Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan bertemu dengan lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) Global Ratings pada Rabu (3/6/2026). Dia mengeklaim ada rumor yang mencuat soal potensi penurunan rating obligasi pemerintah (sovereign credit rating) Indonesia.

Sebagai informasi, lembaga pemeringkat ini biasanya dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pemangku kebijakan ekonomi maupun sektor keuangan suatu negara sebelum memberikan update peringkat investasi (credit rating) obligasi suatu negara.

Pada keterangan sebelumnya, Purbaya sudah mengungkap bahwa akan bertemu dengan S&P di Indonesia pada Juni 2026. Ini akan menjadi pertemuan lanjutan setelah sebelumnya di AS saat sela-sela IMF-World Bank Spring Meetings.

Jelang pertemuannya dengan lembaga pemeringkat tersebut, Bendahara Negara menyebut ada rumor bahwa peringkat investasi Indonesia akan diturunkan dari yang saat ini masih BBB (investment grade).

"Jadi saya pikir banyak rumor di dalam negeri, yang pasti ketika S&P datang ke sini, ada rumor S&P akan men-downgrade. Padahal saya baru mau ketemu nanti malam," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyatakan masih percaya diri akan kondisi fiskal pemerintah sebelum pertemuan dengan S&P.

Contohnya saja, dia mengeklaim kondisi perkembangan APBN sampai 31 Mei 2026 lebih baik dibandingkan akhir April. Sebagai konteks, defisit APBN pada akhir April sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% terhadap PDB. Defisit ini menyempit dari akhir Maret yang sempat tembus Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB.

Di sisi lain, keseimbangan primer akhir April juga kembali surplus menjadi Rp28 triliun dari posisi akhir Maret defisit Rp95,8 triliun.

"Kalau saya kasih bocoran, itu defisitnya tinggal 0,7% dalam lima bulan. Di bulan Mei juga primary [balance] surplus lagi. Lebih tinggi dibanding April dan pendapatan pajak lebih bagus lagi dibanding tahun lalu," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Purbaya pun membantah adanya isu ketidakpercayaan investor terhadap pengelolaan fiskal pemerintah. Dia juga menolak adanya asumsi bahwa pengelolaan fiskal menjadi pemicu aliran modal asing keluar sehingga membuat rupiah terdepresiasi hingga ke level Rp17.900 per dolar AS.

"Jadi kalau ada isu pemerintah kebijakannya ngawur, fiskalnya ugal-ugalan, enggak begitu. Kami makin bagus. Nanti saya kasih tahu di APBN Kita. Saya kasih lihat gambar satu per satu seperti apa," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bekerja keras mengilapkan kinerja pengelolaan fiskal jelang penilaian peringkat investasi (sovereign credit rating) dari Standard & Poor's (S&P) Global Ratings. Kinerja penerimaan negara yang banyak disoroti kalangan lembaga pemeringkat disebut kembali tumbuh di atas 20% secara tahunan (year-on-year/YoY).

S&P adalah satu-satunya lembaga pemeringkat yang belum memberikan penilaian terbaru atas peringkat investasi obligasi pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Moody's Ratings dan Fitch Ratings telah mengeluarkan penilaian terbaru mereka terhadap rating obligasi pemerintah masing-masing pada Februari dan Maret 2026.

Moody's dan Fitch mempertahankan peringkat layak investasi pada obligasi yang diterbitkan pemerintah Indonesia, masing-masing pada Baa2 dan BBB. Namun, keduanya sama-sama menurunkan prospek atau outlook rating dari Stable ke Negative.

Pada Juni 2026, S&P diketahui bakal mengeluarkan penilaian terbarunya. Di tengah gejolak di pasar keuangan Indonesia, penilaian lembaga ini turut ditunggu investor obligasi. Investor saham juga pada saat yang sama turut menunggu penilaian dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI.

Pada 20 Mei 2026 lalu, Director, Sovereign & International Public Finance Ratings S&P Global Ratings, Rain Yin pada suatu acara di Jakarta mengaku bahwa pihaknya kini masih mempertahankan level BBB untuk sovereign credit rating Indonesia. Akan tetapi, tekanan negatif mulai meningkat dari sisi fiskal.

Penilaian lembaga pemeringkat ini turut menjadi perhatian pemerintah sebab merupakan acuan bagi investor obligasi. Di tengah kebutuhan belanja APBN yang masih tinggi, pembiayaan utang masih dibutuhkan untuk menutup defisit APBN. Apalagi, defisit fiskal akhir 2025 lalu tembus Rp695,1 triliun alias 2,93% terhadap PDB.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim bahwa telah bertemu dengan S&P, Rabu (3/6/2026) malam lalu. Dibarengi dengan makan malam, Purbaya menyebut otoritas fiskal turut menjelaskan kondisi APBN serta fondasi perekonomian nasional.

"Kewajiban kami kan itu. Untuk respons, mereka akan diskusikan di sana dengan timnya. Jadi dia hanya mencari informasi dan kami jelaskan semaksimal mungkin dari sisi kami, utamanya keseriusan kami menjaga defisit di bawah 3%," terangnya kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Purbaya mengatakan, pihaknya pun menjelaskan berbagai cara pemerintah tahun ini maupun tahun depan untuk memperbaiki kondisi perekonomian hingga penerimaan negara secara signifikan.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 5,4% (yoy). Pada kuartal I/2026, ekonomi tercatat tumbuh 5,61% (yoy) dengan komponen pengeluaran dari konsumsi pemerintah mencetak rekor tertinggi, yaitu 21,8% (yoy).

