Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan akan ada enam Peraturan OJK (POJK) yang akan terbit pada 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan enam POJK itu berkenaan dengan integritas pelaporan keuangan, pelaporan berkala lembaga penjamin, solvabilitas perusahaan perasuransian, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit-linked, tata kelola PPDP, dan penyelenggaraan usaha dana pensiun.

“Adapun, 3 POJK lainnya masih menunggu amanat dari Undang-Undang P2SK maupun Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan,” katanya dalam acara PPDP Regulatory Dissemination Day di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ogi meneruskan, ke depannya kebijakan yang ada pada sektor PPDP diarahkan untuk lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sebab itu, pihaknya juga sedang menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan keuangan berkelanjutan sektor PPDP.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa selain dari sisi kebijakan, sektor PPDP bisa dikembangkan melalui dua pendekatan utama yakni intensifikasi dan ekstensifikasi yang saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan industri.

“Baik itu difokuskan pada penguatan internal maupun peningkatan permodalan, penguatan governance dan risk management, serta akselerasi digitalisasi dan pengembangan sumber daya manusia,” ucap Ogi.

Seluruh upaya tersebut, imbuhnya, diharapkan dapat membangun kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan memperkuat keberlanjutan industri PPDP.

Lebih jauh, Ogi turut mengingatkan dan mengajak para pelaku usaha di sektor PPDP untuk turut serta dalam program prioritas pemerintah yang sedang dijalankan. Misalnya, melalui asuransi kesehatan dan asuransi untuk program 3 juta rumah.

Untuk asuransi kesehatan, dia ingin mendorong perluasan kepesertaan asuransi kesehatan komersial. Pasalnya, hingga kini dia menilai masih banyak masyarakat yang belum memiliki produk asuransi kesehatan, baik dari BPJS Kesehatan maupun perusahaan asuransi.

“Yang kedua yang kita juga akan diskusikan yaitu untuk program 3 juta rumah, program itu adalah program yang jangka panjang lebih dari 15 tahun 20 tahun. Di situ ada risiko yang mungkin terjadi yaitu risiko apabila debitur itu meninggal dunia apakah sudah di-cover oleh asuransi? Rsiko terhadap property risk menyangkut masalah perusahaan terhadap properti rumah yang dibiayai, risiko gempa bumi, risiko kebakaran, risiko banjir itu juga mesti di-cover,” ujar Ogi.

Adapun, untuk masalah teknisnya seperti apakah premi itu akan ditanggung oleh pemerintah dengan memberikan subsidi atau blended dalam program pemberian fasilitas rumah rakyat masih terus didiskusikan.

“Itu adalah dua yang mungkin menjadi konser kita dan fokus yang akan menjadi perhatian,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menahan rencana ekspansi ke bisnis asuransi seiring proses konsolidasi perusahaan asuransi BUMN yang tengah dilakukan oleh Danantara.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan perseroan memilih menunda langkah korporasi tersebut setelah berkoordinasi dengan Danantara yang berencana melakukan konsolidasi BUMN di sektor asuransi.

“Kita udah bahas juga dengan Danantara, cuma Danantara meminta, ini di postpone, karena lagi ada konsolidasi perusahaan-perusahaan asuransi,” kata Nixon dalam Paparan Kinerja BTN 2025, Senin (9/2/2026).

Untuk diketahui, Nixon sempat mengungkapkan rencana BTN untuk melakukan ekspansi bisnis melalui pembentukan anak usaha. Bank spesialis kredit perumahan ini berencana mendirikan anak usaha asuransi umum dengan kebutuhan modal sekitar Rp250 miliar, yang ditargetkan berjalan pada semester II/2026.

Nixon menuturkan, rencana tersebut berawal dari inisiatif dana pensiun dan yayasan BTN yang membentuk perusahaan asuransi Asuransi Binagria Upakara.

