TEL AVIV - Badan intelijen Israel, Mossad, memasok milisi Kurdi dengan senjata yang disita dari Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon. Langkah ini sebagai bagian dari upaya yang lebih luas yang bertujuan meningkatkan tekanan pada Iran.

Kabar ini menurut laporan yang diterbitkan oleh surat kabar Israel Yedioth Ahronoth. Surat kabar tersebut melaporkan program tersebut merupakan bagian dari rencana yang lebih luas yang dimaksudkan untuk melemahkan rezim Iran.

Menurut laporan tersebut, Badan Intelijen Pusat AS (CIA) juga terlibat dalam inisiatif tersebut, meskipun Presiden AS Donald Trump kemudian menghentikan rencana tersebut setelah mendapat tekanan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan.

Menurut Yedioth Ahronoth, kelompok-kelompok Kurdi menerima bantuan keuangan, kendaraan, dan berbagai peralatan militer, termasuk senjata ringan, rudal anti-tank, granat tangan, dan mortir.

Laporan tersebut mengatakan beberapa senjata yang dipasok telah disita oleh pasukan Israel selama operasi militer terhadap Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon.

Surat kabar tersebut mengaitkan program tersebut dengan upaya yang lebih luas oleh Israel dan Amerika Serikat untuk mendukung aktivitas anti-Iran di kawasan itu.

Laporan tersebut menyusul komentar yang dikaitkan dengan Trump selama wawancara telepon dengan koresponden Fox News, Trey Yingst, pada 5 April.

Menurut Yingst, Trump mengatakan Amerika Serikat telah mentransfer senjata melalui perantara Kurdi dengan tujuan mendukung elemen anti-pemerintah di Iran.

“Kami mengirimkan banyak senjata kepada mereka. Kami mengirimkannya melalui Kurdi.”

Yingst mengatakan Trump percaya senjata-senjata tersebut tidak pernah sampai ke penerima yang dituju dan malah tetap berada di tangan Kurdi.

Laporan tersebut juga merujuk pada liputan sebelumnya oleh CNN, yang mengatakan dukungan AS untuk kelompok-kelompok Kurdi dimaksudkan untuk meningkatkan tekanan pada otoritas Iran dan mendorong kerusuhan domestik.

WASHINGTON - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) J. D. Vance menolak proposal yang dikaitkan dengan badan intelijen Israel, Mossad, yang bertujuan menggulingkan kepemimpinan di Iran. Kabar itu dilaporkan surat kabar Israel Yedioth Ahronoth.

Menurut laporan tersebut, rencana—yang dikaitkan dengan Kepala Mossad, David Barnea—menguraikan pendekatan multi-tahap yang dimulai dengan pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dan tokoh-tokoh senior, diikuti dengan pemasangan kepemimpinan alternatif yang selaras dengan kepentingan Israel.

Surat kabar itu mengatakan fase selanjutnya membayangkan dukungan terhadap gerakan Kurdi untuk maju ke Iran, bersamaan dengan harapan akan adanya protes internal yang meluas.

Laporan itu menambahkan bahwa Vance, bersama dengan pejabat senior Gedung Putih, menentang proposal tersebut meskipun apa yang digambarkan sebagai persetujuan awal oleh Presiden AS Donald Trump selama pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Mar-a-Lago.

Yedioth Ahronoth mengatakan pihaknya telah menahan rincian rencana tersebut hingga menerima izin dari sensor militer Israel, yang sebelumnya telah memberlakukan pembatasan terhadap penerbitan informasi terkait rencana tersebut.

Laporan itu juga menelusuri diskusi sebelumnya tentang menargetkan kepemimpinan Iran hingga masa jabatan Meir Dagan selama pemerintahan Ehud Olmert, ketika proposal dilaporkan diajukan untuk mengganti kepemimpinan negara dari dalam sistem yang ada.

Harga minyak dunia merosot dalam perdagangan Asia pada Rabu (18/3).

Pelemahan terjadi setelah Pemerintah Irak dan Otoritas Kurdi mencapai kesepakatan untuk melanjutkan ekspor minyak melalui pelabuhan Ceyhan di Turki yang memberikan sedikit kelegaan terhadap kekhawatiran tentang pasokan Timur Tengah.

Dilansir Reuters, setelah naik lebih dari 3 persen pada Selasa kemarin, harga kontrak berjangka Brent turun 67 sen, atau 0,65 persen, menjadi US$$102,75 per barel pada pukul 02.09GMT.

Penurunan juga terjadi pada harga minyak mentah West Texas Intermediate AS sebesar US$1,18, atau 1,23 persen, menjadi US$95,03 per barel.

Berdasarkan laporan media pemerintah, Menteri Perminyakan Irak HayanAbdel-Ghani mengatakan aliran minyak dari Ceyhan diperkirakan dimulai pada pukul 07.00GMT hari ini.