Dari sisi pengelolaan fiskal, defisit APBN tahun ini ditargetkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Penerimaan pajak, yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara, ditargetkan mencapai Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 22,9% dari realisasi sampai akhir 2025 yakni Rp1.917,6 triliun.

Tahun depan, pemerintah membidik target pertumbuhan ekonomi dan fiskal yang lebih ambisius. Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai kisaran 5,8% sampai 6,5%, dengan defisit yang hanya 1,8% sampai 2,4% terhadap PDB. Target-target pada KEM PPKF 2027 ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ke DPR.

"Kami ceritakan ke S&P, kasih data semaksimal mungkin ke mereka kondisi kami seperti apa, supaya mereka melihat prospek ke depan," jelasnya.

Kinerja Pajak

Hingga 31 Mei 2026, Purbaya mengeklaim bahwa defisit APBN masih berada di level 0,7% terhadap PDB. Rasio ini sedikit membesar dari akhir April, yaitu 0,64% terhadap PDB, atau setara Rp164,4 triliun.

Meski melebar dari bulan sebelumnya, defisit akhir Mei lalu berarti menyempit dari posisi akhir Maret 2026. Pada akhir kuartal I/2026, APBN membukukan defisit hingga Rp240,1 triliun atau tembus 0,93% terhadap PDB.

Pertumbuhan penerimaan pajak pun sempat melandai ke 20,7% (yoy) pada Maret dan lebih rendah lagi di April yaitu 16,1% (yoy). Padahal, penerimaan pajak sempat tumbuh 30% (yoy) lebih berturut-turut pada Januari-Februari 2026 meski dipengaruhi oleh efek basis rendah 2025.

Namun, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengeklaim setoran pajak Mei 2026 telah kembali naik ke level 22% (yoy). Data selengkapnya bakal diumumkan rencananya pada Jumat (5/6/2026) siang.

Apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak Mei 2025 sebesar Rp683,3 triliun, maka realisasi penerimaan Mei 2026 diestimasikan mencapai sekitar Rp833 triliun lebih. Dengan demikian, performa ini juga lebih tinggi dari realisasi Mei 2024 Rp760,38 triliun.

"Mei itu pertumbuhan pajaknya 22,1%, jadi jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu. Itu satu hal yang menggembirakan," jelasnya kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Meski demikian, dia tidak menampik kondisi APBN bakal berubah-ubah seiring waktu. Apalagi, kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah bakal memberikan tekanan ke APBN.

Harga minyak sudah naik ke rata-rata US$88,2 per barel sampai dengan akhir April, sedangkan nilai tukar rupiah sudah melemah ke rata-rata Rp16.978 per dolar AS per 13 Mei 2026. Masalahnya, level kurs kini sudah tembus melampaui Rp18.000 per dolar AS saat ini.

Khususnya kurs, Purbaya tidak menampik bakal ada pengaruhnya ke APBN. Salah satunya yakni meningkatnya beban bunga dari utang berdenominasi valas yang diterbitkan pemerintah.

Sebab, pembayaran bunga yang berasal dari tingkat imbal hasil (yield) SBN pemerintah ini dibayarkan ke pemegang atau pembeli obligasi secara reguler. Nilai tukar rupiah yang kian melemah terhadap dolar AS diakui bakal memberikan tekanan kepada pembayaran bunganya secara reguler ke pemegang obligasi.

"Kuponnya sih konstan. Cuma pada waktu rupiah melemah, ya meningkat dalam rupiah pembayarannya. Cuma kan ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya," jelasnya pada kesempatan yang sama.

Kredibilitas Kebijakan

Selain fiskal, lembaga pemeringkat kompak menyoroti kredibilitas maupun prediktabilitas kebijakan pemerintah Indonesia. Setidaknya hal itu tergambarkan pada penilaian Moody's dan Fitch, yang sudah memangkas prospek obligasi pemerintah ke Negatif.

Lembaga pemeringkat juga memastikan bahwa penilaian didasari oleh aspek jangka menengah, alih-alih jangka pendek. Asesmen yang diberikan, utamanya terkait dengan penerimaan, menjadi salah satu faktor penentu utama nasib rating investasi Indonesia.

Pada acara Indonesia Credit Spotlight 2026: Navigating Geopolitical Headwinds and Domestic Resilience yang digelar oleh Pefindo di Jakarta, Rabu (20/5/2026), Director, Sovereign & International Public Finance Ratings S&P Global Ratings, Rain Yin mengatakan ada dua faktor yang bisa menghasilkan penilaian positif pada peringkat investasi Indonesia.

Pertama, apabila pemerintah bisa lepas dari tekanan fiskal berupa peningkatan penerimaan negara secara struktural dalam jangka menengah. Namun, ini perlu terjadi dalam kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan dan bukan sekadar jangka pendek.

Kedua, faktor eksternal. Dalam hal ini, pemerintah dinilai perlu mendorong sektor manufaktur agar bisa masuk ke dalam rantai pasok global.

