Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja IHSG cenderung melemah pada semester I/2026. Namun, sejumlah saham masih mampu menopang laju indeks, seperti PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (SMMA), PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO), hingga PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI).

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan semester I/2026 di level 5.643,19 atau merosot 34,74% secara year-to-date (YTD) hingga 30 Juni 2026.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham SMMA menjadi kontributor terbesar terhadap IHSG sepanjang tahun ini dengan sumbangan 51,39 poin setelah harga sahamnya melesat 50,86% secara YTD.

Di posisi berikutnya terdapat PT Capital Financial Indonesia Tbk. (CASA) yang menyumbang 9,97 poin, disusul ADRO sebesar 8,55 poin, PT Bank Mega Tbk. (MEGA) sebesar 7,12 poin, serta MAPI yang memberikan kontribusi 6,57 poin terhadap indeks.

Kontributor positif lainnya berasal dari PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA), PT Bhakti Multi Artha Tbk. (BHAT), PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI), PT Bintang Oto Global Tbk. (BOGA), dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN).

Di sisi lain, tekanan terhadap IHSG justru datang dari saham-saham berkapitalisasi besar. Entitas Grup Sinarmas, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) menjadi penekan terbesar indeks dengan kontribusi negatif 286,57 poin seiring anjloknya harga saham hingga 80,32% secara YTD.

Setelah DSSA, pelemahan terbesar berasal dari PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang memangkas IHSG sebesar 244,39 poin, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) 238,27 poin, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) 145,96 poin, serta PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) 118,30 poin.

Tekanan juga datang dari PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN), PT MD Pictures Tbk. (FILM), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI).

Selain IHSG, indeks-indeks utama lainnya juga mencatat pelemahan tajam sepanjang semester I/2026. Indeks LQ45 turun 34,67%, IDX30 melemah 28,12%, sedangkan IDX80 terkoreksi paling dalam sebesar 37,54%.

Selama periode tersebut, investor asing membukukan jual bersih (net sell) Rp73,61 triliun, mencerminkan derasnya arus keluar modal dari pasar saham domestik.

Top 10 Saham Pendorong IHSG (YTD hingga 30 Juni 2026)

• SMMA: +51,39 poin IHSG (harga saham +50,86%)
• CASA: +9,97 poin (harga saham +11,80%)
• ADRO: +8,55 poin (harga saham +24,86%)
• MEGA: +7,12 poin (harga saham +19,58%)
• MAPI: +6,57 poin (harga saham +30,90%)
• MDKA: +3,67 poin (harga saham +6,14%)
• BHAT: +3,45 poin (harga saham +38,28%)
• AADI: +2,50 poin (harga saham +11,47%)
• BOGA: +2,32 poin (harga saham +34,53%)
• BDMN: +2,09 poin (harga saham +51,82%)

Top 10 Saham Penekan IHSG (YTD hingga 30 Juni 2026)

• DSSA: -286,57 poin IHSG (harga saham -80,32%)
• BREN: -244,39 poin (harga saham -68,14%)
• BBCA: -238,27 poin (harga saham -31,27%)
• BBRI: -145,96 poin (harga saham -25,41%)
• TLKM: -118,30 poin (harga saham -32,47%)
• BRPT: -113,76 poin (harga saham -60,70%)
• TPIA: -110,66 poin (harga saham -76,36%)
• AMMN: -100,95 poin (harga saham -51,75%)
• FILM: -100,22 poin (harga saham -89,28%)
• BMRI: -97,58 poin (harga saham -24,51%)

Penyebab IHSG Turun

Analis BRI Danareksa Sekuritas Erindra Krisnawan mengatakan koreksi tajam IHSG dipicu kombinasi empat faktor yang meningkatkan premi risiko (risk premium) Indonesia di mata investor global.

Menurutnya, faktor pertama adalah meningkatnya risiko fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik Amerika Serikat dan Iran. Sebagai negara pengimpor minyak bersih (net importer), Indonesia dinilai rentan terhadap kenaikan harga energi.

Faktor kedua ialah menurunnya kepastian kebijakan pemerintah, termasuk perubahan kebijakan royalti pertambangan yang berulang dan munculnya wacana ekspor satu pintu.

Ketiga, outlook negatif terhadap utang pemerintah dari lembaga pemeringkat global Moody's dan Fitch Ratings turut memperburuk persepsi investor. Adapun faktor keempat berasal dari keputusan MSCI yang mengeluarkan enam saham berkapitalisasi besar Indonesia dari indeks acuannya.

"Arus keluar dana asing dari pasar saham Indonesia yang mencapai sepanjang tahun ini mencerminkan proses pengurangan risiko (de-risking) oleh investor asing," ujar Erindra.

Sementara itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai pelemahan IHSG lebih dipengaruhi persoalan domestik dibandingkan sentimen global.

Menurutnya, ketika pasar saham Indonesia terkoreksi tajam, sejumlah bursa di kawasan Asia justru mampu bertahan bahkan menguat di tengah ketidakpastian geopolitik.

