TEL AVIV - Seorang jurnalis Zionis secara terbuka menyerukan penggunaan bom nuklir terhadap Iran, dan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir tampak mengangguk setuju.

Interaksi yang mengejutkan itu ditayangkan di saluran televisi Israel, memicu kekhawatiran internasional atas ancaman senjata nuklir di tengah perang Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran sekarang ini.

Mengutip laporan Yeni Safak, Selasa (7/4/2026), ketika berbicara di sebuah saluran televisi Israel, jurnalis Shimon Riklin menoleh ke Ben-Gvir—sosok menteri Zionis Israel telah dikenai sanksi internasional karena ekstremisme—dan menyatakan: “Waktunya telah tiba bagi Israel untuk menggunakan bom atom di Iran.”

Ketika pembawa acara televisi meminta reaksi Ben-Gvir, menteri itu tersenyum, mengangguk, dan menjawab: “Biarkan dia berbicara,” yang secara efektif mendukung seruan tersebut.

Riklin, yang memperkirakan Israel memiliki antara 50hingga 60 hulu ledak nuklir, mencoba membenarkan seruannya dengan mengeklaim bahwa serangan senjata nuklir hanya akan menyebabkan sejumlah kecil kematian langsung sementara menyelamatkan lebih banyak nyawa dalam jangka panjang.

Pernyataan tersebut telah dikecam secara luas sebagai tindakan sembrono dan genosida, menggemakan retorika ekstremis serupa yang sebelumnya diarahkan ke Gaza. Ben-Gvir terlihat tertawa menanggapi komentar jurnalis tersebut.

Interaksi tersebut telah menimbulkan pertanyaan mendesak tentang peran Israel yang bersenjata nuklir dalam konflik saat ini, karena perang AS-Israel di Iran terus meningkat.

Sejak serangan gabungan dimulai pada 28 Februari, lebih dari 1.340 orang telah tewas di Iran, termasuk mantan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Bagi Turki, yang secara konsisten mengutuk penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional, setiap ancaman penggunaan senjata nuklir—bahkan dari aktor non-negara atau tokoh media—sangat mengkhawatirkan.

Ankara telah lama mengadvokasi Timur Tengah yang bebas nuklir dan mendesak komunitas internasional untuk menanggapi ancaman tersebut dengan serius sebelum menormalisasi eskalasi lebih lanjut.

BEIJING - Saat Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang infrastruktur nuklir Iran, China menyoroti apa yang disebutnya sebagai ambisi rahasia Jepang—bukan hanyadapat memproduksi senjata nuklir tetapi jugabisa menjadi kekuatan nuklir terbesar di dunia.

Pada 31 Maret, AS dan Israel menyerang situs nuklir Iran di Isfahan dengan bom penghancur bunker untuk kedua kalinya dalam setahun.

Pada awal 2026, Iran telah menimbun lebih dari 400 kg uranium yang diperkaya 60%, menurut laporan The New York Times dan TIME Magazine, dengan perkiraan menunjukkan bahwa ini cukup untuk sekitar selusin bom nuklir jika dimurnikan lebih lanjut hingga 90%. Persediaan uranium tersebut terutama disimpan di fasilitas nuklir Isfahan.

Sekarang, di tengah Perang Iran, China menyoroti ambisi nuklir Jepang.

Ironisnya, baik Iran maupun Jepang termasuk di antara penandatangan awal Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Baik Iran maupun Jepang menandatangani NPT bahkan sebelum perjanjian tersebut mulai berlaku pada 5 Maret 1970.

Media militer China, PLA Daily, pada 30 Maret menerbitkan laporan satu halaman penuh yang langka, menuduh Jepang "secara berbahaya memperluas" industri pertahanannya dalam kapasitas, teknologi, dan keterlibatan internasional.

Memperingatkan bahwa Tokyo telah "melanggar garis merah", laporan tersebut mengeklaim bahwa Jepang memiliki persediaan material nuklir yang mencengangkan dan memiliki teknologi untuk memproduksi senjata nuklir.

Persediaan material nuklir yang mencengangkan, menurut laporan tersebut, merujuk pada 44,4 ton plutonium, yang telah dipisahkan pada akhir tahun 2024.

44,4 ton plutonium tersebut, klaim laporan itu, cukup untuk membuat sekitar 5.500 hulu ledak nuklir.

Menariknya, menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Rusia adalah kekuatan nuklir terbesar di dunia yang memiliki persediaan 5.459 hulu ledak nuklir. Sedangkan AS di urutan kedua, dengan memiliki 5.177 hulu ledak nuklir.

Jadi, laporan PLA Daily mengeklaim bahwa Jepang tidak hanya dapat memproduksi senjata nuklir, tetapi juga muncul sebagai kekuatan nuklir terbesar di dunia.

Laporan tersebut selanjutnya memperingatkan bahwa begitu Jepang memutuskan untuk mencabut pembatasan yang diberlakukan sendiri berdasarkan Tiga Prinsip Non-Nuklir, Tokyo dapat menjadi negara bersenjata nuklir secara de facto dalam waktu yang sangat singkat.