"Apabila ada dorongan untuk benar-benar mendorong sektor manufaktur agar mengembangkan sektor SDA lebih baik, maka kita bisa melihat peningkatan rating," ujar Rain pada acara tersebut.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah rekam jejak untuk membangun kredibilitas. Rain melihat ada dilema yang dihadapi pemerintah saat ini. Ketika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kondisi global justru sedang tidak mendukung.

Oleh sebab itu, dia tidak menampik pemerintah menghadapi pilihan yang sulit antara mempertahankan kredibilitas serta mengejar pertumbuhan ekonomi yang ambisius.

"Namun, semakin stabil dan dapat diprediksi pilihan kebijakan yang pemerintah buat, saya pikir itu akan membantu memperkuat prediktabilitas serta kredibilitas," jelasnya.

Hal yang sama turut disuarakan oleh Fitch Ratings. Pada wawancara bersama Bisnis April 2026 lalu, Director, Asia-Pacific Sovereign Ratings Fitch Ratings, George Xu juga menyebut pihaknya lebih fokus untuk mengamati pengelolaan fiskal dalam jangka menengah.

Kredibilitas kebijakan juga menjadi faktor penentu untuk melihat apabila adanya peningkatan ketidakpastian atau tidak. George mengaku bahwa meningkatnya ketidakpastian dan berkurangnya prediktabilitas kebijakan pemerintah menjadi salah satu alasan kunci penurunan prospek investasi RI dari Stable ke Negatif, pada Maret lalu.

Kemudian, Fitch juga menyoroti risiko meningkatnya rasio utang pemerintah terhadap PDB apabila defisit APBN semakin melebar dalam jangka menengah guna mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

"Skenario itu pasti akan dianggap sebagai perkembangan negatif bagi kredit dan berpotensi menyebabkan tindakan penurunan peringkat lebih lanjut," ujarnya.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menjelaskan bahwa penurunan rating investasi bisa berdampak pada biaya utang pemerintah. Apabila penurunan rating memicu investor melepas SBN pemerintah, maka otoritas fiskal berpotensi melakukan kompensasi dengan menaikkan imbal hasil (yield) obligasi.

"Jadi ya harapannya pemerintah perlu menyadari sejak awal ya, sejak dini, jangan sampai nanti udah kejadian dulu nih downgrade, rating kita baru nyapunya di belakangan gitu. Jadi sebelum ini, kita bersih-bersih dulu, sebelum kita kena downgrade," terangnya kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana akan melakukan roadshow ke luar negeri usai kredibilitas pengelolaan fiskal disorot Fitch hingga Moody's.

Sekadar informasi, Moody's Ratings pada Februari 2026 memberikan outlook negatif terhadap Indonesia namun tetap mempertahankan peringkat kredit di level Baa2. Langkah serupa juga dilakukan Fitch pekan ini dengan merevisi prospek Indonesia dari stabil ke negatif meskipun mempertahankan peringkat BBB.

Salah satu alasan penurunan sovereign credit rating Indonesia itu adalah kondisi fiskal Indonesia. Di tengah basis penerimaan yang lemah, akselerasi belanja pemerintah dan beban bunga utang dikhawatirkan semakin memperlebar defisit APBN.

Purbaya pun menyampaikan rencananya ke luar negeri untuk memberitahukan kondisi perekonomian Indonesia yang sebenarnya. Meskipun sebelumnya dia menyatakan tidak ingin ke luar negeri sebelum ekonomi Indonesia tumbuh sampai 6%.

"Jadi itu kesalahan saya juga karena saya enggak ke luar negeri kan. Saya pikir sebelum Indonesia tumbuh 6%, saya enggak akan ke luar negeri. Tetapi sekarang mesti berubah, mesti marketing juga keadaan kita seperti apa. Jadi April saya akan ke luar negeri untuk memastikan bahwa Menteri Keuangan kita ngertilah apa yang dikerjakan," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Purbaya kemudian mempertanyakan mengapa lembaga-lembaga pemeringkat asing itu justru tidak membandingkan Indonesia dengan negara-negara Asean lainnya, dengan kondisi fiskal defisit hingga di atas 4%.

Belum lagi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu sesumbar bahwa ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11% atau tertinggi di negara-negara G20.

"Kenapa yang diincar Indonesia? Mungkin masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru, jadi mereka sanksi jangan-jangan Menteri Keuangan enggak bisa ngitung," tuturnya.

Purbaya juga mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu berhasil dikendalikan tanpa harus menembus batas defisit APBN 3% terhadap PDB. Realisasi defisit APBN 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB.

"Tanpa menembus batas fiskal, kami bisa membalikkan ekonomi yang tumbuhnya tertinggi ngalahin China segala macem. Tetapi tetap saja tidak laku, artinya ada visi lain yang dinilai yang masih belum meyakinkan para lembaga pemeringkat tadi," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan negara pada APBN 2026 diperkirakan tidak naik signifikan dari tahun lalu sehingga semakin membatasi ruang fiskal.

Hal ini tertuang pada pengumuman terbaru lembaga pemeringkat, Fitch Ratings yang mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada BBB. Namun, prospek atau outlook kredit Indonesia diturunkan dari kategori Stabil ke Negatif.