"Pasar modal Indonesia sedang dihukum investor global bukan karena ekonominya tidak tumbuh, melainkan karena masalah transparansi kepemilikan saham (free float) yang disorot MSCI serta kekhawatiran atas disiplin anggaran fiskal," kata Nafan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Hitung mundur penerapan mekanisme baru pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace dimulai. Mulai 1 Juli 2026, pemerintah menargetkan platform digital menjadi pemungut pajak atas transaksi merchant atau penjual, menggantikan mekanisme setor mandiri yang selama ini berlaku.

Di atas kertas, kebijakan ini bukan pajak baru. Pemerintah menegaskan aturan tersebut hanya mengubah tata cara pemungutan, bukan menambah jenis maupun tarif pajak. Namun, menjelang implementasi, masih ada pekerjaan rumah berupa kesiapan sistem, aturan teknis, hingga sosialisasi kepada pelaku usaha.

Pelaku industri pun berharap implementasi dilakukan secara bertahap agar penyesuaian sistem dan proses bisnis tidak mengganggu aktivitas perdagangan digital.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut penunjukan marketplace sebagai pemungut bertujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus menciptakan level playing field antara perdagangan daring dan luring.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan skema tersebut hanya mengubah mekanisme pemungutan pajak, yakni dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh wajib pajak menjadi dipungut langsung oleh platform marketplace yang ditunjuk pemerintah.

“Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pajak e-commerce bukan pajak baru ya. Jadi sebetulnya ini sudah berlaku sejak lama. Yang namanya pajak yang akan diberlakukan kepada platform nanti untuk menjadi pemungut, itu merupakan suatu hal yang sudah lama terjadi,” kata Inge dalam UMKM Insight di Smesco Labo, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan pelaku usaha yang selama ini berjualan secara mandiri tetap memiliki kewajiban membayar PPh. Bedanya, setelah aturan berlaku, proses pemungutan akan dilakukan oleh marketplace sehingga administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana.

Inge menegaskan pajak yang dipungut marketplace tetap dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sehingga tidak menimbulkan pemungutan ganda. Seller yang hanya berjualan melalui marketplace juga tidak perlu lagi menyetor PPh setiap bulan, melainkan cukup melaporkannya dalam SPT Tahunan.

DJP juga memastikan pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap tidak dikenai pemotongan PPh. Penjual hanya perlu menyampaikan surat keterangan kepada marketplace bahwa omzet usahanya masih berada di bawah batas tersebut.

Apabila omzet telah melampaui Rp500 juta, marketplace mulai memungut PPh sesuai ketentuan. Meski demikian, penjual tetap wajib melaporkan seluruh penghasilannya, baik dari marketplace maupun penjualan di luar platform, dalam SPT Tahunan.

Untuk mendukung pengawasan, DJP menyiapkan integrasi data transaksi dari berbagai marketplace. Data penjualan akan digabungkan berdasarkan identitas wajib pajak sehingga transaksi dari lebih dari satu platform dapat diakumulasi.

“Kalau misalnya ada satu seller dia menempatkan dirinya di platform A, platform B, platform C, itu sebetulnya akan terkumpul datanya kepada kami karena setiap platform itu kan pasti terhubung datanya dengan DJP," terangnya.

Selain itu, bukti potong yang diterbitkan marketplace akan langsung masuk ke akun Coretax wajib pajak sehingga memudahkan pelaporan dan rekonsiliasi pajak.

Meski pemerintah menargetkan implementasi dimulai pada 1 Juli 2026, Inge mengatakan penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh masih menunggu keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Menurut dia, DJP telah berdiskusi dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan sejumlah platform digital. Namun, kesiapan masing-masing marketplace masih berbeda-beda karena mereka perlu menyesuaikan sistem untuk melakukan pemotongan, menerbitkan bukti potong, hingga melaporkan transaksi kepada DJP.

Pandangan serupa disampaikan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah memastikan mekanisme baru tersebut tidak menambah beban pajak bagi pelaku usaha.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan kewajiban membayar pajak sebenarnya telah berlaku sejak lama. Melalui kebijakan yang mulai diterapkan pada 1 Juli nanti, marketplace hanya ditunjuk sebagai pihak yang memungut pajak dari transaksi penjual.

"Sebetulnya pajak itu tetap harus bayar. Cuma di PMK ini, PMK yang sebetulnya tahun lalu ini sudah keluar, tapi ditunda, baru diberlakukan nanti mulai tanggal 1 Juli. Sebetulnya adalah menugaskan platform sebagai pemungut pajak. Ini menciptakan persamaan nih, yang offline dipajakin, masa yang online tidak dipajakin," kata Temmy.

Dia menegaskan skema tersebut tidak mengubah besaran pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha. Perbedaannya hanya terletak pada mekanisme pemungutan yang kini dilakukan oleh marketplace.