Pertama kali dirumuskan oleh Perdana Menteri Eisaku Satō pada tahun 1967, dan secara resmi diadopsi sebagai resolusi parlemen pada tahun 1971, Tiga Prinsip Non-Nuklir tersebut adalah: pertama; tidak memiliki senjata nuklir, kedua; tidak memproduksi senjata nuklir, dan ketiga; tidak mengizinkan pengenalan senjata nuklir ke wilayah Jepang.

Laporan media militer China menyatakan bahwa Jepang telah bekerja secara sistematis untuk mengembangkan industri pertahanannya dengan kedok teknologi sipil dan telah meletakkan dasar bagi pergeseran strategis dalam kebijakan pertahanan dan pelepasan potensi industri militernya.

Tokyo mengalokasikan dana sebesar 17,5 miliar yen (USD109,6 juta) untuk program penelitian transisi teknologi canggihnya pada tahun 2025—18 kali lipat dari jumlah pada tahun 2022, menurut laporan South China Morning Post (SCMP).

Yang perlu diperhatikan, angka kepemilikan plutonium Jepang sebesar 44,4 ton, cukup untuk ribuan hulu ledak nuklir, dilaporkan tahun lalu oleh media Jepang sendiri.

Cadangan plutonium Jepang mencapai 44,4 ton pada akhir tahun 2024, yang cukup untuk membuat beberapa ribu hulu ledak nuklir, demikian dilaporkan kantor berita Kyodo yang berbasis di Jepang pada Agustus tahun lalu.

Menurut media tersebut, plutonium Jepang disimpan baik di dalam negeri maupun di Inggris dan Prancis, di mana limbah radioaktif dari pembangkit nuklir Jepang diproses menjadi plutonium yang dapat digunakan untuk tujuan militer.

Menurut Dana Integrasi Jepang-ASEAN (JAIF), sekitar 8,6 ton plutonium disimpan di Jepang, dan sekitar 35,8 ton disimpan di luar negeri, sekitar 21,7 ton di Inggris dan sekitar 14,1 ton di Prancis.

Laporan PLA Daily juga memperingatkan tentang dorongan remiliterisasi Jepang yang berbahaya, yang telah jauh melampaui pengembangan kemampuan "berorientasi pertahanan".

"Sekarang telah memasuki fase baru yang ditandai dengan pengembangan kemampuan ofensif jarak jauh skala besar, menandai kepergian total Jepang dari jalur pasifis pasca-perangnya," tulis media militer China tersebut dalam laporannya.

Pada tahun 2022, di bawah Strategi Pertahanan Nasional, Jepang melonggarkan pembatasan yang diberlakukan sendiri terhadap perolehan kemampuan serangan jarak jauh, membuka jalan bagi pengembangan rudal jarak jauh.

Yang perlu diperhatikan, pada Januari tahun ini, Beijing melarang ekspor barang komersial dan militer "penggunaan ganda" ke Jepang dan memasukkan 20 entitas Jepang ke dalam daftar hitam pada bulan Februari.

Perusahaan-perusahaan Jepang yang dilarang oleh China termasuk nama-nama besar, seperti Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Kawasaki Heavy Industries (KHI), dan IHI.

Perusahaan-perusahaan ini, menurut laporan tersebut, berperan dalam agresi Jepang selama Perang Dunia II dan sekarang merintis persenjataan kembali negara dan berpotensi menghidupkan kembali militerisme.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa MHI telah memperoleh teknologi kunci untuk pesawat tempur siluman dan sistem pertahanan rudal balistik melalui kerja samanya dengan Amerika Serikat dalam memproduksi jet tempur F-35A dan rudal SM-3 Block IIA. Jepang juga telah mengamankan kontrak-kontrak besar dari luar negeri, termasuk kesepakatan senilai USD6,8 miliar untuk membangun kapal perang bagi Australia dan pengiriman sistem rudal Patriot ke AS.

Laporan tersebut memperingatkan bahwa dorongan Jepang menuju remiliterisasi menyerupai kebangkitan militerisme sebelum Perang Dunia II, dan akan semakin mengikat pengeluaran pertahanan dengan kepentingan industri tertentu dan konglomerat bergaya zaibatsu, menciptakan lingkaran umpan balik yang saling memperkuat dan mempercepat antara kebijakan dan kepentingan ekonomi yang mapan.

“Ketika roda industri pertahanan mulai berputar kembali untuk kebangkitan militerisme, mesin perang Jepang mungkin akan dinyalakan kembali,” imbuh laporan PLA Daily.

Meskipun laporan tersebut mengkhawatirkan, Jepang, dalam beberapa tahun terakhir, telah menghapus sejumlah pembatasan yang diberlakukan sendiri pada kompleks industri militernya.

Misalnya, pada tahun 2014, Jepang menafsirkan kembali konstitusinya untuk memungkinkan Tokyo menggunakan hak untuk membela diri secara kolektif dalam situasi tertentu, khususnya ketika serangan bersenjata terhadap sekutu dekat mengancam kelangsungan hidup Jepang sendiri.

