Bisnis.com, SEMARANG — Sebanyak 2.596 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Klaten resmi keluar dari data kemiskinan. Seremoni pelepasan dari program tersebut ditandai dengan simbolisasi wisuda yang diikuti oleh para penerima manfaat di Graha Bung Karno, Kabupaten Klaten, Selasa (30/6/2026).
Pada penyaluran program PKH di Kabupaten Klaten tahap I Tahun 2026, tercatat jumlah penerima manfaatnya mencapai 54.555 keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.596 keluarga dinilai telah lulus dari program. Perinciannya, sebanyak 992 keluarga memilih graduasi mandiri karena menyatakan sudah mampu dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah, dan sebanyak 1.604 keluarga berhasil graduasi setelah memperoleh Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Salah satu dari ribuan KPM PKH yang menjalani wisuda graduasi mandiri itu adalah Sri Giatmi. Warga Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, tersebut ikut graduasi mandiri setelah merasa sudah mampu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap lebih banyak lagi masyarakat yang ikut KPM PKH segera wisuda graduasi.
Sri telah menjadi penerima PKH sejak 2013. Saat itu kondisi keluarganya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program Keluarga Harapan membantu Sri untuk membayar biaya sekolah anak dan memenuhi gizi keluarga. Sebagian dana bantuan disisihkan untuk modal usaha.
"Bagi teman-teman semua yang sudah merasa cukup, mari kita memberanikan diri untuk graduasi mandiri, karena yang lebih membutuhkan dari kita itu banyak sekali," ujar Sri Giatmi yang sekarang berjualan jamu keliling.
Selain graduasi mandiri, acara yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo tersebut juga ada penyaluran bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dari Kementerian Sosial. Nilai bantuan modal usaha dari Kementerian Sosial itu bisa sampai Rp5 juta per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan bahwa seremoni kegiatan pelepasan para penerima bantuan PKH dilaksanakan di beberapa tempat seperti Kabupaten Klaten, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Brebes.
“Mereka sudah bisa berdiri sendiri, sehingga tidak memerlukan bantuan sosial lagi. Mereka sudah terangkat dari miskin, menjadi berdiri sendiri,” ujarnya.
Luthfi menambahkan, upaya memerangi kemiskinan harus dilakukan secara bersama-sama. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya termasuk sektor swasta. Pada 2025, angka kemiskinan di Jawa Tengah tercatat mencapai 9,39%, turun dari 9,58% pada tahun sebelumnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Menurut dia, Gubernur Ahmad Luthfi dan para bupati telah bekerja keras untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem. Keterbukaan data masyarakat miskin di tiap daerah penting agar intervensi yang dilakukan secara bersama-sama dapat dilakukan dengan tepat.