Kendari (ANTARA) - OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), meningkatkan edukasi bagi masyarakat setempat mengenai investasi legal dan berizin guna mencegah timbulnya korban dari pinjaman online (pinjol) ilegal.

Manajer Madya Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis (PEPK dan LMSt) OJK Sultra Desiyani Patra Rapang saat dihubungi di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa dengan pemahaman yang kuat terkait instrumen keuangan yang sah, masyarakat di wilayah kepulauan Wakatobi diharapkan dapat terhindar dari berbagai modus kejahatan keuangan digital.

"Sinergi yang dibangun melalui TPAKD diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan formal, mulai dari pembiayaan usaha, transaksi keuangan digital, investasi yang legal dan berizin, hingga perluasan perlindungan sosial," kata Desiyani Patra dalam rapat Evaluasi TPAKD Wakatobi di Kendari.

Dia menyebutkan bahwa dengan perluasan program prioritas pada 2026 ini, masyarakat akan semakin mudah memperoleh layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional sebesar 93 persen pada tahun 2029.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, Darwis Rachim, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program kerja TPAKD memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat hingga ke wilayah kepulauan.

"Dalam rapat evaluasi tersebut, TPAKD Wakatobi menyepakati sejumlah poin strategis pelaksanaan program prioritas tahun anggaran 2026 untuk mengedukasi warga sekaligus mempersempit ruang gerak pinjol ilegal," ujar Darwis.

Darwis menyampaikan beberapa hal yang disepakati itu, antara lain terkait dengan literasi pasar modal yang sah untuk mendorong peningkatan literasi pasar modal melalui dukungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Kemudian penguatan edukasi preventif dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas, termasuk pekerja rentan dan tenaga non-ASN, guna membangun kewaspadaan terhadap praktik investasi ilegal, pinjol ilegal, dan kejahatan keuangan lainnya dan optimalisasi keuangan desa untuk memperkuat implementasi Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pusat layanan keuangan resmi masyarakat di tingkat desa.

"Lalu untuk penyediaan modal anti rentenir dengan mengoptimalkan Program Kredit Melawan Rentenir Modal Sentosa melalui peningkatan plafon pembiayaan tanpa bunga dari Rp5 juta menjadi Rp10 juta guna memperluas akses modal produktif bagi pelaku usaha mikro," sebutnya.

Darwis menambahkan bahwa untuk memastikan seluruh program edukasi dan inklusi ini berjalan secara efektif dan konsisten, TPAKD Kabupaten Wakatobi menyepakati mekanisme monitoring berkala lewat laporan realisasi yang wajib disampaikan oleh setiap Lembaga Jasa Keuangan mitra pada setiap triwulan.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Kendari (ANTARA) - Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapatkan tambahan kuota program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 650 unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2026.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Sultra Martin Effendi Patulak saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan dengan adanya tambahan tersebut maka total bantuan program BSPS yang diterima Sultra pada tahun ini menggenapi angka 10.000 unit.

"Sebelumnya, Sultra telah memperoleh alokasi sebanyak 9.350 unit. Penambahan kuota ini diperoleh setelah Gubernur Sultra Andi Sumangerukka bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait untuk mengusulkan tambahan bantuan bagi masyarakat," kata Martin Effendi.

Ia menyebutkan dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa kebutuhan rumah layak huni di bumi anoa masih cukup besar, sehingga memerlukan dukungan stimulan dari pemerintah pusat.

"Atas usulan dan permohonan Gubernur Sultra, Menteri PKP menambahkan sebanyak 650 unit lagi perumahan swadaya atau BSPS di Sultra, sehingga total menjadi 10 ribu unit pada tahun 2026," ujarnya.

Martin Effendi menjelaskan bahwa seluruh bantuan 10 ribu unit BSPS tersebut nantinya akan disalurkan secara merata di 17 kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara. Setiap unit rumah penerima manfaat program BSPS dari Kementerian PKP akan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp20 juta.

Selain intervensi dari APBN, Pemerintah Provinsi Sultra turut mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp30,1 miliar pada tahun ini untuk program serupa.

Anggaran dari wilayah tersebut dialokasikan untuk memperbaiki 602 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di Sultra. Lewat skema ini, setiap daerah rata-rata memperoleh kuota sekitar 40 unit rumah dengan nilai bantuan mencapai Rp50 juta per unit.

Menurut Martin Effendi, saat ini seluruh dokumen perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk program yang bersumber dari APBD Sultra telah rampung disusun.

