#30 tag 24jam
Dampak Efisiensi Anggaran: Hemat atau Hambat Ekonomi?
Pemerintah Balikpapan merancang efisiensi anggaran akibat penurunan Dana Transfer Daerah, fokus pada optimalisasi PAD dan kegiatan prioritas. HIPPI dan pengamat menyoroti potensi dampak negatif efisie [890] url asal
#efisiensi-anggaran #dampak-ekonomi #pemerintah-balikpapan #penurunan-pendapatan #dana-transfer-daerah #strategi-penghematan #pelayanan-publik #pendapatan-asli-daerah #rencana-pembangunan-jangka-meneng
(Bisnis.Com - Terbaru) 08/04/26 19:33
v/185578/
Bisnis, SAMARINDA — Pemerintah Kota Balikpapan tengah menyusun peta jalan efisiensi anggaran di tengah proyeksi penurunan pendapatan yang cukup signifikan pada tahun ini.
Langkah ini muncul sebagai respons atas anjloknya Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada APBN 2026 hingga Rp1,055 triliun, yang memaksa pemerintah lokal merancang strategi penghematan yang terukur, tapi tetap menjaga pelayanan publik.
Penjabat Sekretaris Daerah Balikpapan Agus Budi menyatakan pihaknya akan memetakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan surat edaran terkait pembatasan perjalanan dinas dan penggunaan kendaraan operasional.
Dalam implementasi Work From Home (WFH), setiap unit diwajibkan memangkas konsumsi utilitas seperti listrik, internet, dan telepon untuk memastikan target efisiensi tercapai.
"Meskipun edaran pusat berlaku mulai 1 April, kami tengah menyusun draf versi lokal yang akan dilaporkan kepada Wali Kota pekan depan," ujar Agus Budi, Rabu (2/4).
Dia menambahkan, proyeksi pendapatan 2027 diperkirakan merosot menjadi sekitar Rp2,6 triliun, turun drastis dibandingkan dengan alokasi 2025 yang mencapai lebih dari Rp3 triliun.
Sementara itu, realisasi pagu anggaran 2026 masih berada di angka Rp3,6 triliun, yang dihitung termasuk bantuan keuangan dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Untuk mengantisipasi defisit, pemerintah kota akan mengalihkan fokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengarahkan anggaran 2027 pada kegiatan super prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Agus menyebutkan target-target strategis dalam RPJMD kemungkinan besar akan dikoreksi mengingat realisasi pendapatan yang belum memenuhi ekspektasi.
"Bahkan mungkin, tadi kan udah disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi bahwa kemungkinan RPJMD kita juga akan kita koreksi target-targetnya. Ya, karena pendapatan kita kan tidak sesuai dengan ekspektasi yang sudah kita rencanakan," sebutnya.
Dia mengungkapkan Wali Kota berkomitmen agar penurunan TKD tidak mengganggu pelayanan publik, di mana efisiensi akan difokuskan pada kegiatan pendukung, acara seremonial, serta pemangkasan biaya perjalanan dinas hingga 50%.
Namun demikian, langkah pengetatan anggaran ini menuai respons beragam dari berbagai kalangan. Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Kalimantan Timur Muhammad Reza Fadhillah menegaskan, dunia usaha tidak menolak kebijakan tersebut asalkan diterapkan secara selektif dan cerdas.
"Efisiensi harus menjadi alat untuk perbaikan kualitas belanja negara, bukan sekadar pengurangan angka. Pemerintah perlu memangkas pengeluaran yang boros, namun tidak boleh melemahkan kegiatan ekonomi produktif," tegasnya.
Dia menambahkan, bagi HIPPI Kaltim, isu utamanya bukan soal hemat atau tidak hemat, melainkan apakah uang negara yang dibelanjakan benar-benar mampu menciptakan produktivitas, memperkuat pelaku usaha lokal, dan menjaga perputaran ekonomi di daerah.
Selain itu, HIPPI mendukung upaya pemerintah pusat untuk mengurangi pengeluaran seremonial seperti perjalanan dinas.
