Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza menyebut bahwa program Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra (Kumitra) dapat memperkuat rantai pasok usaha mikro klaster pangan di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Program tersebut menyatukan usaha besar yang memiliki teknologi dan jaringan distribusi dengan UMKM yang memiliki potensi lokal dan inovasi, sehingga kolaborasi tersebut saling menguntungkan," katanya saat memberikan sambutan dalam kegiatan yang digelar di Gedung Serbaguna Kabupaten Jember, Senin.

Menurut dia, Kumitra merupakan langkah strategis untuk memperluas peluang usaha, memperkuat kapasitas pelaku usaha mikro, dan membantu mereka naik kelas agar dapat terintegrasi dalam rantai pasok formal, baik di tingkat nasional maupun global.

"Kemitraan memungkinkan penciptaan lapangan kerja baru, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah," katanya.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM sejak 2022 hingga 2024 telah tercatat 2.546 kesepakatan kemitraan antara usaha besar dan UMKM dengan nilai mencapai Rp15,9 triliun. Kemitraan tersebut melibatkan 725 usaha besar dan 1.505 pelaku UMKM di berbagai sektor.

"Selain melalui program Kumitra yang memperkuat ekosistem rantai pasok, pemerintah juga berorientasi pada pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas," ujar dia.

Ia menjelaskan komitmen sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kemitraan usaha mikro melalui pendekatan klaster pangan, guna meningkatkan daya saing, kesejahteraan pelaku UMKM, dan pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif.

"Program itu tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis semata, tetapi juga memberikan dampak sosial ekonomi yang nyata karena dengan adanya kemitraan memungkinkan penciptaan lapangan kerja baru, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah," katanya.

Helvi mengatakan kementeriannya akan mendukung Kabupaten Jember untuk menumbuhkan wirausaha muda dengan berbagai program yang ada di Kementerian UMKM, sehingga perlu dilibatkan semua pihak termasuk perguruan tinggi yang ada di kabupaten setempat.

Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan dukungan bagi pelaku UMKM termasuk disabilitas dan kelompok rentan untuk naik kelas dengan mendapatkan pendampingan dari pemerintah.

"Hari ini kami melihat ada langkah konkrit pemerintah pusat untuk membina UMKM di Jember dengan pelaku usaha besar, sehingga hal tersebut akan menjamin keberlangsungan UMKM di kabupaten setempat," katanya.

Menurut dia, Jember memiliki angka yang cukup tinggi untuk kemiskinan ekstrem, sehingga pihaknya berharap ada program dari Kementerian UMKM untuk calon pengusaha baru dari warga miskin usia produktif.

Berdasarkan data bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Jember sebesar Rp1,5 triliun untuk 32.949 debitur, sehingga diharapkan pengusaha mikro mampu menghasilkan produk berkualitas, memperoleh pasar yang pasti, serta mengakses modal yang memadai untuk memperluas usaha.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia optimistis komoditas unggulan nasional bisa mendapatkan bebas tarif impor dalam kesepakatan dagang final dengan Amerika Serikat (AS) yang kini masih dalam pembahasan usai Indonesia mendapatkan penurunan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin Tim Negosiasi Tarif Indonesia-Amerika Serikat meyakini bahwa produk-produk yang tidak dapat diproduksi oleh Amerika Serikat seperti kelapa sawit, kakao, dan karet akan mendapatkan tarif nol persen.

Ia mengatakan di Jakarta, Senin, pemerintah juga tengah meminta perlakuan khusus bagi komoditas tertentu yang menjadi bagian dari rantai pasok industri kesehatan, serta pembahasan non-tarif.

Dalam proses perundingan dan negosiasi tersebut, lanjut dia, pemerintah berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan nasional, dengan tetap mendorong penguatan hubungan bilateral dengan AS.

Airlangga memastikan penawaran yang disampaikan pihaknya kepada Pemerintah AS dirancang untuk mencapai perdagangan yang adil dan berimbang (fair and square trade), sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keseimbangan yang menjadi prioritas dalam setiap tahapan negosiasi.

Ia menuturkan, saat ini proses penyusunan dokumen hukum (legal drafting) tengah berlangsung untuk memastikan seluruh klausul sesuai dengan regulasi nasional dan komitmen internasional, serta dapat diimplementasikan dengan baik.

Pemerintah Indonesia berencana untuk melakukan pembahasan lebih lanjut pada akhir November 2025, setelah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Haryo Limanseto menyatakan bahwa pendekatan Indonesia dalam negosiasi tarif tersebut dilakukan secara terukur, mencerminkan kehati-hatian diplomasi ekonomi Indonesia.

