Jika kondisi ini terus dibiarkan, Indonesia berisiko kehilangan para penjaga pengetahuan tradisional yang selama ini menjadi roh utama batik Nusantara

Kudus (ANTARA) - Perajin batik yang tergabung Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI) menggelar pameran "Seni Batik Puspa Nuswantara" di Jakarta pada 8-12 Juli 2026 sebagai upaya memperkuat pasar batik nasional di tengah maraknya tekstil bermotif batik dan produk tiruan batik.

"Pameran akan digelar International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, mengusung tema 'Rupa Makna Tambal Nusantara' ini. Hadir sebagai ruang promosi, edukasi, apresiasi, dan konsolidasi bagi perajin, pengusaha batik, komunitas budaya, akademisi, media, pemerintah, serta masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan batik asli Indonesia," kata Ketua Umum APPBI Komarudin Kudiya melalui rilis yang diterima di Kudus, Selasa.

Ia mengungkapkan pameran tersebut diselenggarakan di tengah tantangan besar yang sedang dihadapi dunia perbatikan nasional.

Karena di balik setiap helai batik terdapat proses panjang yang melibatkan keterampilan, ketekunan, rasa, serta pengetahuan tradisional para perajin, mulai dari penciptaan motif, pencantingan, pewarnaan, hingga penyelesaian akhir, kini menghadapi menghadapi tekanan serius akibat membanjirnya tekstil bercorak batik, kain bermotif batik, dan produk tiruan batik yang diproduksi secara massal dengan teknologi cetak modern.

Produk-produk tersebut, kata dia, sering dipasarkan dengan harga murah dan menggunakan istilah "batik" tanpa penjelasan yang benar mengenai proses pembuatannya. Kondisi ini membuat masyarakat semakin sulit membedakan antara batik tulis, batik cap, batik kombinasi, dan tekstil bermotif batik.

Fenomena tersebut menimbulkan dampak langsung bagi para perajin batik tradisional. Karena perajin mengalami penurunan pesanan, berkurangnya produksi, melemahnya pendapatan, bahkan sebagian mulai meninggalkan profesi membatik karena tidak mampu bersaing dengan produk tekstil bercorak batik yang diproduksi secara industri.

"Jika kondisi ini terus dibiarkan, Indonesia berisiko kehilangan para penjaga pengetahuan tradisional yang selama ini menjadi roh utama batik Nusantara. Untuk itulah, APPBI menghadirkan pagelaran 'Seni Batik Puspa Nuswantara 2026' sebagai ikhtiar nyata untuk membangkitkan kesadaran publik, memperkuat ekonomi perajin, serta menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap batik asli Indonesia," ujarnya.

Tema "Rupa Makna Tambal Nusantara" dipilih, kata dia, sebagai simbol keberagaman, kekuatan, dan harapan. "Rupa" merepresentasikan kekayaan visual batik dari berbagai daerah, "makna" menegaskan nilai filosofi di balik setiap motif, sedangkan "tambal" menjadi metafora kebersamaan untuk merajut kembali kekuatan perajin batik Nusantara.

Sebagai pagelaran seni dan budaya, Puspa Nuswantara 2026 akan menghadirkan sejumlah agenda penting. Di antaranya, menampilkan batik koleksi dari Pakualaman Yogyakarta sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan batik keraton dan kekayaan estetika batik klasik yang memiliki nilai sejarah, simbolik, dan budaya yang tinggi.

Berbagai motif batik khas Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, koleksi Muria Batik Kudus juga ikut dalam pameran tersebut. Termasuk dari Kabupaten Pati, batik Lasem Kabupaten Rembang, serta dari Semarang, Jateng.

Nantinya juga ada peluncuran batik Puspawicitra karya GKBRAA Paku Alam X, sebagai bagian dari semangat Puspa Nuswantara dalam mempertemukan tradisi, penciptaan, dan keberlanjutan batik sebagai warisan budaya yang terus hidup dan berkembang.

Puspa Nuswantara 2026 juga akan menghadirkan Bedah Buku "Batik Tiga Negeri" karya Komarudin Kudiya dan Afif Syakur. Agenda ini menjadi upaya memperkuat literasi batik nasional, khususnya dalam memahami perjalanan, karakter, dan makna Batik Tiga Negeri sebagai salah satu warisan batik yang kaya narasi lintas daerah, warna, dan tradisi.

Selain itu, ada lelang batik, pertunjukan fesyen, diskusi dari komunitas cinta berkain Indonesia, pasar batik rakyat, serta penampilan karya fesyen dari perguruan tinggi swasta di Jakarta dan Bandung.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ini juga merupakan arahan Presiden Prabowo supaya tanah-tanah, lahan-lahan itu tidak terlalu banyak terpakai untuk perumahan jadinya diarahkan ke atas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal.

Dia mengatakan permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan rumah.

"Oleh sebab itu penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

"Backlog" kepemilikan rumah masih menjadi masalah utama, kata dia, secara nasional kepemilikan rumah yang backlog itu 9,6 juta unit berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025.

