#30 tag 24jam
Kemenperin perbaiki skema KIPK untuk tingkatkan serapan 2026
Kementerian Perindustrian memperbaiki skema Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pembiayaan pada 2026 setelah ... [376] url asal
#menteri-perdagangan #agus-gumiwang-kartasasmita #kipk #kredit-industri #padat-karya
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian memperbaiki skema Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pembiayaan pada 2026 setelah realisasi program tersebut pada 2025 dinilai masih rendah.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan hingga Desember 2025, realisasi penyaluran KIPK baru mencapai Rp16,45 miliar atau sekitar 2,09 persen dari total plafon Rp787 miliar yang disiapkan pemerintah.
“Penyerapan KIPK 2025 memang masih rendah dan subsidi bunganya juga belum optimal terserap,” kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin.
Agus mencatat realisasi subsidi bunga KIPK pada 2025 hanya sebesar Rp13,67 juta atau sekitar 0,27 persen dari total anggaran subsidi bunga sebesar Rp4,9 miliar.
Ia menjelaskan rendahnya penyaluran KIPK dipengaruhi sejumlah kendala teknis dan kelembagaan, antara lain belum tuntasnya petunjuk pelaksanaan di internal bank penyalur, belum selesainya perjanjian kerja sama dengan lembaga penjamin dan asuransi, serta belum terintegrasinya sistem host to host perbankan dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
Selain itu, lanjut dia, keterbatasan sosialisasi hingga tingkat cabang perbankan serta belum tersedianya fitur refinancing atau pembiayaan kembali dalam sistem KIPK turut menjadi hambatan penyaluran.
“Sebagian besar kendala tersebut saat ini sudah kami selesaikan, sehingga kami optimistis KIPK bisa berjalan lebih efektif pada 2026,” ujar Agus.
Pada 2026, pemerintah menetapkan plafon KIPK sebesar Rp549,51 miliar, lebih rendah dibandingkan plafon 2025, dengan kebutuhan subsidi bunga diperkirakan minimal Rp15 miliar.
Skema KIPK memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen per tahun untuk pembiayaan kredit investasi maupun kombinasi kredit investasi dan modal kerja, dengan plafon pembiayaan Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan tenor hingga delapan tahun.
Program tersebut menyasar industri padat karya, terutama sektor makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit dan alas kaki, mainan anak, serta subsektor lain yang mencakup 157 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI).
Agus menambahkan pada 2026 cakupan sektor KIPK akan diperluas, termasuk ke industri rambut dan bulu mata palsu, kerajinan, obat herbal, serta minyak atsiri yang bersifat padat karya.
Selain perluasan sektor, Kemenperin juga melakukan penyempurnaan kebijakan melalui pengelompokan persyaratan penerima sesuai plafon pembiayaan, penyempurnaan skema pembiayaan kembali dan restrukturisasi, serta peningkatan fitur layanan dalam sistem SIKP.
“KIPK ini kami harapkan benar-benar menjadi instrumen penguatan daya saing dan produktivitas industri padat karya, khususnya industri kecil,” tutur Agus.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Bank Mandiri kucurkan Rp163 miliar untuk program 3 Juta Rumah di Jabar
Bank Mandiri mengucurkan pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp163 miliar untuk mendukung ... [316] url asal
#bank-mandiri #program-3-juta-rumah #flpp #rumah-subsidi #kipk #kredit-industri-padat-karya
Pertumbuhan kredit rumah di Jawa Barat itu naiknya signifikan.
Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Bank Mandiri mengucurkan pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp163 miliar untuk mendukung realisasi program 3 Juta Rumah di Jawa Barat (Jabar).
Nilai kredit tersebut diterima oleh 1.049 debitur untuk realisasi hingga kuartal III-2025.
Regional CEO Bank Mandiri Region VI/Jabar Nila Mayta Dwi Rihandjani dalam taklimat media di Bandung, Senin, mengatakan program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang memperoleh penyaluran kredit terbesar dari Bank Mandiri di Jabar.
