langkah pertama yang dilakukan menurut prinsip syariat adalah mengembalikan setiap harta kepada pemiliknya masing-masing.

Jika terdapat rumah, kendaraan, usaha, saham, atau aset lain yang dibeli secara patungan, maka besaran kepemilikan masing-masing harus diketahui terlebih dahulu. Setelah hak setiap pihak dipisahkan, barulah sisa harta milik orang yang meninggal dibagikan kepada ahli waris sesuai hukum waris Islam.

Karena itu, para pasangan dianjurkan mencatat setiap bentuk kepemilikan bersama sejak awal, terutama jika membeli aset menggunakan dana dari kedua belah pihak. Pencatatan tersebut dapat menghindari perselisihan apabila di kemudian hari terjadi perceraian atau pembagian warisan.

Islam Mengutamakan Musyawarah

Apabila muncul perselisihan mengenai pembagian harta, Islam menganjurkan penyelesaian melalui musyawarah dan perdamaian.

Rasulullah SAW bersabda:



"Perdamaian di antara kaum muslimin diperbolehkan selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal." (HR Tirmidzi)

Musyawarah menjadi jalan terbaik selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan mampu menghadirkan keadilan bagi kedua belah pihak.

Kesimpulan

Dalam perspektif fikih, Islam tidak mengenal istilah harta gono-gini sebagaimana dipahami dalam hukum perdata modern. Syariat lebih menekankan prinsip kepemilikan individu, di mana harta suami dan istri tetap menjadi milik masing-masing, kecuali terdapat akad, hibah, atau kerja sama yang disepakati bersama.

Oleh karena itu, setiap pasangan dianjurkan bersikap terbuka mengenai kepemilikan aset yang diperoleh selama pernikahan. Langkah tersebut dapat meminimalkan sengketa apabila suatu saat terjadi perceraian maupun pembagian warisan, sekaligus menjaga hak setiap pihak sesuai tuntunan syariat Islam.

Perceraian memang mengakhiri ikatan suami istri, tetapi tidak serta-merta menghapus seluruh tanggung jawab yang lahir dari sebuah pernikahan.

Dalam syariat Islam, terdapat hak-hak yang tetap harus dipenuhi setelah perceraian, terutama yang berkaitan dengan nafkah bagi mantan istri dan anak. Islam mengatur persoalan ini secara rinci agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Mantan suami tetap memiliki kewajiban tertentu kepada mantan istri selama masa iddah serta berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga mereka mampu mandiri.

Nafkah Mantan Istri Selama Masa Iddah

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi setelah perceraian adalah memberikan nafkahkepada mantan istri selama menjalani masa iddah. Masa iddah merupakan waktu tunggu yang ditetapkan syariat setelah perceraian dan menjadi bentuk perlindungan terhadap perempuan.

Nafkah yang diberikan meliputi kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, selama mantan istri tidak terbukti melakukan nusyuz (pembangkangan terhadap suami).

Allah SWT berfirman dalam Surah At-Talaq ayat 6:



"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu." (QS At-Talaq: 6)

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa mantan istri tetap memiliki hak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama menjalani masa iddah sesuai kemampuan mantan suami.

Selain nafkah iddah, dalam kondisi tertentu mantan istri juga berhak memperoleh nafkah mut'ah, yakni pemberian sebagai bentuk penghormatan dan penghibur setelah terjadinya perceraian.

Nafkah Anak Tetap Menjadi Tanggung Jawab Ayah

Berbeda dengan hubungan suami istri yang telah berakhir, kewajiban seorang ayah terhadap anak tidak pernah putus karena perceraian. Ayah tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan anak, mulai dari makanan, pakaian, pendidikan, biaya kesehatan hingga tempat tinggal sesuai kemampuan.

Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan cara yang patut.

Karena itu, perceraian tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak anak. Tanggung jawab tersebut tetap melekat hingga anak dewasa dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Jenis Nafkah Pasca Perceraian

Secara umum, kewajiban nafkah setelah perceraian dalam Islam meliputi:

1. Nafkah iddah, yaitu nafkah bagi mantan istri selama masa iddah.

2. Nafkah mut'ah, berupa pemberian kepada mantan istri sebagai bentuk penghormatan setelah perceraian.

3. Nafkah anak, meliputi kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal hingga anak mandiri.

4. Maskan, yakni penyediaan tempat tinggal bagi mantan istri selama masa iddah sesuai ketentuan syariat.

Bagaimana Jika Mantan Suami Tidak Memberikan Nafkah?

Apabila mantan suami mengabaikan kewajibannya, mantan istri atau wali anak dapat menempuh jalur hukum. Dalam hukum positif Indonesia, hak tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), termasuk ketentuan mengenai pemeliharaan anak setelah perceraian. Pengadilan Agama berwenang menetapkan besaran nafkah yang wajib dibayarkan oleh ayah kepada anak maupun kewajiban lain yang berkaitan dengan perceraian.