“Kalau memang dia orang PPh pribadi, di bawah Rp4,8 miliar per tahun, kayaknya sama aja kok pajak. Hanya yang ngutip adalah sekarang platform. Itu pun dengan syarat tertentu, platform dengan syarat tertentu yang transaksinya ada batasan juga,” ujarnya.
Temmy menilai mekanisme tersebut tidak akan menyulitkan platform karena seluruh transaksi penjual telah terdokumentasi secara digital dan dapat dijadikan dasar penghitungan pajak.

Dia juga mengingatkan bahwa potongan yang selama ini dikenakan marketplace kepada penjual bukan merupakan pajak, melainkan biaya layanan berupa komisi, biaya administrasi, promosi, dan iklan. Menurutnya, admin fee platform berkisar 10%–18% dari nilai transaksi dan dapat meningkat hingga sekitar 25% apabila seluruh fitur promosi digunakan.

Implementasi Diharapkan Bertahap

Pelaku industri e-commerce menyatakan dukungan atas kebijakan pemerintah yang menunjuk marketplace sebagai pemungut PPh. Namun mereka meminta implementasi dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu ekosistem perdagangan digital.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan bahwa industri mendukung upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus menciptakan level playing field yang lebih adil.

“Pada prinsipnya, idEA mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan menciptakan level playing field yang lebih baik. Kami juga memahami bahwa ini bukan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme administrasi perpajakan," kata Budi kepada Bisnis.

Meski demikian, Budi menjelaskan implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan sejumlah persiapan. Saat ini, industri masih berkoordinasi dengan DJP untuk memfinalisasi berbagai aspek teknis, termasuk aturan pelaksana melalui Keputusan Dirjen, Peraturan Dirjen, Surat Edaran, maupun Nota Dinas agar marketplace memiliki kepastian hukum dan pedoman operasional yang jelas.

Selain itu, setiap marketplace juga membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian sistem, pengujian, hingga menyusun strategi komunikasi kepada seller. Dia mengapresiasi langkah DJP yang telah menyiapkan frequently asked questions (FAQ), pendampingan teknis, serta dedicated team guna mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Budi menilai sosialisasi kepada seller menjadi faktor krusial agar perubahan mekanisme pemungutan pajak tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha. idEA berharap implementasi dilakukan secara bertahap dengan koordinasi yang erat antara pemerintah dan industri, disertai masa penyesuaian yang memadai.

“Harapannya, implementasi dapat dilakukan secara bertahap, dengan koordinasi yang erat antara pemerintah dan industri serta waktu penyesuaian yang memadai. Dengan demikian, tujuan meningkatkan kepatuhan pajak dapat tercapai tanpa mengganggu aktivitas perdagangan digital maupun pertumbuhan UMKM,” ujarnya.

Transisi jadi Kunci

Kalangan ekonom menilai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh berpotensi meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus menciptakan persaingan yang lebih setara antara perdagangan daring dan luring.

Sama seperti aspirasi pelaku usaha, implementasi kebijakan tersebut tetap memerlukan masa transisi yang memadai agar tidak menimbulkan hambatan baru bagi pelaku UMKM yang belum siap secara administrasi.

Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Izzudin Al Farras Adha menilai kebijakan penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) tidak ditujukan untuk menciptakan objek pajak baru, melainkan memperbaiki mekanisme administrasi perpajakan.

Dengan sistem pemungutan otomatis melalui platform, menurutnya, kepatuhan wajib pajak akan meningkat sekaligus menciptakan level playing field yang lebih setara antara perdagangan daring dan luring.

Namun, Izzudin mengingatkan implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan. Menurutnya, tidak semua seller telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun pembukuan yang memadai. Kondisi tersebut membuat marketplace perlu menyediakan edukasi dan pendampingan sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.

“Jika masih dipaksakan untuk dilaksanakan per Juli, para seller tersebut berpotensi keluar dari ekosistem marketplace dan makin membatasi peluang mereka untuk bisa naik kelas. Sebab, mereka hanya akan terbatas berjualan di media sosial dan secara offline saja,” kata Izzudin kepada Bisnis.

Menurut Izzudin, kebijakan tersebut juga berpotensi memperlebar kesenjangan antar-UMKM apabila hanya seller yang telah siap secara administrasi yang mampu bertahan di marketplace, sementara pelaku usaha yang lebih kecil tertinggal dari kompetitor yang lebih mapan.

Selain itu, Izzudin menekankan pentingnya integrasi data transaksi di DJP untuk menghindari pemungutan berganda bagi merchant yang berjualan di lebih dari satu marketplace.

“Masa transisi yang cukup dan edukasi serta pendampingan yang memadai dibutuhkan agar industri ecommerce tetap tumbuh dan UMKM tetap bisa punya peluang besar untuk naik kelas,” imbuhnya.

Senada, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai semangat utama kebijakan tersebut adalah menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan antara pedagang daring dan luring.

“Saya selalu menilai bahwa pajak marketplace semangatnya adalah memberikan level of playing field yang sama antara pedagang di luring dan daring. Ketika yang pedagang luring dikenakan pajak, seharusnya juga diberikan pajak bagi pedagang di daring. Tentu tidak adil jika pedagang luring ada pajak, namun di satu sisi pedagang daring tidak,” kata Nailul ketika dihubungi.