"Ini juga merupakan arahan Presiden Prabowo supaya tanah-tanah, lahan-lahan itu tidak terlalu banyak terpakai untuk perumahan jadinya diarahkan ke atas (hunian vertikal)," ujar Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan tanah-tanah yang diberikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun dan kota satelit bagi masyarakat.

Terkait rusun, katanya, memang menjadi perhatian dari Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Ara mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mengecek tanah-tanah yang diberikan oleh Kementerian ATR di 188 lokasi.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) melalui Pembangunan Permukiman Hunian Vertikal dan Kota Satelit.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan bahwa dukungan diberikan dengan penyediaan lahan skala besar di berbagai wilayah Indonesia.

Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan potensial yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Total indikasi lahan di Indonesia yang telah terdata mencapai lebih dari 129.000 hektare.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai kelapa menjadi salah satu komoditas yang layak diprioritaskan dalam program hilirisasi perkebunan rakyat, karena masih memiliki ruang besar untuk peningkatan nilai tambah.

“Sejauh ini belum banyak hilirisasi kelapa, buktinya Indonesia masih mengekspor banyak dalam bentuk kelapa bulat,” kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut dia, penguatan hilirisasi kelapa diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga mampu meningkatkan ekspor produk olahan bernilai tambah.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan nilai ekspor kelapa dan produk olahannya sepanjang Januari–Oktober 2025 mencapai sekitar 2,48 miliar dolar AS atau setara Rp44,2 triliun.

Kinerja tersebut ditopang meningkatnya permintaan dari sejumlah negara Asia, terutama Tiongkok, serta negara tujuan lain seperti Malaysia, Singapura, Belanda, dan Thailand.

Eliza mengatakan besarnya permintaan tersebut menunjukkan potensi ekonomi komoditas kelapa masih sangat besar apabila lebih banyak diolah menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri.

Ia menilai pengembangan industri hilir kelapa di Indonesia masih menghadapi tantangan. Nilai ekspor kopra, misalnya, baru sekitar 52 juta dolar AS, sementara ekspor berbagai produk turunan kelapa lainnya juga belum signifikan.

Eliza menambahkan ekspor minyak kelapa mentah Indonesia pada 2024 sekitar 333 ribu ton, lebih rendah dibandingkan Filipina yang mencapai sekitar 986 ribu ton.

Menurut dia, Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan Malaysia dalam pengembangan industri hilir kelapa. Padahal, Malaysia banyak mengimpor bahan baku kelapa dari Indonesia dan Filipina untuk diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah.

“Malaysia pun banyak mengimpor kelapa dari Indonesia dan Filipina, tetapi hilirisasinya cukup dalam,” ujarnya.

Eliza mengatakan pengembangan hilirisasi kelapa perlu dibarengi perbaikan tata niaga agar kebutuhan bahan baku industri dalam negeri tetap terpenuhi.

Menurut dia, sebagian industri pengolahan kelapa di dalam negeri masih menghadapi keterbatasan bahan baku sehingga kapasitas produksi belum dapat dimanfaatkan optimal.

Ia mengatakan terdapat industri kelapa yang memiliki kapasitas menganggur cukup besar, bahkan ada yang hanya beroperasi sekitar 33 persen dari kapasitas produksi maksimum.

“Ini sebuah ironi, di saat ingin hilirisasi kelapa di dalam negeri, industri eksisting kesusahan cari bahan baku kelapanya,” ungkap dia.

Eliza menjelaskan persoalan pasokan bahan baku dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari produksi yang terdampak cuaca, produktivitas yang relatif stagnan, hingga dominasi petani kecil dalam usaha perkebunan kelapa.

Ia menyebut lebih dari 90 persen produksi kelapa berasal dari petani skala kecil, bukan dari perkebunan besar seperti pada komoditas kelapa sawit.

Sebagian besar petani kelapa, lanjutnya, masih menerapkan teknik budidaya konvensional, minim pemupukan, terbatas dalam penggunaan teknologi, serta belum sepenuhnya menerapkan praktik pertanian yang baik atau good agricultural practices.

Selain itu, harga ekspor kelapa bulat yang relatif lebih menarik dibandingkan harga domestik mendorong pelaku usaha menjual kelapa ke luar negeri daripada memasok industri pengolahan dalam negeri.

Menurut Eliza, peningkatan ekspor kelapa perlu diimbangi dengan pengaturan pasokan agar industri hilir tetap memperoleh bahan baku yang cukup.

“Perlu adanya perbaikan tata niaga kelapa,” ucapnya.

Ia menilai pemerintah juga perlu memperkuat basis data kelapa nasional, mulai dari potensi produksi per wilayah, kebutuhan domestik untuk konsumsi langsung dan industri, hingga volume yang dapat diekspor.

Dalam jangka menengah dan panjang, Eliza mendorong pengelolaan perkebunan kelapa secara lebih modern melalui peningkatan produktivitas, peremajaan tanaman, penerapan praktik budidaya yang baik, serta penguatan kelembagaan petani.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelumnya menyatakan pemerintah terus mempercepat hilirisasi perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

Mentan juga memperkirakan hilirisasi kelapa dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas tersebut hingga puluhan kali lipat.