"Saat ini tinggal menunggu proses review dari Inspektorat. Setelah itu akan segera dilakukan proses lelang agar pelaksanaan pembangunan bisa secepatnya dimulai," sebut Martin Effendi.

Berdasarkan data dinas terkait, saat ini masih terdapat sekitar 119 ribu warga di Sulawesi Tenggara yang belum memiliki rumah layak huni.

Oleh karena itu, kolaborasi program BSPS dari pemerintah pusat dan perbaikan RTLH melalui APBD provinsi diharapkan dapat memangkas angka kekurangan (backlog) kebutuhan hunian, sekaligus menjadi instrumen pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dari sisi keindahan alam, potensi wisata Kolaka tidak kalah bersaing dengan daerah lain seperti Bali

Kolaka (ANTARA) - Dinas Pariwisata (Dispar) Kolaka, menyiapkan 17 destinasi wisata bahari untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung menjelang masa libur sekolah 2026 di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kepala Dinas Pariwisata Kolaka Andi Pangoriseng saat ditemui di Kolaka, Senin, mengatakan bahwa 17 wisata bahari tersebut, yaitu Pantai Kalomang, Pantai Kembar, Watubangga Beach, Poturua, Ambira, Lestari, Sweedy Beach, Pantai Karamba, dan Pantai Harapan.

Kemudian, Pantai Tanjung Kayu Angin, Pantai Indah Kapu, Pantai Shaka, Pantai Kei-Kei, Pantai Malaha, Pantai Pelangi, Pantai Tanjung Karang, hingga Pantai Tamborasi.

​"Menghadapi libur sekolah ini, kami mengharapkan seluruh pengelola destinasi betul-betul menyiapkan diri dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pengunjung," katanya.

​Menurut dia, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, Pantai Tamborasi dan Pantai Kalomang diprediksi tetap menjadi dua destinasi favorit yang paling padat dikunjungi wisatawan, meskipun letaknya relatif membutuhkan waktu perjalanan yang lebih lama dibandingkan pantai yang dekat dengan pusat kota seperti Pantai Shaka, Malaaha, dan Kayu Angin.

"Yang selalu paling ramai ini dua, Pantai Tamborasi dengan Kalomang. Dibandingkan dengan yang dekat-dekat di sini," ujarnya.

​Andi menjelaskan bahwa saat ini Dispar Kolaka fokus melakukan intervensi pada penataan sarana dan prasarana pendukung di objek tersebut guna meningkatkan kenyamanan wisatawan.

​"Intervensi kita lebih kepada pemenuhan amenitas pelayanan wisatawan, mulai dari penataan loket masuk, gazebo, pondok wisata (cottage), fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus), tempat ganti pakaian, mushala, termasuk kuliner," tutur Andi.

Selain fasilitas sarana dan prasarana, Dispar Kolaka juga telah berkoordinasi dengan lintas sektor, seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, pemerintah desa/kelurahan, serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat untuk keamanan dan keselamatan wisatawan selama musim liburan.

​"Kami juga mengimbau pengelola menyiapkan petugas khusus untuk mengarahkan wisatawan, memetakan titik-titik yang aman, serta mencegah terjadinya kecelakaan di lokasi wisata," kata Andi.

​Ke depan, lanjut dia, Dispar Kolaka akan terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sektor pariwisata melalui berbagai pelatihan agar pariwisata di daerah ini lebih maju.

"Dari sisi keindahan alam, potensi wisata Kolaka tidak kalah bersaing dengan daerah lain seperti Bali," tuturnya.

Ia juga berharap kepada wisatawan yang hendak berlibur ke pantai agar menjaga kebersihan pesisir dengan membudayakan perilaku tertib sampah, terutama meminimalisasi sampah plastik di area wisata.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/Andika
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Salah satu agenda kunjungan beliau adalah memastikan bahwasanya Sekolah Rakyat yang ada di Kendari ini berjalan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan

Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chainago bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja meninjau langsung Sekolah Rakyat (SR) setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kunjungan kerja dua menteri kabinet tersebut didampingi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sultra dan Pj Wali Kota Kendari, guna memastikan program strategis nasional di bidang pendidikan itu berjalan optimal di daerah.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sultra Parinringi saat ditemui di Kendari, Sabtu, mengatakan bahwa kehadiran para menteri ini bertujuan memantau langsung konsistensi pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang telah dicanangkan pemerintah.