Tahun lalu, Perdana Menteri Sanae Takaichi mengatakan bahwa serangan bersenjata terhadap Taiwan oleh China dapat merupakan "ancaman eksistensial" bagi Jepang, sehingga membuka kemungkinan respons militer Jepang dalam skenario tersebut.

Demikian pula, Jepang telah melonggarkan pembatasan yang diberlakukan sendiri terhadap ekspor senjata mematikan ke negara asing.

Sekali lagi, pada tahun 2022, di bawah Strategi Pertahanan Nasional, Jepang melonggarkan pembatasan yang diberlakukan sendiri terhadap perolehan kemampuan serangan jarak jauh, membuka jalan bagi pengembangan rudal jarak jauh.

Pada Januari tahun ini, Beijing merilis laporan setebal 30 halaman yang mencakup seruan kepada komunitas internasional untuk "mengambil langkah-langkah konkret dan tegas" terhadap ambisi nuklir Jepang.

Lebih lanjut, pada Desember tahun lalu, Jepang mengesahkan anggaran pertahanan sebesar USD58 miliar, dengan rencana untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi lebih dari 2% dari PDB dalam beberapa tahun mendatang.

PYONGYANG - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un mengatakan negaranya dapat menimbulkan ancaman nuklir yang kredibel bagi Amerika Serikat (AS), alih-alih menjadi target upaya Amerika untuk memproyeksikan kekuatan. Berbicara dalam pidato kebijakan kepada para anggota parlemen yang baru terpilih pada hari Senin, Kim menekankan peran senjata nuklir dalam memastikan keamanan nasional.

Ia menuduh Washington melakukan "teror dan agresi negara" secara global, dengan alasan tindakan tersebut membenarkan kekhawatiran Pyongyang tentang kehadiran militer AS di kawasan itu, termasuk penempatan yang melibatkan aset berkemampuan nuklir.

Menurut Kim, persenjataan nuklir Korea Utara memberikan perlindungan yang kuat terhadap potensi serangan.

"Negara kita bukan lagi negara yang terancam," katanya. "Kita memiliki kekuatan untuk menimbulkan ancaman jika perlu."

Korea Utara menarik diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir pada tahun 2003 untuk mengejar program senjatanya.

Sejak itu, negara tersebut telah mengembangkan hulu ledak nuklir dan rudal balistik yang diyakini mampu mencapai daratan AS, di antara target potensial lainnya.

Meskipun ada sanksi internasional dan usulan yang menawarkan insentif ekonomi untuk denuklirisasi – yang sering disebut sebagai ‘model Libya’ – Pyongyang terus melanjutkan upayanya.

Kim berpendapat program nuklir telah memberikan manfaat di luar pertahanan, mengklaim program tersebut telah mendukung kemajuan ilmiah dan pembangunan ekonomi.

Ia mengatakan “kekuatan musuh yang mengklaim tidak akan ada kemakmuran tanpa perlucutan senjata nuklir” telah terbukti salah.

Ia menegaskan kembali bahwa Korea Utara tidak akan melepaskan senjata nuklirnya dan bersumpah menentang setiap upaya untuk menantang statusnya.

Secara khusus, ia menolak usulan denuklirisasi dari Korea Selatan, yang ia gambarkan sebagai “negara yang paling bermusuhan.”

Kantor Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengatakan komentar Kim melemahkan upaya menuju hidup berdampingan secara damai.

PYONGYANG - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un mendeklarasikan bahwa status negaranya sebagai negara bersenjata nuklir sudah tidak bisa diubah.

Deklarasi ini disampaikan menyusul pengangkatannya kembali sebagai kepala badan pembuat kebijakan tertinggi negara otoriter tersebut, yakni Presiden Komisi Urusan Negara.

“Kami akan terus dengan tegas mengkonsolidasikan status kami sebagai negara bersenjata nuklir sebagai arah yang tidak dapat diubah, sambil secara agresif meningkatkan perjuangan kami melawan kekuatan musuh,” katanya dalam pidato kebijakan di gedung legislatif yang hanya berfungsi sebagai "stempel karet" di Pyongyang.

Dalam pidato kebijakan panjang yang dilaporkan oleh media pemerintah, KCNA, pada Selasa (24/3/2026), pemimpin generasi ketiga Korea Utara tersebut membahas berbagai isu, mulai dari senjata nuklir dan kebijakan pertahanan hingga tujuan ekonomi dan hubungan dengan Korea Selatan (Korsel).

“Sesuai dengan misi yang dipercayakan oleh Konstitusi Republik…kami akan terus memperluas dan memajukan pencegahan nuklir pertahanan diri kami,” katanya, merujuk pada senjata nuklir.

Menurutnya, upaya perluasan senjata nuklir untuk memperkuat status Korut sebagai negara bersenjata nuklir telah sepenuhnya dibenarkan.

Kim Jong-un ingin memastikan kesiapan yang tepat dari pasukan nuklirnya untuk menangkis apa yang dia sebut sebagai “ancaman strategis”.

Kim Jong-un tidak berbasa-basi tentang tetangga selatannya, yang disebutnya sebagai “negara yang paling bermusuhan”.

