Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT AKR Corporindo Tbk memperkuat tata kelola penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) solar subsidi agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, sehingga bisa menumbuhkan perekonomian daerah.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis, mengutarakan sinergi akan terus dilakukan agar penyaluran BBM subsidi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan memacu roda perekonomian.

“Kita terus memperkuat dan memperkokoh kinerja AKR sebagai badan usaha pelaksana penugasan BBM agar lebih baik, mendukung swasembada energi dan meningkatkan layanan kepada masyarakat hingga pengembangan di wilayah-wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar),” kata Wahyudi dalam penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) di Samarinda, Kalimantan Timur.

Peningkatan kinerja dan kolaborasi dengan badan usaha ini, kata Wahyudi, dilakukan melalui evaluasi menyeluruh, mulai dari tata kelola, ketersediaan stok, mekanisme distribusi, hingga validasi penyaluran kepada konsumen.

“Kita lakukan perbaikan, sinergi, serta penguatan integrasi data agar lebih kuat, andal, serta memudahkan verifikasi dan validasi data setiap bulan atau triwulan yang dilaporkan kepada Kementerian Keuangan,” katanya.

Di samping itu, pengawasan bersama antara BPH Migas dan AKR juga akan terus dilakukan. Wahyudi mengatakan hal itu bertujuan untuk menjaga tata kelola penugasan pemerintah dalam penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi sehingga menjadi semakin akuntabel.

“Kami tetap mendorong transparansi data dan pelaporan hingga di titik akhir distribusi dapat terus kita jaga bersama,” kata Wahyudi.

Di kesempatan yang sama, Deputy Chief Executive Officer (CEO) AKR Corporindo Merry Sofi menyampaikan apresiasi atas dukungan dan panduan BPH Migas dalam pelaksanaan Penugasan, Penyediaan dan Pendistribusian JBT (P3JBT). Ia menilai sinergi tersebut penting untuk menjaga ketepatan distribusi kepada konsumen yang berhak.

“Harapannya sinergi ini bisa terus ditingkatkan untuk membangun kinerja bersama dalam monitoring dan distribusi P3JBT kepada konsumen yang membutuhkan dengan tepat sasaran. Masyarakat terlayani, dan barang (BBM) yang didistribusikan adalah barang yang sesuai,” kata dia.

FGD ini turut dihadiri Anggota Komite BPH Migas Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung Wibawa, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, Harya Adityawarman dan Hasbi Anshory.

Turut hadir juga Direktur BBM BPH Migas Soerjaningsih serta jajaran direksi AKR Corporindo, yaitu Finance Director Ten Murti Tiban, Commercial Director Johnny Sutanto, Assistant to Deputy CEO Samuel Adikoesoemo, Deputy Tax & Accounting Melyati Yuwono, Deputy Network & Operations Yuwono Ongkowijoyo, dan Head of Branch Kalimantan Timur Ferry Halim.

Pemantauan Terminal Tank dan SPBKB

Pada Selasa (10/02), BPH Migas juga meninjau Terminal Tank Palaran di Samarinda dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) milik AKR Corporindo.

Terminal Palaran merupakan salah satu terminal BBM milik PT AKR Corporindo Tbk yang menyuplai kebutuhan BBM di Samarinda dan sekitarnya di Provinsi Kalimantan Timur.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi solar subsidi berjalan normal, termasuk proses blending (pencampuran) untuk Fatty Acid Methyl Ester (FAME) menjadi Biodiesel 40 (B40) sebelum disalurkan ke masyarakat.

“Kegiatan ini dalam rangka memastikan penyaluran BBM subsidi jenis solar tepat waktu dan tepat sasaran. Tadi kami juga mengunjungi terminal tank AKR Palaran sebagai salah satu tempat penyimpanan BBM milik AKR yang terdapat proses blending ​​​​​​​untuk Fatty Acid Methyl Ester sampa jadi B40 yang siap disalurkan kepada masyarakat,” kata Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto.

Saat mengunjungi SPBKB, menurut BPH Migas, kondisi penyaluran BBM subsidi di SPBKB Kutai Kertanegara berjalan dengan normal dan tidak terjadi antrean. Khusus untuk penyaluran JBT Solar, operator telah melaksanakan proses transaksi sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam pemantauan ini turut hadir Anggota Komite BPH Migas Arief Wardono, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, dan Hasbi Anshory didampingi oleh Commercial Director AKR Corporindo Johny Sutanto dan Deputy Network & Operations AKR Corporindo Yuwono Ongkowijoyo.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan penyaluran solar bersubsidi untuk kebutuhan kapal sungai di Samarinda, Kalimantan Timur, mulai berjalan.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan dari 23 kapal sungai, sebanyak 22 kapal akan beroperasi seperti semula dengan fasilitas BBM solar subsidi, sehingga pergerakan ekonomi dan kegiatan masyarakat yang terintegrasi dari Samarinda-Melak-Mahakam Ulu berjalan normal kembali.

Wahyudi juga mengatakan proses pemenuhan administrasi bagi kapal angkutan penumpang dan barang itu terus dilakukan.

Sementara, badan usaha penugasan yakni PT Pertamina Patra Niaga juga siap melayani pengisian BBM subsidi untuk kapal-kapal yang telah ditetapkan sesuai keputusan BPH Migas.

