M Fuadi Luthfi

Anggota DPRD DKI Jakarta

JAKARTA sedang bersolek menyambut usia ke-500 tahun. Separuh millenium. Kota ini telah berganti wajah berkali-kali, dari bandar pelabuhan kolonial, ibu kota negara merdeka, hingga megapolitan yang setiap harinya menggerakkan hampir seperlima perekonomian nasional.

Jakarta sudah lama bukan kota biasa. Ia adalah cermin Indonesia di hadapan dunia, Jakarta kota global, begitu personanya.

Tapi ada satu hal yang tidak banyak berubah dalam perjalanan panjang itu. Cara Jakarta memperlakukan sampahnya sendiri.

Di tengah ambisi bersanding dengan Singapura, Seoul, dan Tokyo sebagai kota global dalam berbagai indeks daya saing, Jakarta masih berjibaku dengan persoalan yang paling mendasar sekalipun.

Setiap hari kota ini menghasilkan sekitar 7.500 ton sampah, dan mayoritas berakhir di satu titik yang sama: Bantargebang, Bekasi, fasilitas yang beroperasi sejak 1989, menerima lebih dari 55 juta ton sampah selama 37 tahun tanpa henti, dan kini menjulang setinggi hampir 50 meter. Kota yang hendak merayakan lima abad eksistensinya belum memiliki jawaban yang memadai atas pertanyaan paling sederhana: sampah ini mau dibuang ke mana?

Risiko yang Kita Buat Sendiri

Sosiolog Jerman Ulrich Beck, dalam karyanya Risk Society (1986), mengingatkan bahwa ancaman terbesar masyarakat modern bukan datang dari alam, melainkan dari konsekuensi yang diproduksi oleh modernitas, oleh industrialisasi, konsumsi, dan cara kita mengorganisasi kehidupan kota. Bantargebang adalah ilustrasi paling kentara dari tesis itu di Jakarta.

Laporan UCLA School of Law pada 2025 mencatat Bantargebang sebagai salah satu penyumbang emisi metana terbesar di dunia dari kategori tempat pembuangan akhir, dengan laju 6,3 ton per jam. Gas metana memiliki potensi pemanasan global 28 kali lebih kuat dari karbon dioksida dalam rentang seratus tahun.

Sebuah ironi: kota yang ingin dikenal hijau dan berkelanjutan sedang mengoperasikan salah satu sumber emisi gas rumah kaca paling signifikan di Asia Tenggara. Lalu pada 8 Maret 2026, sebagian gunung itu runtuh. Tujuh orang meninggal dunia.

Kajian ITB setahun sebelumnya sudah menyebutkan risiko kapasitas yang melampaui batas, dan Kementerian Lingkungan Hidup bahkan telah menerbitkan surat pemberitahuan penyidikan enam hari sebelum kejadian. Sistem tetap tidak bergerak cukup cepat. Longsor Bantargebang tidak bisa dibaca selain sebagai konsekuensi dari penanganan sampah yang terlalu lama dibiarkan berjalan apa adanya.

Investasi Besar, Hulu yang Tersisa

Merespons tekanan yang terlampau lama menumpuk, Pemprov DKI membangun fasilitas Refuse Derived Fuel Plant di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, senilai Rp 1,28 triliun dari APBD 2024. Diklaim terbesar di dunia berdasarkan kapasitas dengan rancangan 2.500 ton sampah per hari, fasilitas ini mengolah sampah menjadi padatan berkalori tinggi yang diserap industri semen sebagai bahan bakar alternatif.

Ambisi itu layak diapresiasi, Jakarta memang membutuhkan infrastruktur pengolahan yang lebih dari sekadar Bantargebang. Namun sejak beroperasi terbatas pada akhir 2025, kapasitas nyata yang bisa diolah jauh di bawah rancangan. Warga sekitar mengeluhkan bau menyengat.

Greenpeace Indonesia menilai sumber masalahnya bukan pada mesin di dalam fasilitas, melainkan pada kenyataan bahwa sampah yang masuk masih bercampur, organik basah, plastik, dan residu campur aduk dalam satu arus yang tidak terpilah.

RDF berkualitas baik hanya bisa dihasilkan dari bahan baku yang sudah relatif terpilah. Dan pemilahan di hulu, sampai hari ini, belum sungguh-sungguh berjalan. Bahkan andai RDF Rorotan kelak beroperasi penuh, ia hanya mampu menangani sepertiga dari total sampah harian Jakarta.

