Bisnis.com, JAKARTA — Kortastipidkor Polri menggeledah empat lokasi di Sidoarjo, Jawa Timur dalam kasus dugaan korupsi terkait importasi ponsel ilegal.

Kabag Ops Kortastipidkor, Kombes Yusuf Afandi mengatakan lima lokasi yang digeledah yaitu

Kantor PT TSL yang berlokasi di Komplek Ruko Suryo Inti Permata Juanda, Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya, Rumah Saudara AHT yang berlokasi di Perumahan Permata Tropodo, Kabupaten Sidoarjo dan dua cafe di Sidoarjo.

"Penyidik Kortastipidkor Polri melanjutkan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait importasi telepon seluler yang tidak sesuai ketentuan," ujar Yusuf saat dihubungi, Kamis (25/6/2025).

Dia menjelaskan, penggeledahan ini dilakukan berdasarkan izindari pengadilan dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk melengkapi alat bukti.

Nantinya, alat bukti tersebut bakal menjadi dasar untuk Kortastipidkor Polri menetapkan tersangka atau sosok yang bertanggung jawab dalam perkara ini.

"Guna kepentingan penetapan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta pemberkasan untuk kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung," imbuhnya.

Adapun, dari penggeledahan ini penyidik telah menyita sejumlah alat bukti mulai dari dokumen, barang bukti elektronik hingga barang bukti lainnya.

"Keseluruhan barang bukti yang diamankan akan didalami dan dianalisi oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan berikutnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kortastipidkor Polri menjelas modus perkara dugaan korupsi impor ponsel bekas ilegal.

Kabag Ops Kortastipidkor Polri Kombes Yusuf Afandi menjelaskan kasus ini merupakan pengembangan kasus impor handphone ilegal yang ditangani Dirtipideksus Bareskrim Polri.

Yusuf menyatakan pihaknya lebih mengusut soal dugaan korupsi yang melibatkan oknum penyelenggara negara dalam memuluskan impor Ilegal. Sementara, Bareskrim terkait perkara perdagangannya.

Dari kasus ini, perusahaan importir yang telah terungkap adalah PT TSL. Perusahaan ini diduga menggandeng oknum penyelenggara negara agar memuluskan praktik impor ponsel bekas dari Cina.

"Nah jadi importir TSL ini memasukkan ponsel-ponsel bekas itu dari Cina. Nah, supaya mulus jalannya mereka memberikan sesuatulah kepada oknum BC. Di sini kemudian dijual kepada distributor, transporter-nya itu PT JAS," kata Yusuf kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).

Dia menerangkan importir ponsel bekas melakukan praktik ilegal yang merugikan negara dengan cara mengubah kode HS dengan fisik barang.

Selanjutnya, PT TSL juga diduga melakukan praktik yang merugikan perekonomian negara dengan cara mengedarkan ponsel bekas yang direkondisi menjadi hp baru.

"Jadi kerugian negaranya dibangun dari situ. Jadi masyarakat yang harusnya bisa menikmati HP baru yang berkualitas, ya kan? Tapi kok diberi HP rekondisi," imbuhnya.

Adapun, Kortastipidkor Polri belum menetapkan tersangka dalam praktik ini. Namun, penyidik kepolisian telah melakukan upaya paksa dengan menggeledah empat lokasi di Jawa Timur.

Empat lokasi itu mulai dari Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda yang berlokasi di Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Kemudian, Gudang Kargo Juanda atau PT Jasa Angkasa Semesta (JAS) yang berada di kawasan Bandara Internasional Juanda dan dua kediaman yang berlokasi di Surabaya milik sosok MT dan AY.

"AY itu oknum BC sebagai kayak inilah apa namanya, yang bendahara gitu. Bendahara BC-nya. Tapi mengalir ke mananya apakah ke atasan atau ke mana ini kan perlu, perlu pendalaman lebih lanjut," ungkap Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Kortastipidkor Polri menggeledah empat lokasi di Jawa Timur terkait kasus dugaan korupsi dalam importasi ilegal ponsel bekas.

Kabag Ops Kortastipidkor Polri, Kombes Yusuf Afandi mengatakan empat lokasi itu mulai dari

Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda yang berlokasi di Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Kemudian, Gudang Kargo Juanda atau PT Jasa Angkasa Semesta (JAS) yang berada di kawasan Bandara Internasional Juanda dan dua kediaman yang berlokasi di Surabaya milik sosok MT dan Andayani.

"Empat lokasi yang dilakukan penggeledahan," ujar Yusuf saat dihubungi, Rabu (24/6/2026).

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang terdiri dari dokumen, data elektronik, catatan transaksi, dokumen kepabeanan, dokumen importasi, serta barang bukti lainnya. Seluruh barang bukti ini langsung dianalisis penyidik Kortastipidkor Polri.

Duduk Perkara

Yusuf menjelaskan, kasus ini bermula dari terendusnya praktik importasi ponsel bekas yang dokumen inpornya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kemudian, penyidik pun menemukan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada oknum penyelenggara negara guna memuluskan importasi ilegal tersebut.

"Perbuatan tersebut diduga telah berlangsung sejak tahun 2024 hingga tahun 2026 dan berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan maupun perekonomian negara," imbuhnya.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penyidikan sejauh ini, Kortastipidkor Polri telah mengantongi nama perusahaan importir yang melakukan praktik impor Ilegal melalui Pabean Juanda.