Ia juga mengatakan bahwa Indonesia menjalankan diplomasi ekonomi bebas dan aktif, yang memastikan setiap langkah kebijakan dan negosiasi perdagangan dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional, memperkuat kedaulatan ekonomi, serta memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah berkomitmen agar setiap kesepakatan ekonomi yang ditandatangani membawa manfaat langsung bagi masyarakat, memperkuat struktur industri nasional, dan menjaga posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang mandiri dan netral di tengah dinamika geopolitik global,” ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komite IV DPD Ahmad Mawardi meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pelaksanaan Undang-Undang No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) benar-benar memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Ahmad menilai beleid tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan fundamental, meski sudah lebih dari dua tahun berlaku. Padahal menurutnya, UU HKPD menjadi tonggak penting reformasi sistem fiskal nasional yang bertujuan menciptakan hubungan keuangan pusat-daerah yang lebih adil, efisien, dan akuntabel.

Hanya saja, dia mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di banyak wilayah belum menunjukkan peningkatan signifikan, sementara ketergantungan terhadap transfer pusat masih tinggi.

“Basis data wajib pajak lemah, kepatuhan rendah, dan infrastruktur digital belum merata,” ujar Ahmad dalam rapat kerja bersama Purbaya dan jajaran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Dia juga menyoroti pengelolaan dividen BUMN oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang turut mempengaruhi alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD). Senator itu menilai efisiensi dan transparansi entitas tersebut perlu diperkuat agar hak daerah dari PNBP dapat tersalurkan secara proporsional.

Selain itu, Ahmad menyoroti pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38/2025 yang mengatur pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat kepada daerah sebagai turunan UU HKPD. Kebijakan ini, katanya, penting untuk memperkuat peran BUMD sebagai instrumen ekonomi daerah dan mendukung kemandirian fiskal.

Ahmad juga meminta kejelasan mekanisme percepatan realisasi dana transfer ke daerah (TKD) yang masih tertahan di perbankan daerah, serta penyelesaian dana kurang bayar dana bagi hasil (DBH) tahun anggaran 2023–2024.

Dia menekankan Pemda sangat memerlukan dana tersebut, terlebih terjadi pemangkasan TKD besar-besaran pada tahun depan. Adapun, TKD turun Rp226,9 triliun atau sekitar 24,7% dari Rp919,9 triliun (APBN 2025) menjadi Rp692,995 triliun (APBN 2026).

"Ini juga menjadi aspirasi dari kepala daerah bagi kita. Ini [dana kurang bayar percepatan transfer TKD] merupakan utang pusat ke daerah dan bagaimana mekanisme ini, kapan bisa daerah menikmati ketika TKD daerah ini dikurangi," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengapresiasi kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendorong kredit di daerah. Hanya saja, Ahmad menilai pertumbuhan kredit belum signifikan.

"Kenapa tidak seperti itu, tidak seperti yang kita harapkan? Padahal kebijakan Pak Menteri sudah luar biasa," tanyanya ke Purbaya sambil menutup pernyataannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anak usaha PT ABM Investama Tbk (ABMM), yaitu PT Sanggar Sarana Baja (SSB), kembali menyelenggarakan Machining Development Program (MDP). Program ini berfokus pada peningkatan keterampilan masyarakat di sekitar area operasional perusahaan, khususnya bidang machining process.

Kegiaan MDP ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang rutin diselenggarakan PT ABMM. Ketrampilan yang diajarkan dalam MDP, mulai dari dasar pengoperasian mesin bubut, hingga pengoperasian computer numerical control (CNC) bubut dasar dengan sistem otomatis berbasis komputer untuk presisi tinggi.

Direktur SSB, Johan Budisusetija, menjelaskan, penyelenggaraan MDP bukan semata untuk mendukung keberlangsungan bisnis, tetapi juga merupakan wujud komitmen perusahaan menjalankan praktik bisnis bertanggung jawab. “Kehadiran program ini menjadi bukti keseriusan kami dalam menciptakan bisnis berkelanjutan. Dari MDP, kami ingin berperan aktif meningkatkan kualitas SDM di wilayah sekitar site SSB,” ujar Johan, dalam siaran pers, Senin (3/11/2025).

MDP tahun ini, SSB berkolaborasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda. Kegiatan diikuti 12 peserta, yang terdiri dari dua orang asal Samarinda, empat orang dari Balikpapan, dua orang dari Sebamban, dan empat orang dari Sumbawa. Pelatihan digelar pada 3-21 November 2025 di BPVP Samarinda.

