Bisnis.com, SURABAYA – United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia menunjuk Kota Surabaya sebagai satu dari sekian wilayah yang dijadikan sebagai pilot project program penanganan sampah plastik sungai, yang berfokus pada pengurangan sampah yang masuk ke sungai sebelum bermuara ke laut sekaligus memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Project Manager UNDP Indonesia Ahmad Bahri Rambe menjelaskan bahwa program yang dirancang sebelumnya bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Lingkungan Hidup itu diinisiasi karena tingginya kebocoran sampah plastik ke sungai yang berdampak pada banyak hal. Di antaranya pencemaran lingkungan, penurunan kualitas air, meningkatnya risiko banjir, gangguan kesehatan masyarakat, serta pencemaran laut akibat aliran sampah dari sungai.

"Karena kita melihat isu sampah di sungai ini masih menjadi pekerjaan rumah yang berat ketika kita dapati di daerah-daerah ini antar dinas-dinas juga masih belum jelas siapa penanggung jawab untuk pengelolaan sampah di sungai," tutur Bahri dalam peluncuran "Partnership for Preventing the Riverine Plastic Pollution" di Gedung Bappeda Kota Surabaya, Jumat (5/6/2026).

Bahri menjelaskan pada April 2024, Pemerintah RI dan Uni Emirat Arab (UEA) kemudian bersepakat dan menandatangani kerja sama pendanaan, di mana UNDP ditunjuk sebagai pelaksana program tersebut di Indonesia. Menurutnya, dukungan tersebut sangat krusial bagi upaya penanganan sampah di sungai yang terkatung-katung selama bertahun-tahun lamanya.

"Jadi, kita di-support oleh Uni Arab Emirates, dan ini baru pertama kali Uni Arab Emirates membantu untuk bidang pengelolaan sampah ini," tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, UNDP bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian LH menetapkan delapan titik kabupaten/kota sebagai lokasi percontohan, seperti Surabaya, Sidoarjo, Bekasi, Surakarta, hingga Badung. Bahri menjelaskan alasan Kota Pahlawan terpilih menjadi kota pertama pelaksanaan program tersebut karena memiliki komitmen kuat dalam upaya pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

Usai melalui kajian dan diskusi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, program tersebut akan fokus untuk diimplementasikan di kawasan Kali Tebu yang terletak di wilayah Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran serta Kali Mrutu, Wonokusumo, Kecamatan Semampir.

"Saat kita lihat Surabaya sebenarnya relatif bersih. Pertama kali yang kita usulkan itu Kalimas. Ternyata Kalimas sudah bersih. Setelah kita diskusi, kita menemukan ternyata Kali Tebu ini yang masih menjadi pekerjaan rumah di Surabaya. Kemudian diusulkan satu lagi yaitu Kali Mrutu. Nah, dua sungai ini yang akan menjadi wilayah kerja program pengelolaan sampah dengan dua mitra yang telah kami tunjuk, yakni Ecoton dan Lohjinawi," paparnya.

Program yang akan berlangsung hingga Juli 2027 itu selain fokus melakukan pengelolaan sampah, tetapi juga melakukan pendampingan masyarakat, pengurangan sampah, serta penguatan sistem pengelolaan lingkungan di sekitar kawasan sungai.

Menurut Bahri, pendekatan yang digunakan tidak hanya berorientasi pada pembersihan sungai semata, tetapi juga membangun sistem yang berkelanjutan lewat kolaborasi yang terbangun antara masyarakat dan pemerintah.

"Jadi, saya pikir semuanya berharap supaya sungai kita menjadi bersih dan kalau sampah sudah masuk ke sungai terus berakhir ke lautan, ini yang berat. Mari kita secara bersama-sama menjaga lingkungan kita Surabaya yang sudah hebat ini mari kita buat jadi lebih hebat lagi, lebih bersih lagi," jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya M Fikser menjelaskan bahwa program tersebut relevan dan sejalan dengan upaya dari Pemkot Surabaya dalam memutus mata rantai pencemaran sampah plastik yang mengancam ekosistem air darat wilayah urban.

Menurutnya, sampah yang berhasil diangkat dari sungai tidak langsung dibuang ke TPS. Namun, dipilah dan dimanfaatkan kembali agar memiliki nilai ekonomi yang berarti bagi warga sekitar.

"Dari hasil sampah yang diambil itu ternyata dilakukan pemilahan dan dimanfaatkan warga lokal. Sampah-sampah itu disortir, kemudian dipilah lagi, di-packing, dan kemudian dijual," tambahnya.

Guna mengurangi timbulan sampah, Pemkot Surabaya saat ini telah melakukan implementasi program-program pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Kampung Zero Waste dan Program Kampung Iklim (Proklim).

"Kita akan memperkuat di hulu, kita harus tekan untuk sampah dari rumah tangga. Sekarang sudah mulai jalan ya di Surabaya Kampung Zero Waste, Kampung Proklim. Jadi Pak Wali Kota menginginkan kepada kami Dinas Lingkungan Hidup, sampah harus berkurang 40%," terangnya.

Fikser mengungkapkan produksi sampah di Surabaya saat ini mencapai sekitar 1.800 ton per hari. Dari catatan tersebut, sekitar 200 ton di antaranya dikelola melalui TPS 3R maupun sektor informal. Sementara kurang lebih 1.000 ton sampah dikirim ke TPA Benowo untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pengolahan energi listrik melalui gasifikasi.

“Masih ada sekitar 600 ton yang masuk ke landfill. Karena itu kami mendukung pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik agar volume sampah yang dibuang ke TPA bisa semakin berkurang,” jelasnya.