Kendati demikian, Nailul menilai penerapan mekanisme baru pemungutan PPh melalui marketplace perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih diwarnai pelemahan daya beli.

Menurutnya, meski tujuan kebijakan untuk menciptakan level playing field antara perdagangan daring dan luring patut didukung, implementasinya harus disiapkan secara matang dengan memanfaatkan data penjualan yang dimiliki platform sesuai skala usaha masing-masing penjual.

Dia juga menekankan pentingnya integrasi data antarmarketplace melalui identitas tunggal, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), agar pemerintah dapat mengakumulasi omzet penjual yang beroperasi di lebih dari satu platform.

Selain itu, integrasi data antara toko daring dan luring juga hal yang krusial untuk mencegah terjadinya pemungutan pajak berganda terhadap wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Penyisiran ini perlu dilakukan untuk penghindaran double taxation bagi pemilik toko. Jangan sampai toko sudah bayar PPh, kemudian diterapkan juga PPh e-commerce. Agar penerapannya bisa lebih adil bagi semua pihak,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten Grup MAP PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) mengungkapkan sejumlah cara untuk menjaga laba agar tak tergerus pelemahan rupiah. Adapun, MAPI merupakan salah satu perusahaan ritel yang banyak mengimpor dari luar negeri.

Berdasarkan laporan hasil paparan publik, manajemen MAPI menjelaskan saat ini perseroan mengimpor banyak merek dan brand dengan pembayaran dalam dolar AS, poundsterling, dan euro.

"Oleh karena itu, pelemahan nilai tukar rupiah tentu berdampak pada harga pokok penjualan kami," tulis manajemen MAPI lewat keterbukaan informasi, dikutip Senin (29/6/2026).

Namun demikian, perseroan menyampaikan salah satu upaya untuk menjaga laba agar depresiasi rupiah tidak menggerus kinerja yaitu dengan melakukan hedging terhadap hampir 30% eksposur valuta asing perseroan.

Manajemen MAPI mengatakan pelemahan rupiah telah menyebabkan kenaikan harga jual ritel untuk produk tertentu. Sehingga perseroan tidak memiliki pilihan selain meneruskan kenaikan biaya tersebut kepada pelanggan.

Adapun, untuk 2026 ini MAPI menganggarkan belanja modal atau capital expenditure senilai Rp2 triliun. Saat ini perseroan masih terus memantau kondisi global untuk dapat menyesuaikan besaran capex hingga akhir tahun.

Untuk semester II/2026, MAPI biasanya membuka lebih banyak toko. Manajemen MAPI menambahkan tren pembukaan toko terutama pada kuartal terakhir setiap tahun ini akan berlanjut.

"Pada kuartal I, kami telah membuka lebih dari 200 toko. Secara keseluruhan, kami menargetkan pembukaan sekitar 550–600 toko baru sepanjang tahun ini," tulis manajemen MAPI.

Berdasarkan laporan keuangan per Maret 2026, Mitra Adiperkasa membukukan pendapatan bersih sebesar Rp12,29 triliun, melonjak 32,03% dibandingkan Rp9,31 triliun pada periode sebelumnya.

Sejalan dengan itu, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp628,03 miliar, meningkat 32,98% dari posisi Rp472,26 miliar.

Perseroan menilai capaian kuartal I/2026 yang kuat turut dipengaruhi basis perbandingan yang lebih rendah pada tahun sebelumnya. Selain itu, peluncuran produk baru seperti iPhone 16 serta meningkatnya kontribusi segmen digital dan perbaikan kinerja bisnis makanan dan minuman turut menjadi pendorong utama.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) diperkirakan akan kembali melemah pekan depan. Saham BULL hingga CUAN masuk ke dalam daftar rekomendasi saham analis.

Berdasarkan statistik Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG turun 4,55% dalam sepekan dari level 6.177,139 menjadi 5.896,134 pada Jumat (26/6/2026), sekaligus kembali berada di bawah level psikologis 6.000.

Penurunan indeks turut diikuti penyusutan kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia sebesar 4,51% menjadi Rp10.302 triliun dari Rp10.788 triliun pada pekan sebelumnya.

Tim riset MNC Sekuritas menjelaskan, koreksi IHSG sebesar 1,72% ke level 5,896 pada penutupan Jumat (26/6) disertai dengan munculnya tekanan jual dan pergerakannya kembali ke bawah MA20.

Secara mingguan (weekly), posisi IHSG telah terkoreksi 4,55% dan telah mencapai target koreksi minimal yang MNC Sekuritas analisa sebelumnya. Sekarang, posisi IHSG diperkirakan masih berada pada bagian dari wave (b) dari wave [iv].