"Salah satu agenda kunjungan beliau adalah memastikan bahwasanya Sekolah Rakyat yang ada di Kendari ini berjalan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan," kata Parinringi.

Ia menyebutkan jika dalam kesempatan tersebut Menko Polkam juga memberikan arahan dan motivasi langsung kepada para siswa, orang tua murid, serta tenaga pendidik agar tetap semangat dan konsisten dalam mengikuti seluruh proses belajar mengajar.

Selain melakukan peninjauan, Menko Polkam bersama rombongan menyerahkan sejumlah bantuan fasilitas untuk menunjang aktivitas harian dan sarana olahraga di sekolah berbasis asrama tersebut.

"Bapak Menko Polkam memberikan bantuan berupa dua unit lemari es (kulkas), tiga unit dispenser, serta sarana prasarana olahraga seperti raket bulu tangkis, bet tenis meja, bola futsal, hingga tiang gawang futsal mini," ujar Parinringi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra Aris Badara menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh mengawal keberlanjutan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program strategis nasional.

"Kami di daerah tentu siap mendukung. Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Dinas Sosial selalu menyokong kegiatan ini. Sesuai arahan Bapak Gubernur, kami wajib mendukung penuh program-program strategis nasional yang ada di Indonesia," kata Aris Badara.

Terkait kapasitas, saat ini sekolah tersebut menampung sebanyak 49 siswa. Ke depan, pemerintah menyiapkan rencana relokasi ke fasilitas yang lebih memadai demi menjaring lebih banyak peserta didik.

"Siswa yang ada di sini sekarang berjumlah 49 orang untuk tingkat SMP, yakni SMP 25. Sembari berjalan, sekolah ini nantinya akan pindah ke gedung baru yang lebih siap untuk menerima siswa baru," jelasnya.

Mengingat Sekolah Rakyat ini menerapkan sistem berasrama (boarding school), Aris Badara menambahkan bahwa pihak sekolah tetap memberikan ruang bagi interaksi keluarga. Para orang tua murid difasilitasi untuk menjenguk anak-anak mereka secara berkala.

"Sistemnya asrama, dan seperti yang kita lihat bersama tadi, para orang tua datang berkunjung. Secara periodik mereka akan datang untuk mengunjungi anak-anaknya di sini," tambah Aris Badara.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Semoga tahun depan bantuan ini bisa kembali bertambah agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya

Kendari (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Sulawesi tahun anggaran 2026 yang dipusatkan di Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dalam peluncuran tersebut, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapatkan alokasi kuota bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 8.973 unit yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Semoga tahun depan bantuan ini bisa kembali bertambah agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya," kata Menteri PKP RI Maruarar Sirait saat meluncurkan program BSPS se-Sulawesi di Kendari, Jumat.

Maruarar menyebutkan jumlah kuota bantuan rumah untuk Sultra pada tahun ini mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2025 yang hanya mencapai 1.129 unit.

Menurut dia, program BSPS ini berkomitmen untuk membantu warga dalam memperbaiki maupun membangun rumahnya agar menjadi tempat tinggal yang sehat, aman, dan layak huni. Pengerjaan fisik perbaikan rumah dijadwalkan mulai Juni 2026 dan ditargetkan rampung pada Agustus 2026.

"Adapun progres pembangunan akan terus dipantau melalui koordinasi berkala bersama Pemerintah Kota Kendari," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balai P3KP Sulawesi III Bakhtiar Menjelaskan jika Kementerian PKP mengucurkan total anggaran mencapai Rp179,46 miliar untuk program ini di Sultra, di mana setiap warga penerima kuota BSPS akan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp20 juta untuk perbaikan rumah.

"Secara spesial, total kuota bantuan BSPS di Sultra tahun 2026 tersebar di wilayah pesisir sebanyak 7.238 unit, kawasan perdesaan 902 unit, dan wilayah perkotaan sebanyak 833 unit," jelas Bakhtiar.

Dia merincikan sebaran kuota bantuan BSPS di 17 kabupaten/kota se-Sultra meliputi Kabupaten Kolaka sebanyak 2.248 unit, Muna 888 unit, Konawe Selatan 793 unit, Kendari 548 unit, Wakatobi 541 unit, Konawe 491 unit, dan Muna Barat 487 unit.