Dalam salah satu contoh, ia menyebutkan bahwa nilai kelapa yang semula hanya sekitar Rp3.000 per butir berpotensi meningkat menjadi Rp40.000-Rp50.000 per butir apabila diolah menjadi produk seperti santan atau air kelapa.

Lebih lanjut, Amran mengatakan bahwa hilirisasi komoditas pertanian seperti kelapa, minyak kelapa sawit, dan gambir berpotensi menghasilkan nilai tambah ekonomi hingga sekitar Rp10 ribu triliun.

Penguatan produksi dan tata niaga dinilai menjadi kunci agar kelapa dapat menjadi komoditas hilirisasi perkebunan rakyat yang berkelanjutan sekaligus mendukung pertumbuhan industri olahan dan ekspor produk bernilai tambah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, Insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memperkuat infrastruktur pertanian sebagai upaya mitigasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino Godzilla terhadap produksi pangan nasional.

"Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, Insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya," kata Amran dalam pernyataan pers usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Dia menuturkan upaya tersebut meliputi pembangunan embung, irigasi pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, hingga program cetak sawah baru.

Amran menjelaskan optimalisasi lahan dilakukan terutama pada lahan rawa yang sebelumnya hanya dapat dipanen satu kali dalam setahun menjadi dua hingga tiga kali panen.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program cetak sawah guna memperluas areal tanam dan menjaga produksi pangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Amran juga melaporkan kondisi pangan nasional kepada Presiden. Stok beras saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton, sementara potensi produksi dari tanaman padi yang masih bertumbuh (standing crop) diperkirakan sekitar 10-11 juta ton.

Di samping itu, ketersediaan beras yang berada di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai sekitar 12,5 juta ton.

Berdasarkan perhitungan tersebut, Amran menyebut cadangan pangan nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 10-11 bulan ke depan.

"Jadi beliau memberikan arahan, memberikan petunjuk, ditindaklanjuti, diwaspadai El Nino Godzilla," kata Amran.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/6) menegaskan sektor pangan merupakan fondasi penting bagi ketahanan dan kedaulatan bangsa.

Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan produksi pangan tetap berjalan optimal di tengah tantangan iklim.

“Pangan bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi kebutuhan strategis bangsa. Menjaga pangan berarti menjaga kedaulatan dan masa depan negara,” ujar Suwandi.

Suwandi mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertanian menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional lima tahun ke depan, khususnya untuk mendukung swasembada pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan biofuel, dan hilirisasi pertanian.

Menurutnya, Indonesia memasuki musim kemarau tahun ini dengan kesiapan yang jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Berbagai program penguatan produksi telah dijalankan, mulai dari optimalisasi lahan, cetak sawah, pembangunan dan pengembangan irigasi perpompaan, penyediaan benih unggul, hingga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dia juga menegaskan kondisi iklim tahun ini tidak dapat disamakan dengan fenomena El Nino kuat yang terjadi pada 2015 maupun 2023. Berdasarkan pemantauan data iklim dari BMKG dan satelit NOAA, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung dalam kondisi yang lebih terkendali.

“Karena itu, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, bukan menimbulkan kekhawatiran berlebihan,” katanya.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ini program strategis dengan anggaran hampir Rp10 triliun. Tidak boleh ada yang bermain-main

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah memperketat evaluasi terhadap seluruh penyedia benih dalam program pengembangan benih perkebunan guna memastikan kualitas, jumlah, dan distribusi benih kepada petani sesuai ketentuan.

Penyedia benih yang tidak memenuhi standar, kata dia, dapat dicoret dari daftar mitra pemerintah hingga diproses secara hukum.

“Jangan coba-coba bermain dengan kualitas benih, jumlah benih, ataupun proses pengadaannya. Kalau ada yang melanggar, kami tidak akan kompromi,” kata Amran dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengawasan dilakukan karena pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,95 triliun untuk program penyediaan dan pengembangan bibit komoditas perkebunan strategis.

Dalam Rapat Koordinasi Kegiatan Produksi Benih Perkebunan Tahun 2026 di Kementerian Pertanian, Amran mengatakan pengawasan program tersebut melibatkan Satuan Tugas (Satgas), aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Komoditas yang menjadi sasaran program meliputi kelapa, kopi, kakao, tebu, pala, lada, dan jambu mete.

“Ini program strategis dengan anggaran hampir Rp10 triliun. Tidak boleh ada yang bermain-main. Uang negara harus benar-benar sampai kepada petani dalam bentuk benih yang berkualitas dan sesuai spesifikasi,” ujarnya.

Amran menegaskan seluruh penyedia benih bertanggung jawab memenuhi kontrak yang telah disepakati serta memastikan benih yang disalurkan sesuai standar pemerintah.

Kementerian Pertanian, lanjutnya, telah menyiapkan sistem pengawasan hingga tingkat desa untuk memantau penyaluran bantuan benih secara real time.

“Kalau jumlahnya kurang atau kualitasnya tidak sesuai, wajib diganti dan bisa diproses secara hukum. Jangan pernah berpikir bisa lolos dari pengawasan,” ucap dia.

