Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Permata Tbk. (BNLI) angkat bicara ihwal rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyesuaikan aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) guna mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah Permata Bank Rudy Basyir Ahmad menyampaikan perseroan saat ini terus berdialog dengan regulator guna memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan sesuai dengan strategi visi dan appetite bank.

“Itu yang harus dipastikan ya, terutama appetite risiko bank,” kata Rudy di sela-sela agenda Media Briefing ‘Syariah untuk Semua’ di Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Rudy menambahkan, saat ini semua pihak yang terkait dengan rancangan aturan tersebut tengah mengkaji revisi RBB. “Jadi ini semua masih, mungkin saya akan bilang masih dinamis dan itu masih terus kita lakukan dialog dengan regulator,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan penyesuaian aturan RBB tidak banyak. Hanya saja dalam aturan RBB terbaru, OJK menambahkan lampiran terkait program pemerintah yang dapat dikerjakan oleh bank.

“Jadi lebih detail saja diungkapkan di situ, ada lampiran khusus,” kata Nixon dalam konferensi pers Paparan Kinerja Keuangan BTN Kuartal I/2026 di Jakarta Pusat, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Sebagaimana diketahui, OJK tengah merancang Peraturan OJK (POJK) baru mengenai RBB. Rancangan aturan tersebut salah satunya mendorong industri untuk masuk dalam program-program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Kiki, Selasa (7/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

“Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu. Kalau enggak, angkanya ya segitu-segitu aja kan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan akan ada enam Peraturan OJK (POJK) yang akan terbit pada 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan enam POJK itu berkenaan dengan integritas pelaporan keuangan, pelaporan berkala lembaga penjamin, solvabilitas perusahaan perasuransian, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit-linked, tata kelola PPDP, dan penyelenggaraan usaha dana pensiun.

“Adapun, 3 POJK lainnya masih menunggu amanat dari Undang-Undang P2SK maupun Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan,” katanya dalam acara PPDP Regulatory Dissemination Day di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ogi meneruskan, ke depannya kebijakan yang ada pada sektor PPDP diarahkan untuk lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sebab itu, pihaknya juga sedang menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan keuangan berkelanjutan sektor PPDP.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa selain dari sisi kebijakan, sektor PPDP bisa dikembangkan melalui dua pendekatan utama yakni intensifikasi dan ekstensifikasi yang saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan industri.

“Baik itu difokuskan pada penguatan internal maupun peningkatan permodalan, penguatan governance dan risk management, serta akselerasi digitalisasi dan pengembangan sumber daya manusia,” ucap Ogi.

Seluruh upaya tersebut, imbuhnya, diharapkan dapat membangun kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan memperkuat keberlanjutan industri PPDP.

Lebih jauh, Ogi turut mengingatkan dan mengajak para pelaku usaha di sektor PPDP untuk turut serta dalam program prioritas pemerintah yang sedang dijalankan. Misalnya, melalui asuransi kesehatan dan asuransi untuk program 3 juta rumah.

Untuk asuransi kesehatan, dia ingin mendorong perluasan kepesertaan asuransi kesehatan komersial. Pasalnya, hingga kini dia menilai masih banyak masyarakat yang belum memiliki produk asuransi kesehatan, baik dari BPJS Kesehatan maupun perusahaan asuransi.

“Yang kedua yang kita juga akan diskusikan yaitu untuk program 3 juta rumah, program itu adalah program yang jangka panjang lebih dari 15 tahun 20 tahun. Di situ ada risiko yang mungkin terjadi yaitu risiko apabila debitur itu meninggal dunia apakah sudah di-cover oleh asuransi? Rsiko terhadap property risk menyangkut masalah perusahaan terhadap properti rumah yang dibiayai, risiko gempa bumi, risiko kebakaran, risiko banjir itu juga mesti di-cover,” ujar Ogi.

Adapun, untuk masalah teknisnya seperti apakah premi itu akan ditanggung oleh pemerintah dengan memberikan subsidi atau blended dalam program pemberian fasilitas rumah rakyat masih terus didiskusikan.

“Itu adalah dua yang mungkin menjadi konser kita dan fokus yang akan menjadi perhatian,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Great Eastern Life Indonesia menegaskan bahwa tidak terjadi aksi akuisisi oleh PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) melainkan penyesuaian struktur organisasi sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan regulator terkait konglomerasi keuangan.

