Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut Papua Pegunungan catatkan deflasi tertinggi di Indonesia pada Oktober 2025 sebesar 0,92%.

Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, mengatakan bahwa tekanan deflasi tersebut disebabkan oleh penurunan harga berbagai komoditas pangan yang cukup signifikan dibandingkan bulan sebelumnya.

“Deflasi di Papua Pegunungan, yaitu sebesar 0,92%, ini disumbang oleh turunnya beberapa harga tangan di bulan Oktober ini dibandingkan dengan September 2025,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (3/11/2025).

Pudji merinci, komoditas yang paling berpengaruh terhadap penurunan harga di Papua Pegunungan antara lain ketela rambat dengan andil deflasi 0,45%, tomat 0,38%, dan ketimun 0,21%, bawang merah sebesar 0,13%, cabai rawit 0,1%, dan beras 0,09%.

BPS menilai, turunnya harga bahan pangan tersebut menandakan adanya tekanan pada sisi permintaan maupun distribusi barang di wilayah Papua Pegunungan.

Meski menjadi sinyal meredanya tekanan harga, deflasi di daerah ini juga menunjukkan tantangan dalam menjaga stabilitas pasokan dan konsumsi masyarakat lokal.

Secara keseluruhan, BPS catatkan inflasi pada perekonomian Indonesia di bulan Oktober 2025 mencapai 0,28% secara bulanan.

JAKARTA - Banjir bandang disertai longsor melanda Kabupaten Nduga , Papua Pegunungan ,Sabtu (1/11/2025) pukul 17.00 WIT. Sebanyak 15 orang dilaporkan hilang.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, kejadian bermula saat hujan deras melanda Kampung Dal dan Kampung Silan, Distrik Dal, Kabupaten Nduga, hingga menyebabkan banjir disertai longsor. Korban hilang disebabkan terseret arus banjir saat melintas di sekitar Kali Papan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nduga melakukan kaji cepat dan koordinasi dengan unsur terkait untuk pencarian korban hilang. Hingga hari ini, Senin (3/11/2025), korban belum ditemukan.

"Petugas dibantu warga terus melakukan pencarian secara manual, banyaknya material banjir dan longsor menyulitkan pencarian korban hilang. Kerugian meteril akibat kejadian ini masih dalam pendataan lebih lanjut. Sementara belum ada laporan korban yang mengungsi secara mandiri ataupun terpusat," ujar Abdul Muhari.

Aam, sapaan akrab Abdul Muhari, mengatakan bahwa BNPB terus memantau penanganan banjir dan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Nduga untuk prioritas menemukan korban hilang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Papua Pegunungan menjadi daerah dengan tingkat deflasi bulanan terdalam pada Oktober 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan penurunan harga pangan di Papua Pegunungan menjadi faktor deflasi tersebut.

Pudji Ismartini, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS mengatakan sejumlah komoditas pangan menjadi pendorong deflasi di Papua Pegunungan seperti ketela rambat, tomat, hingga beras.

"Deflasi disumbang turunnya harga pangan di Oktober 2025 dan komoditas yang mengalami penurunan harga adalah ketela rambat dengan andil deflasi 0,04%, tomat dengan andil deflasi 0,38%, ketimun andil deflasi 0,21%, bawang merah dengan andil deflasi 0,13%, cabe rawit dengan andil deflasi 0,1%, dan beras dengan andil deflasi 0,09%," papar Pudji dalam konferensi pers, di kantor BPS, Senin (3/11/2025).

Berdasarkan data BPS, Papua Pegunungan mengalami deflasi 0,92% secara bulanan atau month to month (mtm) pada Oktober 2025. Angka tersebut jadi deflasi paling dalam sepanjang bulan ini. Meskipun demikian, secara tahunan Papua Pegunungan mencatatkan inflasi sebesar 3,32% year-on-year (yoy).

Indonesia sendiri sepanjang Oktober mengalami inflasi sebesar 0,28% (mtm) dan 2,86% (yoy).

Ini dipicu oleh naiknya harga-harga kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi yang terbesar.

"Penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 3,05% dan andil inflasi 0,21%," ujar Pudji.

Untuk penyumbang tekanan inflasi bulanan terbesar dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencapai 3,05%, berasal dari tingginya kenaikan harga untuk komoditas emas perhiasan yang andilnya ke inflasi 0,21%.

Sementara itu, untuk inflasi kedua terbesar dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,08%, disumbang oleh komoditas cabai merah dengan andil 0,06%, telur ayam ras dengan andil inflasi 0,04%, dan daging ayam ras yang andilnya 0,02% ke inflasi.

"Selain itu terdapat komoditas yang masih beri andil deflasi pada Oktober 2025 ini di antaranya adalah bawang merah dan cabai rawit, dengan andil deflasi masing-masing 0,03%, tomat 0,02%, dan beberapa komoditas lain seperti beras, kacang panjang, dan cabai hijau dengan andil masing-masing 0,01%," ucap Pudji.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indonesia mengalami inflasi 0,28 persen secara bulanan alias month to month (mtm) pada Oktober 2025.