Ini cerminan dari sistem yang sejak awal lebih terbiasa menyelesaikan masalah di ujung rantai daripada mencegahnya dari sumber. Namun demikian, pada 30 April 2026, Gubernur DKI Pramono Anung menandatangani Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber, mencabut Instruksi Gubernur Nomor 107 Tahun 2019 yang berusia hampir tujuh tahun dan, tersirat dari pencabutannya, tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

Instruksi baru ini membagi sampah ke empat kategori berdasarkan warna dan mendelegasikan tanggung jawab pelaksanaan dari Sekretaris Daerah hingga Lurah.

Niatnya baik. Akan tetapi instruksi gubernur adalah perintah administratif, ia tidak bisa sendiri mengubah armada pengangkutan, menciptakan pasar bagi hasil pemilahan, atau menambah kapasitas lurah yang sudah kelebihan beban administrasi.

Paradoks terbesar dalam pemilahan sampah Jakarta nampaknya akan kembali mengulang kebijakan administratif. Warga yang sudah susah payah memilah sampahnya mendapati petugas gerobak tetap mencampur semuanya kembali. Jika armada yang ada tidak dirancang untuk sistem terpilah. Pemilahan di rumah gugur di titik paling awal.

Dari Mana Seharusnya Dimulai

Garret Hardin dalam esainya The Tragedy of the Commons (1968) menunjukkan bahwa sumber daya bersama akan terus terdegradasi selama tidak ada mekanisme yang memaksa setiap pihak bertanggung jawab atas kontribusinya. Bantargebang adalah tragedi milik bersama yang dibiarkan terlalu lama. Dan selama sistem tidak memaksa setiap aktor seperti, rumah tangga, bisnis, produsen, pemerintah daerah, menanggung bagian tanggung jawabnya masing-masing, beban itu akan terus mengalir ke satu titik yang sama.

Pembenahan armada pengangkutan agar mendukung sistem terpilah adalah kunci yang paling sering dilewatkan dalam setiap diskusi kebijakan sampah Jakarta. Selama truk pengangkut mencampur sampah yang sudah dipilah warga, kampanye pemilahan adalah energi yang terbuang. Penguatan Bank Sampah sebagai instrumen ekonomi juga menjadi agenda mendesak, warga perlu merasakan nilainya secara langsung.

Prinsip tanggung jawab produsen yang diperluas atau Extended Producer Responsibility perlu ditegakkan lebih serius, produsen yang melempar kemasan plastik ke pasar harus ikut menanggung biaya pengelolaannya, bukan menyerahkan seluruh beban itu kepada pemerintah dan masyarakat. Dan soal Bekasi, hampir empat dekade kota itu menanggung dampak sampah ibu kota. Mekanisme koordinasi formal yang adil dan berkekuatan hukum sudah seharusnya ada jauh sebelum longsor terjadi.

Dua tahun lagi lilin ke-500 Jakarta dinyalakan. Perayaan itu selayaknya menjadi momen refleksi yang jujur, bukan sekadar seremoni. Dari sekian persoalan yang diwariskan dari generasi ke generasi, mana yang sudah benar-benar diselesaikan dan mana yang masih diteruskan begitu saja?

Kota global bukan hanya soal gedung pencakar langit dan sistem transportasi modern. Ia juga soal bagaimana kota itu mengelola hal-hal yang paling mendasar: air bersih, udara yang layak hirup, dan sampah warganya. Singapura bukan kota bersih karena kebetulan — ia bersih karena memutuskan untuk serius, kemudian konsisten menjalankan keputusan itu selama puluhan tahun tanpa menggantinya dengan instruksi baru setiap tujuh tahun.

Jakarta masih punya waktu untuk membuktikan bahwa kali ini bukan hanya instruksinya yang baru, melainkan sistem yang benar-benar bekerja berbeda dari ujung paling awal. Tapi waktu itu tidak tak terbatas. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?

BANYUMAS - Presiden Prabowo Subianto meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa (28/4/2026). TPST ini menghasilkan berbagai produk turunan seperti genteng.

Dalam peninjauan tersebut, Kepala Negara melihat langsung proses pengolahan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk pemanfaatan teknologi dalam mengurangi volume sampah serta menghasilkan produk turunan yang bernilai guna. TPST BLE Banyumas menjadi salah satu contoh transformasi pengelolaan sampah modern yang mengedepankan prinsip ekonomi sirkular.