"Kami perkirakan IHSG rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji rentang area 5.723-5.784. Adapun, penguatan IHSG dalam jangka pendek kami perkirakan untuk menguji 5.912-5.937," tulis sekuritas, Minggu (28/6/2026)

Berikut adalah rekomendasi saham MNC Sekuritas untuk perdagangan Senin 29 Juni 2026:

1. BULL

Trading Buy: Rp324-Rp336

Target Price: Rp364, Rp378

Stoploss: below Rp316

Pada penutupan Jumat (26/6), BULL terkoreksi 4,89% ke Rp350 dan disertai dengan munculnya tekanan jual, pergerakannya pun menembus cluster MA20 dan MA200. Saat ini, posisi BULL diperkirakan sedang berada di akhir wave (A) dari wave [B].

2. CUAN

Buy on Weakness: Rp520-Rp550

Target Price: Rp720, Rp830

Stoploss: below Rp482

Pada perdagangan sebelumnya CUAN terkoreksi 9,60% ke Rp565 dan disertai dengan munculnya tekanan jual. Analis memperkirakan posisi CUAN saat ini sedang berada pada bagian dari wave B dari wave (A).

3. JSMR

Buy on Weakness: Rp2.770-Rp2.930

Target Price: Rp3.170, Rp3.410

Stoploss: below Rp2.770

JSMR terkoreksi 6,96% ke Rp2.940 dan disertai dengan munculnya tekanan jual, pergerakannya pun kembali berada di bawah MA60. Analis memperkirakan posisi JSMR sedang membentuk wave (2) dari wave [A].

4. WIIM

Sell on Strength: Rp1.725-Rp1.755

Pada penutupan Jumat (26/6), WIIM terkoreksi 1,49% ke Rp1.655 dan disertai dengan tekanan jual. Analis memperkirakan posisi WIIM saat ini sedang berada di akhir wave A dari wave (B).

"Penguatannya akan relatif terbatas dan rawan terkoreksi membentuk wave B. Adapun area koreksi yang dapat kami perkirakan berada pada rentang Rp1.520-Rp1.575," tandas analis.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan depan masih rawan melanjutkan koreksi. Pada penutupan Jumat (26/6/2026), indeks melemah 1,72 persen ke 5.896 dan disertai dengan munculnya tekanan jual.

“Posisi IHSG diperkirakan masih berada pada bagian dari wave (b) dari wave [iv]. Kami perkirakan, IHSG rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji rentang area 5.723-5.784, adapun penguatan IHSG dalam jangka pendek kami perkirakan untuk menguji 5.912-5.937,” tulis riset MNC Sekuritas.

Adapun IHSG diperkirakan berada pada support 5.784, 5.594 dan resistance 6.286, 6.459.

Berikut, saham-saham yang menarik dicermati:

PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) - Trading Buy

BULL terkoreksi 4,89 persen ke Rp350 dan disertai dengan munculnya tekanan jual, pergerakannya pun menembus cluster MA20 dan MA200. Saat ini, posisi BULL diperkirakan sedang berada di akhir wave (A) dari wave [B].

Trading Buy: Rp324-Rp336

Target Price: Rp364, Rp378

Stoploss: below Rp316

PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) - Buy on Weakness

CUAN terkoreksi 9,60 persen ke Rp565 dan disertai dengan munculnya tekanan jual. Posisi CUAN saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave B dari wave (A).

Buy on Weakness: Rp520-Rp550

Target Price: Rp720, Rp830

Stoploss: below Rp482

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) - Buy on Weakness

JSMR terkoreksi 6,96 persen ke Rp2.940 dan disertai dengan munculnya tekanan jual, pergerakannya pun kembali berada di bawah MA60. Posisi JSMR diperkirakan sedang membentuk wave (2) dari wave [A].

Buy on Weakness: Rp2.770-Rp2.930

Target Price: Rp3.170, Rp3.410

Stoploss: below Rp2.770

PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) - Sell on Strength

WIIM terkoreksi 1,49 persen ke Rp1.655 dan disertai dengan tekanan jual. Posisi WIIM saat ini diperkirakan sedang berada di akhir wave A dari wave (B), sehingga penguatannya akan relatif terbatas dan rawan terkoreksi membentuk wave B. Adapun area koreksi yang dapat kami perkirakan berada pada rentang Rp1.520-Rp1.575.

Sell on Strength: Rp1.725-Rp1.755.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Harga buybackemas Antam telah mengalami penurunan signifikan dari rekor tertinggi sepanjang masa hingga hari ini Jumat (19/6/2026).

Berdasarkan data Logam Mulia Jumat (19/6/2026), harga buyback emas Antam turun Rp67.000 ke Rp2.408.000. Rapor itu membuat pergerakan makin menjauh dari rekor all time high (ATH).

Sebagaimana diketahui, harga buyback emas Antam terakhir kali memecahkan rekor ATH di Rp2.989.000 pada akhir Januari 2026. Kala itu, pergerakan mencapai Rp2.989.000.

Dengan demikian, harga buyback tercatat telah turun Rp581.000 dari rekor ATH. Pergerakan sejalan dengan mahar logam mulia di pasar global.

Buyback emas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan. Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu.

Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, harga emas dunia melemah setelah Federal Reserve (The Fed) mempertahankan suku bunga acuannya sesuai ekspektasi pasar, namun mengindikasikan kebijakan yang lebih hawkish tahun ini.

