Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap menjadi prioritas pemerintah tahun depan sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Adapun, realisasi dari sisi anggaran sampai dengan 27 April 2026 terpantau tumbuh cukup pesat.
Dalam pemaparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kamis (7/5/2026), program MBG masuk ke dalam klaster Pendidikan sebagai salah satu dari 8 Klaster Program Kerja Prioritas Nasional.
RKP ini disebut juga sudah sejalan dengan arah kebijakan fiskal pemerintah secara tahunan yang tertuang dalam Keterangan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
Pada 2026, pagu anggaran program MBG mencapai Rp335 triliun. Sampai dengan 27 April 2026, penyerapan anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini mencapai Rp70,2 triliun atau 20,9% dari pagu.
Kendati demikian, pertumbuhan penyerapan anggarannya secara bulanan melandai. Hal ini tidak lepas dari kebijakan penghematan pemerintah yang diumumkan awal April 2026 guna merespons guncangan akibat perang.
Dari sisi penerimanya, MBG telah diberikan kepada 61,96 juta penerima sampai dengan 27 April 2026. Pemberiannya dilakukan melalui total 27.735 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias Dapur MBG. Perincian penerima MBG ini meliputi 13,1 juta siswa dan 48,9 juta non-siswa.
Program Prioritas 2027
Untuk diketahui, pemerintah menyiapkan 60 program kerja prioritas nasional (PKPN) yang terbagi dalam delapan klaster utama, sebagai strategi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan, PKPN akan dilaksanakan melalui delapan klaster utama. Perinciannya, kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemandirian air, pendidikan yang makin berkualitas, kesihatan yang makin baik, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan jumlah orang miskin.
"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada taklimat 8 April 2026, kami telah merincikan delapan klaster PKPN yang akan dilaksanakan sampai 2029,” kata Rachmat dalam Rakorbangpus RKP Tahun 2027, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Klaster kedaulatan panganmeliputi sembilan program, antara lain 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, 4.582 Kapal Ikan Modern, hingga 2.000 Ha Kawasan Sentra Industri Garam Nasional.
Kemudian, terdapat 16 program klaster kemandirian energi, 13 program klaster pendidikan yang di dalamnya termasuk MBG Anak Sekolah dan 514 Sekolah Rakyat, 4 program klaster kesehatan, 5 program di klaster hilirisasi dan industrialisasi, serta 5 program di klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.
Lalu untuk klaster ekonomi kerakyatan dan desa terdapat dua program yakni 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Percepatan Pembangunan Daerah 3T, serta dua program di klaster penurunan kemiskinan, yakni PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi dan PRO-KESRA untuk 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja.
Rachmat mengatakan, keberhasilan seluruh agenda PKPN tentunya didukung oleh fondasi pertahanan keamanan, pendekatan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Kepala Negara telah menegaskan agar pembangunan tidak boleh berhenti pada perencanaan, tapi harus terlihat hasilnya.
Untuk periode 2025-2029, Kepala Negara juga telah menetapkan pertumbuhan ekonomi menuju 8%, yang diiringi dengan pengurangan jumlah penduduk miskin dan penyediaan lapangan kerja. Guna mencapai target tersebut, pemerintah telah merancang program kerja yang mampu mendorong target pertumbuhan.
"Kami buat seoptimistis mungkin tetapi tetap realistis,” pungkasnya.