"Pada Oktober 2025, terjadi inflasi sebesar 0,28 persen secara bulanan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 108,74 pada September 2025 menjadi 109,04 pada Oktober 2025," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Konferensi Pers BPS, Senin (3/11).

Ia mencatat inflasi juga terjadi secara tahunan alias year on year (yoy) sebesar 2,86 persen. Begitu pula secara tahun kalender atau year to date (ytd) yang mengalami inflasi 2,10 persen.

Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 3,05 persen. Andil inflasi dari kelompok tersebut menyentuh 0,21 persen.

"Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,21 persen," jelas Pudji.

"Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi adalah cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,06 persen, kemudian telur ayam ras dengan andil inflasi 0,04 persen, dan daging ayam ras dengan andil inflasi 0,02 persen," sambungnya.

Ia mengatakan 26 provinsi mengalami inflasi secara bulanan, di mana paling tinggi adalah Banten sebesar 0,57 persen. Sedangkan, 12 provinsi deflasi dengan yang terdalam ada di Papua Pegunungan sebesar 0,92 persen.

Di lain sisi, BPS mencatat inflasi persen secara tahunan utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasinya mencapai 4,99 persen dengan andil 1,43 persen.

"Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah cabai merah. Komoditas lain di luar kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang juga memberikan andil inflasi dominan adalah emas perhiasan," tutupnya.

Wamena (ANTARA) - Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, berada di ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut (mdpl), sehingga termasuk daerah di Indonesia yang tidak memiliki pelabuhan. Pendistribusian bahan pokok serta logistik lainnya hanya menggunakan jalur darat dan udara.

Wamena, saat ini menjadi pusat pemerintahan, baik Kabupaten Jayawijaya maupun Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu, Wamena menjadi pusat perekonomian di wilayah Papua Pegunungan yang memiliki delapan kabupaten.

Kabupaten lain di Papua Pegunungan, seperti Lanny Jaya, Yahukimo, Mamberamo Tengah, Tolikara, Pegunungan Bintang, Nduga, dan Yalimo, hampir sebagian besar bahan pokok dan logistik masih dikirim melalui Wamena, tetapi juga ada sebagian yang dikirim langsung dari Jayapura (Papua) dan Nabire, Timika (Papua Tengah).

Pendistribusian barang melalui jalur darat Jayapura-Wamena, dengan jarak kurang lebih 500 kilometer yang terbilang lebih efisien dibanding jalur udara, terkadang harus berhadapan dengan hambatan di tengah perjalanan.

Hambatan yang sering terjadi dan dialami oleh kendaraan pendistribusian bahan pokok dan logistik, seperti truk dan mobil beroda empat, adalah jalan rusak. Kendaraan roda empat yang digunakan biasanya dengan sistem 4 x 4 atau sistem penggerak pada kendaraan yang menyalurkan tenaga ke keempat rodanya.

Waktu yang ditempuh semestinya kurang lebih tiga hingga empat hari, bisa ditempuh 14 hari perjalanan, bahkan lebih karena jalan yang dilalui kendaraan, kondisinya rusak. Inilah salah satu penyebab tingginya harga bahan pokok dan logistik lainnya di wilayah Papua Pegunungan.

Kabupaten Jayawijaya merupakan daerah yang menjadi pusat pengambilan data inflasi untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

Pada Februari 2025 Provinsi Papua Pegunungan mengalami inflasi tahun ke tahun (year on year atau y-on-y sebesar 7,99 persen, tertinggi se-Indonesia,dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 115,17.

TPID

Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID, baik tingkat Provinsi Papua Pegunungan maupun Kabupaten Jayawijaya, terus menggelar pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan lain, salah satunya Bank Indonesia (BI).

Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengendalian inflasi dengan menjaga kestabilan nilai rupiah, dengan menerapkan kebijakan moneter, seperti menaikkan suku bunga acuan yang membuat pinjaman lebih mahal dan tabungan lebih menarik untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.

Selain itu, Bank Indonesia juga menggunakan instrumen lain, seperti operasi pasar terbuka dan kebijakan makroprudensial untuk menstabilkan harga dan jumlah uang yang beredar.

Bahkan, untuk memacu peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Jayawijaya, Bank Indonesia telah beberapa kali mendukung pengembangan kopi bagi daerah tersebut dalam kurun waktu 2023-2025 awal.

Bank Indonesia, dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Papua Pegunungan, tepatnya di Kabupaten Jayawijaya, pada September 2025 memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian, meliputi motor roda tiga sebanyak empat unit, mesin babat rumput gendong delapan unit, cultivator empat unit dan alat semprot tangan delapan unit.

Bantuan sarana dan prasarana itu diberikan kepada empat kelompok tani, di antaranya Kelompok Tani (Poktan) Anugerah Jaya, Distrik Asologaima, Jinonggame, Distrik Piramid, Weiregem, Distrik Hubikosi dan Pulau Distrik Piramid yang bergerek dalam penanaman komoditi bawang merah, cabai, dan sayuran, untuk menjaga inflasi.