Berdasarkan data Kitco, harga emas ditutup melemah 1,7% atau 73,6 poin ke level US$4.275,65 per troy ounce pada perdagangan Rabu (17/6/2026).

IDXChannel - Pasar obligasi Indonesia berpotensi menghadapi transisi seiring dengan terbentuknya tren imbal hasil tinggi (higher yield environment) yang diperkirakan bertahan dalam jangka panjang.

Kepala Departemen Riset dan Informasi Pasar PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), Salvian Fernando, mengatakan kondisi ini dipicu aksi jual yang menekan harga obligasi domestik secara signifikan.

"Saya melihat bahwa higher yield environment itu akan terjadi sejak saat ini sampai dengan mungkin di akhir tahun 2026," kata Salvian dalam diskusi PHEI secara daring, Kamis (18/6/2026).

Gambaran volatilitas tersebut, kata Salvian, terekam dalam Indonesia Composite Bond Index (ICBI) atau indeks komposit garapan PHEI yang menggabungkan seluruh obligasi pemerintah maupun korporasi di Indonesia.

Nilai indeks ini ditunjukkan melalui nilai Harga dan Bunga (HB), yang merefleksikan perpaduan antara apresiasi harga obligasi (clean price) dengan perolehan kupon. Sepanjang awal 2026, performa ICBI bergerak cukup kokoh pada level tinggi di atas 400 dan cenderung bergerak mendatar (sideways).

Namun, memasuki Maret 2026, indeks mengalami koreksi yang cukup tajam sebelum akhirnya berhasil pulih atau rebound pada April 2026. Kondisi kembali berbalik menekan pada Juni 2026 ini, di mana pasar melemah sangat signifikan hingga mencatatkan performa tahun berjalan (year-to-date/ytd) minus 3,84 persen untuk nilai HB dan minus 3,35 persen untuk harga bersih.

Salvian menyoroti soal koreksi pada tahun berjalan ini berbanding terbalik dengan tren pertumbuhan historis sejak masa awal pandemi Covid-19 pada 2020, di mana nilai HB secara kumulatif sempat melonjak hingga 39 poin. Puncak tingkat pengembalian tertinggi bahkan dinikmati investor pada tahun lalu karena harga obligasi bergerak stabil meski tidak mengalami lonjakan drastis.

Berbeda dengan situasi tersebut, kata Salvian, hingga posisi 12 Juni 2026, nilai HB justru terpangkas sedalam 16 poin. Secara historis pada 2021, 2022, dan 2024, kupon obligasi selalu andal bertindak sebagai jangkar penyelamat yang menjaga total imbal hasil tetap positif di tengah merosotnya harga aset.

Namun, kejatuhan harga bersih atau clean price pada pertengahan tahun ini tercatat sangat masif hingga menyeret kinerja HB, indeks syariah sukuk, serta indeks komposit obligasi ke salah satu titik terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Kata Salvian, koreksi tajam pada harga bersih obligasi komposit ini memicu pertanyaan krusial mengenai sektor mana yang menanggung beban tekanan terdalam.

Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja indeks menunjukkan adanya kesenjangan performa yang mencolok antara surat utang milik negara dan instrumen swasta.

"Bisa dilihat government bond yang total return itu minus 4,01 persen secara year to date," papar Salvian.

Kejatuhan kinerja obligasi pemerintah tersebut bersumber dari anjloknya clean price surat utang negara secara ekstrem sebesar 6,96 persen (ytd), dengan titik penurunan terdalam terjadi sepanjang bulan Juni ini.

Di sektor swasta, indeks total imbal hasil obligasi korporasi hanya terkoreksi tipis sebesar 0,99 persen (ytd). Selain itu, depresiasi harga bersih pada surat utang swasta juga terpantau jauh lebih terkendali, yakni hanya turun sebesar 4,4 persen secara (ytd).

Perbedaan ini, menurut Salvian, disebabkan oleh besaran kompensasi bunga atau imbalan yang ditawarkan oleh perusahaan swasta kepada para pemodal. Karakteristik proteksi kupon ini membuat instrumen utang non-pemerintah tampil sebagai portofolio defensif yang andal di tengah tren kejatuhan harga aset.

"Jadi bisa kita bilang malah obligasi korporasi sampai dengan 12 Juni 2026, pergerakan harganya 2026 lebih kuat, lebih bertahan dibandingkan dengan obligasi pemerintah," kata Salvian.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pelaku pasar tidak panik menjelang pengumuman hasil market accessibility review oleh MSCI yang dijadwalkan pada 19 Juni 2026.

OJK menilai peninjauan tersebut merupakan agenda rutin yang dilakukan penyedia indeks global tersebut terhadap berbagai pasar modal di dunia dan bukan hanya Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan teknis dengan analis MSCI pada 10 Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, OJK telah menyampaikan seluruh informasi yang dibutuhkan, khususnya terkait keterbukaan informasi dan transparansi kepemilikan saham emiten.