“Pertumbuhan kredit rumah di Jawa Barat itu naiknya signifikan. Kami kencang banget di program 3 Juta Rumah, melalui program FLPP maupun program-program dari sisi pengusaha yang bergerak di bidang pembangunan rumah,” kata Nila.
Dari sisi suplai, Bank Mandiri menyalurkan baki debit sebesar Rp6 miliar kepada dua debitur yang berasal dari kelompok pengembang/rekanan/pemasok (supplier).
Selain dukungan untuk program 3 Juta Rumah, Bank Mandiri juga mengambil peran dalam penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK) yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan industri padat karya.
Nila mengatakan pihaknya menerima permintaan dukungan dari Kementerian Sekretariat Negara untuk pembiayaan KIPK dengan potensi penyaluran hingga sekitar Rp17 triliun.
Program KIPK direncanakan mulai terkoneksi secara host-to-host antara sistem Bank Mandiri dan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan pada pekan ketiga Desember 2025.
Kemudian, Bank Mandiri juga menyalurkan kredit usaha untuk alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan realisasi Rp1,5 miliar untuk 2 debitur.
Dukungan lain terhadap program pemerintah adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan realisasi pembiayaan senilai Rp24 miliar yang disalurkan kepada 16 debitur.
Rinciannya, sebanyak 6 debitur dari kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan porsi baki debit sebesar Rp13 miliar, dan 10 debitur mikro dengan porsi baki debit Rp11 miliar.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Menperin sebut program KIPK peluang bagi IKM untuk tingkatkan produksi
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan program kredit industri padat karya (KIPK) merupakan peluang besar bagi pengusaha ... [317] url asal
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan program kredit industri padat karya (KIPK) merupakan peluang besar bagi pengusaha industri kecil menengah (IKM) untuk bisa meningkatkan kapasitas produksinya.
"Ini merupakan peluang besar bagi pelaku IKM untuk meningkatkan kapasitas produksinya melalui skema pembiayaan yang mudah dan terjangkau," kata dia sebagaimana pernyataannya yang diterima di Jakarta, Senin.
Menperin menyampaikan sektor penerima KIPK antara lain meliputi industri makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit dan barang kulit, alas kaki, furnitur, dan mainan anak, dengan tujuan untuk mendukung revitalisasi mesin, peningkatan produktivitas, serta memperkuat daya saing industri nasional di pasar global.
"Sektor-sektor ini memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi daerah," ucap dia.
Menperin menilai bahwa program KIPK juga mendukung pencapaian misi Astacita Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yakni memperkuat daya saing industri nasional, menciptakan lapangan kerja baru, memperluas basis ekspor, dan mempercepat transformasi menuju industri modern yang berkeadilan.
Meski demikian, Agus mengakui bahwa tingkat pemanfaatan KIPK masih tergolong rendah karena belum banyak pelaku industri yang mengetahui dan mengakses fasilitas tersebut.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita menegaskan pentingnya percepatan implementasi program KIPK agar dampaknya segera dirasakan pelaku industri.
Oleh karena itu, pihaknya terus menyosialisasikan program ini kepada pada pengusaha IKM sektor penerima agar segera memanfaatkan KIPK.
Menurut Dirjen IKMA, perusahaan yang dapat mengajukan KIPK harus memiliki minimal 50 tenaga kerja dan memenuhi persyaratan administratif serta teknis sesuai ketentuan.
Reni juga mengajak pemerintah daerah untuk aktif mendata pelaku industri potensial di wilayahnya, serta memfasilitasi pendampingan teknis agar akses terhadap pembiayaan lebih inklusif.
Selain itu, lembaga perbankan dan keuangan diharapkan dapat mempercepat proses penilaian kelayakan dan memperluas jaringan layanan ke sentra-sentra industri padat karya di daerah.
"Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada regulasi dan skema pembiayaan, tetapi juga pada sinergi antarinstansi dan kecepatan pelaksanaannya di lapangan," ujar Reni.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)