Selain itu, Amran menegaskan tidak ada ruang bagi praktik percaloan, titipan, maupun intervensi pihak tertentu dalam pelaksanaan program tersebut.

Ia memastikan seluruh perusahaan diperlakukan sama tanpa memandang kedekatan dengan pejabat maupun pihak tertentu.

Pemerintah juga menerapkan evaluasi ketat terhadap seluruh penyedia benih. Perusahaan yang menunjukkan kinerja baik diprioritaskan dalam program berikutnya, sedangkan perusahaan yang tidak memenuhi standar dicoret dari daftar mitra pemerintah.

“Tahun depan ditentukan oleh kinerja tahun ini. Yang bekerja baik akan kami beri kesempatan lebih besar. Yang tidak baik, kami blacklist,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Direktorat Perbenihan Perkebunan bersama penyedia produksi benih komoditas kelapa, kopi, kakao, tebu, pala, lada, dan jambu mete menandatangani pakta integritas sebagai komitmen menjaga integritas, transparansi, dan kualitas benih yang disalurkan kepada petani.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri 198 produsen benih perkebunan dari berbagai daerah yang terlibat dalam program penyediaan benih nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang telah bekerja sama dengan People’s Bank of China (PBOC) untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

Menurut Dasco, kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) yang ditandatangani pada 11 Juni 2026 di Shanghai, China, merupakan langkah konkret.

"Kesepakatan itu membuat transaksi antara Indonesia, China Daratan dan Hong Kong bisa lakukan dengan menggunakan rupiah atau renminbi tanpa harus menggantungkan pada dolar Amerika Serikat," kata Dasco di Jakarta, Minggu.

Selain itu, Dasco juga menyampaikan bahwa dalam memorandum of understanding (MoU) itu telah disepakati penerapan QRIS lintas batas Indonesia dengan China. Dengan begitu, transaksi antara pengusaha China dan Indonesia bisa menggunakan QRIS antaranegara.

"Sistem ini sudah melibatkan 191 penyedia layanan di China dan 24 di Indonesia semuanya terhubung," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa penandatanganan MoU tentang local currency transaction (LCT) diperluas hingga mencakup wilayah Hong Kong.

Dengan disepakati perjanjian antara Bank Indonesia dengan People’s Bank of China, transaksi ekspor dan impor Indonesia dengan China bisa dilakukan tanpa bergantung lagi dengan dolar Amerika Serikat.

"Ini upaya yang sangat serius mengurangi kebutuhan dollar Amerika Serikat untuk transaksi dagang, termasuk digunakannya QRIS lintas negara antara Indonesia-China. Hal ini dilakukan BI untuk memperkuat rupiah," katanya.

Sebelumnya, pada Kamis (11/6), Bank Indonesia dan People's Bank of China (PBOC) memperdalam kerja sama bilateral untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal (LCT) dalam transaksi bilateral serta memperkuat konektivitas pembayaran lintas batas antara Indonesia dan China.

Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan bahwa kerja sama keuangan memperkuat transaksi mata uang lokal antara Indonesia dan China, mengembangkan infrastruktur keuangan, serta memperluas kerja sama antarbank sentral, termasuk pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia.

Sementara itu, Gubernur PBOC Pan Gongsheng menambahkan bahwa China dan Indonesia, sebagai ekonomi utama dan mitra strategis di kawasan, memiliki tanggung jawab bersama untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil ( RSPO ) dinilai mampu memperkuat daya saing petani sawit swadaya melalui perluasan akses pasar, penguatan kelembagaan, dan peningkatan praktik budi daya berkelanjutan. Sertifikasi keberlanjutan tidak lagi sekadar menjadi instrumen pemenuhan standar industri.

Sertifikasi RSPO telah berkembang menjadi pintu masuk bagi petani sawit swadaya untuk memperoleh akses pasar yang lebih luas, insentif ekonomi, hingga peningkatan kapasitas dalam mengelola kebun secara berkelanjutan. Dalam kegiatan Media Brunch yang diselenggarakan RSPO, berbagai pemangku kepentingan menyoroti pentingnya memperkuat posisi petani sawit swadaya di tengah tuntutan pasar global yang semakin menekankan aspek ketertelusuran dan keberlanjutan.

Head of Smallholder Global RSPO, Guntur Cahyo Prabowo, menjelaskan sertifikasi bukan sekadar proses audit maupun pemenuhan dokumen administratif. Menurutnya, sertifikasi merupakan upaya membangun kelembagaan petani yang kuat agar mampu memenuhi standar keberlanjutan secara konsisten. RSPO Serukan Penyerapan Lebih Banyak Kelapa Sawit Berkelanjutan

"Sertifikasi membutuhkan adanya entitas atau organisasi yang mampu memastikan kepatuhan terhadap standar. Di sisi lain, kepercayaan antarpetani juga perlu dibangun agar mereka bersedia berkelompok," katanya dalam Media Brunch RSPO, Jumat (12/6/2026).