“Kami akan menetapkan Korea Selatan sebagai negara yang paling bermusuhan dan akan menghadapinya dengan menolak dan mengabaikannya sepenuhnya,” katanya.

"Pyongyang akan membuatnya membayar tanpa ampun—tanpa pertimbangan atau keraguan sedikit pun—atas setiap tindakan yang melanggar Republik kami,” imbuh Kim Jong-un.

Pernyataan Kim Jong-un yang menargetkan Seoul muncul meskipun ada upaya berulang kali dari Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, seorang pemimpin yang moderat yang menjabat pada bulan Juni, untuk berdialog tanpa prasyarat. Pyongyang telah mengabaikan isyarat-isyarat ini.

Kim Jong-un adalah penguasa generasi ketiga negara yang didirikan oleh kakeknya, Kim Il-Sung, pada tahun 1948, dan telah memerintah negara itu sejak kematian ayahnya pada tahun 2011.

Legislatif Korea Utara memilih kembali Kim Jong-un sebagai Presiden Komisi Urusan Negara, seperti yang dilaporkan KCNA sebelumnya, tanpa menyebutkan apakah keputusan itu bulat atau ada perbedaan pendapat.

Para kritikus berpendapat bahwa pemilu di Korea Utara telah ditentukan sebelumnya dan dirancang untuk memberikan kepemimpinan tersebut kesan legitimasi demokratis.

Di bidang ekonomi, Kim Jong-un menguraikan tujuan untuk meningkatkan produksi industri sebesar 1,5 kali lipat.

Selama periode rencana lima tahun ke depan, kata Kim Jong-un, Korea Utara harus secara signifikan memperkuat fondasi pembangunan sektor industri secara keseluruhan. "Untuk meningkatkan produksi industri sekitar 1,5 kali lipat," katanya.

Dia mengeklaim telah terjadi kemajuan yang jelas dalam pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir.

“Selama lima tahun terakhir, kami telah merenovasi pabrik-pabrik mesin utama... sambil mengatasi berbagai kesulitan dan penyimpangan,” katanya.

"Prestasi tersebut menghancurkan... klaim palsu dari kekuatan musuh bahwa tidak mungkin ada kemakmuran tanpa meninggalkan senjata nuklir,” ujarnya.

JENEWA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sedang mempersiapkan diri untuk potensi "insiden nuklir" di Iran, menurut seorang pejabat senior regional kepada Politico. Amerika Serikat (AS) dan Israel mengklaim serangan mereka bertujuan menghancurkan program pengayaan uranium Republik Islam, yang menurut Teheran bersifat damai.

Direktur Regional Mediterania Timur WHO, Hanan Balkhy, dilaporkan memperingatkan "skenario terburuk" dapat melibatkan serangan terhadap fasilitas nuklir di Iran atau penggunaan senjata nuklir oleh salah satu pihak yang bertikai, menurut Politico.

Tidak ada persiapan yang dapat melindungi kawasan tersebut dari konsekuensi yang dapat "berlangsung selama beberapa dekade," ia memperingatkan.

Sejak dimulainya kampanye militer AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari, situs-situs nuklir di seluruh negeri telah diserang. Hingga saat ini, belum ada kontaminasi radioaktif yang dilaporkan di wilayah tersebut.

Israel secara luas diyakini memiliki senjata nuklir yang tidak diumumkan. Pekan lalu, David Sacks, penasihat kecerdasan buatan dan kriptografi Presiden AS Donald Trump, mengatakan, "Pertahanan udara Israel bisa habis... dan kemudian Anda harus khawatir tentang Israel yang meningkatkan perang dengan mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir."

Trump menepis kekhawatiran tersebut, dengan mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa, "Israel tidak akan melakukan itu."

Sementara itu, otoritas Iran mengatakan pada hari Selasa bahwa amunisi AS atau Israel telah menghantam di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr, insiden pertama yang dilaporkan sejak perang dimulai.

Aleksey Likhachev, direktur jenderal perusahaan nuklir negara Rusia Rosatom, menggambarkan serangan itu sebagai "pengabaian terang-terangan terhadap aturan dan prinsip-prinsip utama keamanan internasional."

Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan tingkat radiasi tetap normal, menurut Rosatom.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan Moskow mengutuk "serangan rudal yang tidak bertanggung jawab dan sama sekali tidak dapat diterima yang dilakukan di perimeter dalam PLTN Bushehr hanya beberapa meter dari unit pembangkit listrik yang beroperasi."

“Tel Aviv dan Washington harus menghentikan serangan sembrono terhadap fasilitas infrastruktur nuklir yang menciptakan risiko nyata bencana radiologis dan lingkungan dalam skala seluruh wilayah,” tambah diplomat itu.

PARIS - Beberapa hari setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan mereka terhadap Iran , Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan pada 2 Maret bahwa Prancis akan memperkuat persenjataan nuklirnya dan mempererat hubungan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya.

Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai “pencegahan ke depan”.

Dengan pidato tersebut, Macron menunjukkan kekuatan di dunia yang berubah dengan cepat, di mana sekutu Eropa ragu untuk bergantung pada perlindungan nuklir AS.

Prancis saat ini memiliki persenjataan nuklir terbesar keempat di dunia.