Setelah pelatihan, peserta melanjutkan ke tahap on the job training (OJT) atau pemagangan di berbagai kawasan operasional SSB. Di antaranya, di Samarinda, Balikpapan, Sebamban, dan Sumbawa. Program pemagangan ini berlangsung mulai akhir November 2025 hingga akhir Januari 2026.

Manfaat program pemagangan bagi peserta, menurut Johan, menambah pengalaman kerja nyata, peningkatan keterampilan (hard skills dan soft skills), serta meningkatkan peluang kerja. Tahun ini, MDP juga diikuti peserta perempuan dari Sumbawa, menandai langkah maju dalam mendorong kesetaraan gender di bidang teknik yang selama ini didominasi laki-laki.

Kepala BPVP Samarinda, Eka Cahyana Adi, menambahkan, program kolaborasi ini sebagai dukungan pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan, bersama pihak industri dalam meningkatkan daya serap tenaga kerja. “Kami juga berharap peserta dapat menunjukan kompetensi dari sisi ketrampilan teknis dan kepemimpinan, serta senantiasa berupaya menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan di dunia industri,” ujar Eka.

Presiden Direktur ABM Group, Achmad Ananda Djajanegara, berharap program ini tak hanya jadi sarana transfer ilmu, tetapi juga wadah pembentukan talenta unggul. “Melalui pembelajaran yang mencakup pengetahuan dasar machining hingga praktik di lapangan, peserta diharapkan memperoleh bekal nyata untuk menapaki dunia kerja dengan percaya diri dan kompetensi tinggi,” ujar Achmad.

Sebelumnya, program pelatihan serupa pada 2023 dan 2024, tercatat sekitar 83,5% peserta berhasil bekerja di SSB. Adapun lulusan MDP lainnya meniti karier di jalur berbeda, seperti jadi pegawai negeri sipil, membuka usaha bengkel, hingga bergabung dengan perusahaan lain.

Magetan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan, Jawa Timur, memberikan pelatihan peningkatan kapasitas bagi 500 pengurus Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar program strategis pemerintah tersebut berjalan optimal.

Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti di Magetan, Senin, mengatakan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pengurus koperasi. Hal itu mengingat sebagian besar koperasi Merah Putih baru terbentuk dan masih membutuhkan pendampingan.

"Kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas SDM pengurus Koperasi Merah Putih. Karena pembentukannya masih baru, jadi perlu pelatihan. Alhamdulillah, pelatihan ini langsung dipandu oleh narasumber dari Kementerian Koperasi dan UKM," ujar Nanik saat membuka kegiatan pelatihan di Magetan, Senin.

Ia mengatakan Pemkab Magetan berkomitmen memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Salah satu langkahnya adalah dengan rencana pembangunan gerai usaha koperasi di berbagai wilayah yang menjual beragam kebutuhan pokok warga.

Gerai-gerai tersebut menjual berbagai produk, mulai dari LPG, apotek, hingga layanan klinik. Harapannya, koperasi bisa menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat,

Nanik juga mengatakan bahwa pengembangan Koperasi Merah Putih dilakukan secara terpadu dengan melibatkan tujuh kementerian dan sejumlah BUMN.

"Harapannya, koperasi di setiap desa bisa berjalan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat," katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Sukartini mengatakan pelatihan peningkatan kapasitas tersebut merupakan bentuk pembinaan terpadu dari pemerintah daerah, provinsi, hingga kementerian. Kegiatan tersebut mengusung tema "SDM dan Talenta Unggul Menuju Indonesia Emas 2045".

Adapun, pelatihan dilaksanakan secara bertahap selama 15 hari dan dibagi menjadi lima angkatan. Setiap angkatan diikuti oleh 100 peserta yang merupakan dua perwakilan dari masing-masing koperasi desa dan kelurahan, dengan durasi pelatihan tiga hari berturut-turut.

"Total peserta mencapai 500 orang dari 235 Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Magetan. Kami menghadirkan dua pengurus dari tiap koperasi," kata Sukartini.

Pelatihan difasilitasi pemerintah pusat melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Sedangkan materinya mencakup pengembangan usaha, pembiayaan, hingga penguatan kelembagaan, dan beberapa bahasan lainnya.

Melalui program pelatihan tersebut, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magetan berharap seluruh pengurus koperasi dapat meningkatkan kemampuan manajerial, memperkuat kelembagaan, serta berperan aktif dalam mewujudkan ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Para pedagang thrifting meminta pemerintah menyusun peta jalan yang jelas dan terukur setelah pelarangan impor pakaian bekas ilegal, agar pelaku usaha dapat beradaptasi dan menjalankan kegiatan ekonomi mereka.

