ekBis

#30 tag 24jam

1 item, 1 hal

BPK catat peningkatan kualitas pengelolaan subsidi BUMN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat ada peningkatan kualitas pengelolaan subsidi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercermin dari menurunnya nilai ... [336] url asal

#bpk #bumn #subsidi-bumn

(Antara - Finansial) 14/05/26 01:04
v/220845/

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat ada peningkatan kualitas pengelolaan subsidi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercermin dari menurunnya nilai koreksi subsidi kompensasi pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

“Hal ini menunjukkan perbaikan dalam sistem pengendalian serta meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara oleh BUMN,” kata Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam kegiatan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan atas belanja subsidi, kompensasi, Public Service Obligation (PSO) dan perhitungan harga pembelian cadangan pangan pemerintah pada BUMN operator dalam rangka dukungan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, ia mengatakan sejumlah capaian efisiensi juga telah terlihat. Salah satunya pada sektor pupuk bersubsidi yang berhasil menekan biaya secara signifikan.

Ke depan, praktik baik tersebut diharapkan dapat diikuti oleh sektor lain seperti energi dan pangan, guna meningkatkan efektivitas belanja negara.

Anggota VII BPK turut menekankan pentingnya penguatan basis data sebagai fondasi dalam penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Integrasi dan pemutakhiran data antarlembaga dinilai menjadi kunci untuk mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran serta meningkatkan efisiensi anggaran.

"Penandatanganan ini mencerminkan komitmen seluruh pihak dalam menunjukkan transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya," ujar Slamet Edy.

Pada kesempatan itu, Anggota VII BPK itu menegaskan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 memperkuat peran BUMN untuk menjalankan fungsi ganda secara seimbang.

Fungsi ganda tersebut sebagai korporasi berorientasi kinerja dan nilai keuangan, sekaligus agen pembangunan melalui penugasan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan subsidi, kompensasi, PSO, dan cadangan pangan pemerintah, dengan tetap menjunjung tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan akuntabilitas.

Melalui penguatan sinergi dan komitmen bersama, ia mengatakan BPK berharap pengelolaan subsidi dan kompensasi ke depan semakin akuntabel, tepat sasaran, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Direktur Utama maupun Direksi BUMN dan badan usaha terkait yang telah bekerja sama secara kooperatif dan komunikatif sehingga proses pemeriksaan ini berjalan lancar dan tepat waktu," ujar dia.

#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)