Kemudian Kabupaten Kolaka Utara 424 unit, Kolaka Timur 411 unit, Buton Tengah 388 unit, Buton 319 unit, Bombana 291 unit, Kota Baubau 285 unit.

Selanjutnya Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 259 unit, serta Kabupaten Buton Selatan, Buton Utara, dan Konawe Utara masing-masing menerima alokasi sebanyak 200 unit rumah.

Pantauan ANTARA di lokasi peluncuran, Menteri PKP RI Maruarar Sirait didampingi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, dan Forkopimda Kota Kendari, melakukan peninjauan terhadap penerima bantuan BSPS di Kendari.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Sebanyak 4.200 liter didistribusikan khusus untuk Pasar Anduonohu per hari ini sebagai langkah intervensi pasar menjelang Lebaran Haji

Kendari (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Tenggara (Sultra) menambah pasokan minyak goreng subsidi merek Minyakita sebanyak 4.200 liter di Pasar Anduonohu, Kota Kendari, (Sultra), guna mengantisipasi kelangkaan dan lonjakan harga menjelang Hari Raya Idul Adha 1447/2026.

Manager Pengadaan dan Operasi Bulog Sultra Yusran saat ditemui di Kendari, Senin, mengatakan bahwa ribuan liter minyak goreng komoditas tersebut disalurkan langsung kepada para pedagang tradisional yang menjadi mitra Bulog dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

"Sebanyak 4.200 liter didistribusikan khusus untuk Pasar Anduonohu per hari ini sebagai langkah intervensi pasar menjelang Lebaran Haji," kata Yusran.

Yusran menjelaskan bahwa pasokan Minyakita yang dikelola oleh Bulog sejauh ini relatif stabil dengan rata-rata penyaluran reguler mencapai 200 ribu liter ke seluruh pedagang mitra di wilayah Sultra.

Meski begitu, ia meluruskan bahwa distribusi Minyakita di Sultra tidak sepenuhnya dibebankan kepada Bulog. Perusahaan umum milik negara ini hanya memegang kuota sekitar 30 hingga 45 persen dari total penyaluran minyak goreng subsidi di Sultra.

Sementara sisa pemenuhan kuota lainnya didistribusikan oleh Holding BUMN Pangan (ID Food) serta sejumlah perusahaan distributor swasta.

"Terkait ketersediaan secara umum, penyaluran Minyakita bukan hanya lewat Bulog. Kami hanya mencakup 30 sampai 45 persen, selebihnya ditangani ID Food dan perusahaan lain. Selama ada stok yang kami terima, selalu langsung kami salurkan ke sejumlah pasar tradisional di Kota Kendari, seperti Pasar Anduonohu dan Mandonga," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah pedagang di pasar tradisional Kota Kendari mengeluhkan minimnya pasokan minyak goreng subsidi dalam beberapa bulan terakhir yang memicu merangkasnya harga jual eceran di atas ketentuan pemerintah.

Ani, salah seorang pedagang di Pasar Anduonohu, mengungkapkan bahwa akibat keterbatasan pasokan dari pihak distributor, harga Minyakita di tingkat pengecer sempat menyentuh angka Rp22.000 hingga Rp27 ribu per liter.

"Sudah sekitar empat bulan terakhir kami kesulitan mendapat stok. Dampaknya omzet penjualan ikut menurun karena minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang paling dicari oleh konsumen sehari-hari," sebut Ani.

Para pedagang berharap langkah intervensi pasar melalui penggelontoran stok secara berkala oleh Bulog dan instansi terkait dapat mengembalikan stabilitas pasokan serta menormalisasi harga Minyakita sesuai HET di tingkat pasar.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

UMKM lokal asli Indonesia bisa terkenal sampai ke mancanegara

Kendari (ANTARA) - Wamendagri RI Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa perhelatan forum United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), merupakan momentum untuk mendorong sektor UMKM dan pariwisata Indonesia menembus pasar global.

Wamendagri RI Akhmad Wiyagus saat ditemui di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa berbagai daerah di Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara, memiliki potensi pariwisata dan kerajinan lokal melimpah yang harus dipromosikan secara masif melalui forum internasional tersebut.

"UMKM lokal asli Indonesia bisa terkenal sampai ke mancanegara. Mulai dari ekspor barang karbon aktif, ikan kerapu macan, hingga bidang fesyen yang tidak kalah mendunia," ujar Akhmad saat memberikan sambutan di Kendari.