“Kami berharap pemerintah memberi kesempatan melalui skema pembatasan yang terukur dan aturan main yang jelas,” kata aktivis usaha thrifting dari Gerakan Rakyat Peduli Bangsa (GRPB) Oscar Pendong dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Oscar menegaskan pelaku usaha thrifting bukan anti-lokal, melainkan bagian dari ekosistem UMKM yang selama ini menggantungkan hidup dari penjualan pakaian layak pakai. Ia menyebut banyak pedagang thrifting juga menjual produk lokal yang belum banyak dikenal masyarakat.

“Kami siap bekerja sama dengan produsen lokal. Faktanya, banyak pedagang thrifting juga menjual produk lokal yang selama ini belum banyak diketahui masyarakat,” ujar dia, saat melakukan pertemuan dengan Kementerian UMKM di Jakarta.

Oscar menambahkan para pedagang meminta pemerintah tidak mengambil langkah pelarangan total terhadap praktik penjualan pakaian layak pakai tanpa disertai peta jalan yang jelas.

Jika ke depan diperlukan pembatasan yang lebih ketat, mereka berharap kebijakan diterapkan secara bertahap agar pelaku usaha memiliki ruang untuk beradaptasi dan tidak mengalami penutupan mendadak.

Ia juga mendorong adanya pengaturan yang transparan terkait aktivitas thrifting agar para pedagang dapat membayar pajak dan berkontribusi pada penerimaan negara.

Menurut dia, satu kontainer pakaian impor yang ditata secara sah dan sesuai ketentuan berpotensi menghasilkan pemasukan ratusan juta rupiah di tingkat bisnis.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mendorong rebranding Pasar Senen, yang selama ini dikenal sebagai pusat penjualan barang bekas impor, agar dapat bertransformasi menjadi sentra produk lokal.

Ia juga mendorong para pedagang thrifting untuk mulai beralih memperdagangkan produk dalam negeri yang berkualitas.

“Mereka pada dasarnya adalah pengusaha UMKM yang perlu kita bina dan berdayakan. Mereka justru siap bekerja sama dengan brand lokal,” kata Temmy.

Mengutip data GRPB, Temmy menyebut terdapat sekitar 984.000 pedagang thrifting di seluruh Indonesia. Angka itu mencerminkan skala ekonomi yang signifikan bila ekosistemnya ditata dengan tertib serta diarahkan untuk memperkuat produk lokal dan kepatuhan terhadap regulasi.

Ia mengatakan bahwa kementeriannya tetap mendukung upaya penertiban terhadap impor ilegal, khususnya pakaian bekas. Namun, pemerintah juga perlu menghadirkan solusi agar para pedagang tetap dapat menjalankan usaha secara tertib dan berdaya.

Kementerian UMKM menegaskan komitmen untuk mengawal transformasi Pasar Senen melalui kemitraan yang adil, pembinaan kapasitas usaha, peningkatan kualitas kurasi produk, serta penguatan akses pembiayaan dan pemasaran.

Pendekatan ini menempatkan perlindungan konsumen, pemberantasan impor ilegal, dan pemberdayaan UMKM sebagai satu tarikan napas kebijakan.

Melalui langkah transformatif dan kolaboratif, Pasar Senen diharapkan menjadi etalase kebanggaan produk Indonesia yang tertib, sehat, kompetitif, dan menyejahterakan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Ubud, Bali (ANTARA) - Harga batu bara acuan (HBA) periode pertama November turun jadi 103,75 dolar AS per ton dari yang sebelumnya 109,74 dolar AS per ton pada periode kedua Oktober 2025.

Dikutip dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 348.K/MB.01/MEM.B/2025 yang diakses dari Ubud, Bali, Senin, harga komoditas batu bara turun dari 109,74 dolar AS per ton pada periode kedua Oktober, menjadi 103,75 dolar AS per ton pada periode pertama November.

Dengan demikian, harga acuan batu bara kembali turun setelah mengalami peningkatan pada periode kedua Oktober. Pada periode kedua Oktober, harga komoditas batu bara naik dari 106,94 dolar AS per ton pada periode pertama Oktober, menjadi 109,74 dolar AS per ton pada periode kedua Oktober.

Selain HBA dengan nilai kalor 6.322 kcal per kg yang mengalami penurunan, harga batu bara acuan (HBA) I, II, dan III juga turut mengalami perubahan.

