Bisnis.com, PEKANBARU-- Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Riau optimistis inflasi daerah pada 2026 akan tetap terkendali di tengah berbagai tantangan global dan domestik.
Kepala BI Riau Panji Achmad menyampaikan, proyeksi inflasi Riau tahun 2026 berada pada kisaran 2,5% ±1%, didukung semakin lancarnya distribusi bahan pangan antar daerah, khususnya antara Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Panji menjelaskan, sepanjang 2025 BI bersama tim pengendalian inflasi daerah (TPID) Riau telah menyiapkan berbagai kerja sama antardaerah, termasuk kerja sama produksi komoditas cabai dengan Sumatra Barat dan daerah lainnya.
Namun, bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah sempat menjadi tantangan dalam menjaga pasokan pangan. Meski demikian, kebutuhan tetap dapat dipenuhi melalui pengalihan pasokan dari Pulau Jawa.
“Kerja sama produksi sudah kami siapkan, tetapi faktor bencana membuat pasokan terganggu. Untungnya bisa dialihkan dari daerah lain seperti Jawa sehingga inflasi tetap terkendali,” ujar Panji, Senin (19/1/2026).
Upaya pengendalian inflasi tersebut membuahkan hasil positif. Pada 2025, TPID Provinsi Riau berhasil meraih penghargaan juara 3 tingkat nasional, sementara TPID Kota Pekanbaru juga meraih penghargaan serupa.
Meski demikian, Panji mengingatkan masih terdapat sejumlah risiko inflasi pada 2026. Risiko tersebut antara lain dampak lanjutan inflasi 2025, meningkatnya permintaan akibat kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), tingginya permintaan emas, peningkatan konsumsi menjelang Ramadan dan Idulfitri, serta semakin luasnya program-program pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG).
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, BI Riau memproyeksikan ekonomi Riau pada 2026 akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yakni pada kisaran 4,4% hingga 5,2%, dibandingkan pertumbuhan sebelumnya yang berada di rentang 3,7% hingga 4%.
Namun demikian, terdapat sejumlah faktor risiko yang perlu diantisipasi, seperti realokasi anggaran pemerintah, implementasi kebijakan biodiesel B50, serta penurunan produksi kelapa sawit akibat banyaknya tanaman yang sudah tua.
Untuk memitigasi risiko inflasi pada 2026, BI Riau mendorong penguatan peran BUMD pangan, peningkatan kerja sama antardaerah dalam produksi pangan, pelaksanaan operasi pasar murah, percepatan program pangan daerah seperti beras fortifikasi, serta pengelolaan ekspektasi masyarakat secara positif.
Selain itu, Panji juga merekomendasikan agar pemerintah daerah mendorong hilirisasi kelapa, mengingat pasokan crude palm oil (CPO) yang cenderung menurun di tengah meningkatnya permintaan biodiesel.
“Penguatan sektor pangan dan hilirisasi menjadi kunci agar inflasi tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi Riau tetap terjaga di tahun 2026,” pungkasnya.