Marketing Director Roy Hendrata menyampaikan klarifikasi tersebut menyusul sejumlah pemberitaan yang menyebut adanya akuisisi perusahaan asuransi tersebut oleh OCBC.

Menurut dia, perubahan yang terjadi merupakan konsekuensi dari implementasi ketentuan regulator, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

“Adapun hal yang dimaksud merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan regulator oleh OCBC, yaitu POJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan,” ujar Roy kepada Bisnis, Jumat (10/4/2026).

Penyesuaian tersebut berkaitan dengan penunjukan PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) atas Konglomerasi Keuangan Group OCBC. Persetujuan penunjukan tersebut telah diterima dari OJK pada 29 September 2025.

Langkah itu kemudian diperkuat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 2 Desember 2025. Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan untuk memenuhi ketentuan POJK serta perubahan susunan dewan komisaris.

Kala itu dijelaskan dengan status sebagai perusahaan induk konglomerasi, OCBC NISP membawahi sejumlah entitas jasa keuangan dalam satu struktur, antara lain PT Great Eastern Life Indonesia, PT Great Eastern General Insurance Indonesia, PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT OCBC NISP Ventura.

Roy menegaskan, dalam konteks tersebut Great Eastern Life Indonesia hanya menjadi bagian dari struktur konglomerasi keuangan yang dipimpin oleh OCBC NISP, tanpa adanya perubahan kepemilikan saham dalam bentuk akuisisi.

Ia menambahkan, penyesuaian struktur tersebut merupakan langkah tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di sektor jasa keuangan. "Perusahaan senantiasa menghormati proses serta ketentuan regulator yang berlaku dan akan menyampaikan informasi material sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang Peraturan OJK atau POJK baru mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB). Rancangan aturan anyar tersebut salah satunya mendorong industri untuk masuk dalam program-program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Kiki, Selasa (7/4/2026).

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

“Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu. Kalau enggak, angkanya ya segitu-segitu aja kan,” ujarnya.

Untuk diketahui, aturan mengenai RBB telah diatur dalam POJK No.5 /POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

Dalam beleid itu, OJK mewajibkan bank menyusun rencana bisnis secara realistis setiap tahun, dengan memerhatikan sejumlah faktor di antaranya faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha bank; prinsip kehati-hatian; penerapan manajemen risiko; dan asas perbankan yang sehat.

Selain itu, rencana bisnis tersebut minimal harus memuat ringkasan eksekutif; evaluasi pelaksanaan RBB tahun sebelumnya; visi, misi, dan strategi bisnis; kebijakan dan rencana pengembangan (produk, jasa, jaringan kantor, SDM, dan TI); proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; rencana ekspansi kredit/pembiayaan; serta rencana pendanaan dan permodalan.

Jakarta (ANTARA) - Prudential Indonesia dan Prudential Syariah menyambut baik serta mengapresiasi keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perubahan masa tunggu yang tercantum dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan.

Dalam ketentuan tersebut, OJK menetapkan batas maksimum masa tunggu 30 hari kalender untuk manfaat umum sejak masa perlindungan efektif (kecuali karena kecelakaan).

Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth mengatakan dengan ketentuan tersebut artinya, nasabah/peserta yang baru pertama kali memiliki polis asuransi kesehatan belum dapat mengajukan klaim untuk manfaat umum dalam 30 hari pertama sejak polis aktif (kecuali karena kecelakaan).

"Peraturan tersebut akan memastikan keseimbangan manfaat bagi nasabah/peserta dan mendukung penguatan ekosistem asuransi kesehatan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Adanya kejelasan dan standardisasi masa tunggu, lanjutnya, memberikan landasan yang lebih kuat bagi industri untuk merancang produk yang semakin relevan dan berpusat pada kebutuhan masyarakat.

Selain itu, OJK juga memperpendek masa tunggu untuk penyakit kritis, kronis, atau kondisi khusus dari sebelumnya 12 bulan menjadi maksimal 6 bulan (kecuali asuransi tambahan kesehatan PAYDI).