“Jadi ini saya kira sangat efektif, ya. Menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang ke sini,” ujar Presiden Prabowo kepada awak media usai peninjauan.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa TPST BLE merupakan suatu terobosan dan inisiatif yang baik dalam pengelolaan sampah. Kepala Negara menyebut bahwa pengolahan sampah di TPST BLE menggunakan teknologi yang tidak terlalu canggih namun efektif.

“Sebagian besar produk lokal dan dalam satu rangkaian sistem, dari rumah tangga sampai ke kabupaten. Jadi ini saya kira sangat efektif, ya,” ujar Presiden Prabowo.

Adapun fasilitas utama yang tersedia di TPST BLE meliputi pre shredder, tromol screen, pencacah organik, mesin pembersih sampah, dan konveyor yang mendukung proses pemilahan dan pengolahan secara efisien. Selain itu, dengan adanya TPST BLE ini membuka peluang kerja bagi warga di sekitar lokasi.

Selain itu, tujuan pembangunan TPST ini adalah untuk mengolah sampah dan menghasilkan berbagai produk turunan dari pengolahan sampah, seperti genteng plastik, paving plastik manual dan injection, maggot segar, kasgot (pupuk organik), serta bahan bakar alternatif berupa refuse-derived fuel (RDF).

“Gentengnya lumayan efektif, katanya cukup murah ya dan ini mungkin bisa masuk anggaran kita untuk bantuan perbaikan rumah, anggaran perbaikan rumah sekarang 1 rumah 20 juta. Jadi ini satu rumah kita perhitungkan 4-5 juta untung gentengnya,” kata Presiden Prabowo.

Langkah ini merupakan visi besar pemerintah dalam memperkuat ekonomi hijau dan kemandirian daerah melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, mengubah sampah dari masalah menjadi peluang.

“Kita mau hilangkan penggunaan seng yang berkarat, berkarat itu nanti ujungnya tidak sehat untuk yang huni ya dan pandangannya juga nggak bagus. Ya, kita akan kembalikan Indonesia menjadi indonesia yang bener-bener indah, jadi pariwisata tuh bagus dan kita nyaman tinggalnya ya,” pungkasnya.

DENPASAR - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Pemprov Bali memperkuat komitmen penghentian praktik open dumping melalui Deklarasi Penghentian TPA Open Dumping di Bali. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi sistem pengelolaan sampah dari pola kumpul-angkut-buang menuju pengelolaan berbasis pengurangan di sumber, pemilahan, dan pengolahan berkelanjutan.

Dalam pertemuan dengan Gubernur Bali Wayan Koster dan jajarannya akhir pekan ini, Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan penghentian open dumping harus berjalan seiring dengan peningkatan pemilahan sampah di sumber.

“Target ini hanya dapat dicapai apabila praktik open dumping dihentikan dan masyarakat melakukan pemilahan sampah. Sampah tidak lagi dapat diselesaikan dengan pola kumpul-angkut-buang melainkan harus dikelola sejak dari sumbernya,” ujar Hanif.

Pemerintah menargetkan seluruh praktik open dumping di Indonesia dihentikan paling lambat tahun 2026, dengan percepatan penyelesaian pada Agustus 2026 tanpa pengecualian. Target ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dengan sasaran capaian pengelolaan sampah nasional sebesar 63,4 persen pada 2026.

Hingga akhir 2025, sekitar 30 persen dari total 485 TPA telah menghentikan praktik open dumping. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 369 TPA yang perlu segera bertransformasi, termasuk di wilayah Provinsi Bali.

Di Bali, khususnya Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, capaian pemilahan sampah telah menunjukkan progres signifikan dengan angka lebih dari 60 persen. Capaian ini dinilai sebagai lompatan perubahan perilaku masyarakat dalam waktu relatif singkat.

Sebagai bagian dari pemantauan lapangan, Hanif meninjau sejumlah fasilitas pengelolaan sampah antara lain TPST Kertalangu, TPS3R Sesetan, TOSS Center Klungkung, TPA Suwung, dan TPST Tahura I. Peninjauan ini bertujuan memastikan kesiapan operasional, pengendalian sampah masuk, serta dukungan infrastruktur dalam mendukung penghentian open dumping di Bali.

