Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo resmi meluncurkan implementasi layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) lintas negara antara Indonesia dan China.

Dengan peluncuran ini, masyarakat Indonesia kini bisa bertransaksi nontunai di Negeri Tirai Bambu menggunakan QRIS.

"Dan hari ini luncurkan QRIS RI-China," ujar Perry dalam acara peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) sekaligus QRIS antarnegara Indonesia-China di Jakarta, Kamis (30/4).

China menjadi negara terbaru yang terhubung dengan QRIS setelah sebelumnya sistem pembayaran ini dapat digunakan di Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.

Implementasi ini juga sudah berlaku dua arah (inbound dan outbound), sehingga warga Indonesia dapat bertransaksi di China, dan sebaliknya.

Adapun penggunaan QRIS di China saat ini terbatas pada merchant yang menggunakan kode QR berlogo Alipay dan UnionPay. Layanan tersebut mulai berlaku per Kamis (30/4).

Perry mengungkapkan hingga kini QRIS telah digunakan oleh lebih dari 60 juta pengguna. Ia menilai perkembangan pesat tersebut tidak lepas dari pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dalam sistem pembayaran.

"AI bisa membantu kita. Semula QRIS terpecah, kita bersatu, seluruh sistem pembayaran bersatu lewat QRIS," jelasnya.

Bank sentral sebelumnya juga telah melakukan uji coba implementasi QRIS di China. Dari uji coba tersebut, tercatat volume transaksi mencapai 1,64 juta dengan nilai setara Rp556 miliar.

Dalam implementasi penuh ini, sebanyak 24 penyelenggara dari Indonesia terlibat, terdiri dari 16 bank dan 8 lembaga selain bank. Sementara dari China terdapat 19 penyelenggara yang ikut berpartisipasi.

Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong turut menyambut baik peluncuran tersebut dan menilai kerja sama ini menjadi bagian dari transformasi sektor keuangan global.

"Kami mengucapkan selamat atas pencapaian yang Anda lakukan untuk Indonesia. Kita hidup dalam dunia yang berubah cepat, termasuk sektor perbankan," ujarnya.

Ia menambahkan inovasi teknologi menjadi kunci dalam menghadapi perubahan tersebut.

"Kita perlu menyesuaikan diri dengan inovasi, AI, dan digitalisasi. Kami menantikan implementasi resmi QRIS dan akan terus mengembangkan kerja sama dengan melibatkan lebih banyak bank dan institusi pembayaran," ujarnya.

Ekonomi digital Indonesia yang berkembang pesat menuntut inovasi berkelanjutan. Selain teknologi, sumber daya manusia juga perlu disiapkan. Dalam menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia (BI) menginisiasi Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) sebagai hub inovasi nasional yang mempertemukan talenta muda, regulator, industri, dan investor.

PIDI diluncurkan di Jakarta pada 23 Februari 2026 oleh Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ASPI, AFTECH, APUVINDO, serta LPPI. Program ini dirancang untuk mengakselerasi solusi digital yang siap diterapkan di industri, memperluas inklusi keuangan, serta memberi nilai tambah nyata bagi perekonomian nasional.

Di sela-sela peluncuran inisiatif tersebut, Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, PIDI merupakan bagian dari upaya mendorong transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) yang selaras dengan Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, transformasi digital tidak hanya membutuhkan kemajuan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengubah ide menjadi solusi nyata.

“Melalui PIDI, Bank Indonesia membangun ekosistem agar inovasi talenta muda mampu menjawab kebutuhan industri digital yang semakin kompleks, memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujar Perry.

Digdaya dan Hackathon, Mencetak Talenta Digital

PIDI diwujudkan melalui dua program utama, yakni Digdaya (Digital Talenta Berdaya dan Berkarya) dan Hackathon. Digdaya menjadi jalur penguatan kapasitas melalui pelatihan terstruktur dan sertifikasi berjenjang untuk meningkatkan kompetensi serta profesionalisme talenta digital muda.

Sementara Hackathon berperan sebagai laboratorium inovasi nasional atau ruang kolaborasi untuk menguji gagasan, membangun prototipe, dan memvalidasi solusi berbasis kebutuhan riil industri.

Selain berkompetisi, melalui dua jalur ini peserta juga mendapatkan pelatihan terstruktur, sertifikasi, mentoring profesional, hingga business matching dengan industri dan job fair.