Ia mengungkapkan, dari sekitar 2,6 juta petani sawit di Indonesia, sebagian besar masih beroperasi secara mandiri dan belum tergabung dalam kelembagaan yang terstruktur. Kondisi ini membuat akses terhadap sertifikasi, pembiayaan, maupun pasar menjadi lebih terbatas. Selain itu, panjangnya rantai pasok tandan buah segar (TBS) dari kebun petani menuju pabrik kelapa sawit juga menjadi tantangan tersendiri.

Menurut Guntur, penguatan kelompok tani dapat meningkatkan posisi tawar petani sekaligus membuka peluang untuk mengakses pasar secara lebih efisien. "Harapannya, ketika petani dapat berkelompok, mereka bisa memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan bahkan menjangkau pasar secara langsung," ujarnya.

Perkembangan regulasi internasional turut memperkuat urgensi penerapan sertifikasi berkelanjutan. Pasar global, khususnya di kawasan Eropa, kini semakin menuntut adanya sistem ketertelusuran yang mampu memastikan produk sawit berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara bertanggung jawab.

"Pasar ingin memastikan buah sawit berasal dari petani siapa dan dari lokasi mana. Praktik seperti ini sudah menjadi hal yang lazim dalam perdagangan internasional, sementara Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya," tuturnya.

Untuk mendukung petani swadaya memenuhi tuntutan tersebut, RSPO mengembangkan standar khusus yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, RSPO menjalankan program pendampingan yang mencakup praktik budidaya berkelanjutan, penguatan organisasi petani, hingga pemenuhan persyaratan sertifikasi.

Data RSPO mencatat, sejak 2013 hingga saat ini, dana dukungan yang telah disalurkan secara global mencapai US$ 5,5 juta, dengan sekitar US$ 1,94 juta dialokasikan untuk Indonesia. Sementara sepanjang periode 2018–2026, sekitar 89.650 hektare lahan sawit telah tersertifikasi, termasuk melibatkan 41.134 pekebun swadaya.

Selain itu, sejumlah Rp 416 miliar telah disalurkan kepada kelompok petani melalui berbagai skema insentif. "Yang paling penting bukan hanya bantuan yang diberikan, tetapi dampak jangka panjangnya terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemampuan petani dalam menerapkan praktik berkelanjutan," jelasnya.

Ia menambahkan legalitas lahan merupakan fondasi utama dalam proses sertifikasi. Setelah aspek tersebut terpenuhi, pendampingan berkelanjutan menjadi faktor penting agar petani mampu mempertahankan standar yang telah dicapai.

Dalam kesempatan yang sama, Board of Governors RSPO sekaligus Kepala Sekretariat FORTASBI, Rukaiyah Rafik, menegaskan bahwa Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI) terus memperkuat perannya sebagai wadah pembelajaran bagi petani sawit swadaya bersertifikat. Hingga saat ini, sekitar 22 ribu petani telah tergabung dalam jaringan FORTASBI, yang berasal dari sekitar 40 ribu petani sawit swadaya bersertifikat di Indonesia.

"FORTASBI pada dasarnya didirikan untuk mengakomodasi petani-petani yang sudah bersertifikat. Organisasi ini menjadi rumah bagi petani untuk belajar, berbagi pengalaman, dan mendampingi petani lainnya dalam menerapkan praktik berkelanjutan," katanya.

Menurutnya, manfaat sertifikasi seharusnya tidak berhenti pada terbukanya akses pasar. Insentif yang diperoleh melalui skema keberlanjutan dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat hingga kegiatan pemulihan lingkungan di sekitar wilayah perkebunan.

Rukaiyah juga mendorong koperasi dan kelompok tani yang telah tersertifikasi untuk terus memperluas keanggotaan serta menjadi pusat pembelajaran bagi petani lain yang sedang dalam proses menuju sertifikasi. "Banyak petani yang kini mampu menjadi pelatih dan mendampingi petani lainnya. Kami juga memiliki pendamping yang bekerja langsung bersama petani untuk memastikan berbagai praktik keberlanjutan dapat diterapkan secara nyata di lapangan," jelasnya.

Perjalanan menuju sertifikasi juga dirasakan oleh KUD Tani Subur di Kalimantan Tengah. Ketua KUD Tani Subur, Sutiyono, menuturkan bahwa tantangan terbesar pada awal proses sertifikasi adalah membangun pemahaman petani mengenai manfaat yang dapat diperoleh. "Kalau bicara sertifikasi RSPO saat itu seperti mimpi. Sangat sulit memahamkan petani mengenai manfaatnya, apalagi tanpa adanya pendampingan," ujarnya.

Berawal dari sekitar 300 anggota, jumlah petani yang bergabung dalam koperasi tersebut kini meningkat menjadi sekitar 1.400 petani sawit swadaya setelah mereka mulai merasakan manfaat sertifikasi. Sutiyono menilai, manfaat terbesar dari sertifikasi bukan hanya terkait akses pasar, tetapi juga meningkatnya kesadaran petani terhadap pentingnya legalitas dan tata kelola kebun yang lebih baik. "Secara pribadi, manfaat terbesar yang kami rasakan adalah kepastian legalitas. Dengan adanya dokumen yang jelas, petani memiliki posisi yang lebih kuat," ungkapnya. Tingkatkan Produktivitas, Petani Sawit Jabar hingga Sulawesi Dapat Pelatihan Budidaya

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan, terutama dalam pemenuhan persyaratan administrasi untuk mengakses pembiayaan maupun pengembangan usaha koperasi. Salah satu cita-cita yang masih diperjuangkan adalah pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) milik petani.