Pemerintah juga terus mendorong penguatan kapasitas fasilitas pengolahan sampah, termasuk TPST dan TPS3R, serta penataan sistem distribusi berbasis wilayah guna meningkatkan kualitas sampah sebagai prasyarat pengembangan teknologi waste to energy ke depan.

Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan merata di seluruh daerah sebagai bagian dari upaya nasional dalam menyelesaikan permasalahan sampah secara menyeluruh sekaligus membangun budaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab di masyarakat.

JAKARTA - Koalisi Persampahan Nasional (KPNAS) mendukung program pemerintah dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional. Salah satunya melalui pengembangan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNAS) Bagong mengatakan, penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi modern perlu dipercepat guna mengurangi volume timbunan sampah di tempat pemrosesan akhir sekaligus meminimalisir potensi risiko lingkungan.

Pernyataan tersebut terkait insiden longsor timbunan sampah di kawasan TPST Bantargebang yang menimbulkan korban jiwa serta menjadi perhatian publik terkait kondisi pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Dia menilai peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan masyarakat serta pekerja yang beraktivitas di kawasan pengelolaan sampah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya perbaikan tata kelola sampah, dia bersama jajaran KPNAS melaksanakan kegiatan sosialisasi pemilahan sampah kepada komunitas pemulung yang beraktivitas di kawasan TPST Bantargebang.

“Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemisahan sampah organik dan anorganik sejak awal guna meningkatkan efisiensi proses pengelolaan dan mengurangi penumpukan sampah yang berpotensi menimbulkan risiko,” katanya Selasa (17/3/2026).

Menurut dia, komunitas pemulung memiliki peran penting dalam rantai pengelolaan sampah karena selama ini mereka turut membantu proses pemilahan material yang masih memiliki nilai ekonomi.

Lihat video: Bertambah, Korban Tewas Longsor Sampah Bantargebang Jadi 6 Orang



“Dengan adanya edukasi mengenai pemilahan sampah yang lebih baik, diharapkan dapat mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih tertata sekaligus memperkuat implementasi kebijakan pemerintah terkait pengurangan timbunan sampah,” katanya.

Selain kegiatan sosialisasi, KPNAS juga melaksanakan kegiatan sosial berupa pembagian paket sembako kepada para pemulung di kawasan Bantargebang dalam rangka menyambut Hari Raya. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas pemilahan sampah di kawasan tersebut.

Dia berharap ke depan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, serta komunitas pemulung dapat semakin diperkuat guna mendorong pengelolaan sampah yang lebih aman, modern, dan berkelanjutan.

“Percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi seperti PSEL menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada sistem penimbunan sampah sekaligus mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang,” katanya.

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mendukung penuh kolaborasi, TNI, dan Agrinas Pangan Nusantara menggelar aksi bersih lingkungan di Kota Tangsel. Kegiatan tersebut sebagai upaya edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan.

Aksi bersih diawali dengan apel bersama di Lapangan Sunburst BSD, dan dipimpin oleh Komandan Korem (Danrem) 052/Wkr, Brigjen TNI Faisal Rizal dan melibatkan personel TNI, Kepolisian, Pemkot Tangsel hingga organisasi masyarakat, Sabtu (31/1/2026).

Danrem 052/Wkr Brigjen TNI Faisal Rizal menjelaskan, kegiatan aksi bersih ini bertujuan mengedukasi ke masyarakat persoalan sampah ini menjadi tanggung jawab bersama.

"Sebelumnya kita sudah melaksanakan aksi bersih sampah selama 3 minggu. Kita tempatkan terlebih dahulu di TPS. Nah, sekarang kita angkut dan bersihkan untuk dibawa ke TPA," ujarnya.

Sementara itu, apresiasi disampaikan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, atas inisiatif Korem 052/Wkr bersama Agrinas Pangan Nusantara terkait persoalan sampah.

Dalam kegiatan ini, Pemkot menyiapkan 30 truk untuk mengangkut sampah hasil aksi bersih yang dilakukan. Selain itu, dipasang berbagai spanduk imbauan agar masyarakat tidak membuang sampah di tempat pembuangan sampah ilegal.

Pascaapel, seluruh personel langsung diterjunkan ke lima lokasi strategis yang menjadi sasaran utama pembersihan, yaitu Pasar BSD Serpong, Jalan Raya Serpong, Pasar Ciputat, Pasar Jombang, dan Pasar Cimanggis.