Data tersebut termaktub dalam Keputusan Menteri ESDM, yang membagi HBA menjadi empat kategori berdasarkan nilai kalori batu bara.

Nilai HBA, HBA I, HBA II dan HBA III untuk Periode Pertama November 2025 yang berlaku untuk tanggal 1 November–14 November 2025 adalah sebagai berikut:

1. HBA (6.322 GAR): 103,75 dolar AS (turun apabila dibandingkan HBA Periode Kedua Oktober 2025 sebesar 109,74 dolar AS);

2. HBA I (5.300 GAR): 67,22 dolar AS (turun apabila dibandingkan HBA Periode Kedua Oktober 2025 sebesar 67,76 dolar AS);

3. HBA II (4.100 GAR): 44,02 dolar AS (naik apabila dibandingkan HBA Periode Kedua Oktober 2025 sebesar 43,71 dolar AS);

4. HBA III (3.400 GAR): 33,74 dolar AS (turun apabila dibandingkan HBA Periode Kedua Oktober 2025 sebesar 33,92 dolar AS).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, MEDAN — Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara (Sumut) mengumumkan kinerja ekspor Sumatra Utara pada September 2025 meningkat secara tahunan sebesar 6,08% dibandingkan dengan September 2024. Komoditas minyak sawit masih menjadi kontributor utama torehan ini.

Kepala BPS Sumut Asim Saputra mengatakan ekspor Sumut pada September mencapai US$1,05 miliar. Pada September 2024, nilai ekspor Sumut tercatat sebesar US$996,25 juta.

“Terjadi peningkatan ekspor pada September 2025 dibandingkan September 2024 sebesar 6,08%,” kata Asim, Senin (3/11/2025).

Dia mengatakan ekspor Sumut secara kumulatif dari Januari sampai September 2025 mencapai US$9,29 miliar. Angka ini naik hingga 18,90% daripada periode yang sama pada 2024 sebesar US$7,81 miliar.

Asim menyebut pangsa terbesar ekspor Sumut pada kurun Januari–September 2025 disumbang oleh komoditas lemak dan minyak hewan/nabati yang dalam hal ini ialah minyak sawit mentah/crude palm oil (CPO) dan turunannya dengan nilai mencapai US$3,92 miliar. Nilai ini setara dengan 42,26% dari total ekspor Sumut sepanjang periode tersebut.

Selain CPO, berbagai produk kimia juga disebut Asim mendominasi pangsa ekspor Sumut periode Januari–September 2025 dengan nilai mencapai US$1,38 miliar atau 14,91% dari total ekspor.

Menurut sektornya, Asim menyebut sektor industri pengolahan berkontribusi paling besar dalam total ekspor Sumut periode tersebut.

“Kontribusi nilai ekspor sektor industri terhadap total nilai ekspor Januari sampai September 2025 mencapai 93,04% atau sebesar US$8,64 miliar,” tambahnya.

Total nilai ekspor sektor industri pengolahan pada Januari–September 2024 sebesar US$7,21 miliar. Adapun sektor yang berandil nomor dua terbesar yakni sektor pertanian yang mencatatkan kontribusi sebesar 6,96% atau dengan nilai US$646,45 juta.

Asim mengatakan China masih menjadi tujuan utama ekspor komoditas dan produk dari Sumatra Utara pada kurun Januari–September 2025. Ekspor ke China berkontribusi sebesar 16,67% dengan nilai US$1,54 miliar.

Sementara itu, Amerika Serikat dan India menjadi negara tujuan utama lainnya, dengan nilai ekspor masing-masing US$1,13 miliar (12,24%) dan US$688,88 juta (7,41%).

“Kontribusi ketiganya [China, AS, dan India] mencapai 36,32%,” ujarnya.

JAKARTA, iNews.id -  Cara mendapatkan E-Statement bank adalah langkah praktis bagi Anda yang ingin menerima laporan transaksi rekening tanpa perlu repot mencetak laporan fisik. Di era digital saat ini, hampir semua bank telah menyediakan layanan E-Statement sebagai bentuk efisiensi, keamanan, dan kemudahan bagi nasabah. 

Melalui layanan ini, Anda bisa menerima laporan rekening langsung melalui email atau aplikasi perbankan, lengkap dengan rincian transaksi yang tercatat setiap bulan.

Sebelum membahas cara mendapatkan E-Statement bank, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan E-Statement itu sendiri. E-Statement merupakan versi digital dari rekening koran yang berisi catatan mutasi transaksi keuangan dalam periode tertentu.