Fitch menilai keseluruhan penerimaan APBN 2026, yang dalam hal ini meliputi pajak, kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hanya sebesar 13,3% terhadap PDB pada 2026 dan 2027. Ini juga masih lebih rendah dari rata-rata median penerimaan negara-negara dengan sesama rating BBB.

Sebagai informasi, pemerintah tahun ini menargetkan penerimaan negara keseluruhan sebesar Rp3.153,6 triliun. Penerimaan pajak ditargetkan Rp2.357,7 triliun, kepabeanan dan cukai Rp336 triliun, serta PNBP Rp459,2 triliun.

"Kami memperkirakan pendapatan pemerintah umum/PDB rata-rata 13,3% selama tahun 2026 dan 2027 (median BBB: 25,5%) di tengah kurangnya mobilisasi pendapatan yang signifikan," ujar Fitch melalui keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).

Sebagai informasi, penerimaan negara keseluruhan pada APBN 2025 lalu hanya terkumpul Rp2.756,3 triliun atau 91,7% terhadap target APBN yakni Rp3.005,1 triliun. Shortfall terlebar adalah pada penerimaan pajak, yang juga merupakan penyumbang terbesar ke kas negara, yakni sebesar Rp271,7 triliun lantaran hanya terealisasi Rp1.917,6 triliun (dari target Rp2.189,3 triliun).

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai terkumpul Rp300,3 triliun atau 99,6% dari target, sedangkan PNBP Rp534,1 trilliun atau melebihi target APBN.

Dengan PDB Indonesia pada 2025 sebesar Rp23.821,1 triliun, maka rasio keseluruhan penerimaan negara tahun lalu yakni 11,5% terhadap PDB.

Menurut Fitch, lemahnya penerimaan negara tahun lalu disebabkan berbagai hal. Mulai rendahnya penerimaan pajak, batalnya kenaikan tarif PPN menjadi 12%, pengalihan dividen BUMN dari pos PNBP ke Danantara, serta restitusi yang mencapai Rp361 triliun.

"Upaya berkelanjutan untuk memperkuat kepatuhan pajak seharusnya meningkatkan pendapatan, tetapi kemungkinan tidak akan memberikan peningkatan yang signifikan dalam jangka pendek, sehingga membatasi ruang fiskal," ujar Fitch.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings memperkirakan defisit fiskal Indonesia 2026 akan tetap berada di bawah batas 3% terhadap PDB, tetapi akan berada di level yang sama pada akhir 2025 lalu yakni 2,9% terhadap PDB.

Hal ini tertuang pada pengumuman terbaru Fitch, Rabu (4/3/2026), yang menurunkan outlook rating kredit Indonesia dari Stabil ke Negatif. Namun, posisi sovereign credit rating Indonesia dipertahankan di BBB.

"Kami memperkirakan defisit fiskal sebesar 2,9% terhadap PDB di 2026, tidak berubah dari 2025 dan di atas target pemerintah 2,7%," demikian dikutip dari pengumuman di situs resmi Fitch, Rabu (4/3/2026).

Sebagai informasi, APBN 2025 ditutup dengan defisit sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB. Realisasi ini melampaui outlook pemerintah pertengahan tahun lalu yakni 2,78% terhadap PDB, yang juga sudah melebar dari UU APBN 2,53%.

Prakiraan Fitch itu merupakan asumsi konservatif terkait dengan penerimaan negara dengan proyek pertumbuhan yang lebih lambat, serta dampak jangka pendek yang rendah dari upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Di sisi lain, belanja negara untuk masyarakat diperkirakan lebih tinggi akibat upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi serta masih tersisanya dampak tensi sosial dari demo besar akhir Agustus lalu. Contohnya, adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut mencapai 1,3% dari PDB untuk 225-2029.

"Rencana untuk front-load belanja pada semester I/2026 bisa menambah risiko fiskal terselip," ujar Fitch.

Adapun alasan Fitch mempertahankan rating kredit Indonesia pada BBB lantaran rekam jejak Indonesia dalam mempertahanakan stabilitas makroekonomi, pertumbuhan jangka menengah yang baik, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang rendah, serta kecukupan cadangan devisa.

Masalahnya, kekuatan-kekuatan tersebut terbatas akibta salah satunya setoran penerimaan negara yang lemah.

"Kekuatan peringkat ini dibatasi oleh penerimaan pendapatan yang lemah, biaya pembayaran utang yang tinggi, dan fitur struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara sesama peringkat 'BBB'," terang Fitch.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini tidak ada dampak signifikan terhadap stabilitas industri perbankan nasional setelah Moody’s merevisi outlook sovereign credit rating Indonesia menjadi negatif dan menurunkan outlook lima bank.

“Saya optimistis tidak akan ada dampak yang signifikan. Tentu saja, sebagaimana yang disampaikan Moody’s, ini adalah konsekuensi penurunan outlook secara menyeluruh,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPB) OJK Dian Ediana Rae saat dijumpai media di Jakarta, Selasa (10/2/2026) lalu.

Dian mengatakan, pihaknya juga tidak khawatir atas perubahan outlook Moody’s ini mengingat tidak ada isu yang bersifat struktural. Menurutnya, bank-bank di Indonesia, termasuk lima bank dalam outlook Moody’s, secara fundamental tetap sehat.