Modusnya, importir ini menggunakan dokumen impor yang mencantumkan jenis barang lain, sehingga tidak sesuai dengan barang yang sebenarnya masuk ke wilayah Indonesia.

"Penyidik juga mendalami dugaan adanya persekongkolan yang menyebabkan kegiatan importasi tersebut dapat berlangsung tanpa pemeriksaan fisik yang memadai terhadap barang impor yang masuk," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri telah memeriksa Direktur PT Bakti Rekan Nusa (BRN), Halim Kalla, adik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), dalam perkara dugaan korupsi proyek PLTU 1 Kalbar.

Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri Brigjen Totok Suharyanto mengatakan Halim Kalla telah dicecar 50 pertanyaan dalam pemeriksaan kemarin, Kamis (20/11/2025).

"Selesai pemeriksaan [Halim Kalla] dengan 50 pertanyaan," ujar Totok kepada wartawan, dikutip Jumat (21/11/2025).

Namun, Totok tidak menjelaskan secara detail materi pertanyaan yang dilayangkan ke adik dari Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla itu.

Totok hanya menyampaikan bahwa pemeriksaan Halim Kalla dimulai pada 11.00 WIB dan baru rampung pada 20.00 WIB.

"Dari sekitar 11.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB dengan beberapa isoma ya," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Selain Halim, eks Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar (FM), Dirut PT BRN berinisial RR dan HYL turut menjadi tersangka.

Adapun, Halim ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan kongkalikong dengan Fahmi Mochtar (FM) dalam proyek PLTU dengan kapasitas output sebesar 2x50 MegaWatt dari PLN di Kalimantan Barat.

Namun, proyek tersebut dinyatakan mangkrak meski sudah dilakukan 10 kali perpanjang kontrak.

Kemudian, kerugian negara dalam proyek ini dihitung dengan pengeluaran dana oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Dengan demikian, total kerugian perkara ini mencapai mencapai Rp1,35 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengagendakan pemanggilan Direktur PT BRN, Halim Kalla pada Rabu (12/11/2025).

Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri Brigjen Totok Suharyanto mengatakan pemanggilan adik dari Wapres ke-10 dan ke-12 RI itu berkaitan kasus dugaan korupsi proyek PLTU 1 Kalbar.

“Hari Rabu, tanggal 12 November 2025 tersangka HK [dipanggil],” ungkap Totok kepada wartawan, dikutip Jumat (7/11/2025).

Selain Halim Kalla, Totok mengungkap bahwa pihaknya turut memanggil eks Direktur Utama PLN, Fahmi Mochtar (FM); Direktur PT Praba Indopersada, Hartanto Yohanes Lim pada Selasa (11/11/2025). Sementara itu, Dirut PT BRN berinisial RR bakal diperiksa pada Rabu (12/11/2025).

Namun demikian, kata Totok, dirinya belum dapat memastikan kehadiran para tersangka di kasus rasuah proyek PLTU itu.

“Belum ada [konfirmasi kehadiran],” pungkas Totok.

Sekadar informasi, Halim ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan kongkalikong dengan Fahmi Mochtar (FM) dalam proyek PLTU dengan kapasitas output sebesar 2x50 MegaWatt dari PLN di Kalimantan Barat.

Namun, proyek tersebut dinyatakan mangkrak meski sudah dilakukan 10 kali perpanjang kontrak.

Adapun, kerugian negara dalam proyek ini dihitung dengan pengeluaran dana oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Dengan demikian, total kerugian perkara ini mencapai mencapai Rp1,35 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor)Polri telah membidik 65 saksi untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU 1 di Mempawah, Kalimantan Barat pada 2008-2018.

Direktur Penindakan Kortastipidkor Brigjen Totok Suharyanto mengatakan 65 saksi itu rencananya bakal diperiksa secara maraton dalam dua pekan ke depan. Namun demikian, dia tidak memerinci ahli yang akan diperiksa itu.

"Rencana diagendakan dua minggu ke depan 65 saksi, saat ini berproses," ujar Totok saat dihubungi, Rabu (15/10/2025).

Dia menambahkan, selain pemeriksaan saksi pihaknya juga akan memeriksa lima ahli untuk membuat terang perkara yang menyeret adik Jusuf Kalla, Halim Kalla ini.

Lima ahli itu yakni Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC), ahli ketenagakerjaan, hingga ahli keuangan negara.

"Ahli LKPP, BPK, EPCC, ahli ketenagakerjaan, ahli keuangan negara," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Selain Halim, eks Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar (FM), Dirut PT BRN berinisial RR dan Dirut PT Praba berinisial HYL turut menjadi tersangka.

Adapun, Halim ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan kongkalikong dengan Fahmi Mochtar (FM) dalam proyek PLTU dengan kapasitas output sebesar 2x50 MegaWatt dari PLN di Kalimantan Barat.

Namun, proyek tersebut dinyatakan mangkrak meski sudah dilakukan 10 kali perpanjang kontrak. Adapun, kerugian negara dalam proyek ini dihitung dengan pengeluaran dana oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Dengan demikian, total kerugian perkara ini mencapai mencapai Rp1,35 triliun.