Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut sebanyak 40 perusahaan terbuka atau emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mulai menjalani uji coba penyampaian laporan keuangan secara terpusat ke Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Rencananya, tahap uji coba akan dimulai semester II/2026.

Aturan mengenai financial reporting single window ini sebelumnya sudah tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.43/2025 tentang Laporan Keuangan. Regulasi turunan ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Pengembangan dan Sektor Keuangan (P2SK).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin mengatakan, pihaknya berupaya mengimplementasikan laporan keuangan terpusat pada wadah PBPK di 2027. Sebagai langkah awal, penerapannya baru akan difokuskan terlebih dahulu kepada Perusahaan Terbuka (Emiten).

Alasannya tidak lain karena perusahaan yang melantai di bursa saham ini telah memiliki ekosistem dan kesiapan infrastruktur pelaporan keuangan digital yang relatif lebih matang. Untuk saat ini, Herman menyebut DJSPSK tengah fokus menyelesaikan pembangunan sistem dan menyempurnakan Taksonomi Nasional Laporan Keuangan secara paralel.

"Rangkaian uji coba akan dilaksanakan mulai semester II tahun 2026 secara bertahap yang rencananya akan melibatkan sekitar 40 emiten di tahap awal, guna menguji keandalan sistem serta kesiapan proses bisnis secara menyeluruh," terang Herman pada keterangan tertulis kepada Bisnis, dikutip Minggu (28/6/2026).

Selain kesiapan teknis, DJSPSK turut melaksanakan manajemen perubahan (change management) dan sosialisasi kepada seluruh ekosistem terkait, mulai dari pelaku usaha, profesi intermediaris, dan kementerian dan lembaga.

Tujuannya agar implementasi platform bersama ini dapat terwujud secara efektif dan membawa manfaat optimal bagi semua pemangku kepentingan.

Meski PBPK berada di bawah Kemenkeu, pengembangan wadah ini turut melibatkan kolaborasi lintas kementerian/lembaga maupun otoritas.

Unit internal Kemenkeu lainnya ikut terlibat seperti Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan (BaTII) serta Direktorat Jenderal Pajak.

"DJSPSK berperan sebagai koordinator pengembangan kebijakan dan implementasi PBPK, Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan (BaTii) berperan dalam pembangunan sistem PBPK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendukung integrasi pemanfaatan data pelaporan keuangan untuk kebutuhan administrasi perpajakan," jelas Herman.

Di luar Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam penyelarasan kebutuhan pelaporan sektor jasa keuangan dan pengalaman implementasi pelaporan keuangan digital pada Emiten.

Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan dukungan berdasarkan pengalaman pengelolaan pelaporan Emiten dan penyusunan taksonomi, serta kementerian/lembaga lainnya yang memberikan dukungan sebagai regulator dari pelaku usaha sesuai kewenangannya masing-masing secara sektoral.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya telah memastikan bahwa bakal ikut mengawal implementasi PBPK. Namun, saat ini dia menyebut mekanisme pelaporan existing masih dilakukan ke OJK dan BEI.

"Sementara kalau untuk mekanisme pelaporan ke keterbukaan informasi publik, pengaturan kami tidak menghilangkan kewajiban mereka tetap harus lapor, baik ke bursa maupun ke OJK, secara triwulanan. Yang audited tentu dua kali setahun, yang triwulanan unaudited," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Namun demikian, Hasan menyampaikan bahwa para emiten akan tetap diminta menyampaikan laporannya ke BEI dan OJK.

Informasi keterbukaan ini juga akan tetap dapat diakses oleh publik yang bisa dimanfaatkan oleh para investor untuk menilai kinerja fundamental sesuai laporan dan kondisi terakhir dari setiap emiten.

"Saya kira platform itu untuk menggugurkan kewajiban mereka sebagai perusahaan PT yang juga merupakan wajib pajak. Tetapi kalau di tempat kami, karena mereka juga adalah perusahaan publik yang mencatatkan saham atau obligasinya di bursa, maka tetap kami minta kewajiban pelaporan melalui Bursa Efek dan OJK tetap dilakukan. Dan itu akan menjadi konsumen informasi publik," pungkas Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai mengarahkan transformasi besar pada sistem pelaporan keuangan nasional melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Masyita Crystallin, mengatakan, regulasi ini tidak hanya mengatur teknis pelaporan keuangan lintas sektor, tetapi juga menandai pergeseran menuju model pelaporan yang terintegrasi dan berbasis platform bersama.

Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang terfragmentasi, PP 43/2025 menempatkan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) sebagai simpul utama integrasi data.

“PP 43 Tahun 2025 dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Senin (24/11/2025).

Melalui platform ini, penyusunan, penyampaian, hingga pemanfaatan laporan keuangan dilakukan secara terpadu antara sektor jasa keuangan, sektor riil, serta entitas lain yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sektor keuangan.

Masyita menilai langkah ini penting untuk mengurangi duplikasi pelaporan sekaligus meningkatkan akurasi data yang digunakan dalam perumusan kebijakan fiskal dan ekonomi.

Ia menyebut PP tersebut sebagai fondasi baru tata kelola pelaporan keuangan nasional.

Integrasi lintas sektor ini dirancang agar data keuangan dapat menjadi rujukan yang lebih andal bagi pengambilan keputusan, baik di level korporasi maupun kebijakan publik.

Selain merampingkan proses pelaporan, pemerintah menerapkan pendekatan bertahap dalam implementasinya.

Untuk sektor pasar modal, kewajiban penyampaian laporan melalui PBPK diwajibkan paling lambat pada 2027.

Sektor lainnya akan mengikuti sesuai kesiapan dan hasil koordinasi antarotoritas.

Pemerintah juga menekankan inklusivitas, terutama bagi UMKM, agar tidak terbebani biaya dan administrasi yang berlebihan selama masa transisi.

Masyita menegaskan bahwa reformasi sistem pelaporan ini bukan hanya soal kepatuhan, melainkan upaya menjaga integritas pasar, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperkuat stabilitas sektor keuangan. “Transformasi pelaporan keuangan ini kami desain secara bertahap dan inklusif,” katanya.

Dengan diberlakukannya PP 43/2025, pemerintah berharap pelaporan keuangan Indonesia semakin kredibel, efisien, dan selaras dengan prinsip ease of doing business, sehingga mampu mendorong daya saing perekonomian nasional dalam jangka panjang.

Pemerintah mewajibkan semua perusahaan mengirim laporan keuangan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai 2027.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan.

Kemenkeu mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat dengan aturan baru ini.

"PP 43 Tahun 2025 dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat menjadi rujukan yang andal bagi pengambilan keputusan di tingkat korporasi maupun kebijakan publik," kata Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Masyita Crystallin, Senin (24/11), dilansir detikfinance.

Melalui aturan baru itu, Kemenkeu menetapkan mekanisme penyusunan, penyampaian, dan pemanfaatan laporan keuangan yang berlaku lintas sektor.

Kemenkeu ingin kualitas laporan keuangan semua perusahaan ditingkatkan. Selain itu, pelaporan ada penyederhanaan proses pelaporan melalui Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau Financial Reporting Single Window (FRSW).

Kementerian yang dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa itu berharap laporan keuangan terstandardisasi dapat mendukung penyusunan kebijakan fiskal dan ekonomi yang berbasis data aktual.

Laporan-laporan itu juga dapat diverifikasi lintas sektor dengan tetap menjaga keamanan dan keandalan sistem pelaporan yang digunakan.

Pelaporan keuangan nasional pun diharapkan tidak lagi berdiri sendiri-sendiri di setiap sektor.

"Platform Bersama Pelaporan Keuangan akan menjadi simpul utama integrasi data sehingga proses pelaporan lebih sederhana bagi pelaku usaha, namun pada saat yang sama memperkaya basis data pemerintah untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran," ujarnya.

Masyita berkata kebijakan baru ini akan dilakukan secara bertahap dan proporsional agar dapat berjalan efektif tanpa mengganggu stabilitas operasional pelaku usaha.

Kemenkeu menetapkan sistem laporan keuangan baru ini berlaku paling lambat sektor pasar modal. Untuk sektor lain, penerapan disesuaikan dengan tahapan implementasi sesuai kesiapan dan hasil koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga serta otoritas terkait.

"Transformasi pelaporan keuangan ini kami desain secara bertahap dan inklusif, agar pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk UMKM dapat beradaptasi dengan realistis tanpa mengurangi kualitas pelaporan," ujar Masyita.