Ia menjelaskan bahwa melalui forum ini, Kemendagri mengusulkan lima rencana aksi bersama. Salah satu poin utamanya adalah peningkatan ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM lokal sebagai penunjang pariwisata berkelanjutan.

Menurut Akhmad, UCLG ASPAC juga menjadi wadah strategis untuk membentuk jejaring serta memperkuat kolaborasi antarpemerintah daerah dalam mewujudkan pengembangan wisata yang berkelanjutan.

"Kemudian mendorong ekonomi inklusif berbasis pengembangan wisata berkelanjutan, serta menerapkan prinsip dan pemanfaatan transformasi digital," katanya.

Ia mengungkapkan bahwa pemanfaatan transformasi digital di bidang pariwisata memungkinkan pengelolaan destinasi dipantau secara akurat, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini bertujuan meningkatkan jumlah wisatawan tanpa merusak ekosistem alam.

Kemendagri, lanjut Akhmad, menginginkan setiap destinasi wisata di daerah memiliki narasi budaya yang kuat. Dengan begitu, wisatawan yang berkunjung tidak sekadar berfoto, tetapi juga mengapresiasi nilai filosofis kerajinan dan kuliner di daerah tersebut.

Ia mencontohkan sejumlah daerah yang telah memiliki identitas kerajinan kuat, seperti Jawa Timur sebagai sentra perajin kulit, kerajinan emas dan perak di Bali, sentra batik di Yogyakarta, industri kerajinan di Sumatera Utara, hingga tas noken di Papua.

"Termasuk Sulawesi Tenggara yang terkenal dengan kerajinan lokal dan berbagai potensi pariwisatanya," tambah Akhmad.

Terkait sektor pariwisata, ia mengingatkan bahwa terdapat 10 kawasan prioritas penunjang pariwisata di Indonesia, yang salah satunya berada di Sulawesi Tenggara, yakni Wakatobi.

Dengan status kawasan prioritas tersebut, pemerintah berkomitmen fokus membangun fasilitas berkelas dunia. Tujuannya adalah mendistribusikan pergerakan wisatawan agar tidak menumpuk di satu titik destinasi saja.

"Sehingga pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat bertumbuh di seluruh pelosok secara adil dan merata," sebut Akhmad.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Realisasi belanja APBN regional kita hingga akhir triwulan pertama ini sudah mencapai 25,37 persen dari total pagu yang ditetapkan

Kendari (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di wilayah Bumi Anoa mencapai Rp5,3 triliun per 31 Maret 2026.

Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sultra Iman Widhiyanto di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa kinerja belanja negara tersebut menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, yakni sebesar 33,38 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, 2025.

"Realisasi belanja APBN regional kita hingga akhir triwulan pertama ini sudah mencapai 25,37 persen dari total pagu yang ditetapkan," kata Iman Widhiyanto.

Menurut Iman Widhiyanto, akselerasi belanja di awal tahun ini didorong oleh kebijakan pemerintah yang tidak lagi memberlakukan efisiensi anggaran seperti pada awal tahun 2025.

Selain itu, realisasi ini didukung oleh penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant sebesar Rp703 miliar.

"Secara rinci, Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp1,42 triliun. Porsi terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai senilai Rp937,33 miliar, disusul belanja barang Rp323,72 miliar, belanja modal Rp164,78 miliar dan bantuan sosial sebesar Rp1,41 miliar.

Sementara itu, untuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga 31 Maret 2026 telah mencapai Rp3,91 triliun atau 28,75 persen dari alokasi.

"Komponen TKD yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah DAK Nonfisik yang tumbuh 65,81 persen, diikuti Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum," jelas Iman Widhiyanto.

Namun, Iman Widhiyanto juga mencatat bahwa penyaluran Dana Desa masih mengalami kontraksi sebesar 76,51 persen dibandingkan tahun lalu karena petunjuk teknis yang baru terbit pada bulan Maret, sehingga proses pencairan oleh desa-desa masih berjalan bertahap.

Dengan realisasi belanja yang terjaga positif ini, DJPb Sultra berharap dapat terus mendorong akselerasi ekonomi regional menuju kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi di Sulawesi Tenggara.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pasar murah sangat diperlukan untuk meringankan beban masyarakat, terutama bagi mereka yang pendapatannya di bawah rata-rata,

Kolaka (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bahtra Banong, mengecek stok beras di Gudang Perum Bulog Kolaka, guna memastikan ketersediaan cadangan beras nasional (CBP) dan stabilitas harga pangan di wilayah itu.