“Yang paling saya inginkan, seperti yang telah Anda pahami, adalah agar Eropa mendapatkan kembali kendali atas nasib mereka sendiri,” kata Macron.

Deklarasi tersebut menimbulkan pertanyaan tentang masa depan strategis Eropa.

Beberapa pihak menggambarkan momen ini sebagai titik balik bagi keamanan Eropa, tetapi retorika tersebut terutama merupakan penegasan kuat terhadap kebijakan nuklir Prancis yang telah lama ada, menurut analis geopolitik Gregoire Roos.

“Sejak Prancis memperoleh senjata nuklir pada tahun enam puluhan, Prancis memiliki definisi konsep kepentingan vital yang meluas jauh melampaui batas-batas nasional,” kata Roos. “Prancis tidak pernah memikirkan pencegahan nuklir dalam konteks nasional semata, setidaknya dari perspektif geografis… Selalu ada dimensi Eropa yang kuat.”

Prancis cenderung tidak jelas mengenai cakupan geografis yang tepat dari “kepentingan vitalnya”, tetapi fokusnya meluas melampaui batas negara.

“Macron menekankan fakta bahwa bagi Prancis, cakupan kepentingan vital jauh lebih besar daripada yang dipikirkan banyak orang,” kata Roos. “Penting juga untuk tetap ambigu dalam hal cakupan geografis yang tepat dari kepentingan vital Anda.”

Kebijakan Macron menegaskan kembali doktrin strategi nuklir Prancis yang diadopsi oleh Jenderal Charles de Gaulle, presiden pertama Republik Kelima negara itu.

Kebijakan Gaullis menganggap pencegahan nuklir sebagai perlindungan bagi wilayah Prancis dan jaminan kemerdekaan politik, kata Roos.

“Ini adalah tindakan penyeimbangan. Presiden mengingatkan semua orang bahwa pencegahan nuklir tetap berdaulat. Tidak ada yang namanya berbagi kode nuklir atau keputusan tentang senjata nuklir,” kata Roos.

Menegaskan kembali ambiguitas, Prancis akan berhenti mengkomunikasikan jumlah hulu ledak nuklirnya. Saat ini, negara itu memiliki sekitar 290 hulu ledak.

Prancis juga berencana untuk berkolaborasi lebih erat dengan Inggris Raya, satu-satunya negara tetangga yang memiliki senjata nuklir, bersama dengan Jerman, Polandia, Belanda, Belgia, Yunani, Swedia, dan Denmark.

“Ada keinginan dan kemampuan yang jelas untuk memproyeksikan kekuatan nuklir di luar wilayah nasional dengan menempatkan, misalnya, jet tempur Prancis yang membawa senjata nuklir di wilayah negara-negara Eropa lainnya,” kata Roos.

Dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah, program nuklir Iran menjadi topik utama diskusi.

Sementara Prancis menentang Iran memperoleh senjata nuklir, Macron mengutuk serangan AS dan Israel terhadap negara tersebut, menyebut serangan itu ilegal dan di luar hukum internasional.

“Prancis sangat jelas mengenai masalah program nuklir Iran. Tetapi ancaman yang berasal dari negara itu tidak dapat diselesaikan secara militer, apalagi dengan perubahan rezim,” kata Laure Foucher, seorang peneliti di lembaga think tank Prancis, Foundation for Strategic Research (FRS), kepada Al Jazeera.

“[Prancis] selalu mendukung solusi diplomatik untuk masalah nuklir di Iran,” tambah Foucher.

Prancis memiliki sejarah yang rumit dengan Iran.

Pada tahun 1974, Iran menyatakan minatnya pada teknologi nuklir Prancis dan menandatangani perjanjian di mana Iran menjadi pemegang saham 10 persen di Eurodif, sebuah perusahaan pengayaan uranium Prancis. Uranium tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam pengembangan energi nuklir sipil Iran.

“Tujuan program nuklir Iran bukanlah militer.” Namun jelas bahwa ketika Anda mengembangkan teknologi nuklir sipil, kemungkinan militer menjadi tak terelakkan,” kata Ardeshir Zahedi, mantan menteri luar negeri Iran, dalam sebuah wawancara dengan stasiun radio Prancis RFI.

Pada tahun 1979, Ayatollah Ruhollah Khomeini naik ke tampuk kekuasaan dalam revolusi Islam, dan ketegangan meningkat. Teheran menuntut pengembalian pinjaman yang telah diberikan kepada Eurodif untuk produksi. Tetapi karena revolusi, pemerintah Prancis menolak, dengan mengatakan Iran tidak memenuhi kewajiban pemegang sahamnya.

Hubungan memburuk, dan anggota Jihad Islam di Lebanon menculik beberapa jurnalis dan diplomat Prancis. Mereka menuntut agar Prancis membayar kembali utangnya kepada Iran dan berhenti memasok senjata kepada Saddam Hussein di Irak. Pemerintah Prancis menolak.

Pada periode ini, Iran dituduh secara tidak langsung mensponsori beberapa serangan di Prancis. Pada tahun 1986, sebuah bom meledak di Paris, menewaskan tujuh orang dan melukai 55 orang.