Dua pejabat perminyakan mengatakan pekan lalu bahwa Irak berupaya memompa setidaknya 100 ribu barel minyak mentah per hari melalui pelabuhan tersebut.

"Meskipun semua itu membantu dan memberi waktu, 100 ribu barel per hari bukanlah perubahan besar karena Irak masih kehilangan sekitar dua juta barel per hari," ujar analis Pasar IG Tony Sycamore.

Seorang sumber Reuters mengungkapkan produksi minyak dari ladang minyak utama Irak selatan, tempat sebagian besar minyak mentahnya diproduksi dan diekspor, anjlok 70 persen menjadi hanya 1,3 juta barel per hari.

Hal itu imbas konflik Iran yang secara efektif menutup Selat Hormuz yang vital, tempat sekitar 20 persen minyak global melewatinya.

Pada Selasa kemarin, Iran mengkonfirmasi Kepala Keamanan Ali Larijani tewas dalam serangan Israel. Ia adalah tokoh paling senior yang menjadi sasaran sejak hari pertama perang AS-Israel.

Seorang pejabat senior Iran mengatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran yang baru telah menolak tawaran de-eskalasi yang disampaikan oleh negara-negara perantara.

Militer AS menargetkan lokasi di sepanjang garis pantai Iran dekat Selat Hormuz karena rudal anti-kapal Iran menimbulkan risiko bagi pelayaran internasional di sana.

Kepala Peneliti untuk Energi dan Bahan Kimia China Futures Mingyu Gao menilai kematian Larijani dan serangan militer AS terhadap posisi pesisir Iran di dekat Selat Hormuz meningkatkan harapan bahwa konflik dapat berakhir lebih cepat.

Lebih lanjut, sumber Reuters dari pelaku pasar yang mengutip data API menyebut stok minyak mentah AS naik sebesar 6,56 juta barel pada pekan yang berakhir 13 Maret.

Sementara, jajak pendapat Reuters menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah AS diperkirakan meningkat sekitar 380 ribu barel pada pekan hingga 13 Maret.

TEHERAN - Milisi Kurdi Iran berkonsultasi dengan Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir tentang apakah, dan bagaimana, menyerang pasukan keamanan Iran di bagian barat.

Menurut tiga sumber yang mengetahui masalah ini, koalisi Kurdi Iran yang berbasis di perbatasan Iran-Irak di wilayah semi-otonom Kurdistan Irak telah berlatih untuk melancarkan serangan semacam itu dengan harapan melemahkan militer negara tersebut, sementara Amerika Serikat dan Israel membombardir target Iran dengan bom dan rudal.

Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang bagi warga Iran yang menentang rezim Islam untuk bangkit sekarang setelah Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei dan pejabat tinggi lainnya tewas sejak serangan AS-Israel dimulai pada hari Sabtu, kata dua sumber tersebut.

Keputusan akhir belum dibuat mengenai operasi dan kemungkinan waktunya, tambah sumber-sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim untuk berbicara secara bebas tentang perencanaan militer yang sensitif.

Kelompok-kelompok tersebut telah meminta dukungan militer AS dan para pemimpin Irak di Erbil dan Baghdad juga telah berhubungan dengan pemerintahan Trump dalam beberapa hari terakhir, kata mereka.

Pasukan tersebut sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat tentang bantuan CIA untuk menyediakan senjata, kata dua sumber tersebut.

CNN adalah yang pertama melaporkan keterlibatan CIA dengan kelompok-kelompok tersebut dan potensi operasi darat. Axios mengatakan minggu ini bahwa Presiden AS Donald Trump melakukan panggilan telepon dengan dua pemimpin tertinggi Kurdistan Irak.

Reuters tidak dapat secara independen mengkonfirmasi sejauh mana keterlibatan CIA dalam perencanaan operasi tersebut, apakah CIA telah memfasilitasi senjata atau apakah pasukan AS berencana untuk memasuki Iran bersama kelompok-kelompok Kurdi.

CIA menolak berkomentar. Gedung Putih dan Pentagon tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pemerintah Daerah Kurdistan tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Kenapa Harus Kurdi?

Kelompok bersenjata Kurdi Iran memiliki ribuan pasukan yang beroperasi di sepanjang perbatasan Irak-Iran, terutama di wilayah Kurdistan Irak. Beberapa kelompok telah mengeluarkan pernyataan publik sejak awal perang yang mengisyaratkan tindakan yang akan segera terjadi dan mendesak pasukan militer Iran untuk membelot. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) telah menyerang kelompok-kelompok Kurdi dan mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka menargetkan pasukan Kurdi dengan puluhan drone.