Dengan ketentuan ini, manfaat penyakit kritis, kronis atau kondisi khusus yang dinyatakan dalam polis asuransi baru dapat diklaim setelah melewati masa tunggu paling lama 6 bulan sejak polis mulai berlaku (kecuali asuransi tambahan kesehatan PAYDI).

Terkait hal itu, Yossie menyebutkan sejumlah langkah sederhana yang perlu dilakukan nasabah/peserta agar lebih memahami masa tunggu, yakni pahami ketentuan dan status polis sejak awal.

Dia menjelaskan masa tunggu dapat menimbulkan kekhawatiran karena berdampak pada kondisi finansial nasabah/peserta, oleh karena itu,mereka dianjurkan untuk membaca kembali isi polis, khususnya bagian yang menjelaskan manfaat dan ketentuan masa tunggu, termasuk jenis layanan kesehatan yang memiliki masa tunggu serta durasinya.

Selain itu, penting untuk memastikan tanggal efektif polis karena masa tunggu dihitung sejak polis resmi aktif, bukan sejak premi atau kontribusi pertama dibayarkan, hal ini hanya berlaku pada produk asuransi tertentu.

Mencatat tanggal mulai perlindungan dapat membantu menghindari kesalahpahaman saat mengajukan klaim dan membangun ekspektasi yang realistis terhadap manfaat yang dapat digunakan.

Kemudian memastikan pembayaran premi dilakukan sesuai jadwal selama masa tunggu berlangsung, nasabah/peserta perlu membayar premi atau kontribusi tepat waktu sesuai jadwal yang tercantum dalam polis.

"Kedisiplinan ini penting untuk memastikan perlindungan tetap berjalan tanpa gangguan administratif yang dapat memengaruhi keberlangsungan manfaat di kemudian hari," katanya.

Nasabah/peserta juga perlu memastikan polis tidak dalam kondisi lapsed (kondisi polis menjadi tidak aktif karena premi/kontribusi tidak dibayarkan sampai melewati masa tenggang) agar perlindungan tetap aktif hingga akhir masa pertanggungan/perlindungan polis.

Hal ini termasuk menjaga ketersediaan dana pada rekening untuk metode autodebit guna menghindari gagal bayar atau melakukan pembayaran premi/kontribusi secara transfer ke rekening perusahaan asuransi setiap periode bayar premi/kontribusi.

Langkah berikutnya, lanjut dia, mengelola dokumen dan merencanakan perlindungan secara proaktif.

Nasabah/peserta disarankan menyimpan seluruh dokumen medis secara rapi untuk mempermudah proses klaim.

Kelengkapan dokumen dapat mempercepat proses peninjauan dan meminimalkan permintaan tambahan. Agar tidak melewatkan informasi penting, nasabah/peserta juga disarankan untuk memperbarui data kontak dan informasi pribadi secara berkala.

Di samping itu, pemantauan status polis melalui layanan nasabah atau agen resmi secara berkala juga dapat membantu memastikan tidak ada kendala administrasi yang berpotensi memengaruhi perlindungan.

Langkah terakhir yakni perencanaan perlindungan untuk menghadapi masa tunggu.

Pada tahap ini, nasabah/peserta dapat mengevaluasi apakah manfaat yang dimiliki sudah sesuai dengan kondisi kesehatan saat ini, gaya hidup, serta rencana keuangan di masa depan.

"Dengan perencanaan yang tepat dan pemahaman yang menyeluruh, masa tunggu dapat dipahami sebagai bagian dari proses membangun rasa aman dan kesiapan finansial ke depan," katanya.

Dengan memahami manfaat tidak langsung dari masa tunggu, tambahnya, maka ke depannya, nasabah/peserta dapat menjaga keseimbangan risiko premi/kontribusi serta manfaat dapat dibayar secara berkelanjutan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 41 Tahun 2025 untuk memberikan kepastian hukum bagi keberadaan kantor perwakilan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVL).

Kantor Perwakilan PVL (KPPVL) didefinisikan sebagai kantor dari PVL yang berbadan hukum dan berkantor pusat di luar negeri yang berfungsi sebagai penghubung dengan pihak-pihak di Indonesia.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa pengaturan ini juga sekaligus untuk memastikan kegiatan yang dilakukan tetap berada dalam kerangka pengawasan yang prudent, transparan, dan akuntabel.

