Bisnis.com, DENPASAR – Penyaluran kredit di Provinsi Bali mencapai Rp119,75 triliun hingga Februari 2026 atau 6,47% (YoY) jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2025.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali Parjiman menjelaskan penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek tumbuh 7,24% (yoy) menjadi Rp144,20 triliun sedangkan di Februari 2025 tumbuh 7,63% (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit masih didorong oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh sebesar Rp6,32 triliun atau 17,81% (yoy), dibandingkan Februari 2025 yang tumbuh 16,06% (yoy).

“Pertumbuhan kredit utamanya ditopang oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta real estate. Peningkatan pada kredit investasi menunjukkan kontribusi perbankan dalam mendukung pembiayaan ekspansi usaha demi mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Provinsi Bali,” jelas Parjiman, Kamis (30/4/2026).

Lebih lanjut, kredit konsumsi tumbuh 4,98 persen yoy dan kredit modal kerja termoderasi -2,45% (yoy). Sementara itu, berdasarkan kategori debitur, sebesar 51,32% kredit di Provinsi Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan positif sebesar 4,71% (yoy) sedangkan di Februari 2025 tumbuh 4,86% (yoy).

Penyaluran kredit UMKM tersebut didominasi oleh segmen usaha mikro dengan porsi sebesar 42,17% dan segmen usaha kecil sebesar 37,43%. “Penyaluran kredit UMKM di Provinsi Bali masih lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional, baik dari porsi kredit maupun pertumbuhan,” kata Parjiman.

Jika ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit didominasi oleh sektor Bukan Lapangan Usaha sebesar 33,63% atau tumbuh 4,98% (yoy) dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 27,24% atau tumbuh 1,38% (yoy).

Pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal penyaluran di sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum (akmamin) yang bertambah sebesar Rp2,20 triliun atau tumbuh 16,82% (yoy) dan sektor penerima kredit bukan lapangan usaha sebesar Rp1,91 triliun atau tumbuh 4,98% (yoy).

Kualitas kredit perbankan di Provinsi Bali tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,62% lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya (Februari 2025: 3,13%. Sementara itu, NPL net berada di posisi 1,79% (Februari 2025: 2,20%. Penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit berdampak positif bagi penurunan rasio Loan at Risk (LaR) menjadi 9,29% (Februari 2025: 11,94%).

Ketahanan BPR di Provinsi Bali juga tetap kuat tercermin dari Cash Ratio (CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terjaga di atas threshold, berturut-turut sebesar 14,74% dan 28,31% menjadi buffer mitigasi risiko yang kuat untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian global.

Secara keseluruhan, Parjiman menilai stabilitas Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali sampai dengan posisi Februari 2026 tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Hal ini tercermin dari fungsi intermediasi tumbuh positif, profil risiko yang terjaga dan likuiditas.

Bisnis.com, DENPASAR — Penyaluran kredit di Provinsi Bali pada posisi Desember 2025 berdasarkan lokasi bank tumbuh 6,73% (year on year/YoY) menjadi Rp119,87 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek tumbuh 7,18% (YoY) menjadi Rp144,49 triliun.

Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit tahunan masih didorong oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh sebesar Rp5,72 triliun atau 16,21% (YoY). Sebagai perbandingan, pertumbuhan kredit investasi pada Desember 2024 adalah 18,47% (YoY).

“Kredit investasi utamanya ditopang oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta real estat. Tingginya pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan peran perbankan dalam pembiayaan ekspansi untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang di Provinsi Bali,” jelas Puji dikutip Selasa (24/2/2026).

Lebih lanjut, kredit konsumsi tumbuh 4,69% (YoY) dan kredit modal kerja tumbuh 0,09% (YoY).

Sementara itu, berdasarkan kategori debitur, sebesar 51,11% kredit di Provinsi Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan positif sebesar 3,91% (YoY). Penyaluran kredit UMKM di Provinsi Bali masih lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional, baik dari porsi kredit maupun pertumbuhan.

Jika ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit didominasi oleh sektor Bukan Lapangan Usaha sebesar 33,49%, yang tumbuh 4,69% (YoY) dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 27,32% dengan pertumbuhan 1,27% (YoY).

Pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal penyaluran di sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum yang bertambah sebesar Rp2,29 triliun, tumbuh 17,57% (YoY) dan Sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha sebesar Rp1,80 triliun, tumbuh 4,69% (YoY).

Sementara itu, penghimpunan DPK tetap tumbuh positif sebesar 7,49% (YoY) mencapai Rp203,97 triliun (November 2025: 8,26% YoY, Desember 2024: 13,85% YoY). Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK ditopang oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp7,50 triliun. Fungsi intermediasi masih menunjukkan tingkat yang positif tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) posisi Desember 2025 sebesar 58,60%.

“Kualitas kredit perbankan di Provinsi Bali tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan [NPL] gross sebesar 2,44% lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya [November 2025: 2,65%, Desember 2024: 2,94%],” jelas Puji.

Sementara itu, NPL net berada di posisi 1,68% (November 2025: 1,83%, Desember 2024: 2,04%). Penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit berdampak positif bagi penurunan rasio Loan at Risk (LaR) menjadi 9,12% (November 2025: 9,62%, Desember 2024: 11,96%).

Ketahanan BPR di Provinsi Bali juga tetap kuat tercermin dari Cash Ratio (CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terjaga di atas threshold, berturut-turut sebesar 16,04% dan 27,26% menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian global.

Bisnis.com, DENPASAR — PT Bank Pembangunan Daerah Bali atau Bank BPD Bali mencetak laba Rp998,7 miliar pada Oktober 2025, tumbuh 23,35% dari periode yang sama pada 2024.

Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan raihan laba tersebut tidak terlepas dari dukungan penuh pemegang saham melalui penyertaan modal disetor dan modal inti mencapai Rp5,29 triliun, pertumbuhan bisnis, perbaikan kualitas aset, struktur pendanaan yang baik, efisiensi operasional serta berbagai inovasi produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan nasabah.

Kinerja ditopang dengan penyaluran kredit berhasil menembus angka Rp24,76 triliun, melampaui target sebesar Rp24,64 triliun atau mencapai 100,50%. Penyaluran kredit juga tumbuh signifikan sebesar 9,33% (year on year/YoY) dibandingkan Oktober 2024 senilai Rp22,65 triliun.

Kemudian, aset BPD Bali tercatat Rp42,4 triliun, melampaui target yang dipatok sebesar Rp41,10 triliun atau mencapai 103,13%. Aset tercatat tumbuh 6,60% (YoY) dibandingkan Oktober 2024 yang senilai Rp39,76 triliun.

“Kredit ini secara fokus didedikasikan untuk pemberdayaan masyarakat, di mana Rp12,59 triliun atau 50,85% dari total kredit disalurkan kepada sektor UMKM. Dukungan ini diwujudkan melalui penyaluran produk kredit UMKM diantaranya KUR, Kredit Usaha Alsintan (KUA), Sidi Kumbara dan produk-produk kredit UMKM lainnya,” jelas Sudharma kepada media, Rabu (12/11/2025).

Rasio keuangan juga terjaga dengan baik, di mana per Oktober 2025 KPMM sebesar 28,6%, ROA sebesar 3,73%, ROE sebesar 24,88%, NIM sebesar 6,37%, BOPO tercatat sebesar 60,21%, menunjukkan efisiensi yang terjaga baik, sedangkan LDR mencapai 69,88%, mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana secara produktif.

Adapun NPL Gross berada di posisi 0,83%, jauh di bawah ambang batas ketentuan perbankan.

Sudharma juga menjelaskan keberhasilan bank dalam mendukung sektor berkelanjutan sesuai visi Bank BPD Bali sebagai Bank yang kuat, terkemuka dan berdaya saing tinggi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Komitmen kami terhadap UMKM dan pembangunan berkelanjutan di Bali kembali mendapat apresiasi. Kami baru saja menerima apresiasi dari Bank Indonesia Perwakilan Bali pada Bali Green Economy Forum, atas keberhasilan menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM senilai Rp12,55 triliun. Lebih membanggakan lagi, dua debitur binaan kami dinobatkan sebagai UMKM berprestasi ekspor di sektor coklat/kakao," kata Sudharma.