"Sebelumnya, sebanyak 13 kapal dinyatakan dapat beroperasi kembali. Dokumen sudah dikirim (oleh Dinas Perhubungan Kalimantan Timur) ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub dan dikirim ke BPH Migas. Pasti kita proses segera agar percepatan pelayanan masyarakat segera berjalan normal dan lancar kembali," terang Wahyudi saat melakukan peninjauan langsung di Dermaga Mahakam Ulu, Samarinda, Selasa (10/2/2026).

Sedangkan, kelengkapan pemenuhan persyaratan penggunaan BBM subsidi bagi sembilan kapal lainnya juga akan disampaikan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada BPH Migas.

"Sembilan kapal yang dokumennya sudah lengkap disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Selasa (10/2/2026) sore dan Rabu kita keluarkan persetujuannya. Satu hari setelah dokumen lengkap diterima, kita sudah selesaikan," terang Wahyudi.

Penyaluran minyak solar subsidi hanya diberikan kepada kapal yang memiliki izin operasi serta sertifikat keselamatan yang masih berlaku.

Kapal dengan dokumen yang telah atau hampir berakhir dapat kembali dilayani setelah ada konfirmasi pembaruan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

"Ketentuan ini diterapkan untuk mendukung keselamatan pelayaran, kepastian layanan transportasi sungai, dan ketepatan sasaran BBM subsidi," jelas Wahyudi.

Dalam peninjauan tersebut, Wahyudi menekankan pentingnya percepatan administrasi agar kapal dapat segera beroperasi dan layanan transportasi masyarakat tidak terganggu.

"Kami perlu menyaksikan langsung secara fisik, agar kapal-kapal ini dapat segera beroperasi. Kami menghadirkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur agar segera mempercepat melakukan proses upload data dan dokumen yang dipersyaratkan untuk pengoperasian kapal ini," ujarnya.

Selain dermaga, Wahyudi juga mengunjungi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) Samarinda.

Di lokasi tersebut, ia melihat langsung pengisian BBM subsidi bagi KM Barokah 08 yang melayani trayek Samarinda-Melak.

"Kita menyaksikan pengisian di SPBB. KM Barokah 08 sudah mengisi sebanyak 2.200 liter untuk trayek dari Samarinda-Melak. Pulang pergi butuh sekitar 2.200 liter," tuturnya.

Wahyudi pun mengimbau dengan tersedianya BBM subsidi bagi kapal, maka pelayanan angkutan masyarakat, baik barang maupun penumpang dapat berjalan lancar.

"Pemakaian BBM subsidi yang disiapkan pemerintah dapat disalurkan untuk kapal-kapal yang sudah secara kondisi memenuhi persyaratan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan BPH Migas. Agar BBM subsidi tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat guna kepada masyarakat yang berhak," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Yusliando mengapresiasi kehadiran langsung BPH Migas di Samarinda.

Kehadiran BPH Migas merupakan gerak cepat dalam menyelesaikan kendala yang terjadi saat ini.

"Kita bersyukur Bapak Kepala BPH Migas mau ke sini, benar-benar memperhatikan, sehingga diharapkan tidak ada lagi persoalan-persoalan berkaitan dengan BBM subsidi dan ekonomi di Kutai Barat dan juga Mahalu (Mahakam Ulu) bisa berjalan baik dan harga-harga pun bisa kembali normal," ucapnya.

Ia juga mengimbau pemilik kapal untuk melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan.

"Kalau aspek administrasi tidak dipenuhi, maka tidak akan mendapatkan BBM subsidi," sebut Yusliando.

Kegiatan peninjauan ini turut dihadiri Anggota Komite BPH Migas Baskara Agung Wibawa, Eman Salman Arief, dan Harya Adityawarman.

Hadir juga Direktur BBM BPH Migas Soerjaningsih, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Isfahani, serta perwakilan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menegaskan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar subsidi dan Pertalite sepenuhnya wajib menggunakan QR Code. Tidak lain hal itu agar penyaluran subsidi negara melalui BBM bisa lebih tepat sasaran.

Langkah tersebut menjadi bagian dari program subsidi tepat yang terus didorong sepanjang tahun 2025, terutama untuk memastikan penyaluran bahan bakar subsidi tetap tepat sasaran dan terpantau secara digital.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menegaskan bahwa penerapan sistem digital ini sudah berjalan sepenuhnya di seluruh SPBU.

"Untuk sektor BBM saat ini telah dilaksanakan full QR Code untuk penyaluran BBM jenis solar maupun jenis Pertalite," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, penggunaan QR Code langsung berdampak pada pengendalian kuota. Hingga Oktober 2025, penurunan konsumsi Pertalite hingga 10% dan Solar Subsidi turun sekitar 1,5% dari kuota 2025.

Dengan penerapan QR Code tersebut, pengawasan yang dilakukan perusahaan semakin ketat. Menurutnya, sistem subsidi tepat membantu mengidentifikasi kendaraan yang diduga menyalahgunakan BBM subsidi.

"Selain itu dari sisi pengawasan sistem subsidi tepat ini telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394 ribu nomor kendaraan yang telah kita blokir untuk antisipasi maupun mitigasi adanya penyalahgunaan BBM di SPBU," imbuhnya.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga telah membina sebanyak 544 SPBU sepanjang tahun ini. Dengan begitu, Pertamina Patra Niaga berharap distribusi Solar Subsidi dan Pertalite bisa terus terjaga, tepat sasaran, hingga bebas penyimpangan.