KEMENTERIAN Keuangan mengatakan pemerintah masih memiliki sisa dana cadangan bencana sebesar Rp 2,97 triliun yang bisa digunakan untuk penanganan bencana di Sumatera. Adapun total dana cadangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah sebesar Rp 5 triliun.

“Cadangan bencana yang dialokasikan sejak awal tahun Rp 5 triliun, masih tersedia lagi Rp 2,97 triliun dan bisa kami tambah kalau dibutuhkan,” ucap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Kamis, 18 Desember 2025.

Ia mengatakan dana cadangan bencana ini merupakan bagian dari dana tanggap darurat yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB).

Selain dana cadangan bencana, dana tanggap darurat tersebut juga mencakup dana siap pakai (DSP). Suahasil mengatakan pemerintah telah menambah alokasi DSP sebanyak Rp 1,6 triliun untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Kemudian, pemerintah juga telah menyalurkan dana kemasyarakatan presiden sebesar Rp 268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota. Masing-masing kabupaten/kota mendapatkan Rp 4 miliar dan masing-masing provinsi mendapatkan Rp 20 miliar. Menurut Suahasil, dana ini langsung dialirkan kepada APBD masing-masing kabupaten/kota atau provinsi.

Sementara itu untuk 2026, Suahasil menyebut pemerintah menganggarkan DSP sebesar Rp 250 miliar dan dana cadangan bencana sebesar Rp 5 triliun. Dana ini masih bisa ditambah sesuai kebutuhan.

Adapun estimasi dana yang dibutuhkan untuk pemulihan bencana di Sumatera pada 2026 mencapai Rp 51 triliun. “Pak Menteri telah mengatakan ada reprioritisasi 2026, memanfaatkan alokasi belanja yang tidak perlu, dan akan kami alokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kembali daerah bencana,” ucap Suahasil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan siap mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 60 triliun untuk pemulihan dampak bencana Sumatera. Ia memastikan anggaran pemulihan bencana yang diminta oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta BNPB akan berasal dari APBN.

“Waktu APBN selesai di DPR, kami sisir semua program kementerian/lembaga. Ternyata masih banyak program dan rapat enggak jelas. Sudah kami sisir. Sebelum bencana, kami sudah kumpulkan Rp 60 triliun dari situ. Jadi, begitu dibutuhkan yang disebutkan oleh Pak Presiden, kami sudah siap,” kata Purbaya saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 15 Desember 2026, seperti dikutip Antara.

WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 30 November 2025 sebesar Rp 444,9 triliun atau 93,2 persen terhadap outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Angka tersebut belum mencapai target tahun 2025 sebesar Rp 477 triliun rupiah.

“PNBP dari sumber daya alam minyak dan gas sebesar Rp 94 triliun atau 78,8 persen terhadap outlook APBN,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis, 18 Desember 2025.

Kemudian nonminyak dan gas Rp 125,8 triliun atau 91,5 persen terhadap outlook. Kekayaan Negara Dipisahkan Rp 11,9 triliun atau 100,2 persen terhadap outlook, PNBP lainnya Rp 111,9 triliun atau 78,8 persen terhadap outlook, dan Badan Layanan Umum Rp 90,9 triliun atau 91,6 persen terhadap outlook.

Jika dibandingkan, kata Suahasil, jumlah PNPB dari Januari hingga November 2025 mengalami penurunan 14,8 persen. Pada periode yang sama pada 2024 (year on year/yoy) tercatat sebesar Rp 522,5 triliun.

Suahasil mengatakan PNBP sektor sumber daya alam pada tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan 2024. Pada minyak dan gas menurun 12,4 persen secara year on year akibat pelemahan Indonesian Crude Price (ICP) dan penurunan lifting gas bumi dan lifting minyak bumi yang belum sesuai dengan target APBN.

“Lifting minyak buminya ada peningkatan dibandingkan tahun lalu, tapi masih tetap di bawah dari target atau asumsi dasar APBN,” ucapnya.

Selanjutnya, kata Suahasil, PNBP sektor nonminyak dan gas tumbuh 0,7 persen secara year on year karena ada peningkatan tarif PNBP dari komoditas mineral, dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025.

“Jadi kombinasi dari berbagai hal termasuk juga kombinasi dari kurs,” tuturnya.

WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap dana sebesar Rp 52,9 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Januari hingga 15 Desember 2025. Dana yang dikucurkan sudah 74,6 persen dari total anggaran Rp 71 triliun untuk tahun ini.

“Saat ini penerimanya sudah 50,7 juta penerima dari 82,9 juta target, ini luar biasa memberi makan anak-anak kita,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis, 18 Desember 2025.

Suahasil mengatakan 50,7 juta penerima itu termasuk dari kalangan pelajar dan ibu hamil. Kemudian program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dilaksanakan oleh 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Program MBG secara resmi dimulai pada 6 Januari 2025 dan berlangsung secara bertahap di berbagai daerah. Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi anggarannya per Juni lalu sebesar Rp 5 triliun dengan 5,6 juta penerima.

Selanjutnya realisasi anggaran pada Juli sebesar Rp 7,3 triliun dengan 7,6 juta penerima; pada Agustus sebesar Rp 10,7 triliun dengan 21,3 juta penerima; pada September sebesar Rp 19,7 triliun dengan 31,4 juta penerima; pada Oktober sebesar Rp 32,6 triliun dengan 39,7 juta penerima; dan pada November sebesar Rp 46,5 triliun dengan 43,8 juta penerima.

“Sudah menyerap 741.985 pekerja,” ujar Suahasil.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) merencanakan anggaran MBG dalam APBN 2026 sebesar Rp 335 triliun. Pengeluaran per hari sekitar Rp 1,2 triliun atau kurang lebih Rp 25 triliun per bulan jika mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Harga per porsi makanan MBG rata-rata Rp 10 ribu dengan menu yang disediakan oleh SPPG berganti-ganti setiap hari.

WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap realisasi belanja negara dari awal Januari sampai 30 November sebesar Rp 2.911,8 triliun atau 82,5 persen terhadap outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebesar Rp 2.894,5 triliun.

“Ini berarti cukup seimbang antara pendapatan negara (82,1 persen) dengan belanjanya (82,5 persen),” katanya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis, 18 Desember 2025.

Dalam pemaparannya, belanja kementerian/lembaga per November 2025 sebesar Rp 1.110,7 triliun atau 87,1 persen terhadap outlook APBN. Angkanya lebih besar jika dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebesar Rp 1.049,7 triliun.

Kemudian belanja non kementerian/lembaga per November 2025 sebesar Rp 1.005,5 triliun atau 72,5 persen terhadap outlook APBN. Angkanya lebih kecil dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebesar Rp 1.048,9 triliun.

Suahasil merincikan, belanja kementerian/lembaga per November 2025 terdiri dari belanja pegawai Rp 298,8 triliun atau 95,1 persen terhadap outlook APBN. Angkanya naik 9,3 persen dari periode yang sama pada 2024.

“Itu karena memang terjadi peningkatan jumlah pegawai kami,” ucapnya.

Selanjutnya belanja barang Rp 404,5 triliun atau 84,7 persen terhadap outlook APBN. Angkanya naik 1,3 persen dari periode yang sama pada 2024.

Untuk belanja modal nilainya Rp 249,6 triliun atau 72,5 persen terhadap outlook APBN. Angkanya naik 1,8 persen dari periode yang sama pada 2024.

Lalu belanja untuk bantuan sosial Rp 166,8 triliun atau 90 persen terhadap outlook APBN. Angkanya naik 19,2 persen dari periode yang sama pada 2024.

“Kami lihat semuanya on track dan pertumbuhannya positif dibandingkan tahun 2024,” ujar Suahasil.

Dia menyampaikan bahwa belanja utama kementerian/lembaga adalah pembayaran pensiun sebesar Rp 166,6 triliun. Angka itu termasuk tambahan untuk 100 ribu orang pensiunan baru yang hingga November 2025 berjumlah 3,73 juta orang. Sebelumnya periode yang sama pada 2024 terdapat 3,63 juta pensiunan.

Secara total, kata Suahasil, realisasi belanja pemerintah pusat per November 2025 sebesar Rp 2.116,2 triliun atau 79,5 persen terhadap outlook APBN. Angkanya lebih besar dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebesar Rp 2.098,6 triliun.