Dengan diterbitkannya POJK 41/2025, OJK berharap keberadaan kantor perwakilan lembaga jasa keuangan asing dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, memperluas akses pembiayaan internasional, serta mendukung pengembangan sektor-sektor prioritas di Indonesia dalam kerangka pengawasan yang kuat dan berintegritas.

Lebih lanjut, menurut OJK, penerbitan POJK ini merupakan respons terhadap semakin terintegrasinya aktivitas ekonomi dan keuangan global yang mendorong peningkatan kerja sama pembiayaan lintas negara.

OJK memandang bahwa perusahaan atau badan hukum yang berkantor pusat di luar negeri dan tidak memiliki kantor cabang maupun anak perusahaan di Indonesia membutuhkan saluran resmi untuk melakukan pemasaran, pertukaran informasi, dan koordinasi kegiatan usaha.

Kehadiran kantor perwakilan PVL menjadi sarana penghubung antara kantor pusat di luar negeri dengan mitra bisnis dan nasabah di Indonesia.

Dalam POJK 41/2025, PVL mencakup perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, lembaga pembiayaan ekspor impor, serta perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.

Melalui pengaturan ini, KPPVL dapat melakukan berbagai kegiatan di Indonesia seperti memberikan informasi kepada pihak ketiga mengenai syarat dan tata cara dalam melakukan hubungan dengan kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri, dan membantu kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri dalam mengawasi pembiayaan yang berada di Indonesia.

Kemudian, bertindak sebagai pengawas terhadap proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri, dan melakukan kegiatan promosi dalam rangka memperkenalkan PVL yang berkantor pusat di luar negeri.

Selain itu, KPPVL dapat bertindak sebagai pemegang kuasa dalam menghubungi instansi atau lembaga guna keperluan kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri.

KPPVL dapat memberikan informasi mengenai ekonomi, keuangan, dan/atau perdagangan Indonesia kepada pihak luar negeri atau sebaliknya, serta membantu para eksportir Indonesia guna memperoleh akses pasar di luar negeri melalui jaringan internasional yang dimiliki KPPVL atau sebaliknya.

Selanjutnya, mendorong peningkatan penyertaan modal dan/atau pembiayaan dari luar negeri di Indonesia untuk membiayai proyek di sektor prioritas dan daerah, memfasilitasi penanganan pengaduan konsumen atau nasabah, dan/atau kegiatan lain yang ditetapkan oleh OJK.

OJK menyampaikan, KPPVL diharapkan dapat mendorong peningkatan pembiayaan dan penyertaan modal dari luar negeri untuk proyek-proyek di sektor prioritas dan daerah, serta membantu eksportir Indonesia memperoleh akses pasar global melalui jaringan internasional yang dimiliki lembaga tersebut.

Namun demikian, dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan menciptakan level playing field yang sehat bagi industri domestik, KPPVL dilarang melakukan kegiatan usaha lembaga pembiayaan secara langsung di Indonesia.

Untuk mendukung implementasi peraturan ini, OJK akan menyelenggarakan Sosialisasi POJK 41/2025 pada 12 Maret 2026, yang dilanjutkan dengan kegiatan Licensing Day Kantor Perwakilan PVML berupa pendampingan langsung (one-on-one assistance) kepada calon pemohon sebagai upaya mempercepat proses perizinan serta meningkatkan transparansi layanan perizinan OJK.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengebut penyesuaian peraturan OJK agar demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) berjalan lancar. Saat ini, regulasi yang akan menjadi landasan Demutualisasi BEI sedang dibahas pemerintah.

Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengatakan saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sedang dibahas internal di Kementerian Keuangan.

"Kami tidak dapat menyebut norma-norma pasal yang ada. Tapi yang bisa saya pastikan, ini sangat in line dengan amanah UUP2SK yang memang mengamanatkan kemungkinan diizinkannya atau terbukanya pihak lain selain anggota bursa untuk menjadi pemegang saham," kata Hasan saat ditemui di Komplek Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Hasan menjelaskan, setelah RPP itu dibahas di Kemenkeu, kemudian akan dilakukan konsultasi untuk persetujuan anggota DPR sebelum kemudian PP terbit dan berlaku.

