Bisnis.com, JAKARTA — Holding industri pertambangan Indonesia MIND ID mulai memetakan potensi pengembangan sumber sulfur domestik dari produk sampingan (by-product) tambang tembaga dan emas. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan industri hilirisasi nikel terhadap pasokan impor sulfur.

Direktur Perencanaan Pengolahan Sumber Daya Mineral MIND ID Budi Santoso mengatakan upaya tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat ekosistem hilirisasi mineral nasional.

Menurut dia, kebutuhan sulfur untuk industri pengolahan nikel berbasis high pressure acid leach (HPAL) terus meningkat, seiring peran material tersebut sebagai salah satu penopang produksi bahan baku baterai kendaraan listrik.

MIND ID bersama anggota holding saat ini tengah menginventarisasi potensi sumber sulfur yang berasal dari by-product tambang.

"Kita memiliki by product itu tembaga maupun emas itu ada iron oxide dan iron sulfate yang mestinya itu bisa kita proses, diolah, diekstrak untuk menjadi dan diambil sulfurnya maupun diambil dan dijadikan asam sulfat untuk memenuhi hal tersebut," ujar Budi melalui keterangan resmi dikutip Senin (22/6/2026).

Dia menjelaskan, pengembangan sulfur domestik menjadi semakin penting seiring meningkatnya proyek HPAL di Indonesia. Sulfur digunakan sebagai bahan utama dalam proses pelindian bijih nikel limonit untuk menghasilkan mixed hydroxide precipitate (MHP), produk antara bahan baku baterai kendaraan listrik.

Budi menambahkan kebutuhan sulfur dalam industri tersebut cukup besar. Dengan asumsi produksi satu ton MHP membutuhkan sekitar 11,7 ton sulfur, ekspansi HPAL diperkirakan akan langsung meningkatkan konsumsi sulfur nasional.

Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap impor sulfur masih tinggi. Lebih dari 70% kebutuhan sulfur untuk pengolahan nikel dipenuhi dari impor, dengan sekitar 75%–80% pasokan berasal dari kawasan Timur Tengah.

"Kondisi sekarang, ternyata di Indonesia 70% lebih kebutuhan sulfur nikel itu didapatkan melalui impor dan surprisingly itu ada di area di mana saat ini sedang berkecamuk di Timur Tengah," ujar Budi.

Data industri mencatat total impor sulfur nasional mencapai sekitar 5,3 juta ton per tahun. Kondisi ini membuat industri hilirisasi nikel rentan terhadap gangguan pasokan dan fluktuasi harga akibat faktor geopolitik.

Perkuat ekosistem baterai

Selain sulfur, MIND ID juga menyoroti tantangan lain dalam pengembangan industri baterai nasional, yakni ketergantungan terhadap impor litium sebagai bahan baku baterai berbasis litium.

"Ini dengan catatan kalau kita punya materialnya ya. Tapi ada juga yang tidak punya, misalnya tadi baterai yang basisnya litium, litium-nya masih harus impor," kata Budi.

Karena itu, MIND ID mendorong penguatan riset dan pengembangan teknologi baterai berbasis nikel yang dinilai lebih sesuai dengan keunggulan sumber daya mineral Indonesia.

"Kita mestinya karena kita punya nikel, kita dorong riset terhadap bagaimana baterai yang basisnya itu nikel harus lebih efisien dibandingkan yang litium," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai penguatan rantai pasok domestik menjadi bagian penting dalam strategi hilirisasi jangka panjang.

"Jika kita hanya mengandalkan ekstraksi atau pengolahan pada tahap awal, maka ketika mineral itu habis, manfaat ekonominya juga akan berhenti," ujar Faisal.

Menurut dia, semakin panjang rantai nilai industri yang dibangun di dalam negeri, semakin besar pula nilai tambah yang dapat dipertahankan.

"Mungkin bahan bakunya sudah tidak tersedia sebanyak sebelumnya, tetapi sumber daya manusia yang telah memiliki kemampuan mengembangkan produk-produk turunannya tetap kita miliki," katanya.

Faisal menambahkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fasilitas, tetapi juga kemampuan membangun ekosistem industri yang terintegrasi dengan rantai pasok domestik yang kuat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerhati kebijakan publik Henry Indraguna meyakini langkah diplomasi energi yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Jepang menandai pergeseran peran Indonesia dalam peta ekonomi global, dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi aktor yang lebih menentukan arah kepentingannya sendiri.

Henry menilai pendekatan tersebut mencerminkan posisi Indonesia yang semakin aktif dalam membangun relasi strategis, khususnya di sektor energi dan mineral.

“Indonesia kini tampil sebagai subjek dalam dinamika global, bukan lagi sekadar objek,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).

Menurut Henry, langkah pemerintah melalui diplomasi energi ini juga menjadi bagian dari upaya mengubah pola lama yang menempatkan negara berkembang hanya sebagai eksportir bahan mentah. Dia melihat arah kebijakan saat ini berfokus pada peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan penguasaan teknologi.