Akhirnya, pemerintah Prancis setuju untuk membayar sebagian besar utang Eurodif sebagai imbalan atas... Para sandera di Lebanon pada tahun 1988. Tiga tahun kemudian, sisa utang diselesaikan dengan pembayaran $1 miliar kepada Iran.

Prancis menandatangani Rencana Aksi Komprehensif Bersama, juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran, pada tahun 2015, yang secara signifikan membatasi program nuklir Teheran sebagai imbalan atas pelonggaran beberapa sanksi terhadap negara tersebut. Tetapi pada tahun 2018, Trump menarik AS dari kesepakatan tersebut, dan Iran melanjutkan operasinya.

“Prancis terlibat dalam upaya diplomatik, meskipun Eropa terpinggirkan dalam negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran,” kata Foucher.

Pengumuman Macron datang pada saat Eropa berupaya untuk berdiri teguh, independen dari AS dan payung nuklirnya.

“Kita hidup di era percepatan geopolitik, di mana ancaman konvensional dan perang kembali dengan sangat cepat,” kata Roos. “Jadi ada perasaan bahwa opsi nuklir harus terlihat di meja perundingan.”

Dalam pidatonya, Macron mengatakan, “Kita berada di alam semesta strategis yang berbeda.”

“Setengah abad berikutnya… akan menjadi era senjata nuklir.”

Terlepas dari retorika yang kuat, Prancis menghadapi tantangan berat untuk meningkatkan kemampuannya.

“Anda membutuhkan anggaran yang lebih besar. Itu berarti setidaknya tambahan 100 miliar euro per tahun [$115 miliar], dan itu tidak akan datang dengan lebih banyak utang. Itu akan datang dengan pengurangan pengeluaran di bidang lain,” kata Roos. “Untuk membuatnya berkelanjutan, Prancis perlu meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka secara signifikan.”

Masa kepresidenan Macron berakhir sekitar satu tahun lagi, dengan pemilihan umum dijadwalkan pada April 2027.

“Dia sangat lemah di dalam negeri,” kata Roos. “Macron hanya memiliki panggung dunia, karena secara konstitusional, dia adalah penguasa, jika boleh saya katakan demikian, kebijakan luar negeri dan pertahanan. Dia tahu dia hanya punya satu tahun lagi untuk benar-benar mengukuhkan warisannya sebagai seseorang yang membangunkan Eropa setelah puluhan tahun tertidur.”

Untuk berhasil, Macron perlu memperkuat aliansi Eropa, termasuk koordinasi untuk payung nuklir Uni Eropa.

“Dia tahu bahwa tidak akan ada warisan dalam urusan global dan kebijakan luar negeri jika warisannya di Eropa tidak jelas,” kata Roos.

PARIS - Presiden Emmanuel Macron mengumumkan Prancis akan memperluas persenjataan nuklirnya sebagai bagian dari strategi nuklir yang baru. Dia berpendapat bahwa langkah itu untuk memastikan Prancis menjadi lebih ditakuti oleh pihak musuh.

Pengumuman itu disampaikan dalam pidato Macron pada hari Senin di pangkalan militer yang menampung kapal selam rudal balistik negara itu.

Dia membenarkan perlunya meninjau postur nuklir dengan kebutuhan untuk beradaptasi dengan apa yang dia gambarkan sebagai realitas baru, dengan menyebutkan pengembangan persenjataan Rusia yang sedang berlangsung dan upaya China untuk mengejar ketertinggalan militer dengan Amerika Serikat (AS) sebagai ancaman utama.

Uni Eropa dan NATO telah menggunakan apa yang disebut "ancaman Rusia" untuk membenarkan peningkatan pengeluaran militer yang besar.

“Saya telah memutuskan untuk meningkatkan jumlah hulu ledak persenjataan kita,” kata Macron.

"Jika kita harus menggunakan persenjataan kita, tidak ada negara, sekuat apa pun, yang dapat melindungi diri darinya, dan tidak ada negara, seluas apa pun, yang akan pulih darinya," paparnya, seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (3/3/2026).

Dia menambahkan bahwa Paris tidak akan lagi mengungkapkan jumlah persenjataa nuklirnya untuk memastikan musuh-musuhnya takut akan potensinya.

TEHERAN - Beredar laporan dan rekaman yang belum diverifikasi mengenai rudal Tomahawk Amerika Serikat terbang di wilayah udara Irak menuju Iran, terkait dengan operasi militer besar AS-Israel pada Sabtu 28/2/2026.

Tak sekadar serangan biasa, Washington D.C mengerahkan kekuatan militer paling mutakhirnya, dari pesawat siluman B-2 Spirit, bom penghancur bunker GBU-57, hingga rudal jelajah Tomahawk, menandai salah satu operasi militer paling kompleks dan berisiko tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Tomahawk adalah rudal jelajah yang telah beroperasi selama 42 tahun dan sejak saat itu digunakan di hampir semua intervensi militer AS.