Sementara di OJK sendiri, Hasan menjelaskan bahwa PP yang sudah terbit itu nanti akan menjadi acuan untuk identifikasi dan melakukan penyesuaian aturan-aturan OJK yang selama ini berlaku.

"Peraturan OJK itu sudah kami identifikasi, sangat banyak yang akan harus mengalami penyesuaian. Tapi karena ada target waktu implementasi yang pendek, kami berencana mengajukan usulan untuk dilakukan secara bertahap," ujarnya.

Dengan waktu yang terbatas, Hasan mengatakan OJK akan memprioritaskan POJK-POJK utama yang membatasi ketentuan demutualisasi. Dirinya juga memberikan beberapa contoh regulasi yang bisa disesuaikan belakangan tanpa menghambat implementasi demutualisasi BEI.

"Misalnya ada regulasi yang terkait pembatasan pembagian dividen, tentu itu kalau pun tidak diubah, maka untuk sementara dia [BEI] demutualisasi, tapi mungkin pembagian dividennya yang akan tertunda. Kemudian mekanisme pemilihan pengurus, kemudian misalnya pengajuan rencana bisnis yang selama ini memang akan terpusat dan harus melalui mekanisme persetujuan di OJK, kan itu enggak perlu dirubah juga masih bisa jalan," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penjabat Sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari mengatakan pihaknya tidak melarang pemengaruh atau influencer membicarakan isu saham di media sosial. Namun, ia menegaskan otoritas akan menindak jika terjadi pelanggaran.

“Kita nggak atur orangnya, tetapi aktivitasnya,” ujar Friderica atau kerap disapa Kiki usai menghadiri acara peluncuran inisiasi Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) di Gedung BI, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia menuturkan, OJK bisa menindak influencer atau pihak mana pun yang mempromosikan produk saham karena mendapatkan komisi dan atas publikasinya menimbulkan kerugian bagi masyarakat. “Misalnya, dia merekomendasikan produk tertentu yang dia bilang (sebagai) pengguna, padahal dia dapat komisi dari yang dia promosikan,” tutur Kiki.

Ia menegaskan, OJK mengenakan sanksi bagi pelanggar sesuai Pasal 90 dan Pasal 103 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Selain itu, OJK juga dapat memberikan sanksi sesuai Peraturan OJK (POJK) Nomor 16/POJK.04/2022 tentang Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam Pemasaran Produk dan/atau Layanan melalui Media Digital. Mengenai sanksi dalam UU tentang Pasar Modal dan POJK Nomor 16 tersebut, tidak otomatis pidana. Pihak yang melanggarnya akan dikenai sanksi administrasi terlebih dahulu.

“(Penerapan pemberian sanksi) sudah berlaku. Dia yang kayak kemarin saham, itu semua bisa kita berikan sanksi yang cukup berat,” ujarnya.

Sebelumnya diketahui, OJK menindak influencer berinisial BVN yang diduga melakukan manipulasi saham di pasar modal. BVN dikenai denda sebesar Rp 5,35 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menuturkan tim pemeriksa dari OJK telah menemukan dan membuktikan influencer tersebut memberikan informasi yang tidak benar melalui media sosial terhadap satu atau lebih saham.

Pelaku merekomendasikan pembelian atau penjualan atas saham tertentu. Padahal, pada saat yang sama influencer tersebut justru melakukan transaksi yang berlawanan dengan informasi atau rekomendasi yang disampaikan melalui media sosial.

BVN juga melakukan order beli dan order jual atas beberapa saham, di antaranya dengan kode AYLS, FTLM, dan BSNL, menggunakan beberapa rekening efek nominee. Hal itu menyebabkan pembentukan harga saham yang tidak wajar, yang tidak didasarkan pada kekuatan beli dan jual di pasar atau tidak sesuai dengan mekanisme pasar yang wajar.

“Ini tentu merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai manipulasi perdagangan saham,” kata Hasan.

Perilaku BVN dinilai melanggar setidaknya Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah Pasal 22 angka 33 Undang-Undang P2SK. Juga melanggar Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 34 Undang-Undang P2SK, serta Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 35 Undang-Undang P2SK.

“Adapun total sanksi yang kami berikan kepada influencer tersebut adalah Rp 5,35 miliar,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Ecocare Indo Pasifik Tbk. (HYGN) berencana melaksanakan pembelian kembali saham (buyback) dengan nilai maksimal Rp5 miliar sebagai langkah strategis menjaga stabilitas perdagangan saham sekaligus meningkatkan nilai bagi pemegang saham.

