Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyiapkan program stimulus ekonomi yang rencananya disalurkan untuk kuartal II/2026 hingga semester II/2026. Beberapa stimulus meliputi insentif pajak tiket penerbangan hingga program magang.

Hal ini diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai melaksanakan rapat koordinasi bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, salah satunya adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (26/5/2026).

Pertama, pemerintah berencana memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final royalti penulis sebesar 1,5%.

"Ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden, maka ini akan segera dilaksanakan," terang Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Syarat untuk menerima insentif fiskal itu adalah penulis buku dengan International Standar Book Number (ISBN) yang jelas.

Kedua, diskon tiket transportasi kereta api, laut dan penyeberangan. Pemerintah juga berencana menyalurkan diskon tiket angkutan udara atau pesawat. Periode pemberian diskon ini yaitu baik untuk periode libur sekolah sekitar Juni-Juli 2026, serta Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp190,5 miliar untuk diskon tiket transportasi pada masa liburan sekolah, sedangkan Rp161,4 miliar untuk libur Natal dan Tahun Baru.

Prakiraannya, diskon tiket transportasi ini ditujukan kepada penerima manfaat sebanyak 3,07 juta orang untuk libur sekolah, dan 2,87 juta orang pada libur akhir tahun nanti.

"Untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30%," jelasnya.

Ketiga, masih terkait dengan transportasi, pemerintah akan menggulirkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi.

Anggaran yang disiapkan untuk periode libur sekolah adalah Rp472,7 miliar, dengan target penerima 2,3 juta penumpang.

"Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan Rp722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang," tutur Menko Perekonomian sejak 2019 ini.

Keempat, pemerintah juga akan kembali menggelar program magang nasional gelombang (batch) 4 untuk periode Juli dengan kuota 150.000 peserta. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,14 triliun.

Kelima, program vokasi nasional ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang mengalami PHK dengan anggaran Rp2,12 triliun.

Airlangga menyebut stimulus ini diharapkan bisa mulai bergulir pada kuartal II/2026, dan sebagian juga untuk mulai awal kuartal III/2026 dan kuartal IV/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai perpanjangan insentif fiskal berupa pembebasan pajak penghasilan alias PPh 21 bagi pekerja di lima sektor padat karya dengan gaji tertentu menjadi angin segar mendorong daya beli masyarakat.

Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana mengatakan, jika daya beli masyarakat pulih, maka industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dapat ikut terungkit.

"Dengan PPh 21 ditanggung pemerintah, karyawan di sektor TPT dapat memiliki penghasilan lebih besar sehingga meningkatkan konsumsi rumah tangga dan bisa menabung lebih banyak," ujar Danang kepada Bisnis, Selasa (6/1/2026)

Selama setahun terakhir, Danang menilai efek dari stimulus ekonomi tersebut telah memberikan dampak positif bagi industri padat karya, termasuk TPT.

Untuk diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp0,8 triliun untuk anggaran insentif PPh 21 DTP. Kendati demikian, Danang tak memberikan perincian realisasi ke sektor TPT.

Lebih lanjut, API menilai insentif lain yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan manfaat PPh 21 DTP yaitu insentif seperti subsidi bunga 5% untuk revitalisasi mesin.

"Tetapi lebih daripada konsideran insentif fiskal, industri TPT sangat memerlukan perlindungan pemerintah terhadap serbuan produk produk impor garmen dan tekstil jadi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membebaskan pajak penghasilan alias PPh 21 bagi pekerja di 5 sektor padat karya yang memiliki gaji atau penghasilan bruto tidak lebih dari Rp10 juta selama tahun 2026.

Ketentuan mengenai pembebasan PPh 21 itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan alias PMK No.105/2025 tentang PPh 21 atas penghasilan tertentu yang ditanggung pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi tahun anggaran 2026.

Purbaya dalam pertimbangan beleid itu menekankan bahwa aturan PPh 21 ditanggung pemerintah itu diterapkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi tahun 2026.

Adapun, kriteria pekerja yang memperoleh fasilitas fiskal ini antara lain mencakup pekerja di sektor manufaktur khususnya, alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit serta pariwisata. Syarat lainnya harus memiliki kode klasifikasi lapangan usaha.

Aturan ini berlaku untuk semua pekerja di sektor tersebut yang memiliki penghasilan kurang dari Rp10 juta, entah itu pekerja tetap atau pekerja tidak tetap dengan waktu tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menilai stimulus ekonomi berupa insentif pajak penghasilan (PPh 21) ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor padat karya tertentu belum memberikan dorongan signifikan terhadap kinerja industri alas kaki nasional.

Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko mengatakan, pihaknya melihat upaya dan tujuan kebijakan tersebut memang baik untuk memotivasi dan mendukung industri alas kaki sebagai sektor padat karya.

"Sementara kita wait and see dulu lihat kondisi market dunia, minta insentif kalau market tidak mendukung juga percuma," kata Eddy kepada Bisnis, Selasa (6/1/2025).

Dalam setahun terakhir, kebijakan PPh21 DTP tersebut tidak signifikan mendongkrak kinerja industri alas kaki. Sebab, secara nilai insentif tersebut dinilai tak begitu besar.

"Semua kebijakan moralnya baik untuk semangat memotivasi industri alas kaki, tetapi nilainya enggak seberapa, enggak ada pengaruh apa-apa untuk industri," tuturnya.

Kendati demikian, pengusaha industri alas kaki tetap mengapresiasi dukungan dan perhatian pemerintah lewat pemberian insentif tersebut. Meskipun, pihaknya tetap memerlukan dukungan lain seperti jaminan iklim usaha hingga akses pasar.

"Namun, secara politis baik karena ada perhatian dari pemerintah untuk mendukung industri alas kaki," tuturnya.

Jika dilihat dari sisi kinerja, laju pertumbuhan industri alas kaki terhadap produk domestik bruto (PDB) tumbuh 4,87% pada Januari-September 2025. Namun, industri alas kaki tetap berharap pertumbuhan 10% sepanjang tahun 2025.

Adapun, merujuk data BPS, kinerja pertumbuhan industri alas kaki sepanjang tahun 2024 mencapai 6,83% (year-on-year/yoy).

"Kami harapkan kenaikan 10% [tahun 2026], seperti tahun 2025 yang dibandingkan 2024," jelasnya.

Di sisi lain, alih-alih insentif, Aprisindo tengah mendorong pemerintah untuk mengupayakan tarif resiprokal AS atas produk asal Indonesia agar lebih rendah dari kesepakatan saat ini 19%.

Hal ini seiring dengan langkah negosiasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan pemerintah AS. Saat ini, tim negosiasi Indonesia yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hampir merampungkan perjanjian tarif resiprokal Indonesia dan AS.

Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, pihaknya mengharapkan tarif di bawah 19% hingga 0% untuk sektor industri alas kaki yang banyak menyerap tenaga kerja. Saat ini pembebasan tarif AS hanya berlaku untuk komoditas agro.

Pengusaha alas kaki nasional mendesak penurunan tarif tersebut agar dapat bersaing dengan negara-negara produsen lainnya terutama Vietnam, Kamboja, Pakistan, Bangladesh, India, dan Cina.

"Dampak ekspor alas kaki ke AS dengan tarif 19% dari Agustus-September 2025 berdasarkan data BPS mengalami penurunan ekspor di angka 23,14%," ujar Billie.