"Kami bermimpi memiliki pabrik sendiri agar nilai tambah dapat kembali kepada petani. Namun, masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan sering kali berubah di tengah proses," tuturnya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Sutiyono tetap optimistis petani sawit Indonesia mampu berkembang apabila memperoleh dukungan yang tepat. "Kami ingin membuktikan bahwa petani Indonesia mampu maju. Dengan adanya sertifikasi RSPO, manfaat yang kami rasakan sangat luar biasa. Karena itu, kami berharap semakin banyak petani yang memahami pentingnya sertifikasi ini," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan sekitar 280 juta batang bibit kakao dan kelapa untuk memperkuat pengembangan sektor perkebunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.

"Pemerintah menyiapkan sekitar 280 juta batang bibit kakao dan kelapa secara nasional," kata Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan penyediaan bibit unggul tersebut merupakan bagian dari program besar pemerintah dalam mempercepat pengembangan komoditas perkebunan strategis yang memiliki potensi tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Dia menyebutkan hal itu di sela melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kebun pembibitan kelapa dan kakao di Desa Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Sabtu (6/6).

Dia menyampaikan saat ini pemerintah tengah mengembangkan sekitar 870 ribu hektare lahan perkebunan yang mencakup berbagai komoditas unggulan, antara lain kakao, kelapa, tebu, pala, dan mete yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Ia menjelaskan pengembangan perkebunan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor pertanian dan perkebunan sebagai salah satu pilar penting pembangunan ekonomi nasional ke depan.

Ia menegaskan seluruh komoditas yang dikembangkan memiliki prospek besar karena didukung kebutuhan pasar domestik maupun internasional yang terus meningkat, terutama untuk produk olahan bernilai tambah tinggi.

Selain memperluas areal tanam, pemerintah juga menyiapkan berbagai dukungan agar hasil perkebunan dapat menjadi bahan baku industri dalam negeri melalui program hilirisasi yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Menurutnya, hilirisasi komoditas seperti kelapa, kakao, dan mete menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi produk pertanian sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

Pemerintah juga memastikan seluruh bantuan yang diberikan kepada petani berasal dari anggaran negara dan harus tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat lapangan.

Untuk wilayah Sulawesi Tenggara, pemerintah menyiapkan sekitar 38 juta benih sebagai bagian dari program nasional pengembangan perkebunan yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani setempat.

Ia menegaskan seluruh bantuan diberikan secara gratis kepada petani, mulai dari penyediaan bibit unggul, pengolahan lahan, hingga proses penanaman sehingga tidak membebani penerima manfaat program tersebut.

Ia menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani agar mereka dapat meningkatkan produksi tanpa terkendala biaya awal yang selama ini sering menjadi hambatan pengembangan usaha.

Lebih lanjut, Amran berharap program pengembangan perkebunan dan hilirisasi dapat menciptakan sedikitnya tiga juta lapangan kerja permanen dalam tiga tahun mendatang serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Artinya apa? Kita buka lahan dan tenaga kerjanya terus-menerus sampai 30 tahun bekerja di situ karena tanamannya insya Allah produktif," ucap Mentan.

Adapun dalam kunjungan di wilayah Kabupaten Konawe tersebut, Mentan menilai kualitas pembibitan kelapa dan kakao yang dikembangkan sangat baik dan layak menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

"Ini contoh bibit kelapa yang bagus, ini harus dicontoh seluruh Indonesia," kata Amran.

Menurutnya, jutaan bibit kelapa dan kakao yang disiapkan di Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari program pengembangan perkebunan nasional yang diarahkan untuk mendukung hilirisasi komoditas strategis.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian terus mempercepat hilirisasi subsektor perkebunan nasional guna meningkatkan nilai tambah komoditas dan kesejahteraan petani.

Melalui program pengembangan tujuh komoditas strategis, yakni kakao, kelapa, tebu, kopi, pala, mete, dan kemiri, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp9,5 triliun dengan target pengembangan 870 ribu hektare kebun rakyat pada periode 2025–2027 untuk memperkuat pasokan bahan baku industri dan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta organisasi Kamar dagang dan industri (Kadin) daerah setempat untuk terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha dalam rangka mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan daya saing ekonomi.

"Pemkab Bekasi menaruh harapan besar agar Kadin mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha guna mewujudkan optimalisasi pembangunan daerah," kata Sekda Kabupaten Bekasi Endin Samsudin saat membuka Musyawarah Kabupaten (Mukab) VII Kadin Bekasi, Senin.

Endin menilai keberadaan Kadin strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong investasi, memperkuat iklim usaha dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terlebih posisi Kabupaten Bekasi selaku kawasan industri terbesar di Indonesia sehingga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi skala nasional.

Menurut dia keberhasilan pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah namun perlu kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas dan seluruh elemen masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Kadin menjadi mitra penting menghadirkan serta membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

Dia menekankan agenda Mukab VIII Kadin Kabupaten Bekasi menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan perkembangan dunia usaha ke depan.