Kunjungan Bahlil Lahadalia ke Tokyo pada pertengahan Maret 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis dengan pemerintah Jepang. Dalam pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Ryosei Akazawa, kedua negara menandatangani dua nota kesepahaman.

Kerja sama tersebut mencakup penguatan rantai pasok mineral kritis serta pengembangan teknologi nuklir rendah karbon, yang menjadi bagian penting dalam agenda transisi energi global.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga mendorong percepatan investasi oleh Inpex Corporation dalam Proyek Gas Lapangan Abadi Blok Masela yang nilainya diperkirakan mencapai Rp339 triliun. Proyek ini dipandang strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Tidak hanya itu, Indonesia turut menawarkan kolaborasi pengelolaan berbagai komoditas strategis kepada Jepang, mulai dari nikel, bauksit, tembaga, hingga logam tanah jarang yang berperan penting dalam pengembangan energi bersih.

Kemitraan kedua negara juga diperluas ke sektor batu bara dan gas alam cair (LNG), serta proyek-proyek transisi energi dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC). Beberapa proyek yang menjadi perhatian antara lain pengembangan PLTSa Legok Nangka dan optimalisasi PLTP Sarulla.

Henry menilai strategi tersebut sejalan dengan konsep pertumbuhan endogen yang menekankan pentingnya investasi pada teknologi dan sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

“Upaya mengamankan teknologi dan memperkuat hilirisasi menunjukkan bahwa Indonesia ingin tumbuh dari dalam, bukan bergantung pada ekspor bahan mentah semata,” katanya.

Sinyal Positif bagi Investor

Lebih lanjut, dia menilai keterlibatan investasi Jepang dalam struktur industri nasional berpotensi memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia terhadap tekanan eksternal.

Kepastian hukum dalam proyek-proyek strategis seperti Blok Masela, lanjutnya, menjadi indikator penting bagi investor global dalam menilai kredibilitas Indonesia sebagai mitra.

“Ini memberi pesan bahwa Indonesia serius menciptakan iklim investasi yang stabil dan dapat dipercaya,” ujarnya.

Dia optimistis, melalui penguatan diplomasi energi, Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan peran lebih strategis di kawasan Indo-Pasifik, sekaligus memperkuat fondasi sebagai pusat kekuatan energi baru di masa depan.

Dari sisi regulasi, Henry mengingatkan agar implementasi kerja sama internasional tetap dikawal agar sejalan dengan kepentingan nasional. Dia menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kemandirian energi jangka panjang.

“Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus menjamin keberlanjutan dan kemandirian,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda penerapan tarif baru atas impor mineral kritis setelah melalui kajian selama berbulan-bulan untuk menilai apakah pasokan dari luar negeri mengancam keamanan nasional AS.

Melansir Bloomberg pada Kamis (15/1/2026), Trump menyatakan pemerintahannya akan lebih dulu menempuh jalur perundingan dengan negara-negara mitra guna memastikan Amerika Serikat memiliki pasokan mineral kritis yang memadai serta mengurangi kerentanan rantai pasok secepat mungkin.

Trump juga membuka opsi penetapan batas harga minimum (price floors) atas impor—bukan semata tarif berbasis persentase—sebagai upaya membangun rantai pasok mineral kritis yang terhubung dengan negara-negara sekutu AS.

Dalam dokumen tersebut, Trump menegaskan pembatasan impor, termasuk tarif, dapat diberlakukan apabila kesepakatan yang memuaskan tidak tercapai dalam waktu yang wajar.

Pelaku industri telah lama menanti hasil investigasi tersebut, yang dimulai pada April tahun lalu berdasarkan Section 232 Trade Expansion Act. Kajian itu menyimpulkan bahwa impor mineral kritis olahan dan produk turunannya mengancam keamanan nasional AS, mengingat perannya yang krusial bagi berbagai industri pertahanan.

Ketiadaan tarif langsung saat ini mengindikasikan pemerintahan Trump berupaya menghindari guncangan terhadap gencatan senjata dagang dengan China yang disepakati bersama Presiden Xi Jinping pada musim gugur lalu. Dalam kesepakatan itu, kedua negara berkomitmen menurunkan tarif impor serta melonggarkan kontrol ekspor.

Trump berada di bawah tekanan untuk merespons setelah China—sebagai pemroses terbesar mineral kritis dunia—membatasi akses terhadap logam tanah jarang yang vital bagi teknologi canggih dalam sengketa dagang tahun lalu.

Secara lebih luas, kewenangan Section 232 yang menjadi dasar penyelidikan mineral kritis ini dipandang sebagai instrumen yang dapat digunakan kembali oleh pemerintahan Trump untuk membangun rezim tarif, apabila Mahkamah Agung AS membatalkan pungutan tarif global yang diterapkannya.