Program ini berfokus pada solusi atas tiga tantangan utama yakni penguatan ketahanan dan inovasi keuangan; peningkatan produktivitas, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja; serta percepatan layanan publik, ekonomi kreatif, dan ekspor jasa digital.

Mengusung tema “Berinovasi untuk Masa Depan, Memberdayakan Talenta Digital”, PIDI sekaligus membuka pendaftaran Digdaya x Hackathon 2026 yang berlangsung pada 23 Februari hingga 27 Maret 2026.

Tim yang lolos seleksi awal akan mengikuti pelatihan berbasis kebutuhan industri untuk mematangkan ide inovasi. Tahap berikutnya, peserta memvisualisasikan gagasan dalam bentuk video proof of concept. Hal ini dilakukan sebelum pengembangan prototipe yang nantinya dipertemukan dengan industri dan investor agar solusi dapat diimplementasikan secara luas.

Target Ribuan Peserta, Dari Talenta Hingga Calon Startup

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo saat peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) di Jakarta, Minggu (23/2/2026). (Bank Indonesia)

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono menyampaikan, BI menargetkan sekitar 3.000 peserta pada gelombang awal program PIDI. Pada tahap awal, setidaknya 800 tim akan diseleksi untuk mengikuti essential training berbasis self-paced dan memperoleh sertifikat.

Dari 800 proposal, BI akan menyeleksi 480 proposal terbaik untuk mengikuti pelatihan lanjutan yang menggabungkan penguatan teknis dan pengembangan usaha.

“Dari 480 (proposal) tersebut, kita pilih 80 proposal untuk kita carikan investornya. Dan, dari 80 itu, kita pilih 10 terbaik untuk mendapatkan penghargaan dalam acara FEKDI (Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia),” jelas Dicky.

Di samping menyiapkan solusi digital, tahapan tersebut dirancang supaya peserta siap membangun dan menjalankan startup atau perusahaan rintisan. PIDI diharapkan menjadi talent pipeline sekaligus motor penciptaan lapangan kerja baru di sektor digital.

Ruang Kontribusi Generasi Muda

Keberhasilan PIDI tercermin dari lahirnya solusi inovatif pada penyelenggaraan sebelumnya. Salah satunya adalah Dewantara, pemenang BI-OJK Hackathon 2025 kategori profesional.

Dewantara merupakan platform inklusif pembuat chatbot retrieval-augmented generation (RAG) AI dalam lima menit melalui WhatsApp untuk UMKM, tanpa memerlukan kemampuan coding maupun infrastruktur manual.

Pendirinya, Gita Prasulistiyono Putra menuturkan, pendampingan intensif oleh BI-OJK menjadi kunci kematangan inovasi yang dikembangkannya.

“Selama kita lolos dari proposal sampai final itu, BI-OJK tidak lepas tangan, tapi memang kita diberikan bimbingan, kita diberikan panduan, dan satu persatu kita disambungkan dengan mentor bisnis dan mentor teknis,” katanya.

Ia menekankan bahwa pendekatan Dewantara berangkat dari kebutuhan riil UMKM yang akrab dengan WhatsApp, bukan dashboard yang kompleks. “Jadi, bukan sekedar kita bikin teknologi yang canggih, tapi kita juga dapat bikin teknologi yang memang berpotensi digunakan dan bermanfaat buat masyarakat,” katanya.

Perjalanan tersebut menunjukkan Hackathon bukan sekadar ajang lomba, melainkan jembatan dari ide menuju implementasi industri, sebuah pendekatan yang kembali diusung dalam Digdaya Hackathon 2026.

Menyambut Ekonomi Digital yang Berkembang Pesat

Berkaca pada kesuksesan QRIS, ekonomi digital Indonesia nampak berkembang pesat. Menurut Dicky, hal tersebut didukung oleh Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025–2030.

“Sejak BSPI 2025–2030 berjalan, pertumbuhan ekonomi keuangan digital kita sangat kuat. Volume transaksi QRIS mencapai hampir 1,9miliar per tahun, dengan nilai lebih dari Rp169 triliun pada Desember 2025,” ujar Dicky.

Tak hanya itu, sebagian besar perbankan nasional telah memiliki mobile banking dan transaksi melalui BI-FAST yang menembus Rp1,2 kuadriliun pada Desember 2025. Akan tetapi, Dicky berharap, pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan penguatan ekosistem, mulai dari literasi, perlindungan konsumen, hingga perluasan akses keuangan ke wilayah perdesaan.