“Saya kira tidak ada alasan untuk panik. Panik itu justru menjadi musuh terbesar investor, apalagi di situasi yang memang penuh ketidakpastian. Kami berharap investor secara bijak mencermati setiap perkembangan kondisi, termasuk memanfaatkan informasi yang terpercaya,” ujar Hasan ketika ditemui Komisi XI DPR, Rabu (17/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa pada 19 Juni mendatang MSCI akan mengumumkan hasil peninjauan terkait market accessibility, sedangkan pada 23 Juni akan diumumkan hasil market classification review yang juga mencakup pasar modal Indonesia bersama sejumlah bursa lain di dunia.

Menurut Hasan, proses tersebut merupakan evaluasi berkala yang dilakukan MSCI terhadap seluruh pasar yang menjadi acuan indeksnya sehingga tidak ditujukan secara khusus kepada Indonesia.

Terkait anggapan bahwa keputusan MSCI memicu aksi jual bersih investor asing hingga miliaran dolar AS, Hasan menjelaskan tekanan tersebut terutama berasal dari proses penyesuaian (rebalancing) dana pasif setelah sejumlah saham Indonesia dikeluarkan dari konstituen indeks MSCI pada evaluasi Mei 2026.

Dia menyebut momentum terbesar aksi jual terjadi pada hari terakhir rebalancing, yakni 29 Mei 2026, ketika investor pasif yang mengikuti indeks MSCI melakukan penyesuaian portofolio dengan melepas saham-saham yang tidak lagi masuk dalam indeks.

Meski demikian, OJK berharap perbaikan transparansi dan aksesibilitas pasar dapat meningkatkan kepercayaan investor global.

Hasan optimistis hasil peninjauan MSCI nantinya dapat menjadi katalis untuk mendorong kembali partisipasi investor asing di pasar modal Indonesia, khususnya investor aktif yang melakukan investasi secara selektif.

Jakarta: Nama Pizza Hut sudah lama identik dengan restoran pizza keluarga yang populer di berbagai negara.

Namun di balik statusnya sebagai salah satu merek restoran paling dikenal di dunia, Pizza Hut ternyata tengah menghadapi tantangan bisnis yang tidak ringan.

Kondisi tersebut membuat pemiliknya, Yum! Brands, memutuskan menjual jaringan restoran tersebut dalam transaksi bernilai fantastis mencapai USD2,7 miliar atau sekitar Rp44 triliun.

Langkah ini menjadi salah satu aksi korporasi terbesar di industri restoran global dalam beberapa tahun terakhir.

Penjualan dilakukan sebagai bagian dari strategi Yum! Brands untuk memfokuskan bisnis pada merek-merek yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan lebih kuat.

Pizza Hut resmi berpindah tangan

Yum! Brands telah mengumumkan penjualan jaringan Pizza Hut. Melansir BBC, Rabu, 17 Juni 2026, perusahaan ekuitas swasta LongRange Capital akan mengakuisisi merek tersebut seharga USD1,5 miliar, sementara Yum China Holdings akan membeli operasi di Tiongkok daratan seharga USD1,2 miliar.

"Di bawah LongRange dan Yum China, Pizza Hut akan berada di posisi yang baik untuk pertumbuhan di masa depan dengan kepemilikan yang membawa keahlian mendalam di industri restoran," kata kepala eksekutif Yum! Brands, Chris Turner.

Keputusan ini diambil setelah periode kesulitan yang berkepanjangan yang dialami olah Pizza Hut.

Tantangan Pizza Hut

Yum! Brands pertama kali mengungkapkan bahwa mereka sedang menjajaki potensi penjualan pada November 2025 lalu, setelah beberapa kuartal mengalami penurunan penjualan di gerai yang sama di AS.

Pasar Amerika sangat penting bagi jaringan ini, karena menyumbang 40 persen dari total penjualan internasionalnya.

Penurunan kinerja didorong oleh persaingan yang semakin ketat dari jaringan restoran cepat saji yang sedang bangkit kembali seperti Domino's, Papa John's, dan Little Caesars.

Di saat inflasi masih tinggi, para pesaing ini secara agresif memberikan diskon untuk menarik konsumen yang sensitif terhadap harga.

Selain itu, jaringan restoran regional berukuran menengah juga telah menggerogoti pangsa pasar.
Para pesaing makanan cepat saji yang lebih kecil dan lebih gesit ini telah beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan kebiasaan konsumen dalam apa yang disebut "perang pizza".

Selain itu, peningkatan pesat aplikasi pengiriman pihak ketiga telah membanjiri pasar dengan pilihan alternatif, yang melemahkan dominasi historis Pizza Hut.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA – Harga buybackemas Antam telah mengalami kenaikan 6,52% hingga hari ini Rabu (17/6/2026).

Berdasarkan data Logam Mulia, harga buyback emas Antam naik Rp14.000 ke Rp2.514.000 pada Rabu (17/6/2026). Kenaikan itu memangkas jarak dengan posisi rekor tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH) di Rp2.989.000 akhir Januari 2026.

