Lembaga pemeringkat kredit Fitch Ratings menilai Indonesia masih memiliki ruang untuk melampaui batas defisit fiskal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) tanpa langsung memicu penurunan peringkat utang.

Kondisi tersebut dinilai masih dapat ditoleransi selama bersifat sementara akibat tekanan eksternal seperti perang di Timur Tengah.

Direktur Sovereign Ratings Fitch George Xu mengatakan pelonggaran defisit bisa ditoleransi jika pemerintah mampu menjaga komunikasi yang jelas kepada pasar serta memiliki rencana konsolidasi fiskal ke depan.

"Jika pemerintah bisa berkomunikasi dengan pasar secara sangat jelas dengan komitmen konsolidasi fiskal ke depan, saya rasa itu tidak akan memicu penurunan rating dalam waktu dekat," ujar Xu, Kamis (23/4), melansir Reuters.

Fitch sebelumnya menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif pada bulan lalu. Keputusan itu didasarkan pada meningkatnya ketidakpastian serta menurunnya kredibilitas kebijakan, di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia sepanjang 2026.

Namun, penilaian tersebut belum memasukkan dampak konflik Iran yang dinilai memperbesar risiko fiskal. Salah satu tekanannya datang dari kebijakan pemerintah yang berkomitmen tidak menaikkan harga bahan bakar, sehingga beban subsidi meningkat.

Pemerintah sendiri tengah membahas kemungkinan pelebaran defisit anggaran akibat perang, bahkan berpotensi mencapai 4 persen dari PDB. Sementara itu, proyeksi dasar defisit pada 2026 saat ini berada di kisaran 2,9 persen, sedikit di bawah batas legal 3 persen, namun lebih tinggi dari estimasi sebelumnya sebesar 2,7 persen.

Kendati demikian, pejabat pemerintah sebelumnya menegaskan akan tetap menjaga defisit di bawah ambang batas tersebut, mengingat sensitivitas pasar dan potensi reaksi investor.

Fitch menilai jika pelanggaran batas defisit hanya terjadi dalam satu tahun sebagai respons terhadap kondisi darurat, maka hal itu tidak serta-merta berdampak pada penurunan rating.

Namun, risiko akan meningkat apabila defisit tinggi berlangsung dalam jangka panjang.

"Jika pemerintah menggunakan situasi ini sebagai peluang untuk menjalankan defisit yang jauh lebih tinggi dalam jangka panjang, kami akan menilai ulang arah rasio utang, dan itu bisa memicu aksi penurunan rating," kata Xu.

Selain faktor fiskal, Fitch juga menyoroti risiko pelonggaran kebijakan ekonomi secara lebih luas. Dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, terdapat kekhawatiran kebijakan fiskal dan moneter menjadi lebih longgar.

Fitch juga akan mencermati potensi penggunaan skema di luar anggaran, termasuk pemanfaatan badan pengelola investasi negara seperti Danantara Indonesia untuk mendukung pembiayaan belanja publik.

Di sisi moneter, rencana perluasan mandat Bank Indonesia (BI) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dinilai berpotensi mengganggu fokus utama menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, yang sempat menyentuh level terendah di Rp17.320 per dolar AS.

"Hal itu bisa memperumit mandat kebijakan dan meningkatkan risiko kesalahan kebijakan," ujar Xu.