“Tidak bisa hanya Bank Indonesia. Kita perlu orkestrasi inovasi. Semua pihak harus terlibat membangun ekosistem yang kuat dan berkelanjutan,” katanya.

Melalui PIDI, Bank Indonesia menegaskan komitmennya membangun struktur ekonomi digital yang kuat, aman, dan berdaya saing global. Dengan ekosistem terintegrasi, inovasi diharapkan tidak berhenti sebagai konsep, tetapi menjadi solusi yang meningkatkan efisiensi, memperluas akses keuangan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat.

Informasi lebih lanjut mengenai Digdaya x Hackathon 2026 dapat diakses melalui laman resmi pidi.id dan akun Instagram @Pusatinovasidigitalindonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) untuk memperketat pengawasan influencer dalam penyebaran informasi di industri keuangan.

Pejabat sementara (Pjs) Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan POJK terkait sedang disusun dan masuk dalam tahap finalisasi. Aturan tersebut akan berfokus dalam mengatur aktivitas di industri keuangan digital.

Kiki menjelaskan sanksi dalam aturan tersebut dapat diberikan kepada pihak yang merekomendasikan instrumen investasi yang menyebabkan kerugian.

"Jadi kita nggak ngatur orangnya, tetapi aktivitas siapapun orangnya yang kemudian berkata sesuatu yang kemudian bisa menyebabkan orang itu ada kerugian. Misalnya dia merekomendasikan produk tertentu, yang dia bilang pengguna, padahal dia dapat komisi dari yang dia promosikan," ungkap Friderica usai acara launching Pusat Inovasi Digital Indonesia di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Senin (23/2).

Saat ini, POJK yang mengawasi influencer baru diatur untuk sektor saham melalui Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, termasuk sanksi bagi influencer yang terbukti melakukan pelanggaran di pasar modal.

Selain itu, UU tersebut juga dipakai dalam menindak kasus goreng saham atau manipulasi harga saham, seperti sejumlah kasus yang telah diungkap OJK sebelumnya.

"Yang kayak kemarin, saham. Itu dia melakukan pom-pom (goreng saham) dan lain-lain, itu semua bisa kita berikan sanksi yang cukup berat," terang Kiki.

Sementara itu, Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan POJK terkait ditargetkan selesai pada Semester I tahun ini dan berharap influencer dapat mematuhi peraturan tersebut.

"Jadi kebetulan sekarang di tahun ini kita targetkan akan keluar Peraturan OJK yang khusus terkait dengan pihak yang menyebarkan informasi. Nah dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah influencer tadi," ujar Hasan.

"Semester 1 (POJK influencer), karena sudah kita lakukan pembahasan di forum RDK bahkan, untuk draft atau konsep peraturannya," jawabnya saat ditanya kapan peraturan tersebut rampung.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) pada Senin (23/2/2026). Inisiatif ini dirancang sebagai wadah bagi talenta lokal untuk mengembangkan inovasi digital yang relevan dengan kebutuhan industri dan kebijakan publik.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono mengatakan, PIDI hadir untuk menjawab setidaknya dua kebutuhan utama. Pertama, kebutuhan industri melalui program pelatihan yang akan dilanjutkan dengan pembangunan proyek percontohan (pilot project).

“Kemudian itu dilakukan business matching dengan pelaku industri, tujuannya tentunya kembali, kita akan bisa membangun sebuah ekosistem digital, ekonomi keuangan digital kita yang kuat dan mampu, bersaing dengan global," ujar Dicky di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Kedua, PIDI juga diarahkan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja (job creation) dan membangun talent pipeline nasional. Melalui pelatihan dan sertifikasi berjenjang, PIDI akan membentuk talent pool yang siap menjawab kebutuhan industri.

Dicky menjelaskan, program pelatihan yang disebut sebagai deep talent digital akan mencakup berbagai tingkatan, mulai dari level esensial, practitioner, hingga capstone project. Setiap level memiliki tingkat kompleksitas berbeda, dengan target akhir peserta mampu menyelesaikan proyek nyata.

"Para talent diberikan bekal, yang mampu, membuka lapangan, di sini mereka tentunya, bukan sekedar program, tapi membuktikan, langsung, membuat startup langsung, dan bertemu dengan bisnis, untuk menjawab berbagai used case, yang dibutuhkan oleh industri," kata Dicky.

(Dhera Arizona)