Sejalan dengan kenaikan itu, harga buyback emas Antam tercatat telah mengalami kenaikan atau 6,52% untuk periode berjalan 2026.

Sebagaimana diketahui, harga buyback emas Antam merupakan acuan pembelian kembali oleh PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) berdasarkan ukuran 1 gram. Pergerakan mengikuti harga emas di pasar global.

Data Investing menunjukkan harga emas di pasar spot dibanderol kisaran US$4.300 pada Rabu (17/6/2026).

Buyback emas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan. Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu.

Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Survei Emas Mingguan Kitco terbaru menunjukkan Wall Street ragu-ragu dan mundur ke posisi netral jelang pertemuan The Fed. Marc Chandler, Direktur Pelaksana di Bannockburn Global Forex mencatat bahwa harga emas hampir mencapai US$4.024 per ons di pasar spot pekan ini, level terendahnya sejak November 2025.

"Kenaikan dalam beberapa hari terakhir membantunya pulih ke sekitar US$4.246,50 per ons yang sesuai dengan retracement 38,2% dari kerugian sejak puncak akhir Mei di dekat US$4.600. Indikator momentum menunjukkan tren naik tetapi belum berbalik," jelas Chandler, dilansir Kitco, Minggu (14/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Harga buybackemas Antam telah mengalami kenaikan 5,93% hingga hari ini Selasa (16/6/2026).

Berdasarkan data Logam Mulia Selasa (16/6/2026), harga buyback emas Antam parkir di Rp2,5 juta. Posisi itu tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan hari sebelumnya.

Kendati demikian, harga buyback emas Antam tercatat telah mengalami kenaikan 5,93% pada periode berjalan 2026. Pergerakan sejalan dengan harga emas di pasar spot.

Dalam catatan Bisnis, harga buyback emas Antam sempat memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa atau all time high (ATH) pada akhir Januari 2026. Kala itu, pergerakan mencapai Rp2.989.000.

Adapun, harga buyback emas Antam merupakan acuan pembelian kembali oleh PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) berdasarkan ukuran 1 gram.

Buyback emas merupakan transaksi menjual kembali emas, baik dalam bentuk logam mulia, logam batangan, maupun perhiasan. Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu.

Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan alat kesehatan PT Esa Medika Mandiri terus memperkuat model bisnis terintegrasi melalui pengembangan fasilitas produksi dalam negeri, perluasan jaringan distribusi nasional, serta penyediaan layanan purnajual guna menangkap peluang pertumbuhan industri alat kesehatan di Indonesia.

Direktur Utama Esa Medika Mandiri Florian Chris Widjaja mengatakan kebutuhan pasar alat kesehatan saat ini tidak lagi terbatas pada pengadaan produk, melainkan juga mencakup dukungan layanan yang menjamin keberlangsungan operasional fasilitas kesehatan.

Menurutnya, rumah sakit dan institusi kesehatan membutuhkan mitra jangka panjang yang mampu menyediakan layanan instalasi, pelatihan, pemeliharaan, hingga dukungan teknis secara berkelanjutan.

“Di tengah perkembangan kebutuhan alat kesehatan, Esa Medika Mandiri menghadirkan alat kesehatan yang andal, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang,” ujar Florian dalam keterangan resminya, Selasa (16/6/2026)

Perseroan yang telah beroperasi lebih dari 25 tahun di bidang distribusi alat kesehatan itu memiliki portofolio produk yang berfokus pada peralatan medis untuk layanan kritikal. Produk yang dipasarkan antara lain untuk kebutuhan ruang operasi, intensive care unit (ICU), instalasi gawat darurat (IGD), serta berbagai perangkat penunjang layanan rumah sakit.

Untuk mendukung operasional bisnis, Esa Medika Mandiri mengandalkan jaringan distribusi yang mencakup kantor pusat, fasilitas produksi, kantor perwakilan di sejumlah kota besar, serta tenaga pemasaran yang menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

Di sisi manufaktur, perseroan mengembangkan fasilitas produksi yang beroperasi sesuai standar Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB). Selain itu, sistem distribusi dijalankan berdasarkan standar Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) guna menjaga kualitas, keamanan, dan keandalan produk.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan penggunaan alat kesehatan dalam negeri serta penguatan kapasitas produksi nasional.

Florian Chris Widjaja juga melihat peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai salah satu faktor yang berpotensi mempercepat pertumbuhan industri alat kesehatan nasional.

Kebijakan substitusi impor dan dorongan penggunaan produk lokal dalam pengadaan institusional dinilai membuka peluang bagi perusahaan yang memiliki kesiapan manufaktur, kepatuhan regulasi, dan jaringan distribusi yang kuat.

Seiring dengan tren tersebut, Esa Medika Mandiri berupaya memperkuat posisinya sebagai mitra strategis bagi rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, institusi pendidikan kesehatan, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

Perseroan mengedepankan pendekatan berbasis solusi yang mengintegrasikan penyediaan alat kesehatan, dukungan fasilitas layanan, distribusi, hingga layanan purnajual guna membantu pelanggan menjaga kesinambungan layanan medis.

Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia yang terus berkembang.