Pada hari Selasa, Presiden Donald Trump juga berbicara dengan presiden Partai Demokrat Kurdistan Iran (KDPI), Mustafa Hijri, menurut seorang pejabat senior Kurdi Iran. KDPI adalah salah satu kelompok yang menjadi sasaran IRGC.

Pasukan oposisi Kurdi Iran diperkirakan akan ikut serta dalam operasi darat di Iran Barat dalam beberapa hari mendatang, kata pejabat senior Kurdi Iran tersebut kepada CNN.

“Kami yakin kami memiliki peluang besar sekarang,” kata sumber tersebut, menjelaskan waktu pelaksanaan operasi. Sumber tersebut menambahkan bahwa milisi mengharapkan dukungan AS dan Israel.

Trump juga menghubungi para pemimpin Kurdi Irak pada hari Minggu untuk membahas operasi militer AS di Iran dan bagaimana AS dan Kurdi dapat bekerja sama seiring berjalannya misi, kata dua pejabat AS dan sumber ketiga yang mengetahui percakapan tersebut, seperti yang pertama kali dilaporkan oleh Axios.

Meskipun hal itu tidak pernah terwujud, AS juga sangat bergantung pada pasukan Kurdi dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari kampanyenya untuk melawan pasukan ISIS di Irak dan Suriah. Hal itu termasuk mengambil tanggung jawab untuk menjaga ribuan tahanan ISIS di kamp-kamp penjara darurat di utara negara itu.

Namun, awal tahun ini pemerintah Suriah yang baru, yang bersekutu dengan AS, meluncurkan kampanye militer cepat untuk mengambil kendali atas wilayah utara negara itu yang mencakup serangan terhadap ISIS dan mengusir Pasukan Demokratik Suriah Kurdi. Menghadapi kampanye tersebut, pasukan Kurdi dievakuasi dan berhenti menjaga penjara ISIS ketika pasukan AS menarik diri dari negara itu. Pada bulan Januari, Utusan Khusus AS untuk Suriah, Tom Barrack, mengatakan bahwa tujuan aliansi AS dengan SDF "sebagian besar telah berakhir."

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan "penarikan penuh" pasukan dari Suriah menyusul runtuhnya kelompok bersenjata Kurdi (YPG/SDF) ketika Presiden Ahmed al-Sharaa berupaya merebut kendali atas bagian timur laut Suriah. Kabar itu diungkap dalam laporan Wall Street Journal pada hari Kamis (22/1/2026).

"Peristiwa yang mengejutkan dalam seminggu terakhir telah membuat Pentagon mempertanyakan kelayakan misi militer Amerika di Suriah setelah kekalahan SDF," ungkap laporan tersebut, mengutip tiga pejabat AS.

“Para pejabat AS melihat tidak ada alasan untuk mempertahankan pasukan Amerika di Suriah jika SDF sepenuhnya bubar,” tambahnya.

AS memiliki 1.500 pasukan di Suriah, menurut pengumuman Pentagon pada bulan Juli. Presiden AS Donald Trump, tak lama setelah menjabat untuk masa jabatan kedua pada Januari lalu, mengatakan dia "akan membuat keputusan" tentang pasukan di Suriah.

Ditanya tentang laporan tersebut, seorang pejabat Pentagon mengatakan kepada Anadolu, "Kami tidak memiliki informasi untuk diberikan tentang hal ini, dan kami tidak berspekulasi tentang situasi hipotetis atau operasi di masa mendatang."

DAMASKUS - Komando Operasi Tentara Arab Suriah mengatakan pasukannya telah memulai operasi militer di lingkungan Sheikh Maqsoud di Aleppo setelah berakhirnya tenggat waktu yang diberikan kepada para pejuang kurdi SDF.

Komando Operasi Tentara Arab Suriah mengatakan tiga tentaranya tewas dan 12 luka-luka dalam serangan SDF terhadap posisi mereka di Aleppo.

“Tentara berusaha menghentikan kejahatan organisasi SDF dengan mencapai kesepakatan dengan mereka yang menetapkan penarikan para pejuang mereka beserta senjata mereka, namun organisasi tersebut malah menargetkan bus sebanyak tiga kali, menembaki posisi tentara, dan menargetkan tentara mereka,” ungkap militer Suriah.

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari pengumuman dimulainya operasi militer di Sheikh Maqsoud setelah berakhirnya tenggat waktu yang diberikan kepada SDF.

Komando Operasi Angkatan Darat Arab Suriah mengklaim pejuang Kurdi di Sheikh Maqsoud telah membunuh lebih dari 10 pemuda Kurdi yang menolak mengangkat senjata bersama mereka, kemudian membakar mayat mereka untuk mengintimidasi penduduk lainnya.