Kemudian ditambah dari nilai transfer daerah per November 2025 sebesar Rp 795,6 triliun, sedikit berkurang dari periode yang sama pada 2024 sebesar Rp 795,8 triliun. Sehingga per November 2025, total belanja negara Rp 2.911,8 triliun, sedangkan periode November 2024 sebesar Rp 2.894,5 triliun.

WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap anggaran sebesar Rp 52,9 triliun per 15 Desember 2025.

“Makan Bergizi Gratis sampai dengan 15 Desember sudah Rp 52,9 triliun atau 74,6 persen dari anggaran di APBN yang sebesar Rp 71 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis, 18 Desember 2025, seperti dikutip Antara.Jumlah realisasi penerima program MBG tercatat mencapai 50,7 juta orang dari target 82,9 juta orang, yang mencakup anak, siswa, hingga ibu hamil.Berdasarkan realisasi terakhir, program MBG telah dilaksanakan oleh 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia dan menyerap 741.985 pekerja.Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema akselerasi pembangunan 8.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada 2026.Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan hal ini untuk mengejar target layanan bagi 82,9 juta penerima manfaat secara nasional. Dia menegaskan bahwa percepatan ini mendesak dilakukan mengingat realisasi infrastruktur dapur gizi di kawasan 3T hingga penghujung 2025 masih jauh dari ideal."Di kawasan 3T itu, kita rencanakan 8.200, tapi yang mungkin baru akan selesai di akhir tahun ini sekitar 190 unit SPPG," kata Dadan selepas Rakor Penyelenggaraan MBG di Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu, 17 Desember 2025.Untuk menutup celah infrastruktur tersebut, Dadan menegaskan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci. Dia memastikan proses seleksi pegawai sedang dikebut untuk memastikan operasional unit-unit baru tersebut.Dadan merinci peta jalan BGN tahun depan akan berfokus pada keseimbangan wilayah. Selain 8.200 unit di daerah terpencil, BGN juga membidik pengoperasian minimal 25.400 SPPG di kawasan aglomerasi atau perkotaan padat penduduk.Sementara untuk target jangka pendek pada akhir tahun 2025, BGN terus berupaya merampungkan pendirian 19.000 SPPG di seluruh Indonesia.

KEMENTERIAN Keuangan mengimbau pemerintah daerah untuk mempercepat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Hingga 30 November 2025, realisasi belanja APBD 2025 baru Rp 922,5 triliun atau 65,3 persen dari pagu.“Kami berharap pemda bisa mempercepat belanja agar manfaatnya bisa lebih dimanfaatkan masyarakat,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis, 18 Desember 2025, seperti dikutip Antara.

Pasalnya, kata Suahasil, realisasi tranfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat telah tersalurkan sebesar Rp 795,6 triliun atau 91,5 persen dari pagu.

Kenaikan realisasi TKD terbesar terjadi pada komponen dana bagi hasil (DBH) sebesar 22,5 persen dan dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar 14,9 persen.

Rinciannya, dana bagi hasil tersalurkan Rp 157,4 triliun, dana alokasi umum Rp 409,5 triliun, dana alokasi khusus fisik Rp 13,2 triliun, dana alokasi khusus non fisik Rp136,4 triliun, otonomi khusus Rp 14,2 triliun, dana desa Rp 59,5 triliun, dan TKD lainnya Rp 5,3 triliun.

Di sisi lain, saldo rekening pemerintah daerah di perbankan juga telah menunjukkan penurunan. Berdasarkan catatan per Oktober 2025, kas rekening pemerintah daerah berada pada level Rp 230,1 triliun. Sementara pada akhir November 2025, kasnya tercatat turun menjadi Rp 218,2 triliun.“Saldo rekening pemda mengalami penurunan, maka belanja pemda harusnya bisa lebih tinggi lagi,” ujar Suahasil.Dalam paparan Kemenkeu, seluruh komponen belanja APBD terlihat turun. Belanja pegawai terealisasi Rp 376 triliun per November 2025, turun 1,7 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 382,6 triliun.

