Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia atau Allianz Indonesia menilai penyesuaian ulang (repricing) premi produk asuransi kesehatan adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari dan akan terjadi hampir setiap tahun.

Head of Product Allianz Life Syariah Indonesia, Rina Triana mengatakan hal itu karena produk asuransi kesehatan sangat berkaitkan erat dengan biaya pelayanan kesehatan yang disediakan rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya.

“Setiap melakukan rencana repricing, kami selalu memikirkan ujung-ujungnya nasabah ya karena kami tuh pengennya nasabah tetap stay sama Allianz, supaya portofolio kita itu balance. Jadi kalau udah portofolio balance, otomatis juga repricing-nya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar,” katanya dalam workshop daring Allianz dengan tema Menjaga Keberlanjutan perlindungan Kesehatan di Tengah Kenaikan Biaya Medis, Rabu (17/6/2026).

Rina berujar, supaya para pemegang polis tidak merasa terbebani dengan repricing, pihaknya memberikan alternatif solusi. Pertama, bisa pindah ke produk yang lebih affordable.

“Atau misalnya dia merasa ingin tetap di produk yang sama, bisa turunin coverage klaimnya. Jadi misalnya yang tadinya coverage-nya itu sampai Asia, sampai Jepang mungkin bisa sampai Malaysia saja,” ungkapnya.

Di sisi lain, untuk mencari solusi atas kenaikan biaya layanan kesehatan, perusahaan mencermati praktik yang diterapkan di berbagai negara berkembang maupun negara maju. Salah satu solusinya adalah merilis produk yang memiliki fitur risk sharing.

“Produk kami yang terbaru sudah ada namanya fitur risiko sendiri atau kita sebut namanya deductible. Jadi, sebagian biaya pelayanan kesehatan rawat inap yang terjadi itu ditanggung oleh nasabah,” bebernya.

Rina memastikan bahwa jumlah yang ditanggung pemegang polis tidak akan besar dan akan sangat terjangkau. Jadi,setiap pemegang polis dirawat inap akan ada batasan risiko sendiri yang harus bayarkan dalam satu tahun dan apabila nasabah sudah bayar, baru sisanya itu dibayarkan oleh Allianz.

Lebih jauh, dia menilai asuransi kesehatan ke depannya tetap memiliki prospek yang baik meskipun dihadapkan tantangan seperti kenaikan inflasi medis. Menurutnya, ini karena asuransi kesehatan sudah dianggap masyarakat sebagai barang komoditi.

“Karena adanya BPJS Kesehatan jadi awareness masyarakat Indonesia terhadap produk asuransi kesehatan itu sudah seperti barang komoditi. Jadi tanpa ditanya pun, mereka udah mengerti tentang asuransi kesehatan,” sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur penegasan penyesuaian penetapan premi dan kontribusi ulang (repricing) dalam draf POJK tentang penguatan ekosistem asuransi kesehatan, yang ditargetkan bisa diimplementasikan pada 1 Januari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan perusahaan asuransi tidak boleh mengubah premi di tengah berjalannya kontrak polis.

“Apakah perusahaan asuransi boleh melakukan repricing, perubahan harga premi di setiap saat, ini kami atur bahwa itu tidak bisa,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (4/12/2025).

Ogi menekankan bahwa penetapan premi dan kontribusi hanya bisa perusahaan asuransi ubah saat kontrak polis diperpanjang ataupun berakhir.

“Jadi, kalau kontrak sudah berjalan sekurang-kurangnya setahun itu harus tetap berlaku [premi yang belum di-repricing] dan repricing baru berlaku pada saat kontrak itu diperbarui atau berakhir,” ucapnya.

Dia meneruskan, hal ini dilakukan supaya para pemegang polis terlindungi dan perusahaan asuransi tidak bisa seenaknya mengubah premi dengan alasan sedang ada inflasi atau sebagainya.

“Itu maksudnya gitu, jangan seenak ‘oh ini lagi ada inflasi atau apa’, tiba-tiba perusahaan asuransi menaikkan premi, itu enggak boleh, dilarang,” tegasnya kepada wartawan seusai rapat.

Namun, lanjutnya, saat kontrak setahun itu berakhir perusahaan boleh menyesuaikan premi, tetapi juga harus dengan persetujuan pemegang polis. Ketika pemegang polis tidak setuju, maka kontrak selesai.

Adapun, Ogi menyebut secara prinsip umum di industri sebenarnya secara normatif memang premi tidak boleh diubah di tengah masa kontrak.

“Tapi kan kita pertegas supaya ada pelindungan terhadap pemegang polis. Ya kayak samanya kalau orang beli deposito berjangka, bunganya kan enggak boleh diubah, kalau udah berakhir baru diubah, analoginya gitu,” ucapnya.

Di lain sisi, dalam rapat itu Ogi membeberkan adanya pengaturan soal periode menunggu atau waiting period untuk klaim asuransi. Untuk individu, paling lama 30 hari kalender baru bisa menjadi efektif.

Kemudian, lanjutnya, untuk manfaat penyakit kronis atau khusus yang dinyatakan dengan jelas dalam polis masa tunggunya menjadi enam bulan.

“Di ketentuan sebelumnya produk sebelumnya itu 12 bulan. Kita memajukan bahwa ini perlu lebih cepat karena rata-rata produk itu 12 bulan. Jadi kalau itu 12 bulan masa tunggunya ya dia hanya membayar premi, tapi tidak bisa memberikan manfaat,” bebernya.

Adapun, ketentuan ini hanya berlaku untuk periode pertanggungan pertama kali bagi produk individu yang dapat diperpanjang otomatis.

“Artinya masa tunggu kalau itu diperpanjang maka tidak lagi perlu masa tunggu lagi. Jadi, sudah bisa langsung menjadi efektif untuk produk asuransi dimaksudnya,” tuturnya.

Sementara itu, untuk produk kumpulan itu mengacu pada perjanjian yang disepakati antara pemegang polis dengan perusahaan dimaksudnya.