Direktur Utama HYGN Wincent Yunanda menyampaikan bahwa aksi korporasi tersebut juga merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar modal nasional.

“Pelaksanaan pembelian kembali saham merupakan salah satu bentuk usaha Perseroan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keyakinan terhadap pasar modal Indonesia. Selain itu, pelaksanaan buyback juga diambil sebagai upaya untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham Perseroan serta mencerminkan kondisi fundamental Perseroan,” kata Wincent di keterbukaan Informasi, Jumat (13/2/2026).

Program buyback ini akan dilaksanakan dengan mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 13/2023, surat OJK No. S-102/D.04/2025, serta POJK No. 29/2023 terkait pembelian kembali saham emiten.

Nilai pembelian kembali saham ditetapkan paling banyak Rp5 miliar, dengan ketentuan jumlah saham yang dibeli tidak melebihi 20% dari modal ditempatkan dan disetor serta free float setelah buyback tidak kurang dari 15%.

Perseroan menegaskan pelaksanaan buyback tidak akan memberikan dampak material terhadap kondisi keuangan maupun operasional perusahaan. Hal ini karena HYGN memiliki modal dan arus kas yang dinilai cukup untuk mendanai aksi korporasi tersebut tanpa mengandalkan pinjaman atau dana hasil penawaran umum.

Adapun periode pelaksanaan buyback dijadwalkan berlangsung selama tiga bulan, yakni mulai 13 Februari 2026 hingga 13 Mei 2026, sesuai ketentuan yang berlaku. Perseroan juga memiliki hak untuk menghentikan program lebih awal apabila dana telah terserap penuh, periode berakhir, atau terdapat pertimbangan internal lain.

Secara performa, aksi buyback diperkirakan menurunkan total aset dari Rp219,06 miliar menjadi Rp214,06 miliar serta ekuitas dari Rp161,07 miliar menjadi Rp156,07 miliar. Namun, laba bersih tahun berjalan tetap sebesar Rp10,59 miliar. Jumlah saham beredar diproyeksikan turun dari 2,525 miliar menjadi sekitar 2,486 miliar lembar, sementara laba per saham meningkat dari Rp4,2 menjadi Rp4,3.

Dalam pelaksanaannya, pembelian kembali saham akan dilakukan secara bertahap maupun sekaligus melalui Bursa Efek Indonesia dengan menunjuk satu perusahaan efek. Perseroan juga melarang pihak internal maupun pihak yang memiliki akses informasi orang dalam untuk melakukan transaksi saham selama periode buyback berlangsung.

Manajemen menyatakan setelah menelaah risiko dan manfaat serta mempertimbangkan prospek usaha dan struktur permodalan, direksi dan komisaris merekomendasikan pemegang saham untuk menyetujui rencana pembelian kembali saham tersebut.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening dalam bentuk apa pun. Sebab, praktik tersebut merupakan tindakan ilegal dan berisiko tinggi karena berpotensi digunakan untuk tindak pidana seperti penipuan dan pencucian uang.

Imbauan tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, menyusul masih maraknya praktik jual beli nomor rekening bank di media sosial.

“OJK menegaskan bahwa praktik jual beli rekening merupakan tindakan ilegal dan berisiko tinggi,” tulis Dian dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026).

Dian menuturkan, praktik jual beli rekening bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).

OJK sendiri juga secara tegas menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No.8/2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU, PPT, dan PPPSPM).

Melalui beleid ini, OJK menegaskan kewajiban penyedia jasa keuangan untuk menerapkan prinsip mengenali nasabah secara ketat, termasuk memastikan nasabah bertindak untuk diri sendiri atau pemilik manfaat serta melakukan uji tuntas, pemantauan transaksi, dan profiling nasabah.

Otoritas juga mendorong bank untuk melakukan tindak lanjut terhadap pemilik rekening yang diidentifikasi diperjualbelikan antara lain dengan pembatasan akses terhadap fasilitas perbankan.