Mereka mengklaim pembunuhan tersebut dilakukan pejuang SDF yang bekerja sama dengan anggota Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang secara resmi meninggalkan perjuangan bersenjata selama 40 tahun melawan Turki pada bulan Mei.

Dalam pernyataan yang mengumumkan dimulainya operasi militer di Sheikh Maqsoud, angkatan darat menambahkan kebijakan SDF yang mengulur waktu, dan dugaan penargetan situs sipil daripada situs militer, secara signifikan mengurangi kemungkinan negosiasi perjanjian lebih lanjut dengan kelompok tersebut.

SDF membantah klaim angkatan darat Suriah bahwa sejumlah besar pejuang Partai Pekerja Kurdistan (PKK) bergabung dengan pasukan mereka di Sheikh Maqsoud. SDF juga membantah laporan mereka membunuh 10 pemuda Kurdi yang menolak berperang.

Dalam unggahan di akun X resminya, SDF mengatakan klaim tersebut merupakan bagian dari “kebijakan kebohongan dan disinformasi” pemerintah Suriah.

“Kami secara tegas dan tanpa ragu menegaskan mereka yang membela Sheikh Maqsoud adalah putra dan putri dari lingkungan itu sendiri, yang telah memikul tanggung jawab untuk melindungi keluarga, rumah, dan martabat mereka,” kata pernyataan itu.

SDF menggambarkan tuduhan tentara tentang pembunuhan pemuda Kurdi sebagai “upaya pencegahan” untuk menutupi pelanggaran mereka sendiri terhadap warga sipil.

“Pembunuhan, pembakaran, dan teror adalah metode yang sudah dikenal dan terdokumentasi dengan baik yang digunakan oleh faksi-faksi pemerintah Damaskus,” kata SDF.

ALEPPO - Perang saudara kembali menggucang Suriah. Kali ini, tentara pemerintah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan Kurdi saling serang di kota Aleppo, Suriah utara.

Kedua pihak saling menyalahkan atas pecahnya pertempuran yang dimulai sejak hari Senin tersebut.

Setidaknya dua warga sipil tewas di tengah pertempuran, dan beberapa lainnya terluka. Demikian laporan kantor berita negara Suriah, SANA, mengutip otoritas kesehatan kota Aleppo.

Kementerian Dalam Negeri Suriah menyalahkan SDF atas insiden tersebut, mengklaim para milisi dari kelompok itu melakukan tindakan pengkhianatan terhadap pasukan keamanan pemerintah.

Unit-unit SDF pada hari Senin dilaporkan mundur dari beberapa pos pemeriksaan di sekitar lingkungan Ashrafieh dan Sheikh Maqsoud. Menurut Kementerian Dalam Negeri, para milisi SDF telah menyerang pos-pos pemeriksaan dan daerah pemukiman di sekitarnya.

Namun, SDF dengan tegas menolak tuduhan tersebut. Mereka mengeklaim telah lama menyerahkan posisi mereka kepada Pasukan Keamanan Internal sesuai dengan perjanjian 1 April.

SDF menyalahkan perang saudara terbaru ini pada faksi-faksi yang terpecah-pecah yang berafiliasi dengan pemerintah Damaskus, menuduh mereka mengepung lingkungan tersebut setidaknya selama empat bulan.

Pemerintah baru Suriah, yang muncul setelah Presiden Bashar al-Assad digulingkan akhir tahun lalu, mencapai kesepakatan dengan dewan lokal lingkungan Kurdi Aleppo pada bulan April. Daerah-daerah tersebut ditempatkan di bawah otoritas Damaskus sambil mempertahankan otonomi sampai batas tertentu.

Kesepakatan terpisah menetapkan bahwa struktur sipil dan militer yang dipimpin Kurdi akan diintegrasikan ke dalam pemerintahan pusat pada akhir tahun 2025. Namun, implementasinya terhenti, dan SDF tetap menguasai sekitar seperempat wilayah Suriah.

Selama beberapa bulan terakhir, beberapa bentrokan antara pasukan yang berafiliasi dengan Damaskus dan milisi SDF terjadi di seluruh Suriah. Insiden terbaru terjadi beberapa jam setelah Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengunjungi Damaskus, menuduh SDF gagal berkomitmen pada kesepakatan tersebut. "Berhentilah menjadi penghalang bagi Suriah untuk mencapai stabilitas, persatuan, dan kemakmuran," katanya.

Selama beberapa tahun terakhir, Turki telah berulang kali melancarkan operasi militer lintas batas terhadap milisi yang dipimpin Kurdi di Suriah, memperlakukan SDF sebagai cabang dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang, yang dianggap Ankara sebagai kelompok teroris. Pada saat yang sama, SDF mempertahankan hubungan dekat dengan Amerika Serikat, bertindak sebagai sekutu terdekat Washington di negara yang dilanda perang tersebut.