Namun seiring adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait kewajiban pemenuhan modal minimum asuransi sebesar Rp1 triliun pada 2028, manajemen perusahaan asuransi tersebut mengajukan permohonan agar BTN mengambil alih kepemilikan.

Menurutnya, Asuransi Binagria Upakara memiliki kinerja keuangan yang solid, tercermin dari rasio profitabilitas dan tingkat klaim yang relatif rendah.

Kendati begitu, BTN memilih untuk menahan aksi korporasi tersebut. Nixon menuturkan, perseroan akan menunggu arahan lebih lanjut dari Danantara.

Dengan demikian, Nixon menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final terkait akuisisi maupun pengembangan bisnis asuransi, seiring BTN menyesuaikan strategi dengan kebijakan konsolidasi BUMN asuransi.

“Jadi kita tunggu, apakah kita beli duluan lalu dibeli oleh IFG, atau langsung dibeli IFG, atau gimana skemanya, kita masih menunggu konsolidasi. Jadi belum ada keputusan apapun di sana,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis produk asuransi kesehatan terus bertumbuh, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan risiko kesehatan.

Selain itu, optimistis juga didasarkan pada kinerja asuransi kesehatan di industri asuransi jiwa yang sampai dengan November 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 17,23% year-on-year (YoY).

“Pada asuransi jiwa, premi asuransi kesehatan mencapai Rp30,84 triliun berkontribusi 18,82% terhadap total premi asuransi jiwa,” tutur Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers daring RDK OJK Desember 2025, Jumat (9/1/2026).

Dengan kinerja itu, Ogi menyebut produk asuransi kesehatan menjadi salah satu kontributor terbesar di industri asuransi jiwa setelah endowment dan produk asuransi yang dikaitkan investasi (PAYDI) alias unit-linked.

“Mengacu kepada tren tersebut, pada tahun 2026 OJK memproyeksikan produk asuransi kesehatan masih akan tumbuh seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan risiko kesehatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan OJK telah menerbitkan POJK Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan. POJK ini diundangkan pada 22 Desember 2025 dan mulai berlaku tiga bulan sejak pengundangannya.

Ogi mengingatkan dengan berlakunya POJK ini akan terdapat penekanan yang lebih kuat pada pengendalian klaim, perbaikan struktur manfaat, peningkatan tata kelola, serta pertumbuhan yang tetap terjaga, sehat, berimbang, dan berkelanjutan.

Dia merinci salah satu yang tercantum dalam POJK baru adalah peraturan mengenai perusahaan asuransi wajib menyediakan produk asuransi kesehatan tanpa fitur pembagian risiko (risk sharing).

Di samping itu, perusahaan dapat menyediakan produk asuransi kesehatan dengan fitur pembagian risiko, baik dalam bentuk co-payment dan/atau deductible, sepanjang memenuhi prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang ditetapkan.

“Ketentuan risk sharing dalam bentuk co-payment yang ditanggung pemegang polis sebesar 5% dengan batas maksimum sebesar Rp300.000 untuk rawat jalan dan Rp3.000.000 untuk rawat inap.

Sementara itu, lanjutnya, deductible tahunan dapat ditetapkan dalam jumlah tertentu sepanjang disepakati antara perusahaan dengan pemegang polis dan telah dinyatakan dalam polis asuransinya.

Pada intinya, Ogi menegaskan POJK itu menekankan tiga poin utama. Pertama, penguatan peran dan tanggung jawab seluruh pihak dalam ekosistem asuransi kesehatan antara lain terlaksananya koordinasi antara penyelenggara jaminan (KAPJ) atau Coordination of Benefit (COB).

“Yang kedua, penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risikoyang memadai dalam penyelenggaraan lini usaha asuransi kesehatan antara lain melalui kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan telaah utilisasi, utilization review,” ucapnya.

Adapun, yang ketiga adalah penguatan perlindungan terhadap pemegang polis, termasuk melalui kejelasan manfaat struktur produk dan pengendalian risiko klaim agar keberlangsungan produk tetap terjaga.