Meski demikian, Islam menganjurkan agar penyelesaian dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah dan mediasi sebelum menempuh jalur pengadilan.

Hikmah Kewajiban Nafkah Setelah Perceraian

Kewajiban nafkah pasca perceraian memiliki hikmah yang besar. Aturan tersebut menjaga kehormatan perempuan, melindungi hak-hak anak, serta menanamkan tanggung jawab kepada seorang ayah meskipun rumah tangga telah berakhir.

Islam tidak memandang perceraian sebagai alasan untuk menghilangkan hak seseorang. Sebaliknya, syariat memastikan bahwa setiap pihak memperoleh haknya secara adil sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh pasangan suami istri ketika berbagai upaya mempertahankan rumah tangga tidak lagi menemukan titik temu. Meski demikian, perceraian bukan berarti berakhirnya tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka.

Dalam berbagai kesempatan, Buya Yahyamengingatkan bahwa anak tidak boleh menjadi korban dari konflik kedua orang tuanya. Meskipun ayah dan ibu telah berpisah, keduanya tetap memiliki kewajiban untuk menjaga, mendidik, dan menanamkan akhlak yang baik kepada anak.

Menurut kyai kondang bernama lengkap Yahya Zainul Ma'arif Jamzuri ini, orang tua harus tetap mengajarkan anak untuk berbakti kepada ayah maupun ibunya. Jangan sampai karena perceraian, anak diajarkan untuk membenci salah satu pihak. "Anak tetap harus menghormati kedua orang tuanya. Jangan menjadikan anak sebagai alat untuk melampiaskan kekecewaan," demikian pesan yang sering disampaikan Buya Yahya.

Sikap saling menjelekkan mantan pasangan di hadapan anak justru dapat menimbulkan luka batin yang mendalam. Akibatnya, anak bisa tumbuh dengan kebencian, kehilangan figur teladan, bahkan mengalami gangguan emosional.

Anak Tetap Membutuhkan Kasih Sayang

Setelah perceraian terjadi, orang tua hendaknya tidak mengabaikan kebutuhan anak. Perhatian, kasih sayang, pendidikan, serta pendampingan tetap harus diberikan secara maksimal.

Dalam kondisi tertentu, perselisihan mengenai hak asuh anak sering kali menjadi persoalan baru pasca perceraian. Jika kedua pihak tidak dapat mencapai kesepakatan yang terbaik bagi anak, maka perlu dicari solusi yang dapat menjamin tumbuh kembang dan pendidikan anak berjalan dengan baik.

Yang terpenting, segala keputusan harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan atas dasar ego atau perselisihan antara mantan pasangan.

Tips Mendampingi Anak Setelah Perceraian

Agar dampak perceraian terhadap anak dapat diminimalkan, orang tua dapat melakukan beberapa langkah berikut:

1. Berbicara sesuai usia anak

Jelaskan mengenai perceraian dengan bahasa yang mudah dipahami sesuai usia dan tingkat kematangan anak. Hindari penjelasan yang berlebihan atau membebani pikiran mereka.

2. Jujur mengenai kondisi yang terjadi

Sampaikan alasan perceraian secara bijak tanpa menyudutkan salah satu pihak. Kejujuran akan membantu anak memahami situasi dengan lebih baik.

3. Konsisten dalam pola asuh

Meskipun tinggal terpisah, ayah dan ibu sebaiknya tetap memiliki kesepakatan dalam mendidik anak agar tidak menimbulkan kebingungan.

4. Menetapkan batasan yang jelas

Anak tetap membutuhkan aturan dan disiplin yang konsisten demi pembentukan karakter dan rasa aman dalam kehidupannya.

5. Mendorong hubungan baik dengan kedua orang tua

Jangan menghalangi anak untuk berkomunikasi atau menjalin kedekatan dengan ayah maupun ibunya. Hubungan yang sehat dengan kedua orang tua sangat penting bagi perkembangan emosional anak.

Lindungi Anak dari Dampak Buruk Perceraian

Pada akhirnya, perceraian memang memisahkan hubungan suami dan istri, tetapi tidak pernah menghapus status sebagai ayah dan ibu. Karena itu, orang tua harus melakukan segala upaya untuk melindungi anak dari dampak negatif perceraian.

Mengajarkan anak untuk tetap menghormati, menyayangi, dan berbakti kepada kedua orang tuanya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang tidak boleh ditinggalkan. Dengan demikian, meskipun keluarga tidak lagi utuh, anak tetap dapat tumbuh dengan sehat, berakhlak baik, dan memiliki masa depan yang lebih baik.