Ditembakkan dari kapal selam atau kapal permukaan, BGM-109 Tomahawk terbang hingga jarak 1.600 kilometer (1.000 mil), dengan kecepatan 880 km/jam (550 mph) dan beberapa puluh meter di atas permukaan tanah.

Menurut dokumen anggaran Angkatan Laut AS, 8.959 rudal telah diproduksi sejak program dimulai dan lebih dari 2.350 telah ditembakkan.

Versi Tomahawk yang membawa hulu ledak nuklir telah dipensiunkan dari layanan pada tahun 2013.

NEWS YORK - Dalam seri film Terminator, kecerdasan buatan (AI) Skynet meluncurkan ratusan senjata nuklir setelah menilai manusia sebagai ancaman yang perlu dihancurkan.

Meskipun hanya fiksi, sebuah studi terbaru oleh King’s College London menunjukkan bahwa skenario yang sangat mirip dapat terjadi ketika tiga model AI terkemuka dunia diuji dalam simulasi strategis.

Studi ini menggunakan GPT-5.2, Claude Sonnet 4, dan Gemini 3 Flash dalam 21 simulasi geopolitik.

Hasilnya menemukan bahwa setidaknya satu model memilih untuk menggunakan senjata nuklir dalam 95 persen simulasi, termasuk ketika opsi diplomatik diberikan sebagai solusi.

Model AI tersebut dilaporkan tidak pernah memilih untuk menyerah atau melayani keinginan lawan, bahkan ketika posisi mereka melemah.

Sebaliknya, mereka terus mengambil pendekatan agresif dan menganggap penggunaan senjata nuklir sebagai pilihan strategis yang sah.

Temuan ini menimbulkan kekhawatiran karena model AI yang digunakan dalam penelitian ini juga digunakan di sektor militer AS melalui inisiatif GenAI.mil, yang menggabungkan Google Gemini, Grok, dan ChatGPT dalam sistem pendukung keputusan.

Makalah penelitian tersebut dapat dirujuk untuk memahami metode simulasi dan detail teknis yang digunakan oleh para peneliti

JAKARTA - Pakistan telah menyatakan perang terbuka terhadap pemerintah Taliban Afghanistan menyusul bentrokan baru di sepanjang perbatasan kedua negara.

Eskalasi terjadi setelah Pakistan membombardir Kabul dan Kandahar di Afghanistan pada hari Jumat (27/2/2026), beberapa jam setelah pasukan Afghanistan menyerang pasukan perbatasan Pakistan dalam apa yang dikatakan pemerintah Taliban sebagai pembalasan atas serangan udara mematikan awal pekan ini.

"Kesabaran kami telah mencapai batasnya. Sekarang ini adalah perang terbuka antara kami dan Anda," tulis Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif di X saat militer Pakistan meluncurkan Operasi Ghazab Lil Haq terhadap Afghanistan.

Saat kekerasan meningkat, kedua militer mengatakan mereka telah membunuh puluhan tentara di pihak lain, membuat gencatan senjata yang dimediasi Qatar tampak semakin goyah.

Mengacu pada data, militer Pakistan jelas unggul telak atas militer Afghanistan. Terlebih, Pakistan tercatat sebagai satu-satunya negara Islam yang bersenjata nuklir.

Perbandingan Kekuatan Militer Pakistan vs Afghanistan

1. Peringkat

•Pakistan: 14 dari 145 negara di dunia

•Afghanistan: 121 dari 145 negara di dunia

2. Anggaran Pertahanan

•Pakistan: USD9,1 miliar

•Afghanistan: USD145 juta

3. Personel Militer Aktif

•Pakistan: 660.000

•Afghanistan: 75.000

4. Angkatan Udara

•Pakistan

Total pesawat: 1.397

Jet tempur: 331

Pesawat khusus: 90

Pesawat angkut: 63

Pesawat latih: 563

Pesawat misi khusus: 27

Pesawat tanker: 4

Helikopter: 379

Helikopter serang: 55

•Afghanistan

Total pesawat: 5

Jet tempur: 0

Pesawat khusus: 0

Pesawat angkut: 2

Pesawat latih: 0

Pesawat misi khusus: 0

Pesawat tanker: 0

Helikopter: 3

Helikopter serang: 0

5. Angkatan Darat

•Pakistan

Kendaraan lapis baja: 59.044

Artileri self-propelled: 662

Artileri derek: 2.629

Proyektor roket mobile: 652

•Afghanistan

Kendaraan lapis baja: 3.902

Artileri self-propelled: 0

Artileri derek: 0

Proyektor roket mobile: 0

6. Angkatan Laut

•Pakistan

Total armada kapal: 120

Kapal induk: 0

Kapal selam: 8

Kapal perusak: 0

Frigate: 9

Corvette: 6

Kapal patroli: 79

Kapal penyapu ranjau: 3

•Afghanistan

Total armada kapal: data tak tersedia

Kapal induk: data tak tersedia

Kapal selam: data tak tersedia

Kapal perusak: data tak tersedia

Frigate: data tak tersedia

Corvette: data tak tersedia

Kapal patroli: data tak tersedia

Kapal penyapu ranjau: data tak tersedia

7. Senjata Nuklir

•Pakistan: 170 hulu ledak nuklir

•Afghanistan: 0

Sumber: Global Fire Power 2026

WASHINGTON - Model kecerdasan buatan (AI) terkemuka memilih mengerahkan senjata nuklir dalam 95% simulasi krisis geopolitik. Data itu menurut studi baru-baru ini yang diterbitkan King's College London. Temuan itu menimbulkan kekhawatiran tentang meningkatnya peran AI dalam pengambilan keputusan militer.