Berbeda dari laporan cetak, E-Statement dikirim secara elektronik—biasanya dalam format PDF—dan dapat diakses melalui email, internet banking, atau mobile banking. Dengan layanan ini, nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang hanya untuk mencetak laporan transaksi.

Selain efisien, E-Statement juga ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas, serta lebih aman karena hanya dikirim ke alamat email terdaftar milik nasabah.

Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan cara mendapatkan E-Statement bank, berikut beberapa manfaat utama yang bisa Anda rasakan setelah mengaktifkan layanan ini:

Dengan berbagai keunggulan tersebut, tidak heran jika E-Statement kini menjadi pilihan utama bagi nasabah yang ingin mengelola keuangan secara modern dan efisien.

Langkah-langkah cara mendapatkan E-Statement bank pada dasarnya serupa di berbagai lembaga perbankan. Berikut panduan umumnya yang bisa Anda ikuti:

1. Siapkan Data Pribadi dan Email Aktif
Pastikan Anda sudah memiliki rekening aktif dan alamat email yang valid. Email ini nantinya akan digunakan sebagai tempat pengiriman E-Statement setiap bulan.

2. Aktivasi Melalui Cabang Bank
Jika belum familiar dengan layanan digital, Anda bisa datang langsung ke kantor cabang. Di sana, petugas akan membantu proses pendaftaran E-Statement dengan mengisi formulir aktivasi dan mencatat email Anda sebagai penerima laporan.

3. Aktivasi Melalui Internet Banking atau Mobile Banking
Bagi pengguna layanan digital, cara mendapatkan E-Statement bank bisa dilakukan dengan lebih mudah. Cukup login ke aplikasi mobile banking atau internet banking, lalu pilih menu “E-Statement” atau “Daftar Laporan Rekening via Email.” Setelah itu, masukkan alamat email yang aktif dan konfirmasi pendaftaran.

4. Pilih Rekening dan Periode Laporan
Beberapa bank memungkinkan Anda memilih rekening mana saja yang akan dikirimi E-Statement, serta menentukan periode pengiriman (bulanan, triwulan, atau sesuai kebutuhan). Biasanya, laporan akan dikirim otomatis setiap awal bulan.

5. Verifikasi dan Aktivasi Akhir
Setelah mendaftar, Anda akan menerima email konfirmasi dari pihak bank. Pastikan untuk melakukan verifikasi dengan mengklik tautan yang dikirim. Setelah proses ini selesai, layanan E-Statement Anda akan aktif sepenuhnya.

6. Unduh dan Simpan Laporan
Ketika E-Statement tiba di email, Anda bisa langsung mengunduh file PDF-nya. Simpan laporan tersebut di folder khusus agar mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Laporan digital ini juga bisa dijadikan dokumen resmi untuk keperluan administrasi, audit, atau pengajuan kredit.

Setelah memahami cara mendapatkan E-Statement bank, pastikan Anda juga menjaga keamanan data pribadi. Berikut beberapa tips penting:

Setelah memahami cara mendapatkan E-Statement bank, penting juga mengetahui perbandingannya dengan rekening koran konvensional. Berikut kelebihannya dalam bentuk poin agar lebih mudah dipahami:

Waktu Penerimaan

E-Statement: Dikirim otomatis ke email setiap bulan tanpa perlu permintaan manual.

Rekening Koran Cetak: Harus diambil langsung di kantor cabang atau diminta secara khusus.

Biaya

E-Statement: Umumnya gratis dan tidak dikenakan biaya tambahan.

Rekening Koran Cetak: Terkadang ada biaya administrasi atau biaya cetak setiap kali permintaan dilakukan.

Kepraktisan

E-Statement: Bisa diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital seperti laptop atau ponsel.

Rekening Koran Cetak: Harus disimpan dalam bentuk fisik dan memerlukan ruang penyimpanan tambahan.

Keamanan

E-Statement: Dapat dilindungi dengan password dan sistem enkripsi sehingga lebih aman dari risiko kehilangan atau kerusakan.

Rekening Koran Cetak: Rentan rusak, hilang, atau disalahgunakan jika tidak disimpan dengan baik.

Ramah Lingkungan

E-Statement: Tidak menggunakan kertas sama sekali (paperless), sehingga lebih ramah lingkungan dan mendukung praktik berkelanjutan.

Rekening Koran Cetak: Mengandalkan kertas fisik, sehingga kurang efisien dalam penggunaan sumber daya.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, jelas bahwa E-Statement menawarkan kemudahan dan keamanan lebih baik dibandingkan rekening koran tradisional.