Sudharma menambahkan bahwa keberhasilan ini sejalan dengan fokus Bank BPD Bali pada pembiayaan ekonomi hijau. Menurutnya penerapan ekonomi hijau kini menjadi fokus utama.

“Kami mendapat insentif Giro Wajib Minimum [GWM] dari Bank Indonesia khusus untuk ekonomi hijau, yang memungkinkan kami memanfaatkannya kembali untuk pembiayaan kepada UMKM dengan suku bunga yang lebih rendah. Kami menegaskan, sektor UMKM akan tetap menjadi motor penggerak ekonomi Bali. Kami menargetkan proporsi pembiayaan bagi UMKM terus dijaga di atas 50% dari total kredit kami," kata Sudharma.

Bisnis.com, DENPASAR – Penyaluran kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (NTB dan NTT) hingga Agustus 2025 mencapai Rp241,52 triliun atau tumbuh 6,89% (year on year/YoY). Melandai dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 8,30% (YoY).

Berdasarkan jenis penggunaannya, sebesar 57,87% kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada kredit produktif, yaitu 32,65% dalam bentuk modal kerja dan 25,19% dalam bentuk investasi.

Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan pertumbuhan kredit (YoY) didorong oleh peningkatan nominal kredit investasi yang bertambah sebesar Rp13,01 triliun atau tumbuh 27,22% (YoY), lebih tinggi dibandingkan Agustus 2024 yang tumbuh sebesar 21,44% (YoY).

“Tingginya pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap prospek kondisi ekonomi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara,” jelas Puji dari keterangan resminya, Senin (13/10/2025).

Berdasarkan sektor, penyaluran kredit perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara didominasi oleh sektor bukan lapangan usaha dengan market share sebesar 42,16% dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 23,53%

Peningkatan nominal kredit di Provinsi Bali utamanya disumbangkan oleh Sektor penerima kredit bukan lapangan ssaha atau kredit konsumtif yang bertambah sebesar Rp1,92 triliun atau tumbuh 5,13% (YoY).

Sementara itu, di Provinsi NTB, peningkatan nominal kredit terbesar berasal dari Sektor Pertambangan dan Penggalian yang bertambah sebesar Rp4,63 triliun atau tumbuh 37,37% (YoY). Sedangkan di Provinsi NTT, peningkatan nominal kredit terbesar berasal dari oleh Sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha yang bertambah sebesar Rp1,73 triliun atau tumbuh 6,53% (YoY).

Berdasarkan kategori debitur, sebesar 41,61% kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan pertumbuhan sebesar 1,10 (YoY), sedikit melandai dibandingkan Juli 2025 yang tumbuh sebesar 1,18% (YoY).

“Tingginya porsi penyaluran kredit perbankan kepada UMKM menunjukkan keberpihakan bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Puji.

Seiring dengan pertumbuhan penyaluran kredit, penghimpunan DPK juga mengalami pertumbuhan positif. Penghimpunan DPK posisi Agustus 2025 mencapai Rp297,25 triliun atau tumbuh 7,88% (YoY), melandai dibandingkan posisi Agustus 2024 yang sebesar 13,84% (YoY).

Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK dibandingkan Agustus 2024 ditopang oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp11,58 triliun dan deposito sebesar Rp8,97 triliun.

Fungsi intermediasi yang tercermin dari loan to deposit ratio (LDR) posisi Agustus 2025 sebesar 81,25%, melandai dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 82,01% (Juli 2025: 81,66%).

Kredit bermasalah perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara tetap terjaga di bawah threshold (5%) dengan Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 3,12% melandai dibandingkan posisi Juli 2025 yang sebesar 3,15% (Agustus 2024: 2,95%).

Ketahanan likuiditas dan permodalan perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara juga tetap kuat tercermin dari Cash Ratio (CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio CR BPR di Bali sebesar 14,83%, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 20,41%, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 7,49%. Sementara itu, CAR BPR di Bali sebesar 31,68%, NTB sebesar 46,38%, dan NTT sebesar 43,03%.

Puji menjelaskan tingginya permodalan perbankan diyakini mampu menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat untuk mengantisipasi ketidakpastian global. OJK akan terus mendorong kinerja intermediasi perbankan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan terjaganya likuiditas.