​"Kami mendapatkan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengecek gudang-gudang Bulog. Tujuannya memastikan stok pangan aman di tengah situasi global yang memicu kenaikan harga komoditas," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong saat melakukan kunjungan kerja di Bulog Kolaka, Jumat.

​Bahtra menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir atau melakukan aksi borong (panic buying), sebab cadangan pangan nasional dipastikan tersedia untuk proyeksi beberapa tahun ke depan.

​"Alhamdulillah, stok pangan kita melimpah, terutama di Kolaka Raya ini. Jadi yang paling penting adalah kami ingin sampaikan ke masyarakat bahwa dalam situasi begini tidak perlu panik. Ketersediaan pangan kita terjamin," ujarnya.

​Selain stok, ia juga menyoroti pentingnya efektivitas jalur distribusi agar tidak terjadi hambatan di tingkat konsumen.

Bahtra juga mendorong Bulog Kolaka melahirkan inovasi, seperti penyelenggaraan pasar murah secara berkala di titik strategis di wilayah itu.

​"Pasar murah sangat diperlukan untuk meringankan beban masyarakat, terutama bagi mereka yang pendapatannya di bawah rata-rata," tambah Bahtra.

Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Kolaka Ardiansyah mengungkapkan bahwa saat ini tersedia stok beras sebanyak 18.793 ton di gudang mereka. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah seiring dengan masa panen.

​"Ketahanan stok kami mencapai 24 bulan ke depan. Selain beras, stok komoditas penting lainnya seperti gula pasir dan minyak goreng juga dalam kondisi aman di wilayah Kolaka Raya," jelasnya.

Ardiansyah menyebutkan bahwa ​terkait stabilitas harga, pihaknya terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan serta TNI-Polri untuk menggelar pasar murah secara berkala di titik-titik strategis.

​Pihaknya juga rutin menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng ke pasar tradisional maupun pedagang di luar pasar.

Program SPHP dinilai efektif menekan laju inflasi karena pedagang diwajibkan menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

"Sejauh ini SPHP menjadi program yang berhasil menstabilkan harga, karena pedagang menjual beras SPHP tidak melebihi HET yang ditetapkan," jelasnya.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/Andika
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kendari (ANTARA) - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari mencatat sebanyak 27.532 penumpang telah tiba di berbagai dermaga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, hingga H+4 arus balik Lebaran 2026.

Kepala KSOP Kelas II Kendari Capt. Raman saat ditemui di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa jumlah tersebut merupakan akumulasi kedatangan penumpang sejak 13 Maret hingga 25 Maret 2026. Seluruh penumpang masuk melalui empat pintu utama, yakni Pelabuhan Bungkutoko, Pangkalan Perahu, Pelabuhan Nusantara, dan pelabuhan feri Wawonii.

"Hingga H+4 ini aktivitas arus balik berjalan normal. Seluruh armada kapal tetap melayani penumpang sesuai rute masing-masing wilayah," kata Raman.

Ia menjelaskan bahwa pada Rabu siang tercatat dua kapal yang mengangkut peserta mudik gratis asal Baubau dan Raha telah bersandar, yakni Express Cantika 07 dan Express Cantika 5E.

"Sementara itu, puncak arus balik diprediksi baru akan terjadi pada 28-29 Maret 2026," ujarnya.

Raman mengungkapkan bahwa berdasarkan data menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah penumpang yang signifikan pada tahun ini. Jika pada masa mudik tahun lalu kenaikan penumpang berada di angka 23 persen, pada periode Lebaran 2026 ini melonjak hingga 35 persen.

"Untuk mengantisipasi lonjakan pada puncak arus balik, kami telah menyiagakan sebanyak 29 unit armada kapal. Kami juga memprediksi gelombang terakhir peserta mudik gratis akan kembali tiba di Kendari pada 1 April 2026," ungkap Raman.

Dia menjelaskan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan kepadatan mulai terasa terutama pada rute Raha-Kendari. Sejumlah penumpang memilih moda transportasi kapal cepat sebagai jalur utama menuju ibu kota provinsi, termasuk untuk keperluan rujukan medis mendesak ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kendari.

Raman menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan langkah pengawasan ketat dan koordinasi lintas instansi guna memastikan kelancaran serta keamanan pelayaran selama periode sibuk arus balik di wilayah perairan Sulawesi Tenggara.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kendari, Sultra (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), mencatat pertumbuhan positif jumlah penumpang dan kendaraan selama periode arus mudik Lebaran 2026.