Batas Harga Minimum

Pernyataan Trump menegaskan AS akan mempertimbangkan penerapan batas harga minimum dalam perdagangan mineral kritis, termasuk kemungkinan penetapan harga impor minimum untuk material tertentu dan potensi tarif di masa mendatang guna mengurangi kerentanan rantai pasok.

Untuk sementara, Trump masih menahan instrumen tersebut. Namun, berdasarkan proklamasi itu, pemerintah dapat mengenakan tarif atas mineral kritis dari negara-negara yang menjual dengan harga terlalu rendah secara artifisial.

Langkah ini secara efektif akan menaikkan harga impor ke level yang mendukung pasokan dari negara lain yang menjadi mitra AS, menurut seorang sumber yang memahami pendekatan tersebut.

Strategi tersebut menyerupai bea masuk dalam kasus antidumping dan antisubsidi, di mana tarif ditetapkan untuk menetralkan subsidi atau harga murah buatan dari pemasok asing demi melindungi produsen domestik. Dalam konteks ini, tarif potensial terhadap sejumlah negara justru berfungsi menciptakan batas harga efektif yang menguntungkan pemasok mineral kritis asing lainnya.

Nick Iacovella, Wakil Presiden Eksekutif Coalition for a Prosperous America, kelompok pendukung manufaktur domestik, menyambut positif proklamasi Trump.

“Pendekatan ini memberi produsen Amerika kepastian untuk berinvestasi, berekspansi, dan membangun kembali rantai pasok kritis di dalam negeri,” ujarnya.

Kebijakan tersebut juga berpotensi berdampak pada uranium, yang kian diminati seiring upaya AS mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir guna memenuhi lonjakan kebutuhan listrik untuk kecerdasan buatan (AI). Proklamasi itu menyebut uranium sebagai salah satu mineral kritis yang diandalkan sektor energi.

Namun demikian, tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Trump—jika tarif akhirnya diberlakukan—adalah minimnya produksi domestik AS untuk sebagian besar bahan baku tersebut.

Selama ini, para ahli hukum perdagangan berpendapat tarif diperlukan untuk melindungi industri yang sudah ada agar dapat berkembang, dengan mencegah negara asing membanjiri pasar AS demi menyingkirkan perusahaan domestik.

Dengan China menguasai lebih dari 80% pemrosesan logam tanah jarang dunia dan Kazakhstan menyumbang mayoritas produksi uranium global, manfaat kebijakan ini bagi perusahaan AS masih dipertanyakan, mengingat produksi domestik yang terbatas membuat mereka tetap bergantung pada pasokan luar negeri.

Jakarta, CNBC Indonesia - Malaysia bersiap membangun fasilitas manufaktur super magnet senilai 600 juta ringgit (Rp 2,3 triliun). Pembangunan tersebut dikatakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan memperkuat sektor tanah jarang dalam negeri.

Pabrik itu akan dibangun berkat kerja sama dari Lynas Rare Earths Australia dan JS Link Korea Selatan pada Juli lalu. Fasilitas manufaktur magnet neodymium sebesar 3.000 ton terletak dekat pabrik material canggih Lynas, distrik Kuantan, Malaysia.

Pemerintah Malaysia, melalui Menteri Perdaganganya dipastikan akan memantau proses pembangunan. Sebab proyek dua perusahaan melibatkan pemrosesan dari tanah jarang yang menjadi 'harta karun' dunia.

Anwar mengatakan semua kesiapannya telah siap, termasuk investasi. Tinggal sekarang memproses dengan cepat proyek tersebut.

"JS Link telah membeli lahan dan ingin mulai beroperasi, jadi bukan lagi nota kesepahaman. Investasinya telah masuk, lahan telah siap, jadi ini soal mempercepat prosesnya," kata Anwar, dikutip Reuters, Selasa (4/11/2025).

Menurut Anwar, kerja sama dua perusahaan bakal memperkuat negaranya pada sektor material canggih dan teknologi bersih. Begiut juga mendukung Malaysia dalam pembangunan rantai pasok mineral penting.

Sebagai informasi, tanah jarang jadi salah satu harta karun penting, khususnya pada manufaktur teknologi tinggi. Tanah jarang merupakan komponen penting untuk memproduksi kendaraan listrik, semikonduktor, serta alat dan persenjataan militer.

Malaysia tengah mencari cara untuk bisa mengolahnya. Reuters mencatat, Malaysia memiliki 1,61 juta metrik ton deposit tanah jarang, namun kesulitan menambang dan mengloahnya karena kekurangan kapasitas teknologi.

Untuk bisa melakukannya, Malaysia tengah gencar mencari investasi asing dan juga peluang untuk berbagi teknologi.

Selain itu, pemerintah telah menghubungi negara lain terkait hal ini. Salah satunya dilaporkan tengah melakukan perundingan pemrosesan tanah jarang dengan China.

Dengan Amerika Serikat (AS), Malaysia telah menandatangani kesepakatan untuk kerja sama diversifikasi rantai pasok mineral penting.