“Bagi saya sebagai KEPB, sekarang pengawasan individual bank itu lebih penting. Seratus lima bank umum itu memang banyak. Tapi buat saya, satu bank bermasalah saja itu sudah menjadi ‘pikiran’,” ujar dia.

Outlook dari Moody’s ini, tegas Dian, juga menjadi catatan dan tanggung jawab bersama bagi seluruh pihak, terutama pemangku kepentingan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Dalam hal ini, dibutuhkan komunikasi yang lebih baik kepada Moody’s dan lembaga pemeringkat (rating agency) lainnya mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Dian pun menyatakan komitmennya untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai permasalahan outlook lembaga pemeringkat internasional.

“Kalau pengalaman saya sendiri sebetulnya cukup dengan data informasi dan tentunya arah kebijakan (saat berkomunikasi dengan lembaga pemeringkat internasional). Jadi semua apa pun yang terkait dengan rules and regulation, data informasi, arah kebijakan kita, dan lain sebagainya, itu tentu akan kita siapkan nanti,” kata Dian.

Sebagai informasi, lembaga pemeringkat Moody’s pada Kamis (5/2/2026) mengumumkan untuk mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

Sejalan dengan langkah tersebut, Moody’s juga merevisi outlook lima bank di Indonesia menjadi negatif, antara lain Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Meski demikian, Moody’s tetap mempertahankan seluruh peringkat utama kelima bank tersebut, termasuk issuer ratings, deposit ratings, senior unsecured ratings, serta sejumlah indikator risiko dan profil kredit lainnya.

Adapun kinerja intermediasi perbankan pada 2025 tercatat tumbuh positif sebesar 9,63 persen (year on year/yoy) menjadi Rp 8.586 triliun. Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 13,83 persen yoy menjadi Rp 10.059 triliun.

Likuiditas industri perbankan tetap memadai, dengan rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 126,15 persen dan 28,57 persen, masih di atas ambang batas (threshold). Liquidity coverage ratio (LCR) berada di level 200,97 persen.

Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,05 persen dan NPL net sebesar 0,79 persen. Loan at Risk (LaR) juga menunjukkan tren penurunan menjadi 8,77 persen.

Secara umum, tingkat profitabilitas bank (ROA) sebesar 2,53 persen. Permodalan (CAR) sebesar 25,89 persen menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat di tengah kondisi ketidakpastian global.

Pertanyaannya, apakah kita membutuhkan pencadangan berlebihan kalau agunannya kuat? Itu yang harus jadi analisa atau pertimbangan sebuah bank,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memandang perubahan outlooksovereign credit rating Indonesia menjadi negatif berpotensi meningkatkan biaya penerbitan surat utang, menyusul keputusan Moody’s merevisi outlook dari stabil menjadi negatif.

“Kalau negara dulunya Baa2 menjadi Ba2, maka tentunya corporate rating-nya juga sama. Lalu dampaknya apa? Kalau kita menerbitkan surat utang lagi, maka tawar-menawarnya menjadi lebih mahal,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu usai konferensi pers paparan kinerja di Jakarta, Senin.

Namun, BTN sendiri belum berencana masuk ke pasar pendanaan global dalam waktu dekat. Nixon menilai ketersediaan investor domestik masih memadai untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, sekaligus menawarkan struktur biaya yang lebih efisien.

Selain itu, ia juga mencatat bahwa saat ini penerbitan instrumen utang dalam mata uang dolar AS kurang ekonomis bagi BTN, mengingat portofolio pembiayaan perseroan, khususnya kredit pemilikan rumah (KPR), seluruhnya berbasis rupiah.

Pendanaan dalam valuta asing akan menimbulkan biaya (cost) tambahan, terutama dari selisih nilai tukar dan biaya lindung nilai (swap), yang pada akhirnya membuat biaya dana menjadi lebih mahal dibandingkan pendanaan dalam rupiah.

Terkait hubungan dengan lembaga pemeringkat internasional, Nixon menyatakan bahwa pihaknya akan tetap melakukan komunikasi secara aktif dan rutin.

Ia menambahkan, pertemuan dengan lembaga pemeringkat sebenarnya merupakan praktik standar, di mana bank menyampaikan penjelasan secara mendetail mengenai strategi, profil risiko, dan proyeksi bisnis jangka menengah hingga panjang yang menjadi dasar penilaian peringkat.

Mengenai pencadangan, Nixon mengamini bahwa rasio pencadangan BTN relatif lebih rendah dibandingkan bank-bank anggota Himbara lainnya, namun tetap berada di atas ketentuan minimum regulator.

Rasio pencadangan (CKPN) BTN saat ini berada di kisaran 125 persen, yang dinilai memadai mengingat kuatnya kualitas agunan pada portofolio KPR. Ke depan, rasio pencadangan akan ditingkatkan hingga 150 persen pada 2030.

Nixon menekankan bahwa kredit perumahan didukung oleh agunan yang kuat, sehingga perlindungan risiko tidak hanya tercermin dari tingkat pencadangan, tetapi juga dari nilai agunan yang menyertai kredit tersebut.

“Pertanyaannya, apakah kita membutuhkan pencadangan berlebihan kalau agunannya kuat? Itu yang harus jadi analisa atau pertimbangan sebuah bank,” kata Nixon.