Sejauh ini, lanjut Fikser, hasil pemantauan di Kali Tebu menunjukkan volume sampah yang berhasil ditangkap tercatat mencapai satu ton per hari. Namun, angka tersebut diharapkan dapat semakin menurun seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan dan kelestarian lingkungan.

"Karena sampah itu kotor, ada trash boom yang membikin bau, memang sengaja kita teror di sana. Supaya orang rasa bau, melihat kotor, kalau kotor itu begini, yang bersih ini. Kita kasih bersih, mereka kan tahu kalau buang sampah kotor di situ kan menimbulkan persoalan baru. Ini membuat kami punya pikiran sederhana nanti kita pasang trash boom di setiap kelurahan. Jadi akan ketahuan warga mana yang buang sampah sembarangan di sungai," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan terbaru dari Pew Charitable Trusts bersama ICF International mengestimasi bahwa polusi atau sampah plastik global akan menembus 280 juta ton per tahun pada 2040. Volume ini setara dengan satu truk timbunan sampah yang dibuang setiap detik.

Mengutip Bloomberg, laporan berjudul Breaking the Plastic Wave 2025 tersebut menelaah polusi plastik dan dampaknya terhadap kesehatan manusia serta lingkungan dengan pendekatan hybrid. Kajian ini menggabungkan riset terkini dan mengujinya melalui model yang memproyeksikan hasil di bawah sejumlah skenario.

Winnie Lau, direktur Pew untuk pencegahan polusi plastik laut sekaligus salah satu penulis laporan, menyatakan bahwa timnya berupaya menghadirkan analisis terintegrasi untuk menilai dampak polusi plastik di berbagai sektor.

Pew pernah merilis laporan serupa pada 2020, tetapi cakupannya saat itu terbatas pada polusi dari plastik konsumsi, seperti kemasan yang berakhir di sistem pengelolaan sampah. Laporan terbaru kini memperluas cakupan hingga ke plastik “tersembunyi” yang digunakan di sektor konstruksi, pertanian, dan transportasi.

Jika tren saat ini berlanjut, gambaran polusi plastik pada 2040 terlihat suram. Produksi plastik murni diproyeksikan meningkat 52%, atau dua kali lebih cepat daripada kapasitas sistem pengelolaan sampah.

Sementara itu, emisi gas rumah kaca terkait plastik diperkirakan melonjak 58% menjadi 4,2 gigaton ekuivalen CO₂ per tahun. Angka tersebut akan menempatkan sektor plastik sebagai penghasil emisi terbesar ketiga di dunia apabila ia diperlakukan sebagai sebuah negara. Jejak emisi jumbo ini tidak terlepas dari fakta bahwa sebagian besar plastik berasal dari bahan bakar fosil.

Saat ini terdapat sekitar 16.000 kandungan bahan kimia dalam plastik, dan ilmuwan telah mengidentifikasi bahwa lebih dari seperempatnya berpotensi membahayakan kesehatan manusia.

Dalam lima tahun sejak laporan Pew sebelumnya, gelombang riset berfokus pada pemahaman soal bagaimana kelompok bahan kimia yang dikenal sebagai endocrine disruptors yang banyak ditemukan dalam produk kosmetik dan peralatan masak dapat memengaruhi fungsi pencernaan, reproduksi, dan kognitif.

Pew juga memodelkan dampak kesehatan global yang terkait dengan proses produksi dan pembuangan plastik beserta polusi turunannya, tetapi tidak termasuk mikroplastik. Para penulis turut memperkirakan bahwa populasi dunia akan kehilangan 5,6 juta total tahun hidup sehat pada 2025 dan 9,8 juta tahun pada 2040. Produksi plastik primer menjadi penyumbang terbesar atas proyeksi ini, karena kaitan bahan tersebut dengan kanker dan penyakit pernapasan.

Negara dan komunitas sebenarnya telah memiliki instrumen untuk menekan produksi dan penggunaan plastik secara signifikan. Kebijakan dapat diarahkan untuk mewajibkan desain produk dan kemasan yang lebih baik serta berinvestasi pada infrastruktur yang mendukung sistem daur ulang.

Dalam skenario ideal Pew, subsidi untuk produksi plastik dihapuskan dan layanan pengumpulan sampah diperluas secara besar-besaran. Jika hal ini terwujud, hampir 100% kemasan konsumen dapat dikumpulkan dan tingkat daur ulang berpotensi meningkat dua kali lipat.

Namun bahkan dalam kondisi ideal sekalipun, mikroplastik akan jauh lebih sulit dikendalikan. Sumber utama mikroplastik berasal dari debu ban kendaraan, cat, dan produk pertanian yang hampir tidak memiliki material substitusi langsung.

Pew merekomendasikan penurunan produksi plastik secara total, penggunaan bahan kimia yang lebih aman, serta intervensi spesifik untuk mengurangi pelepasan mikroplastik. Kelompok antiplastik pun menyambut laporan tersebut.

“Kita memerlukan regulasi yang mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam plastik dan membatasi produksi plastik, dan kami mengapresiasi Pew karena memprioritaskan langkah-langkah ini,” ujar Judith Enck, Presiden Beyond Plastics dan mantan pejabat Regional Administrator di Environmental Protection Agency.

Namun Enck menilai proyeksi penulis laporan mengenai peningkatan signifikan daur ulang plastik terlalu optimistis.

“Ada alasan kuat mengapa tingkat daur ulang plastik tidak pernah menembus dua digit. Kompleksitas kimia dan polimer plastik membuat daur ulang skala besar secara teknis dan ekonomis hampir mustahil. Kita membuang waktu berharga dengan terus mengandalkan sistem yang sudah puluhan tahun tidak bekerja,” kata Enck.