Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan pengaturan terkait modifikasi atau co-blendingbatu bara guna menjamin ketersediaan pasokan batu bara berkalori menengah yang dibutuhkan PT PLN (Persero).

Menurut Bahlil, kebutuhan batu bara dengan spesifikasi kalori menengah menjadi salah satu persoalan yang dihadapi PLN dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan.

Saat ditanya mengenai kemungkinan penerbitan peraturan menteri (Permen) terkait mekanisme co-blending batu bara, Bahlil mengaku masih akan memeriksa lebih lanjut skema regulasi yang akan digunakan.

"Saya belum [periksa], coba nanti saya cek ya. Tapi memang untuk menyangkut dengan sekarang kan yang batu bara itu kan yang high calorie itu kan makin hari makin sedikit," ujar Bahlil usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa produksi batu bara nasional saat ini didominasi oleh batu bara berkalori rendah hingga menengah. Sementara itu, porsi batu bara dengan kalori lebih tinggi yang dibutuhkan untuk proses pencampuran atau blending di pembangkit listrik makin terbatas.

"Dari total produksi batu bara kita 100%, itu yang medium yang 5.800 sampai 6.300 itu tidak lebih dari 20%. Delapan puluh persennya itu yang medium ke bawah," katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Bahlil, mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan agar pemanfaatan batu bara domestik tetap dapat mendukung kebutuhan operasional pembangkit listrik nasional.

"Nah, memang harus ada modifikasi. Nah modifikasi itu nanti kita akan atur secara baik," tandas Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait dengan akar permasalahan yang memicu terjadinya pemadaman listrik bergilir di Indonesia.

Bahlil membantah anggapan bahwa kurangnya pasokan batu bara di sejumlah pembangkit menjadi biang kerok pemadaman listrik bergilir. Dia menjelaskan kebutuhan batu baraPLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun.

Dari jumlah tersebut, pemerintah telah menugaskan perusahaan batu bara nasional menyediakan pasokan sekitar 180 juta ton hingga 190 juta ton.

"Total kebutuhan batubara PLN itu 154 juta. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakan 134 juta ton. Artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Di mananya ada kekurangan," kata Bahlil dikutip dari keterangan resmi, Minggu (21/6/2026).

Bahlil mengatakan persoalan utama pemadaman listrik bergilir lebih disebabkan pada aspek teknis distribusi dan pengelolaan logistik internal PLN, bukan pada ketersediaan pasokan batu bara yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dia mengaku telah meninta PLN untuk segera menuntaskan persoalan teknis yang menyebabkan pemadaman serta memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi operasional.

Selain itu, PLN juga didesak untuk segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif agar pemadaman bergilir yang terjadi selama beberapa waktu belakangan tidak kembali terjadi.

Bahlil mengatakan, PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan memastikan seluruh proses berjalan secara optimal. Menurut dia, langkah mitigasi yang tepat menjadi kunci agar gangguan serupa tidak kembali dirasakan masyarakat.

"Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak adalagi pemadaman. Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN," ujarnya.

Bahlil juga menyampaikan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo untuk mendorong langkah-langkah yang lebih cepat dan terukur demi memastikan sistem kelistrikan kembali normal.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa imbas gangguan teknis dan masalah pasokan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Kami atas nama PT PLN ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir," ujar Darmawan dalam video konferensi pers yang dirilis PLN.