General Manager ASDP Cabang Baubau Zullivan Ramadhana Miraza, saat ditemui di Baubau, Sultra, Selasa, mengatakan jumlah penumpang selama periode 14-20 Maret 2026 mencapai lebih dari 20.000 orang atau naik 17 persen dibanding tahun lalu.

"Kenaikan signifikan juga terjadi pada sektor kendaraan, di mana roda dua tumbuh 23 persen menjadi 15.000 unit dan roda empat naik 22 persen mencapai 4.600 unit," katanya.

Ia menjelaskan peningkatan ini didukung oleh langkah strategis manajemen dalam mengoptimalkan jadwal trip serta efektivitas armada. Salah satunya adalah pengalihan KMP Bahteramas II ke lintasan Labuan-Amolengo yang mendongkrak produksi hingga 73 persen.

Selain itu, ASDP juga memberlakukan layanan operasional 24 jam pada lintasan komersial Tampo-Torobulu guna mengakomodasi tingginya permintaan pengguna jasa.

"Strategi ini terbukti memberikan kontribusi peningkatan rata-rata sebesar 12 persen," ujarnya.

Zullivan menegaskan kebijakan operasional 24 jam dan pengalihan armada tersebut akan tetap diberlakukan untuk mengantisipasi lonjakan pada periode arus balik.

"KMP Bahteramas II tetap kami operasikan di lintasan Labuan-Amolengo hingga H+5 Lebaran sebelum kembali ke lintasan perintis Kamaru-Wanci. Layanan 24 jam di Tampo-Torobulu juga tetap berjalan hingga periode angkutan lebaran berakhir," jelas Zulivan.

Dia juga memberikan apresiasi terhadap dukungan penuh dari stakeholder tingkat provinsi maupun daerah yang membantu kelancaran arus mudik tahun ini.

"Manajemen berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa, khususnya pada masa mobilitas tinggi seperti libur Lebaran," tambah Zulivan.

Pewarta: La Ode Muh Deden Saputra/Yusran
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kendari (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara (Sultra) atau Bank Sultra berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp419 miliar pada tahun buku 2025, yang sekaligus menunjukkan performa keuangan yang impresif.

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat ditemui di Kendari, Jumat malam, mengatakan bahwa seluruh laporan pertanggungjawaban direksi menunjukkan hasil positif dan kinerja yang memuaskan.

"Semua laporan yang disampaikan menunjukkan hasil positif. Kami menanyakan capaian serta kendala-kendala yang ada, dan secara keseluruhan kinerjanya memuaskan," kata Andi Sumangerukka usai menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 di Kendari.

Dia menjelaskan bahwa salah satu poin krusial yang diputuskan dalam RUPS tersebut adalah peningkatan rasio pembagian dividen dari 70 persen pada tahun sebelumnya menjadi 75 persen pada tahun ini.

Andi Sumangerukka mengungkapkan bahwa dari total laba bersih yang diraih, sebesar Rp314 miliar atau 75 persen dialokasikan sebagai dividen yang akan disetor ke kas daerah masing-masing pemegang saham sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

"Kesejahteraan itu harus dirasakan langsung oleh para pemilik saham," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Sultra Andri Permana Diputra Abubakar memaparkan bahwa berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, total aset bank kini mencapai Rp14,8 triliun atau tumbuh sebesar 5,03 persen dibandingkan tahun 2024.

Untuk penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), Bank Sultra mencatatkan angka sebesar Rp10,3 triliun dengan pertumbuhan 1,85 persen, sedangkan penyaluran kredit mencapai Rp9,5 triliun atau tumbuh 3,25 persen.

"Bank Sultra semakin memperkuat posisinya sebagai regional champion yang berkontribusi nyata melalui setoran dividen atas kinerja tahun 2025," sebut Andri Permana.

Dia menambahkan bahwa selain RUPS Tahunan, dalam kesempatan tersebut pihaknya juga menyelenggarakan RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) yang membahas agenda penambahan salah satu direksi guna memperkuat struktur organisasi perusahaan.

Pantauan ANTARA di Tower Bank Sultra, RUPS dan RUPS-LB tersebut dihadiri oleh para pemegang saham dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta perwakilan Bank Jatim sebagai mitra Kelompok Usaha Bank (KUB).

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026