Sebagai informasi, lembaga pemeringkat Moody’s pada Kamis (5/2) mengumumkan untuk mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

Sejalan dengan langkah tersebut, Moody’s juga merevisi outlook lima bank di Indonesia menjadi negatif, termasuk BTN. Bank lain yang terdampak adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA).

Meski demikian, Moody’s tetap mempertahankan seluruh peringkat utama kelima bank tersebut, termasuk peringkat penerbit (issuer ratings), peringkat simpanan (deposit ratings), peringkat utang senior tanpa jaminan (senior unsecured ratings), serta sejumlah indikator risiko dan profil kredit lainnya.

Khusus untuk BTN, Moody’s mempertahankan deposit ratings pada level Baa2 dan Baseline Credit Assessment (BCA) pada level ba2, dengan mencatat bahwa tingkat pencadangan bank masih relatif rendah dibandingkan dengan risiko asetnya, terutama akibat tingginya porsi kredit restrukturisasi.

Menurut Moody’s, peringkat BTN ini turut ditopang oleh kuatnya dukungan pemerintah, sejalan dengan peran strategis bank dalam pembiayaan perumahan nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang sovereign credit rating Indonesia yang diputuskan Moody's tetap bertahan pada level Baa2 menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid.

Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, kerangka kebijakan makro yang disiplin, serta ketahanan sektor jasa keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan OJK akan terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ke depan, ujar dia, OJK akan secara konsisten menjalankan program prioritas pada 2026 dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, serta pendalaman pasar keuangan secara terukur.

"Seluruh agenda tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pembiayaan program prioritas pemerintah, serta memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor," kata Friderica.

Adapun ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,11 persen pada tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Kinerja ini menunjukkan kemampuan perekonomian nasional untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan global, sekaligus menjadi penopang penting terhadap ketidakpastian jangka pendek yang tercermin dalam outlook.

Selain mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level Baa2, Moody's pada Kamis (5/2/2026) juga mengumumkan untuk melakukan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

OJK memandang penilaian Moody's yang menempatkan Indonesia pada posisi relatif lebih baik dibandingkan negara sekelasnya sebagai cerminan kepercayaan terhadap kapasitas kebijakan nasional.

Oleh sebab itu, OJK akan mendukung penguatan koordinasi nasional untuk menciptakan kebijakan yang lebih selaras dan konsisten.

Sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK juga akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta memperluas dukungan pembiayaan bagi pembangunan jangka menengah dan panjang.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia menyatakan bahwa penurunan outlook peringkat kredit Indonesia oleh Moody's Ratings diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi negara.

Sebagaimana diketahui, Moody's dalam keterangan terbarunya mempertahakan sovereign credit rating Indonesia pada Baa2. Namun, lembaga itu menyesuaikan outlook dari stable menjadi negative akibat risiko dari penurunan kepastian kebijakan yang apabila berlanjut bisa berimplikasi terhadap kinerja perekonomian.

"Penyesuaian outlook diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia," terang Gubernur BI Perry Warjiyo melalui keterangan tertulis, Kamis (5/2/2026).

Perry menjelaskan bahwa kinerja ekonomi domestik tetap solid di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global. Hal itu, terangnya, terlihat pada pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 sebesar 5,39%, sehingga secara keseluruhan tahun lalu tumbuh 5,1%.

Di sisi lain, inflasi tetap terjaga pada 2,92% atau berada dalam kisaran sasaran. Sementara itu, lanjutnya, stabilitas nilai tukar Rupiah terus diperkuat melalui komitmen kuat bank sentral.

Pada segi stabilitas sistem keuangan, Perry mennyebut kondisinya tetap terjaga baik dengan ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah.

Tidak hanya itu, digitalisasi sistem pembayaran yang tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

Gubernur BI dua periode itu lalu menyoroti proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Moody's yang tetap berada pada kisaran 5% dalam jangka pendek hingga menengah, dengan ketahanan ekonomi yang terjaga.

Selain itu, Moody's turut menilai defisit fiskal diperkirakan tetap berada di bawah 3% PDB. Dari segi kebijakan moneter, BI diperkirakan terus mendukung stabilitas inflasi.

Moody's turut memperkirakan bahwa rasio utang pemerintah terhadap PDB akan tetap akan terjaga rendah di bawah peers. Namun demikian, dia mengakui lembaga tersebut menyoroti tantangan pemerintah dalam meningkatkan basis penerimaan.

Dalam hal ini, Moody's mengapresiasi upaya otoritas fiskal untuk mendorong penerimaan antara lain melalui peningkatan efisiensi administrasi perpajakan dan kepabeanan.

Ke depan, BI memprakirakan bahwa prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah akan tetap solid dengan tren meningkat, didukung oleh inflasi yang terkendali.

Pertumbuhan ekonomi 2026 diprakirakan meningkat di kisaran 4,9% sampai dengan 5,7%, ditopang kenaikan permintaan domestik sejalan berbagai kebijakan pemerintah, serta berlanjutnya dampak positif dari bauran kebijakan BI.

Kinerja positif tersebut diprakirakan akan terus meningkat pada 2027, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,1% sampai dengan 5,9%, serta inflasi yang akan tetap terkendali.

Ketahanan Eksternal

Perry juga menyampaikan ketahanan eksternal Indonesia dalam menanggapi perkembangan terbaru dari Moody's tersebut. Dia mencatat Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) masih terjaga sehat, ditopang oleh kinerja neraca perdagangan yang solid.