Ia berharap forum musyawarah ini dapat menghasilkan kepemimpinan Kadin yang amanah, profesional dan mampu menjawab berbagai tantangan, mulai dari dinamika ekonomi global, transformasi digital, penguatan industri hijau hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Kami berharap Mukab ini menghasilkan kepemimpinan yang mampu membawa Kadin semakin maju serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi," katanya.

Sekda turut mengajak seluruh peserta untuk menjadikan forum tersebut sebagai ruang musyawarah demokratis, sejuk dan penuh semangat kebersamaan. Perbedaan pandangan dinilai hal wajar dalam proses organisasi, namun harus tetap diarahkan pada tujuan bersama demi kemajuan daerah.

Ketua Kadin Kabupaten Bekasi periode 2021-2026 Heri Noviar mengatakan Mukab VIII merupakan momentum penting bagi organisasi untuk melakukan evaluasi sekaligus menyusun langkah strategis dalam menghadapi tantangan dunia usaha yang terus berkembang.

Dia menegaskan selama masa menjabat, Kadin Kabupaten Bekasi terus berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, dunia industri, asosiasi usaha dan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan investasi di Kabupaten Bekasi.

"Melalui Mukab VIII ini kami berharap lahir kepemimpinan yang mampu melanjutkan program-program organisasi, menjaga soliditas anggota serta memperkuat peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong kemajuan Kabupaten Bekasi," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Sekitar 45 persen kebutuhan material dan peralatan masih berasal dari luar negeri sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Jakarta (ANTARA) - Institusi Galangan Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) berharap adanya dukungan bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk kebutuhan industri galangan kapal guna memperkuat daya saing serta menjaga keberlanjutan sektor maritim nasional.

"Khusus untuk pemakaian bahan bakar industri di galangan kapal, harapannya bisa mendapatkan BBM subsidi dari pemerintah," kata Ketua Umum (Iperindo) Anita Puji Utami dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan saat ini industri galangan kapal nasional menghadapi tantangan yang semakin berat akibat kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Kondisi tersebut diperparah oleh meningkatnya harga energi dan berbagai bahan baku yang digunakan dalam proses pembangunan kapal baru maupun reparasi kapal.

Anita mengatakan tekanan terhadap industri galangan kapal semakin terasa seiring meningkatnya ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Menurutnya eskalasi konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat serta dampaknya terhadap jalur perdagangan internasional, khususnya di kawasan Selat Hormuz, telah memicu kenaikan harga berbagai komoditas dan material yang dibutuhkan industri galangan kapal.

"Dampak tersebut dirasakan langsung oleh pelaku usaha yang masih bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri," katanya.

Data yang dihimpun Iperindo menunjukkan harga solar B40 mengalami kenaikan hingga 89,19 persen. Selain itu, harga LPG 12 kilogram meningkat 16,16 persen dan LPG 50 kilogram naik 26,51 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Kenaikan juga terjadi pada berbagai material utama produksi. Harga plat baja sebagai bahan pokok pembangunan kapal tercatat naik antara 7 hingga 12,60 persen. Sementara harga cat kapal mengalami kenaikan sekitar 21 persen yang turut menambah beban biaya operasional galangan.

Oleh karena itu, dia berharap khusus untuk pemakaian bahan bakar industri di galangan kapal, pemerintah bisa memberikan BBM subsidi.

Tidak hanya itu, lanjut Anita mengatakan, komponen pendukung lainnya seperti zinc anode dan aluminium anode juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 12,87 persen dan 13,61 persen.

Harga oli untuk kebutuhan operasional mesin dan peralatan galangan naik antara 15 hingga 40 persen, sedangkan bahan plastik meningkat sekitar 30 hingga 50 persen.

Anita menjelaskan industri galangan kapal nasional saat ini masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap komponen impor. "Sekitar 45 persen kebutuhan material dan peralatan masih berasal dari luar negeri sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing," katanya.

Menurutnya, banyak kontrak pekerjaan yang ditandatangani ketika nilai tukar dolar masih berada pada tingkat yang lebih rendah. Namun saat proses pengadaan dan pelunasan material dilakukan, pelaku usaha harus membayar dengan kurs dolar yang jauh lebih tinggi sehingga terjadi pembengkakan biaya yang tidak sedikit.

Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia itu menjelaskan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan memastikan kualitas layanan kepada pengguna jasa, sejumlah galangan kapal terpaksa melakukan penyesuaian tarif reparasi kapal.

Kenaikan tarif tersebut diperkirakan mencapai sekitar 20 persen sebagai langkah untuk mengimbangi lonjakan biaya produksi yang terus terjadi.

Sementara itu, untuk proyek pembangunan kapal baru yang saat ini masih berjalan, para pelaku industri tengah melakukan pembahasan dan negosiasi dengan pemilik kapal atau owner terkait kemungkinan penerapan eskalasi biaya.

Iperindo berharap pemerintah dapat memberikan perhatian dan dukungan terhadap kondisi yang dihadapi industri galangan kapal nasional.