Darmawan menyebut, saat ini, sistem kelistrikan di Pulau Jawa menghadapi tantangan gangguan teknis dari dua operasi pembangkit listrik besar yang dimiliki dan dioperasikan oleh produsen listrik swasta (independent power producer/IPP). Kedua PLTU tersebut tidak dapat memasok listrik untuk sistem kelistrikan di Jawa.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) bakal menerima pasokan 84 juta ton batu bara dari delapan pemasok utama untuk memastikan kesiapan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menjelang Hari Raya Lebaran 2026.
Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero) Rizal Calvary memastikan stok batu bara untuk pembangkit aman dengan pasokan tersebut. Untuk memastikan ketersediaan stok, PLN juga telah mengunjungi dua pembangkit besar di Jawa Tengah pada Jumat (6/3/2026).
"Total seluruh yang akan dipasok adalah sekitar 82 juta hingga 84 juta metrik ton. Hari ini saya mengunjungi dua PLTU besar di Jawa Tengah. Satunya PLTU Tanjung Jati B dan PLTU Batang," ujar Rizal melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (7/3/2026).
Dia mengatakan rata-rata hari operasi produksi (HOP) batu bara untuk PLTU Tanjung Jati B dan PLTU Batang saat ini berada di level 10 hari operasi. Adapun PLTU Tanjung Jati B berkapasitas 4x660 megawatt (MW) dan PLTU Batang sebesar 2x1000 MW.
"HOP kedua PLTU di atas 10 HOP. Dengan akan adanya tambahan dari para pemasok utama, maka HOP keduanya akan segera naik signifikan ke depan," papar Rizal.
Dia menegaskan bahwa pembangkit-pembangkit di PLTU yang mengalami defisit akan mendapatkan pasokan batu bara dari delapan pemasok utama.
Adapun delapan perusahaan yang dimaksud antara lain PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, Indominco Harapan Mandiri, serta PT Bukit Asam Tbk. Perusahaan-perusahaan besar tersebut disebut tidak terdampak penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).
Rizal menyampaikan pasokan batu bara sebesar 84 juta ton cukup untuk menjaga HOP PLN di beberapa pembangkit hingga akhir Agustus 2026.
Ia pun mengatakan ketersediaan batu bara PLN saat ini sudah sangat memadai, sehingga tidak akan ada potensi blackout atau pemadaman listrik.
"Kami harapkan bahwa sebelum Lebaran, batu bara sudah bisa sampai ke seluruh pembangkit yang memerlukan, sehingga ancaman defisit ke depan bisa diatasi," ujar Rizal.
Sementara untuk menjamin kelancaran operasi hingga akhir 2026, Rizal menyampaikan PLN masih membutuhkan sekitar 40 juta ton batu bara.
"DMO [Domestic Market Obligation] batu bara untuk PLN itu 84 juta ton ditambah 40 juta lagi. Itu khusus untuk PLN sepanjang tahun ini," kata Rizal.
Krisis pasokan emas hitam untuk PLTU sempat diungkapkan oleh Dewan Pengawas Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Joseph Pangalila. Dia mengatakan, kekurangan batu bara untuk PLTU mengancam keandalan listrik nasional.
Joseph menuturkan, peran independent power producer (IPP) atau produsen listrik swasta dalam kelistrikan nasional cukup besar. Menurutnya, hampir 50% kelistrikan di Tanah Air dikontribusikan dari IPP.
Dia mengatakan krisis batu bara sebenarnya sudah terjadi sejak akhir 2025. Namun, saat ini makin parah lantaran RKAB 2026 untuk batu bara belum disetujui pemerintah. Apalagi, pemerintah berencana memangkas produksi batu bara tahun ini.
Pria yang juga menjabat Wakil Direktur Utama PT Cirebon Electric Power itu menyebutkan ketersediaan batu bara untuk pembangkit itu idealnya berada di level minimal 25 hari operasi. Namun, saat ini ketersediaan batu bara untuk pembangkit berada di level di bawah 10 hari operasi.
"Nah, sekarang ini sebetulnya sudah sangat kritis karena kebanyakan pembangkit itu ketersediaan batu baranya itu sudah di bawah 10 hari. Hanya sedikit sekali yang di atas 10 hari. Bahkan, saya lihat di Jawa-Bali yang batu baranya ada 25 hari itu hanya dua pembangkit," ucap Joseph di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Joseph mengatakan pembangkit listrik saat ini memiliki stok batu bara berdasarkan RKAB tahun lalu. Dia pun mewanti-wanti jika pemerintah baru menerbitkan RKAB pada akhir Maret, bisa saja pemasok berhenti mengirimkan batu bara kepada IPP.
Sebab, bisa saja kuota yang dipangkas itu tak bisa mencukupi dari kebutuhan.
"Jadi bisa jadi tiba-tiba kalau misalnya pemerintah memutuskan RKAB yang baru akhir kuartal [pertama] ini, bisa jadi ada beberapa supplier itu yang langsung setop karena sudah melebihi kuotanya," kata Joseph.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dalam kondisi aman setelah kepastian dari 8 pemasok dengan total pasokan 84 juta metrik ton. Pasokan tersebut dinilai cukup hingga akhir Agustus 2026.

Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo mengatakan kepastian pasokan tersebut berlaku untuk kebutuhan PLN maupun Independent Power Producer (IPP). Dengan tambahan kontrak lanjutan sebesar 40 juta metrik ton, kebutuhan batu bara sepanjang tahun ini dinilai dapat terpenuhi.

“Ketersediaan batubara kita sangat memadai, karena kami PLN baru saja mendapatkan kepastian penugasan terhadap 8 pemasok utama batu bara untuk PLN dan IPP,” ujar Calvary di Kantor ESDM, Selasa (3/3/2026).

Adapun, delapan perusahaan yang dimaksud antara lain PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, Indominco Harapan Mandiri, serta PT Bukit Asam Tbk. Perusahaan-perusahaan besar tersebut disebut tidak terdampak penyesuaian RKAB.

Menurut Rizal, pasokan 84 juta metrik ton tersebut diproyeksikan mencukupi hingga akhir Agustus. Sementara itu, tambahan 40 juta metrik ton dalam proses lanjutan kontrak untuk memastikan pasokan sepanjang tahun tetap stabil.

“Total yang akan dipasok sekitar 84 juta metrik ton. Artinya cukup sampai akhir Agustus, jadi HOP kita akan membaik di beberapa pembangkit dan kita harapkan sebelum Lebaran batu bara sudah sampai ke seluruh pembangkit,” jelasnya.

Terkait isu hari operasi produksi (HOP) yang disebut hanya tersisa 10 hari dari ideal 25 hari, Rizal menilai hal tersebut tidak mengindikasikan kondisi darurat. Dia menegaskan HOP bersifat dinamis selama pasokan terus mengalir secara stabil.

“Kalau rata-rata HOP 10 hari tapi stabil dan tidak turun terus, itu tidak bermasalah. Yang penting pasokannya stabil,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan penurunan stok batu bara di awal tahun merupakan pola yang kerap terjadi. Faktor penyebabnya antara lain adanya aturan baru pemerintah di awal tahun, kondisi cuaca yang memengaruhi distribusi, serta siklus administratif para pemasok.

Rizal menambahkan, dari total produksi nasional sekitar 600 juta ton per tahun, alokasi Domestic Market Obligation (DMO) untuk PLN tahun ini mencapai sekitar 124 juta metrik ton, termasuk tambahan kontrak 40 juta ton yang sedang diproses.

“DMO untuk PLN 84 juta tambah 40 juta lagi. Sepanjang tahun ini,” tegasnya.

Dengan kepastian pasokan tersebut, PLN memastikan tidak ada potensi gangguan kelistrikan maupun risiko pemadaman besar.