Neraca perdagangan pada Desember 2025 mencatatkan surplus sebesar US$2,51 miliar didukung oleh ekspor nonmigas berbasis sumber daya alam maupun manufaktur.

Alhasil, posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2025 meningkat menjadi sebesar US$156,5 miliar setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Level cadangan devisa itu juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Perry memperkirakan, NPI 2026 tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9% sampai dengan 0,1% PDB.

Nilai tukar Rupiah juga diprakirakan tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Hal itu didukung oleh imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik, serta komitmen BI dalam menjaga stabilitas rupiah.

"Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjut di tengah ketidakpastian global yang meningkat, bersinergi erat dengan KSSK dan Program Asta Cita Pemerintah, serta terus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memperkuat komunikasi kebijakan dalam rangka memelihara kepercayaan pasar," demikian dikutip dari siaran pers BI.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek peringkat utang nasional atau sovereign credit rating Indonesia diperkirakan masih relatif aman di level layak investasi (investment grade), kendati kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menghadapi tekanan ganda berupa pelebaran defisit yang mendekati batas aman dan shortfall penerimaan pajak.

Meski demikian, kalangan ekonom memberikan catatan keras bahwa risiko struktural dapat menjadi "lampu kuning" atau tanda bahaya yang mengancam kredibilitas fiskal di mata lembaga pemeringkat internasional apabila tidak segera direspons dengan reformasi konkret, terutama rendahnya rasio pajak dan membengkaknya beban bunga utang.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, dalam skenario dasar (baseline), prospek rating Surat Berharga Negara (SBN) masih relatif terjaga, yang tercermin dari keputusan Moody’s yang baru saja menyematkan peringkat Baa2 (peringkat layak investasi) dengan outlook stabil untuk penerbitan surat utang negara (SUN) valuta asing (valas) senilai US$2,7 miliar pada Senin (13/11/2025).

Menurutnya, lembaga pemeringkat masih memegang asumsi bahwa pemerintah akan menjaga disiplin fiskal dengan menahan defisit di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio utang di kisaran 40%.

"Namun, risiko tekanan meningkat. Masalahnya bersifat struktural, Moody’s menekankan ketahanan fiskal Indonesia tertahan oleh basis penerimaan yang rendah," ujar Josua kepada Bisnis, Rabu (14/1).

Kekhawatiran ini beralasan. Data menunjukkan defisit APBN 2025 melebar hingga 2,92% terhadap PDB (dekati batas aman 3% terhadap PDB), sementara realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 87,6% dari target.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Bank Dunia mencatat rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara telah menembus 20,5% per Oktober 2025, melonjak drastis dibandingkan rata-rata 2015–2022 yang hanya 14%.

Risiko Cost of Fund

Josua memperingatkan bahwa jika persepsi fiskal memburuk dan memicu penurunan rating atau revisi outlook menjadi negatif maka dampak pertamanya akan memukul pasar keuangan.

Akibatnya, premi risiko akan melonjak, menyebabkan imbal hasil (yield) SBN naik dan biaya penerbitan utang baru menjadi lebih mahal. Transmisi ini, sambung Josua, juga akan berdampak ke kenaikan biaya dana (cost of fund) bagi korporasi dan perbankan.

"Dampak akhirnya, beban bunga APBN makin besar, ruang belanja produktif menyusut, dan kebutuhan pengetatan fiskal jadi lebih mahal secara sosial maupun ekonomi," tegasnya.

Faktor lain yang menjadi sorotan adalah eksposur utang valas pemerintah yang mencapai porsi 28%. Josua menilai kondisi ini membuat rasio utang sangat sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah.

Peluang Upgrade

Sementara itu, Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana melihat sisi yang lebih optimistis. Dia memproyeksikan rating Indonesia akan tetap stabil di level Baa2, ditopang oleh fundamental makroekonomi seperti pertumbuhan PDB, inflasi yang terkendali, dan daya beli masyarakat yang terjaga.

Bahkan, Fikri menilai Indonesia masih memiliki peluang untuk menaikkan peringkat utang (upgrade) di masa depan, dengan syarat utama adanya perbaikan signifikan pada sisi penerimaan negara.

"Jika shortfall pajak bisa diturunkan atau penerimaan pajak dinaikkan, defisit fiskal otomatis bisa ditekan lagi. Saya pikir kita masih ada peluang untuk naik [rating]," kata Fikri kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Untuk mencapai hal tersebut, Fikri menekankan bahwa upaya mendongkrak rasio pajak tidak cukup hanya dengan kampanye kesadaran, melainkan membutuhkan penegakan hukum yang tegas, transparansi, dan pemberantasan korupsi untuk membangun kepercayaan wajib pajak.

"Kepastian hukum harus dijalankan, kekuatan pemberantasan korupsi juga harus ditingkatkan. Ini bukan cuma kerja Dirjen Pajak atau Kemenkeu, tapi seluruh pihak," pungkasnya.