"Agar sektor strategis ini tetap mampu bertahan, menjaga daya saing, serta mendukung pertumbuhan industri maritim Indonesia," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya sinergi antara sektor hulu (on farm) dan hilir (off farm) untuk penguatan agribisnis kelapa sawit.

Dalam keterangan Bappenas yang diterima di Jakarta, Senin, Rachmat Pambudy mengatakan sinergi itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Percepatan Penguatan Tata Kelola, Hilirisasi, dan Ekosistem Agribisnis Kelapa Sawit.

“Arahan Bapak Presiden ini sangat penting untuk segera kita tindak lanjuti. Kami memiliki penekanan yang sama. PT Agrinas Palma Nusantara lebih berfokus pada sektor on farm, sementara Kementerian PPN/Bappenas pada kebijakan pengembangan hilirisasi atau off farm. Namun, pengembangan off farm tidak dapat berjalan tanpa dukungan on farm. Karena itu, kita harus kompak,” ujarnya saat menerima audiensi Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Mohammad Abdul Ghani.

Tercatat, luas lahan sawit mencapai sekitar 17 juta hektare, sementara estimasi di lapangan diperkirakan dapat mencapai hampir dua kali lipatnya. Untuk itu, ia mengatakan diperlukan peran Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyusun data tunggal sawit nasional guna memastikan akurasi data sebagai dasar perumusan kebijakan.

Penguatan prinsip kemitraan dengan petani sawit juga akan dilaksanakan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan petani sekaligus mendorong produktivitas kelapa sawit nasional.

Selain itu, model pengembangan berbasis koperasi turut dipandang strategis agar nilai tambah industri sawit dapat dinikmati langsung oleh pekebun rakyat, tidak hanya bergantung pada harga tandan buah segar (TBS).

Lebih lanjut, Rachmat Pambudy menekankan pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan melalui pengembangan sistem pengolahan sawit yang rendah emisi, efisien energi, dan tetap memiliki nilai ekonomi yang kompetitif.

“Pemerintah akan menyusun kerangka besar penguatan tata kelola dan ekosistem agribisnis kelapa sawit yang berlandaskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs),” kata Kepala Bappenas.

Pengelolaan kelapa sawit oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) diharapkan dapat memberikan kontribusi seluas mungkin terhadap pencapaian SDGs 1 hingga 17.

Dengan demikian, penguatan tata kelola sawit diharapkan tidak hanya menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit nasional, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Semakin lemahnya rupiah kali ini bukan sekadar fluktuasi harian, namun harusnya dibaca sebagai bagian sinyal bahwa pasar butuh kepastian arah kebijakan

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Universitas Jember, Jawa Timur, Adhitya Wardhono PhD mengatakan pemerintah perlu memperkuat sinyal disiplin fiskal, terutama terkait defisit, utang, dan kualitas belanja saat rupiah melemah di kisaran Rp18.000 per dolar AS.

"Kemudian belanja pemerintah perlu diarahkan ke sektor produktif yang memperkuat kapasitas ekspor, substitusi impor, energi, pangan, dan produktivitas," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu.

Menurutnya, pelemahan rupiah bukan hanya soal dolar AS yang menguat, namun sinyal bahwa pasar sedang menguji tiga hal yaitu ketahanan eksternal Indonesia, kredibilitas fiskal, dan konsistensi kebijakan moneter.

"Semakin lemahnya rupiah kali ini bukan sekadar fluktuasi harian, namun harusnya dibaca sebagai bagian sinyal bahwa pasar butuh kepastian arah kebijakan," tuturnya.

Nilai tukar pada dasarnya adalah harga yang mencerminkan bagaimana pasar menilai kondisi ekonomi suatu negara. Ketika rupiah melemah secara signifikan meskipun pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen dan inflasi masih terkendali di 2,42 persen, terdapat paradoks yang perlu dijelaskan.

Rupiah tetap tertekan menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar likuiditas valuta asing jangka pendek, tetapi juga menyangkut ekspektasi pasar, risiko global, dan persepsi terhadap arah kebijakan domestik.

"Rupiah sempat menyentuh rekor rendah sekitar Rp18.021 pada perdagangan Kamis (4/6). Pelemahan itu terjadi di tengah kekhawatiran pasar terhadap perang Iran maupun faktor domestik seperti tata kelola fiskal pemerintah," katanya.

Adhitya menyarankan agar pemerintah juga perlu menjaga komunikasi publik karena pernyataan yang meremehkan pelemahan rupiah dapat memperburuk persepsi pasar.

"Dalam kondisi rupiah tertekan, komunikasi pejabat publik adalah bagian dari kebijakan ekonomi. Pernyataan yang kurang tepat bisa mendapatkan penalti yang lebih mahal daripada intervensi pasar," ujarnya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unej itu menjelaskan bahwa kondisi rupiah sudah masuk fase tekanan serius, sehingga pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang memperkuat sinyal disiplin fiskal agar rupiah tidak terus melemah.

"Selama migas masih defisit dan impor energi tinggi, rupiah tetap rentan terhadap kenaikan harga minyak dan gejolak geopolitik," katanya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026