"Kami berharap masyarakat bisa berpartisipasi mengelola sampah. Sampah-sampah organik bisa dimusnahkan melalui lubang biopori. Saya sudah menggerakkan mudah-mudahan bisa 10 sampai 20 ribu lubang biopori se Tangsel," kata Benyamin.

"Mesin untuk lubang biopori nanti sudah kita siapkan di masing-masing kelurahan. Jadi bisa dibuat di rumah-rumah warga yang tersedia lahan. Kemudian sampah anorganik, bank sampah maupun TPS3R bisa mengambil peran di sana," tambahnya.

Terkait sanksi kepada pelaku pembuangan sampah secara ilegal, Benyamin sudah menginstruksikan Satpol PP untuk melakukan tindak pidana ringan (tipiring).

"Saya sudah mulai persiapan, koordinasi dengan jajaran penegak hukum yang lain untuk dibuat tindak pidana ringan. Tapi sepanjang kami belum maksimal terkait pengolahan sampahnya, saya mau ngomong apa ke warga masyarakat. Nah, sekarang kerja sama pengelolaan sampah itu sudah maksimal, saya bisa jatuhkan sanksi, retribusi juga bisa kenakan," tegasnya.

BEKASI - Gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang , Kota Bekasi longsor. Akibatnya, tiga truk tertimpa dan terperosok ke kali.

“Iya longsor, truk tertimpa sampah. Itu sampah sudah terlalu tinggi pas truk melintas ketimpa sampah akhirnya masuk ke dalam kali. Wilayah Sumur Batu, ada tiga truk sampah yang terperosok ke Kali,” ujar Kapolsek Bantargebang Kompol Sukadi, Rabu (31/12/2025).

Gunungan sampah di lokasi sudah terlalu tinggi hingga longsor menimpa truk yang melintas di lokasi. “Karena longsoran sampah itu, kali nggak meluap, sementara belum. Ini sudah mulai dievakuasi, sampah sudah mulai diangkutin sama backhoe,” katanya.

Dia memastikan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi truk nahas tersebut.

“Nggak ada (korban). Sekarang sudah mulai dibersihkan, tinggal truk masih terperosok di sungai nunggu crane dulu datang baru diangkat,” ucapnya.

TANGERANG SELATAN - Unggahan video sejumlah pemuda membuang tumpukan sampah ke kantor Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) viral di media sosial. Tindakan tersebut saat mereka menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Tangsel, Jalan Maruga, Ciputat, Jumat (26/12/2025).

Mereka memunguti tumpukan sampah di berbagai tempat, lalu membawa dan membuangnya ke depan akses masuk gerbang kantor wali kota.

Aksi itu spontan mendapat banyak dukungan, terutama pengendara dan warga sekitar yang mengaku sudah di puncak kekesalan atas dampak tumpukan sampah yang meluas di mana-mana.

Dalam video terlihat, berbagai jenis sampah dalam kemasan plastik menumpuk hingga menutupi akses masuk kantor wali kota. Sementara, sejumlah petugas keamanan hanya bisa mengawasi.

"Udah ditaroin sampah kayak gini, kalau wali kota nya nggak melek juga parah banget sumpah," tutur seorang wanita yang merekam aksi tersebut.

Berbagai komentar dukungan turut menanggapi aksi nekat para pemuda. Mereka menyebut hal itu pantas dilakukan lantaran pemerintah dianggap lamban mengatasi persoalan sampah di Tangsel.

Situasi darurat pengelolaan sampah ini telah terjadi sejak sebulan lalu. Tumpukan sampah tak hanya berada di tengah permukiman tapi juga menyebar di bahu-bahu jalan utama.

Pengamat Kebijakan Publik UIN Jakarta Zaki Mubarak mengatakan, penanganan sampah yang demikian itu merupakan efek dari rendahnya komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance.

"Tata kelola sampah di Tangsel yang amburadul jelas menunjukkan ketidakprofesionalan Pemda," ujarnya, Senin (29/12/2025).

Menurut dia, hal itu bukan kelalaian eksekutif semata melainkan juga rapuhnya pengawasan oleh legislatif selama ini. Pihak terkait baru bereaksi saat permasalahan telah memuncak.

"DPRD seringkali tidak efektif menjalankan fungsi pengawasan. Dalam banyak kasus oknum-oknum DPRD sering ikut bermain, bagi-bagi proyek baik untuk pembiayaan partai maupun korupsi personal," ungkapnya.