Senada, Josua menyarankan pemerintah untuk fokus pada kualitas belanja (spending quality) dan pengelolaan risiko utang yang aktif, termasuk memperpanjang jatuh tempo utang untuk mengurangi kerentanan jangka pendek. Target defisit yang lebih rendah pada 2026, menurutnya, hanya akan dianggap kredibel oleh pasar apabila ditopang oleh reformasi administrasi pajak yang nyata, bukan sekadar asumsi makro yang optimis.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 dibuka menguat seiring kenaikan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (31/10/2025). Kenaikan indeks bisnis ditopang oleh saham ANTM, AMRT, SIDO dan BRPT.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama Bursa dengan harian Bisnis Indonesia ini naik tipis 0,01% ke level 546,99 hingga pukul 09.02 WIB. Tercatat, 13 saham menguat, 10 terkoreksi, dan 4 stagnan.

Saham dengan kenaikan harga tertinggi dipimpin oleh PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) sebesar 1,60% ke Rp3.170, diikuti saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) yang terapresiasi 0,98% menjadi Rp2.060 per saham.

Saham lain yang menguat adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) dengan kenaikan 0,88% menjadi Rp2.220, disusul saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) menguat 0,85% ke Rp3.570 per saham.

Adapun penurunan ditorehkan saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) yang terkoreksi 2,65% ke Rp1.285 per saham, sedangkan saham PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) mencatat pelemahan sebesar 1,34% menjadi Rp2.210.

IHSG terpantau naik 0,24% menuju posisi 8.203,43 hingga pukul 09.02 WIB. Hari ini, indeks komposit dibuka pada level 8.202,52 dan sempat ke posisi 8.215,55.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih, mengatakan ada sejumlah sentimen yang memengaruhi pergerakan indeks komposit hari ini.

Dari dalam negeri, laju positif IHSG selama dua hari beruntun telah diikuti dengan inflow investor asing di pasar ekuitas domestik senilai Rp784,7 miliar.

Adapun, pergerakan indeks masih ditopang oleh saham blue chips, sedangkan rupiah JISDOR masih tertekan ke level Rp16.640 per dolar AS pada Rabu (30/10/2025).

Di sisi lain, Rating and Investment Information, Inc. (R&I) pada 24 Oktober 2025 mempertahankan Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia pada peringkat BBB+ dengan outlook stabil. Peringkat untuk membayar utang luar negeri atau sovereign debt tersebut melihat kondisi fiskal dan moneter yang prudent.

Dari Mancanegara, Wall Street kompak koreksi dipengaruhi oleh saham teknologi. Pelaku pasar, kata Raih, merespons negatif sinyal Jerome Powell yang memperkecil peluang pemotongan suku bunga pada Desember mendatang.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga pemeringkat Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level BBB+ dalam rating release tanggal 24 Oktober 2025, dengan outlook stabil.

Dalam keterangan resminya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro mengatakan rating tersebut menegaskan kembali kepercayaan terhadap ketahanan fundamental ekonomi Indonesia serta kebijakan fiskal dan moneter yang tetap hati-hati atau prudent.

"R&I menilai bahwa kokohnya fundamental ekonomi Indonesia ditopang oleh laju pertumbuhan yang konsisten, inflasi yang terjaga dalam batas sasaran, serta kedisiplinan dalam pengelolaan fiskal dan moneter," kata Deni dalam keterangan resmi Kemenkeu, Kamis (30/10/2025).

Melihat kinerja ekonomi nasional pada tahun 2024 yang solid, R&I memperkirakan bahwa tren pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil akan tetap berada dalam kisaran yang sehat dan berkelanjutan pada tahun 2025.

Tingkat inflasi yang berhasil dikendalikan dalam rentang target di kisaran 2,5% plus/ minus 1% menjadi penilaian positif dari R&I. Nilai tukar rupiah relatif stabil setelah sempat mengalami tekanan eksternal.

"Posisi cadangan devisa pada akhir September 2025 dapat dijaga setara dengan kisaran enam bulan kebutuhan impor dan utang luar negeri pemerintah. Defisit transaksi berjalan juga diperkirakan tetap berada pada tingkat yang rendah dan terkendali," tulisnya.

Di bidang fiskal, R&I menilai positif konsistensi Indonesia dalam menjaga defisit anggaran di bawah 3% dari PDB.

Defisit pada 2024 tercatat sebesar 2,3%, sedangkan pada 2025 terdapat penyesuaian target defisit dari 2,5% menjadi 2,78% untuk mengakomodasi pembiayaan program prioritas.

Proyeksi defisit tahun 2026 di angka 2,68% menunjukkan arah kebijakan fiskal yang tetap terukur dan berkomitmen pada keberlanjutan fiskal jangka menengah.R&I memperkirakan, rasio utang pemerintah terhadap PDB akan tetap di kisaran 40%.

R&I juga menekankan pentingnya tiga hal bagi pemerintah Indonesia, yaitu memperluas basis penerimaan negara.

Kedua, meningkatkan kemudahan dalam berusaha dan pengembangan reformasi struktural untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan ketiga fokus kepada kebijakan ekonomi dan fiskal, serta peranan dari lembaga bentukan baru Danantara.

Dengan mempertahankan peringkat BBB+ dan outlook Stabil, Kementerian Keuangan menilai Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi ekonomi, pengelolaan fiskal yang kredibel, dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

"Penilaian ini menjadi sinyal positif bagi investor dan mitra internasional bahwa Indonesia mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan fiskal secara konsisten di tengah ketidakpastian global," ujarnya.