#30 tag 24jam
KontraS Desak Pembentukan TGPF Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
KontraS desak pembentukan TGPF independen untuk usut kasus penyiraman air keras Andrie Yunus, melibatkan ahli, masyarakat sipil, dan aparat hukum. [276] url asal
#kasus-penyiraman-air-keras-andrie-yunus #tgpf-kasus-penyiraman-air-keras #kontras-desak-tgpf #penyiraman-air-keras #andrie-yunus-kasus #tim-gabungan-pencari-fakta #ahli-masyarakat-sipil #aparat-penega
(Bisnis.Com - Terbaru) 31/03/26 17:23
v/177811/
Bisnis.com, JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
Dimas merekomendasikan TGPF diisi oleh ahli, masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum.
"Kami mohon agar forum ini juga bisa menekankan atau menghasilkan keputusan politik untuk membuat tim gabungan pencari fakta independen yang berisi beberapa ahli, beberapa orang aparat penegak hukum dan juga masyarakat sipil supaya bisa membongkar secara terang benderang," katanya saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, penyiraman air keras memberikan efek domino karena ke depannya siapa saja bisa menjadi korban penyiraman. Terkhusus, katanya, bagi pihak-pihak yang bertentangan dengan masyarakat sipil.
"Dalam kasus ini, faktor korbannya tidak cuma Andrie Yunus; kami mendalilkan bahwa ancaman terhadap Andrie Yunus itu juga bisa menjadi efek domino ke depannya," jelasnya.
Dia juga mendesak agar eksekutor maupun dalang pelaku penyiraman segera disampaikan kepada publik secara transparan dan meminta penyelesaian kasus ini melalui mekanisme peradilan umum.
Selain itu, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menyatakan bahwa jika kasus tidak diungkapkan secara maksimal, maka rasa keamanan publik akan terancam.
"Ini peristiwa yang terus berulang dan saya khawatir jika tidak terungkap secara maksimal, secara besar-besaran yang terjadi adalah situasi rasa aman warga negara itu hilang," paparnya.
Dia meminta kepada Komisi III DPR RI selaku mitra yang menaungi instansi atau lembaga penegak hukum dapat menjaga rasa aman bagi masyarakat agar tidak ada lagi teror, terlebih pelakunya merupakan aparat itu sendiri.
"Saya berharap betul Komisi III bisa mengambil terobosan-terobosan politik dan ruang-ruang demokrasi di DPR untuk bisa membongkar ini," ucapnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)