"Kami membantu para petani ini supaya mereka lebih produktif dan semangat dalam bekerja," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Faturachman.

Apa yang dilakukan Bank Indonesia itu merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah atau negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tanah Papua, khususnya di Papua Pegunungan, yang tingkat inflasinya tertinggi di Indonesia.

Selain bantuan, komunikasi dan koordinasi selalu dibangun antara Bank Indonesia dengan pemerintah daerah di seluruh wilayah Papua guna membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia memiliki satu harapan bagaimana masyarakat atau petani di wilayah Papua dapat hidup dengan sejahtera. Ketika petani sudah sejahtera dan mandiri, serta hasil panen melimpah, maka perekonomian Indonesia menjadi kuat.

BPS

Tingginya inflasi di Papua Pegunungan, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Jayawijaya terus mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi yang terjadi di daerah tersebut.

Upaya itu dilakukan BPS Kabupaten Jayawijaya dengan melakukan koordinasi bersama TPID Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan.

Selain itu, pemerintah daerah terus melakukan komunikasi publik yang tidak membuat masyarakat panik dan mengupayakan masyarakat tetap tenang, mengaktifkan TPID pada tingkat provinsi dan kabupaten agar bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Pemerintah daerah juga mengaktifkan satgas pangan di daerah yang memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada kepala daerah, selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas, termasuk masalah yang terjadi (suplai dan distribusi), bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin.

Sekitar 80 persen dari Rp502 triliun subsidi BBM diharapkan tepat sasaran, sehingga perlu pengawasan oleh pemerintah daerah dan bantuan pengawasan dari aparat penegak hukum.

Terkait upaya itu pemerintah daerah juga menjalankan program penghematan energi, seperti mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari, gerakan tanam pangan cepat panen, yakni menanam tanaman cabai, bawang, dan lain-lain, sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga.

Semua gerakan itu perlu keterlibatan seluruh komponen masyarakat, seperti ibu-ibu PKK, babinsa, babinkamtibmas, melaksanakan kerja sama antardaerah (KAD) yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis, setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah, di mana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus.

Program lain untuk menggerakkan ekonomi di daerah adalah mengintensifkan jaringan pengaman sosial, seperti anggaran belanja tidak terduga (BTT), anggaran bantuan sosial (bansos), anggaran desa, realokasi dana alokasi umum (DAU) bansos pusat.

BPS dan BI beserta pemerintah provinsi mengumumkan angka inflasi, hingga tingkat kabupaten/kota dan menjadikan pengendalian inflasi sebagai isu prioritas, sehingga seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi, seperti yang dilakukan oleh semua komponen bangsa, saat penanganan pandemi COVID-19.

"Upaya pengendalian inflasi itu tidak bisa dikerjakan sendiri, melainkan lintas sektor, terutama perpaduan antara Pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya," kata Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya Arther L Purmiasa.

Pemkab Jayawijaya

Pemkab Jayawijaya mendorong program pangan murah dan operasi pasar dengan melibatkan instansi atau lembaga lain, seperti Kantor Cabang Perum Bulog Wamena, BPS Kabupaten Jayawijaya, serta TNI dan Polri.

Operasi pasar dilakukan oleh pemerintah daerah bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah atau forkopimda di pasar tradisional Jibama, Wouma, Putikelek, Sinakma, dan Baru. Selain itu, operasi pasar dilakukan di distributor bahan pokok maupun logistik lain, sehingga mereka tidak seenaknya menaikkan harga.

"Inflasi ini menjadi tugas bersama untuk sama-sama berperan dalam pengendalian. Pedagang, terutama distributor supaya jangan menaikan harga seenaknya, sehingga memberatkan masyarakat dalam membeli bahan pokok," kata Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere.

Bulog

Guna mendukung pengendalian inflasi di Papua Pegunungan, Kantor Cabang Perum Bulog Wamena rutin menggelar kegiatan pangan murah, dengan menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), dengan harga eceren tertinggi atau (HET) Rp13.500.

Dalam penjualan beras SPHP yang dilakukan oleh Kantor Cabang Perum Bulog Wamena, beras dalam kemasan 5 kg dijual dengan harga Rp65.000.

Selain beras SPHP, Kantor Cabang Perum Bulog Wamena juga menjual minyak goreng Rp78.000 per dua liter dan gula pasir Rp28.000 per kilogram. Gerakan pangan murah ini dilakukan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah memperoleh kebutuhan dasar, seperti beras, minyak goreng dan gula pasir.

Harga beras medium dan premium di pasaran di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya terkini Rp25.000-Rp27.000 per kilogram. Tentu harga itu cukup tinggi untuk dapat dibeli oleh masyarakat berpendapatan lemah.

"Gerakan pangan murah kami lakukan rutin di hari kerja, biasanya pukul 15.00 WIT hingga selesai di depan kantor (Kantor Cabang Perum Bulog Wamena)," ujar Kepala Kantor Cabang Perum Bulog Wamena Stephanus Kurniawan.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025