Tidak berhenti di situ, Dian mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening dalam bentuk apa pun. Pasalnya, pemilik rekening tetap bertanggung jawab secara hukum atas setiap transaksi yang terjadi pada rekening tersebut, termasuk apabila digunakan untuk tindak pidana.

“OJK telah meminta perbankan untuk terus meningkatkan berbagai upaya edukasi kepada masyarakat mengenai adanya konsekuensi hukum atas praktik jual beli rekening,” ujar Dian.

Adapun, pihaknya terus berkoordinasi dengan PPATK, Komdigi, aparat penegak hukum, dan pelaku jasa keuangan untuk menangani penyalahgunaan rekening, melalui pertukaran informasi secara berkala.

Pihaknya juga meminta bank secara berkala melakukan upaya penguatan parameter-parameter yang dapat digunakan untuk mendeteksi awal penggunaan rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, bank diharapkan terus melakukan pengawasan terhadap rekening dan pengkinian profil nasabah yang selama ini telah dilakukan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) berencana melakukan pembelian kembali (buyback) saham dengan nilai maksimal Rp500 miliar di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

Corporate Secretary IMPC, Lenggana Linggawati, menyampaikan bahwa rencana buyback tersebut mengacu pada kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pelaksanaan pembelian kembali saham dalam kondisi pasar bergejolak.

“Perseroan berencana melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah ditempatkan dan dicatat di Bursa Efek Indonesia dengan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/2023, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/2023, serta Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-102/D.04/2025,” ujarnya dalam keterbukaan informasi, Selasa (3/2/2026).

Lenggana menambahkan, periode pelaksanaan buyback saham direncanakan berlangsung mulai 3 Februari 2026 hingga 2 Mei 2026. Perseroan dapat mengakhiri periode pembelian kembali saham lebih awal apabila biaya buyback atau target jumlah saham yang akan dibeli telah tercapai, atau berdasarkan pertimbangan Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun dana yang disiapkan untuk pembelian kembali saham tersebut mencapai sebanyak-banyaknya Rp500 miliar, tidak termasuk biaya transaksi, komisi perantara, serta biaya lainnya yang terkait dengan buyback saham.

Jumlah saham yang akan dibeli kembali diperkirakan setara dengan sekitar 0,30% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, atau sekitar 166,13 juta lembar saham.

Lenggana menegaskan bahwa pelaksanaan buyback saham tersebut tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan POJK No. 13/2023 dan Surat OJK No. S-102/D.04/2025.

Dari sisi kinerja, manajemen menilai rencana pembelian kembali saham tidak akan memberikan dampak material terhadap pendapatan, kegiatan operasional usaha, maupun kondisi keuangan Perseroan. Buyback saham akan menggunakan dana internal dengan tetap menjaga kecukupan modal kerja dan ketersediaan sumber pendanaan.

“Melalui pelaksanaan Pembelian Kembali Saham ini, Perseroan berharap dapat menjaga stabilitas harga saham di masa mendatang serta memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan struktur permodalan guna mendukung nilai jangka panjang bagi pemegang saham,” jelasnya.

Secara proforma, laba per saham (EPS) Perseroan diperkirakan meningkat dari 8,58 menjadi 8,60 setelah pelaksanaan buyback, seiring dengan berkurangnya jumlah saham yang beredar. Sementara itu, aset dan ekuitas masing-masing diproyeksikan turun sebesar Rp500 miliar.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan menunjuk PT BCA Sekuritas sebagai perantara untuk melakukan pembelian kembali saham selama periode buyback, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap 8 rencana aksi untuk mempercepat reformasi integritas pasar modal Indonesia, usai sejumlah pejabatnya memutuskan untuk mengundurkan diri serempak pada Jumat (30/1/2026).

Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat likuiditas, tata kelola, transparansi, serta sinergi antar-pemangku kepentingan guna meningkatkan daya saing pasar modal nasional.

Pertama, dari sisi likuiditas, OJK mendorong kebijakan baru terkait porsi kepemilikan saham publik atau free float. Dalam rencana tersebut, batas minimum free float emiten akan dinaikkan menjadi 15%, sejalan dengan praktik dan standar pasar modal global.

"Kebijakan ini diharapkan dapat memperbesar saham yang beredar di publik dan meningkatkan likuiditas perdagangan," ujar Friderica di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Minggu (1/2/2026).