Kini Anda sudah mengetahui cara mendapatkan E-Statement bank dengan mudah. Layanan ini tidak hanya membuat Anda lebih efisien dalam mengelola keuangan, tetapi juga membantu menjaga keamanan data dan mendukung gaya hidup ramah lingkungan.

Editor: Komaruddin Bagja

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan signifikan harga emas perhiasan pada Oktober 2025 yang tercermin dari inflasi bulanan (month-to-month/mtm) yang mencapai 11,97 persen dan menjadi level kenaikan harga tertinggi selama 26 bulan terakhir.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan bahwa lonjakan harga emas perhiasan menjadi penyumbang utama terhadap inflasi kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya.

“Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi kelompok utama penyumbang inflasi pada Oktober 2025 dengan tingkat inflasi dan andil inflasi masing-masing sebesar 3,05 persen dan 0,21 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar pada kelompok ini adalah komoditas emas perhiasan,” ujar dia di Jakarta, Senin.

Tren kenaikan harga emas perhiasan telah berlangsung konsisten sejak lebih dari dua tahun terakhir, terlihat dari kenaikan harga yang terjadi selama 26 bulan berturut-turut, kata Pudji, menjelaskan.

Kondisi tersebut menandakan tingginya permintaan terhadap emas perhiasan sekaligus pengaruh harga emas global yang masih cenderung meningkat.

Selain emas, BPS juga menyoroti perkembangan komponen energi yang turut memengaruhi andil inflasi dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.

Secara tahunan (year-on-year/yoy), ia mengatakan komponen energi mencatat inflasi 0,36 persen, dengan kenaikan indeks harga dari 106,93 pada Oktober 2024 menjadi 107,32 pada Oktober 2025.

Hal tersebut mendorong kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi tahunan 1,59 persen, dengan andil inflasi sebesar 0,25 persen.

Kenaikan harga sejumlah komoditas energi juga memberikan andil terhadap inflasi tahunan subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga yang tercatat sebesar 0,52 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan perekonomian Indonesia mengalami inflasi 0,28 persen secara bulanan pada Oktober 2025.

“Terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,74 pada September 2025 menjadi 109,04 pada Oktober 2025,” kata Pudji Ismartini.

Sementara inflasi tahunan tercatat 2,86 persen (yoy) dan inflasi tahun kalender 2,10 persen (year-to-date/ytd).

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) meluncurkan produk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah BRI-MI Jakarta Lingkar Baratsatu (KIK EBA Syariah BRI-MI JLB).

KIK EBA Syariah ini merupakan yang pertama di Indonesia.

Produk ini dikembangkan melalui kolaborasi strategis bersama PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) selaku originator awal, Maybank Indonesia sebagai Bank Kustodian.

SHUTTERSTOCK/IMRANKADIR Ilustrasi ekonomi syariah, keuangan syariah.

Adapun PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) bertindak sebagai Agen Penampungan (escrow agent).

Peluncuran KIK EBA Syariah ini menandai langkah perseroan dalam memperkuat inovasi dan diversifikasi produk investasi berbasis prinsip syariah di pasar modal Indonesia.

Dengan total nilai penerbitan sebesar Rp 1,95 triliun, produk ini didukung oleh asset dasar berupa Hak Pendapatan Tol PT Jakarta Lingkar Baratsatu Berupa Manfaat Atas Ruas Jalan Tol JORR W1 Yang Dihitung Berdasarkan Arus Kendaraan Yang Melintasi Ruas Jalan Tol JORR I.

Produk ini mendapatkan peringkat AAA dari Pefindo.

Struktur produk ini dirancang untuk menghadirkan alternatif investasi yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus berkontribusi terhadap pendanaan berkelanjutan sektor infrastruktur nasional.

BRI-MI menyatakan, KIK EBA Syariah ini mendapatkan sambutan positif dari investor.

Ini tecermin dari minat yang tinggi dari para investor pada masa penawaran, dengan total minat hampir dua kali dari total rencana penerbitan.

Produk ini menawarkan keseimbangan antara imbal hasil menarik dan kesesuaian terhadap prinsip syariah.

SHUTTERSTOCK/YURIY K Ilustrasi keuangan syariah, ekonomi syariah.

"Keberhasilan ini sekaligus mempertegas posisi BRI-MI sebagai pelopor dalam pengembangan produk investasi inovatif di industri pasar modal Indonesia," kata Direktur Utama BRI-MI Tina Meilina dalam keterangan tertulis, Senin (3/11/2025).

Tina mengatakan, peluncuran KIK EBA Syariah ini menjadi komitmen BRI-MI dalam menghadirkan inovasi investasi yang bernilai tambah dan sesuai dengan prinsip syariah.