Akan tetapi, di daerah seperti Kalimantan Timur, belanja pemerintah memiliki peran signifikan sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi lokal.
Menurutnya, implementasi efisiensi di tingkat pusat maupun daerah perlu dilakukan secara sangat selektif agar tidak menahan belanja produktif, memperlambat proses tender, atau mengganggu arus kas pelaku usaha. "Terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memiliki daya tahan sangat tipis," kata Reza.
Dia menyebutkan potensi penurunan kualitas infrastruktur dan layanan dapat terjadi apabila efisiensi diterapkan terlalu mekanis tanpa mempertimbangkan fungsi strategis dari pos belanja tertentu.
Dalam praktiknya, yang sering terdampak bukan hanya proyek baru, melainkan juga pemeliharaan infrastruktur yang justru krusial bagi keberlangsungan ekonomi.
HIPPI berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap menjaga prioritas belanja pada sektor-sektor yang memberikan dukungan langsung pada konektivitas, kelancaran distribusi, serta kemudahan pelayanan perizinan.
Kebijakan Kontradiktif
Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi justru menilai kebijakan efisiensi anggaran di Kalimantan Timur belum tepat sasaran dan justru diawali dengan sejumlah kebijakan yang kontradiktif.
Dia menyoroti beberapa contoh pemborosan anggaran yang sempat menuai kritik publik, meliputi anggaran influencer Dinas Pariwisata Kaltim senilai miliaran rupiah, pengadaan videotron Pemprov Kaltim, pembelian mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, serta anggaran fasilitas rumah dinas dan ruang kerja kepala daerah yang mencapai Rp25 miliar.
"Kontradiksi ini terlihat nyata ketika pemerintah daerah gencar meningkatkan PAD melalui sektor pajak, seperti rencana penerapan pajak air permukaan sebesar 10%. Kebijakan ini membebani masyarakat dan konsumen PDAM, sementara pejabat daerah cenderung menunjukkan gaya hidup mewah melalui fasilitas dinas yang berlebihan," tegasnya.
Secara jangka panjang, kata Purwadi, efisiensi yang salah sasaran ini dikhawatirkan makin memperparah sejumlah masalah serius yang sudah ada, seperti perbaikan jalan rusak di Samarinda, Kutim, dan Bontang yang kerap memicu kecelakaan, hingga tingginya angka inflasi di daerah pedalaman seperti Mahulu, di mana harga beras mencapai Rp750.000 per 25 kilogram akibat kendala konektivitas darat dan sungai.
Dia mencontohkan, dari total APBD Kaltim yang mencapai belasan triliun rupiah, Dinas PUPR hanya mendapatkan alokasi sekitar Rp850 miliar. Anggaran ini dianggap sangat tidak memadai untuk menangani berbagai persoalan infrastruktur yang mendesak.
Purwadi melanjutkan, kondisi keuangan beberapa daerah di Kaltim saat ini sedang terpuruk akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat.
Sebagai contoh, Kabupaten Kutai Kartanegara harus meminjam dana sebesar Rp820 miliar dari Bank Kaltim untuk menutupi kebutuhan daerah. Di tingkat provinsi, serapan aspirasi dewan (Pokir) juga sangat rendah, yang menunjukkan dampak nyata dari efisiensi yang salah sasaran.
"Hingga saat ini, belum terlihat inovasi pembiayaan daerah yang optimal. BUMD seperti PT MBS dinilai belum maksimal dalam memberikan kontribusi dan mengelola aset daerah secara efisien," ungkapnya.
Adapun, dia menuturkan bahwa perlu langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini.
"Pemprov harus berani mendorong kebijakan agar pajak dari waralaba nasional masuk ke kas daerah, bukan ke Jakarta. Kurangi perjalanan dinas, rapat-rapat, TPP, kalau perlu, gaji pejabat publik dipotong. Itu kan bagian dari penghematan. Jadi kalau mau efisiensi harus dikasih contoh dari para pejabat dulu gitu, jangan efisiensi justru mengorbankan pembangunan di sektor publik seperti listrik, air, internet, jalan, sekolah, kesehatan, gitu," pungkasnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)