Adapun, ketentuan free float minimum 15% tersebut akan diberlakukan bagi perusahaan yang akan melantai di bursa melalui penawaran umum perdana saham (IPO). Sementara itu, bagi emiten yang telah tercatat, regulator akan memberikan masa transisi agar penyesuaian dapat dilakukan secara wajar dan tidak mengganggu stabilitas pasar.

Dari sisi transparansi, regulator akan memperkuat praktik keterbukaan terkait ultimate beneficial ownership (UBO).

Transparansi kepemilikan manfaat akhir serta afiliasi pemegang saham dinilai penting untuk meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi pasar modal Indonesia. Upaya ini akan diiringi dengan penguatan pengawasan dan penegakan aturan terkait keterbukaan UBO.

OJK juga menginstruksikan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk memperdalam dan memperkuat data kepemilikan saham agar lebih granular dan andal.

Penguatan tersebut mencakup pendetailan tipe investor dengan mengacu pada praktik terbaik global, serta penajaman ketentuan keterbukaan pemegang saham emiten dan perusahaan tercatat.

Selanjutnya, OJK juga menyiapkan agenda demutualisasi BEI. Kebijakan ini diproyeksikan menjadi bagian dari penguatan tata kelola sekaligus mitigasi potensi benturan kepentingan dalam pengelolaan bursa. Selain itu, penegakan peraturan dan sanksi akan terus diperkuat secara tegas dan berkelanjutan.

"OJK menegaskan komitmennya untuk menindak berbagai pelanggaran hukum di pasar modal, termasuk praktik manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi yang menyesatkan kepada publik atau yang kerap disebut sebagai saham gorengan," jelasnya.

Penguatan tata kelola emiten juga menjadi fokus reformasi. OJK akan mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit emiten.

Di samping itu, penyusun laporan keuangan emiten atau perusahaan publik diwajibkan memiliki sertifikasi akuntan profesional (Certified Accountant/CA) guna meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan.

Dalam kerangka sinergi, OJK menargetkan pendalaman pasar modal dilakukan secara terintegrasi. Inisiatif ini mencakup penguatan dari sisi permintaan, penawaran, hingga infrastruktur, yang dijalankan melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Ke depan, kolaborasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan strategis, termasuk pemerintah, self-regulatory organization (SRO), pelaku industri, serta pihak terkait lainnya, akan terus diperkuat.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya, para pejabat OJK yang mundur dari posisinya yakni Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara.

Selain itu, Inarno Djajadi juga menyatakan mundur dari posisinya sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) OJK.

Pejabat lainnya, yakni I. B. Aditya Jayaantara juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (DKTK) OJK.

8 Poin Langkah Percepatan Reformasi Pasar Modal:

1. Kebijakan free float

OJK akan menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15% sesuai standar global, berlaku bagi IPO baru dengan masa transisi bagi emiten eksisting.

2. Transparansi ultimate beneficial ownership (UBO)

Penguatan keterbukaan UBO dan afiliasi pemegang saham untuk meningkatkan kredibilitas serta daya tarik investasi pasar modal.

3. Penguatan data kepemilikan saham

KSEI diperintahkan memperdalam data kepemilikan saham secara lebih granular dan andal, termasuk klasifikasi tipe investor sesuai praktik global.

4. Demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI)

Demutualisasi didorong untuk memperkuat tata kelola dan memitigasi benturan kepentingan, dengan koordinasi intensif antara OJK dan pemerintah.

5. Penegakan peraturan dan sanksi

OJK memperkuat enforcement secara tegas dan berkelanjutan terhadap pelanggaran, termasuk manipulasi transaksi dan penyampaian informasi menyesatkan.

6. Penguatan tata kelola emiten

Direksi, komisaris, dan komite audit diwajibkan mengikuti pendidikan berkelanjutan, serta penyusun laporan keuangan emiten harus memiliki sertifikasi akuntan.

7. Pendalaman pasar terintegrasi

Inisiatif pendalaman pasar dipercepat dari sisi demand, supply, dan infrastruktur secara terintegrasi lintas pemangku kepentingan.

8. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan

Sinergi dengan pemerintah, SRO, pelaku industri, dan pihak terkait terus diperkuat untuk memastikan reformasi struktural berjalan berkesinambungan.