Belanja barang dan jasa tersalurkan Rp 265,7 triliun atau turun 8,9 persen (yoy) dari Rp 291,6 triliun. Belanja modal tercatat sebesar Rp 92 triliun, turun signifikan 32,6 persen (yoy) dari Rp 136,5 triliun. Sama halnya, belanja lainnya juga turun signifikan 24,1 persen (yoy) menjadi Rp 188,8 triliun dari Rp 248,8 triliun.

JAKARTA, iNews.id - Kinerja penerimaan pajak hingga Oktober 2025 masih lebih rendah dibanding tahun lalu. Berdasarkan laporan APBN yang dipaparkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), setoran pajak hingga akhir Oktober baru mencapai Rp1.459 triliun, atau 70,2 persen dari proyeksi hingga akhir 2025 senilai Rp2.076,9 triliun.

Realisasi ini juga lebih rendah dibanding 10 bulan pertama 2024, ketika penerimaan pajak telah mencapai Rp1.517,5 triliun.

“Secara neto sampai dengan akhir Oktober sudah terkumpul Rp1.459,03 triliun, ini di bawah tahun lalu masih,” ucap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (20/11/2025).

Suahasil menjelaskan, pelemahan terjadi di hampir seluruh komponen pajak. Beberapa realisasi per Oktober 2025 antara lain PPh Badan Rp237,56 triliun (turun 9,6 persen yoy); PPh Orang Pribadi & PPh 21 Rp191,66 triliun (minus 12,8 persen).

Kemudian, PPh Final, PPh 22, PPh 26 Rp275,57 triliun (minus 0,1 persen); PPN & PPnBM Rp556,61 triliun (minus 10,3 persen) dan; Pajak lainnya Rp197,61 triliun (tumbuh 42,3 persen).

“Nah untuk yang PPN PPnBM ini artinya restitusinya cukup tinggi di sini,” katanya. 

Mengacu pada data presentasi APBN yang ditampilkan dalam rapat, hingga 31 Oktober 2025, pendapatan negara tercatat Rp2.113,3 triliun, atau 73,7 persen dari outlook.

Belanja negara terserap Rp2.593,0 triliun, atau 75,5 persen dari outlook. Defisit APBN mencapai Rp479,7 triliun, setara 2,02 persen PDB. Defisit keseimbangan primer berada di level Rp45,0 triliun.

Pemerintah menilai pelemahan penerimaan pajak masih dapat dikendalikan melalui akselerasi kegiatan ekonomi di kuartal IV dan perbaikan basis pajak.

Editor: Aditya Pratama

WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan pemerintah masih harus membelanjakan Rp 1.292,7 triliun selama tiga bulan ke depan di sisa tahun anggaran 2025. Sampai dengan akhir September 2025, belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp 1.589,9 triliun atau setara 59,7 persen dari outlook sebesar Rp 2.663,4 triliun.

“Di tiga bulan terakhir, kami melihat perlunya percepatan belanja Rp 1.292,7 triliun selama tiga bulan ke depan untuk mencapai outlook,” kata Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025. Menurut Suahasil Nazara, percepatan belanja penting untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adapun belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 800,9 triliun (62,8 persen dari outlook) dan belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp 789 triliun (56,8 persen dari outlook). Khusus belanja K/L, Suahasil Nazara menyoroti tiga K/L dengan penyerapan anggaran di bawah 50 persen hingga akhir September. Tiga K/L itu adalah Badan Gizi Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian.

Per 30 September 2025, penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional baru menyerap anggaran sebesar Rp 19,7 triliun atau setara 16,9 persen dari outlook sebesar Rp 116,6 triliun. Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum baru menyerap anggaran sebesar Rp 41,3 triliun atau setara 48,2 persen dari outlook Rp 85,7 triliun. Sementara itu, Kementerian Pertanian baru menyerap Rp 9 triliun atau setara 32,8 persen dari outlook Rp 27,3 triliun.

Untuk itu, Kementerian Keuangan meminta K/L untuk mengoptimalkan pelaksanaan belanja. Pertama, dengan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan proyek, termasuk pengadaan barang dan jasa. Kedua, melakukan monitoring rencana penggunaan dana dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai dengan jadwal. Ketiga, melakukan inventarisasi kendala untuk mitigasi. “Kami memerlukan belanja di kuota tepat, namun kami juga terus mendorong efisiensi belanja di setiap kementerian dan lembaga,” ujar Suahasil Nazara.