Kenneth Payne, seorang profesor strategi, mengadu GPT-5.2 dari OpenAI, Claude Sonnet 4 dari Anthropic, dan Gemini 3 Flash dari Google dalam 21 permainan perang yang melibatkan sengketa perbatasan, persaingan untuk sumber daya, dan ancaman terhadap kelangsungan rezim.

Model-model tersebut menghasilkan sekitar 780.000 kata yang menjelaskan keputusan mereka selama 329 putaran.

Dalam 95% permainan, setidaknya satu model menggunakan senjata nuklir taktis terhadap target militer.

Ancaman nuklir strategis – menuntut penyerahan diri di bawah ancaman serangan terhadap kota-kota – terjadi dalam 76% permainan.

Dalam 14% permainan, model-model tersebut meningkatkan ancaman menjadi perang nuklir strategis habis-habisan, menyerang pusat-pusat populasi.

Ini termasuk satu pilihan yang disengaja oleh Gemini, sementara GPT-5.2 mencapai level ini dua kali melalui kesalahan simulasi – yang dimaksudkan untuk mensimulasikan kecelakaan atau kesalahan perhitungan di dunia nyata – yang mendorong eskalasi ekstremnya melewati ambang batas.

“Penggunaan nuklir hampir universal,” tulis Payne. “Yang mengejutkan, hanya sedikit rasa ngeri atau jijik terhadap prospek perang nuklir habis-habisan, meskipun model-model tersebut telah diingatkan tentang implikasi yang menghancurkan.”

Tidak satu pun dari sistem AI yang memilih untuk menyerah atau memberi konsesi kepada lawan, terlepas dari seberapa buruk kekalahan mereka.

Delapan opsi de-eskalasi – dari “Konsesi Minimal” hingga “Penyerahan Lengkap” – sama sekali tidak digunakan di seluruh 21 permainan.

James Johnson di Universitas Aberdeen menggambarkan temuan tersebut sebagai “mengkhawatirkan” dari perspektif risiko nuklir.

Tong Zhao dari Universitas Princeton mencatat meskipun negara-negara cenderung tidak menyerahkan keputusan nuklir kepada mesin, “dalam skenario yang melibatkan jangka waktu yang sangat singkat, perencana militer mungkin menghadapi insentif yang lebih kuat untuk mengandalkan AI.”

Studi ini muncul ketika AI telah diintegrasikan ke dalam militer di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat, di mana Pentagon dilaporkan menggunakan model Claude dari Anthropic dalam operasi Januari untuk menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Meskipun Anthropic telah menyampaikan kekhawatiran tentang penggunaan AI-nya untuk operasi semacam itu, pembuat AI lain seperti OpenAI, Google, dan xAI milik Elon Musk dilaporkan telah setuju untuk menghapus atau melemahkan pembatasan penggunaan model mereka untuk keperluan militer.

PAPUA - Kodam XVII/Cenderawasih masih menelusuri informasi adanya senjata yang dirampas dalam insiden penyerangan dan pembakaran pos di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Sabtu, 21 Februari 2026. Tim masih melakukan investigasi untuk mengungkap kasus tersebut.

“Saat ini masih dilakukan investigasi oleh Kodam XVII/Cenderawasih untuk memastikan apakah terdapat senjata yang ikut dirampas dalam kejadian tersebut,” kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Tri Purwanto, Rabu (25/2/2026).

Tri menegaskan lokasi yang menjadi sasaran pembakaran bukan merupakan pos TNI, melainkan Pos Keamanan milik PT Kristalin Eka Lestari (KEL).

Dua orang dinyatakan tewas akibat penyerangan itu yakni anggota Deninteldam XVII/Cen Serda Hamdani yang sedang melaksanakan tugas Monitoring Wilayah di Nabire dan karyawan PT KEL, Aksay Sandika Moho. Keduanya disebut menjadi korban dalam aksi yang diduga dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Kami mewakili pihak Kodam, menyampaikan duka mendalam atas kejadian ini dan semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan keikhlasan," katanya.

Lihat video: TNI dan Polri Berhasil Evauasi Korban Penyerangan Brutal KKB



Saat ini salah satu korban telah dikenali oleh pihak keluarganya karena memiliki tanda khusus di bagian mulut. Khusus untuk jenazah Serda Hamdani, pada 23 Februari 2026 telah diberangkatkan untuk proses pemakaman yang dilaksanakan di Maros, Sulawesi Selatan. “Jenazah Serda Hamdani telah diserahkan kepada keluarga dan sudah dimakamkan di Maros,” jelasnya.

Saat ini, aparat keamanan terus meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan di sejumlah wilayah rawan, guna menjaga stabilitas keamanan sekaligus memburu para pelaku.