Pemerintah tengah menuntaskan kerja sama pembuangan sampah ke Serang dan Bogor. Saat ini, status penanganan sampah telah masuk kategori Tanggap Darurat dengan turunnya Kepwal bernomor : 600.1.17.3/Kep.500-Huk/2025 tentang Status Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah.

JAKARTA - Darurat sampah nasional yang terjadi di berbagai daerah pada akhir 2025 tidak bisa dipandang semata sebagai kegagalan teknis pemerintah daerah. Krisis ini mencerminkan persoalan struktural yang berakar pada rendahnya kesadaran kolektif masyarakat dalam mengelola sisa konsumsi.

“Dalam perspektif kebijakan publik, persoalan sampah adalah ketidakseimbangan antara laju produksi limbah dengan kapasitas sosial masyarakat dalam mengelolanya. Selama tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada negara, sementara perilaku konsumsi warga tidak berubah, sistem apa pun akan selalu berada dalam kondisi defisit,” ungkap Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Wijanarko, Senin (29/12/2025).

Kondisi tersebut tercermin dari kolapsnya sejumlah fasilitas pengelolaan sampah di berbagai wilayah. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi menerima lebih dari 8.000 ton sampah per hari dan telah melampaui kapasitas ideal. Timbunan sampah dilaporkan mencapai lebih dari 50 meter dan memicu antrean truk pengangkut hingga belasan jam.

Di Tangerang Selatan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang mengalami kelebihan beban hingga 100 persen dan berisiko mencemari Sungai Cisadane. Sementara itu, TPA Sarimukti di Jawa Barat membatasi operasional akibat ancaman longsor serta TPA Piyungan di DI Yogyakarta direncanakan tutup permanen pada Januari 2026 karena sisa kapasitas yang tinggal di bawah 10 persen.

Yanuar menilai titik lemah utama pengelolaan sampah nasional terletak pada rendahnya pemilahan sampah sejak dari sumber. Tanpa pemilahan di tingkat rumah tangga, seluruh rantai pengelolaan mulai dari pengangkutan hingga pemrosesan akhir menjadi tidak efisien dan berbiaya tinggi.

“Pemilahan sampah harus diposisikan sebagai kebijakan berbasis perubahan perilaku, bukan sekadar imbauan moral. Negara-negara yang berhasil mengatasi persoalan sampah menunjukkan bahwa disiplin warga menjadi fondasi utama sistem,” ujarnya.

Dia mencontohkan Jepang sebagai salah satu negara yang berhasil membangun sistem pengelolaan sampah berbasis kedisiplinan publik. Di sejumlah wilayah seperti Kamikatsu, warga diwajibkan memilah sampah hingga puluhan kategori. Hasilnya, lebih dari 80 persen limbah berhasil didaur ulang atau diolah kembali sebelum masuk ke fasilitas akhir.

“Teknologi di Jepang bekerja optimal karena input sampahnya sudah terpilah dengan baik sejak dari rumah. Tanpa kesadaran itu, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif,” kata Yanuar.

Selain Jepang, dia juga menyoroti Swedia yang hampir tidak lagi bergantung pada tempat pembuangan akhir. Sekitar 99 persen sampah domestik di negara tersebut berhasil dimanfaatkan kembali, sebagian besar melalui sistem waste to energy sehingga hanya sekitar 1 persen yang berakhir di TPA.

Contoh lain datang dari Korea Selatan. Melalui kebijakan pay as you throw dan penggunaan smart bins berbasis teknologi RFID, negara tersebut mampu mendorong perubahan perilaku warga. Saat ini, hampir seluruh sampah makanan di Korea Selatan berhasil didaur ulang, sehingga secara signifikan menekan beban fasilitas pembuangan akhir.

Kemudian, Jerman menerapkan skema tanggung jawab produsen dan sistem deposit kemasan yang membuat lebih dari 65 persen sampah rumah tangga masuk ke proses daur ulang. Kebijakan tersebut mendorong keterlibatan aktif produsen dan konsumen dalam siklus pengelolaan limbah.

“Pelajaran dari negara-negara itu jelas. Investasi infrastruktur penting, tetapi tidak akan pernah cukup tanpa perubahan perilaku masyarakat. Jika pemilahan sampah belum menjadi kebiasaan sosial, maka perluasan TPA atau pembangunan fasilitas baru hanya akan menunda krisis,” katanya.

