Presiden RI Prabowo Subianto meminta publik jangan melihat layanan transportasi publik seperti kereta cepat Whoosh, dari sudut pandang untung-rugi.

Ia mengajak seluruh pihak melihat transportasi publik dari segi manfaatnya, apakah bermanfaat atau tidak bagi publik. Di seluruh dunia juga mengenal Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) yang merupakan subsidi dari pemerintah untuk layanan publik, termasuk transportasi umum. 

"Whoosh itu semua public transport, di seluruh dunia, jangan dihitung untung-rugi, hitung manfaat tidak untuk rakyat. Di seluruh dunia seperti itu. Ini namanya public service obligations (PSO)," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

Prabowo mengatakan pemerintah saat ini mensubsidi 60 persen seluruh biaya kereta api di Indonesia, sementara rakyat membayar 20 persen sisanya. Ia menyebut hal itu merupakan bentuk kehadiran negara terhadap publik.

"Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara, makanya kita harus mencegah semua kebocoran," ujarnya.

Perihal polemik Whoosh, Prabowo menyatakan siap bertanggung jawab atas hal itu selaku Presiden RI. Ia meminta seluruh pihak tidak khawatir terhadap polemik yang tengah menarik perhatian publik tersebut.

Prabowo optimistis polemik utang proyek Whoosh itu dapat teratasi. Ia telah mempelajari persoalan yang tengah jadi sorotan publik belakangan dan pede dapat mengatasi persoalan tersebut.

"Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu," katanya.

Whoosh dibangun dengan nilai total investasi US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,21 miliar dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar.

Dari total biaya investasi US$7,2 miliar itu, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank (CDB).

Sementara 25 persen berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan beberapa BUMN dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40 persen.

Presiden RI Prabowo Subianto menyebut pemerintah memberi subsidi sekitar 60 persen biaya layanan kereta api, sehingga masyarakat selaku pengguna layanan kereta api membayar 20 persen sisanya.

Menurutnya, subsidi atau Public Service Obligation (PSO) itu adalah bentuk negara hadir menyediakan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat luas. 

"Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi), semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen, ya ini kehadiran negara," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

Prabowo lalu menjelaskan sumber dana untuk subsidi 60 persen tersebut. Ia menyatakan uang itu juga berasal dari rakyat, mulai dari pajak yang dibayarkan rakyat hingga kekayaan negara.

Ia menyatakan pemberian subsidi itu merupakan tugas pemerintah, di saat rakyat membayar pajak, maka pemerintah mengembalikannya dalam bentuk pelayanan publik.

"Makanya kita harus mencegah semua kebocoran, kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi uang rakyat," ucapnya.

Prabowo juga menyinggung tumpukan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. Ia optimistis persoalan yang tengah menjadi perbincangan publik itu bisa teratasi. Selaku presiden, ia menegaskan akan bertanggung jawab soal itu.

"Kemudian enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya, Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu," ujarnya.

Prabowo mengaku telah mempelajari persoalan tersebut dan pede permasalahan itu akan teratasi. Ia pun meminta seluruh pihak untuk tidak mempolitisasi polemik tersebut.

"Jangan kita menari di gendang orang, mungkin ada pihak-pihak dari enggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat, enggak, tenang-tenang saja," ucapnya.

Prabowo pun menyebut seluruh transportasi publik seperti Whoosh jangan dihitung apakah merugi atau untung. Namun, ia meminta seluruh pihak melihat apakah proyek itu bermanfaat atau tidak bagi publik.

"Semua public transport di seluruh dunia jangan dihitung untung-untung, rugi, hitung manfaat enggak untuk rakyat, di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligations (PSO)," ucapnya.

Whoosh dibangun dengan nilai total investasi US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,21 miliar dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar.

Dari total biaya investasi US$7,2 miliar itu, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank (CDB).

Sementara 25 persen berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan beberapa BUMN dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40 persen.

Presiden RI Prabowo Subianto menyebut pemerintah memberi subsidi sekitar 60 persen biaya layanan kereta api, sehingga masyarakat selaku pengguna layanan kereta api membayar 20 persen sisanya.

Menurutnya, subsidi atau Public Service Obligation (PSO) itu adalah bentuk negara hadir menyediakan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat luas. 

"Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi), semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen, ya ini kehadiran negara," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

Prabowo lalu menjelaskan sumber dana untuk subsidi 60 persen tersebut. Ia menyatakan uang itu juga berasal dari rakyat, mulai dari pajak yang dibayarkan rakyat hingga kekayaan negara.

Ia menyatakan pemberian subsidi itu merupakan tugas pemerintah, di saat rakyat membayar pajak, maka pemerintah mengembalikannya dalam bentuk pelayanan publik.

"Makanya kita harus mencegah semua kebocoran, kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi uang rakyat," ucapnya.

Prabowo juga menyinggung tumpukan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. Ia optimistis persoalan yang tengah menjadi perbincangan publik itu bisa teratasi. Selaku presiden, ia menegaskan akan bertanggung jawab soal itu.

"Kemudian enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya, Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu," ujarnya.

Prabowo mengaku telah mempelajari persoalan tersebut dan pede permasalahan itu akan teratasi. Ia pun meminta seluruh pihak untuk tidak mempolitisasi polemik tersebut.

"Jangan kita menari di gendang orang, mungkin ada pihak-pihak dari enggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat, enggak, tenang-tenang saja," ucapnya.

Prabowo pun menyebut seluruh transportasi publik seperti Whoosh jangan dihitung apakah merugi atau untung. Namun, ia meminta seluruh pihak melihat apakah proyek itu bermanfaat atau tidak bagi publik.

"Semua public transport di seluruh dunia jangan dihitung untung-untung, rugi, hitung manfaat enggak untuk rakyat, di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligations (PSO)," ucapnya.

Whoosh dibangun dengan nilai total investasi US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,21 miliar dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar.

Dari total biaya investasi US$7,2 miliar itu, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank (CDB).

Sementara 25 persen berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan beberapa BUMN dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40 persen.