“Respons positif dari pasar juga menunjukkan keyakinan investor terhadap produk yang dikelola secara prudent dan transparan," ungkap Tina.

"Kami percaya, kehadiran KIK EBA Syariah BRI-MI JLB ini akan semakin memperkuat kontribusi BRI-MI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Struktur KIK EBA Syariah BRI-MI Jakarta Lingkar Baratsatu ini tidak hanya memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur nasional, tetapi juga memastikan kesesuaian penuh terhadap prinsip investasi syariah, yaitu Fatwa DSN No. 125/DSN-MUI/XI/2018 tentang Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK-EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah.

Produk ini telah memperoleh Opini Kesesuaian Syariah dari Tenaga Ahli Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

"Dengan demikian, produk ini menjadi wujud nyata sinergi antara inovasi pasar modal dan penguatan ekosistem keuangan syariah di Indonesia," terang Tina.

Sebagai catatan, produk pasar modal syariah di Indonesia masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar.

Hingga 2024, nilai outstanding EBA konvensional mencapai Rp1,9 triliun, sementara EBA-SP Syariah baru sebesar Rp 297 miliar.

Pada instrumen lain, penerbitan obligasi konvensional tercatat Rp 136 triliun dibanding Rp 21 triliun untuk sukuk, serta 40 indeks saham konvensional berbanding 5 indeks syariah.

"Melalui peluncuran KIK EBA Syariah pertama di Indonesia, BRI-MI berkomitmen memperkuat inovasi investasi alternatif berbasis Syariah serta mendorong pertumbuhan ekosistem pasar modal syariah nasional," sebut Tina.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dan alumninya dalam memperkuat koperasi sebagai pilar utama pertahanan dan kemajuan ekonomi daerah, termasuk di wilayah timur Indonesia seperti Ambon.

Dalam seminar Ikatan Alumni Universitas Pattimura (Unpatti) di Ambon, Senin, Farida mengatakan alumni Unpatti Ambon diharapkan dapat terlibat dalam memperkuat koperasi, termasuk dalam riset model bisnis, digitalisasi manajemen, pengembangan branding produk, serta membuka akses pasar global bagi koperasi.

Menurut Farida, kolaborasi tersebut sangat dibutuhkan dalam pengembangan program koperasi, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

“Kerja sama ini tidak hanya menggerakkan usaha bersama, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi desa,” ujar dia dikutip dari keterangan resmi kementerian.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan hexa-helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, media, dan komunitas telah mendorong pertumbuhan Kopdes Merah Putih menjadi lebih dari 82 ribu unit dengan total anggota mencapai 1,15 juta orang.

Pemerintah, lanjutnya, mengajak seluruh pihak untuk melakukan aksi kolektif. Pemerintah daerah diminta memberikan fasilitasi dan insentif regulasi, akademisi melakukan riset dan evaluasi, pelaku usaha bermitra secara adil, serta alumni dan masyarakat bergabung memperkuat koperasi.

“Koperasi, sebagaimana diajarkan Bung Hatta, adalah institusi yang memanusiakan manusia dan mengutamakan kesejahteraan kolektif di atas kepentingan individu,” ujar dia.

Farida mengatakan dengan penguatan kelembagaan, digitalisasi, dan kolaborasi lintas sektor, koperasi diharapkan bangkit menjadi pilar ekonomi nasional yang berdaulat, inklusif, dan berkeadilan.

Namun demikian, ia mengakui bahwa perjalanan koperasi di Indonesia belum sepenuhnya mulus, terutama pascareformasi dan deregulasi ekonomi yang sempat membuat koperasi kehilangan daya tarik dibandingkan korporasi besar dan sektor swasta.

Data hingga 2024 mencatat terdapat lebih dari 131 ribu koperasi di Indonesia dengan jumlah anggota mencapai 27 juta orang. Volume usaha koperasi tercatat sebesar Rp214 triliun dengan total aset mencapai Rp281 triliun.

“Meskipun angka ini belum terlalu besar, tren peningkatannya menunjukkan potensi besar koperasi jika didukung kebijakan yang tepat, teknologi digital, dan kelembagaan yang kuat,” kata Farida.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unpatti Fredy Leiwakabessy mengatakan dukungannya terhadap program-program yang menghubungkan pendidikan tinggi dengan pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM.

“Diperlukan sinergi yang kuat antar berbagai elemen masyarakat dan pemerintah, untuk mewujudkan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan di Maluku dan Indonesia pada umumnya,” ujar Fredy.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025