Menurut Yanuar, darurat sampah nasional seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan reformasi menyeluruh dimulai dari tingkat rumah tangga. "Tanpa perubahan tersebut, persoalan sampah akan terus berulang seiring pertumbuhan kota dan konsumsi penduduk," ujarnya.

TANGERANG SELATAN - Pemkot Tangerang Selatan meminta maaf imbas tumpukan sampah yang berada di sejumlah ruas jalan, trotoar, hingga median jalan. Meski demikian, pemerintah daerah menjamin seluruh sampah di jalanan akan diangkut sebelum pergantian tahun.

Penyampaian ini disampaikan langsung Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan. Saat ini memang kondisi TPA Cipeucang ditutup sementara waktu karena sudah melebihi kapasitas daya tamping.

“Kami menjamin seluruh sampah di jalanan akan diangkut sebelum pergantian tahun. Kami juga mengimbau masyarakat tidak membuang sampah di jalanan dan memanfaatkan fasilitas bank sampah di lingkungannya,” ujar Pilar, Senin (15/12/2025).

Tumpukan sampah menggunung di trotoar dan jalanan Kota Tangsel akibat penutupan TPA Cipeucang. Sampah plastik hingga karung teronggok di sepanjang Jalan Raya Serpong, kolong Flyover Ciputat, dan Jalan Djuanda Ciputat Timur.

Kemudian, Jalan Dewi Sartika, Jalan RE Martadinata di Kecamatan Ciputat. Gunungan sampah juga terpantau di trotoar Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Pamulang hingga beberapa perumahan.

"Sudah dari beberapa hari lalu numpuk. Sampah di rumah-rumah nggak ada yang ngangkut," ujar Anton (48), warga Serpong, Senin (15/12/2025).

Tumpukan sampah di median jalan, trotoar, dan permukiman menimbulkan pemandangan tak sedap. Bahkan, bau busuk menyengat di sepanjang jalan. "Ini harus ada tindakan dari pemerintah," ucapnya.

Pemicu masalah penumpukan sampah di Tangsel dipicu penutupan sementara TPA Cipeucang. Sebanyak 11 eskavator dikerahkan untuk menata gunungan sampah yang berada dekat Sungai Cisadane.

Sebagaimana diketahui, TPA Cipeucang ditutup akibat overload karena menyebabkan gunungan sampah kemudian longsor ke luar area TPA, termasuk menutup saluran air yang mengarah ke Sungai Cisadane.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangsel masih mencari solusi untuk mengatasi persoalan ini di antaranya menjajaki kerja sama pembuangan sampah ke daerah lain.

TANGERANG SELATAN - Tumpukan sampah menggunung di trotoar dan jalanan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akibat penutupan TPA Cipeucang. Sampah plastik hingga karung teronggok di sepanjang Jalan Raya Serpong, kolong Flyover Ciputat, dan Jalan Djuanda Ciputat Timur.

Kemudian, Jalan Dewi Sartika, Jalan RE Martadinata di Kecamatan Ciputat. Gunungan sampah juga terpantau di trotoar Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Pamulang hingga beberapa perumahan.

"Sudah dari beberapa hari lalu numpuk. Sampah di rumah-rumah nggak ada yang ngangkut," ujar Anton (48), warga Serpong, Senin (15/12/2025).

Tumpukan sampah di median jalan, trotoar, dan permukiman menimbulkan pemandangan tak sedap. Bahkan, bau busuk menyengat di sepanjang jalan. "Ini harus ada tindakan dari pemerintah," ucapnya.

Pemicu masalah penumpukan sampah di Tangsel dipicu penutupan sementara TPA Cipeucang. Sebanyak 11 eskavator dikerahkan untuk menata gunungan sampah yang berada dekat Sungai Cisadane.

Menurut Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan, dampak tumpukan sampah bukan hanya masalah lingkungan hidup, tapi juga masalah sosial dan kesehatan.

Karena itu, RKPD 2026-2027 harus ada program penanggulangan masalah sampah. “Apa yang kita alami jangan sampai kejadian terulang lagi,” katanya.

Sebagaimana diketahui, TPA Cipeucang ditutup akibat overload karena menyebabkan gunungan sampah kemudian longsor ke luar area TPA, termasuk menutup saluran air yang mengarah ke Sungai Cisadane.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangsel masih mencari solusi untuk mengatasi persoalan ini di antaranya menjajaki kerja sama pembuangan sampah ke daerah lain.