#30 tag 24jam
BP Batam Percepat Izin Lingkungan Jadi 29 Hari, Pangkas Birokrasi Investasi
BP Batam mempercepat izin lingkungan jadi 29 hari untuk memangkas birokrasi, meningkatkan daya saing investasi, dan menarik lebih banyak investor. [284] url asal
#batam-izin-lingkungan #percepatan-izin-batam #bp-batam-perizinan #peraturan-pemerintah-batam #kpbb-batam #perizinan-terpadu-batam #tim-uji-kelayakan-batam #dokumen-lingkungan-batam #perizinan-berusaha
(Bisnis.Com - Terbaru) 06/05/26 01:30
v/212473/
Bisnis.com, BATAM– Badan Pengusahaan (BP) Batam memperkuat sistem perizinan terpadu menyusul pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mempercepat proses penerbitan Persetujuan Lingkungan (PL) menjadi maksimal 29 hari kerja.
Penguatan ini sejalan dengan regulasi terbaru terkait Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang memberikan kewenangan luas kepada BP Batam dalam mengelola perizinan.
Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam, Harry Prasetyo Utomo, mengatakan BP Batam kini memegang kewenangan atas 16 sektor strategis dengan lebih dari 2.400 jenis perizinan.
Menurut dia, percepatan proses tersebut didukung pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUK-LH) KPBPB Batam yang melibatkan unsur internal BP Batam, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, serta tenaga ahli dari kalangan akademisi.
“Tim ini bertugas memverifikasi dokumen lingkungan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami memastikan proses lebih cepat tanpa mengurangi kualitas kajian lingkungan,” ujar Harry, Selasa.
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025, kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan yang sebelumnya berada di tingkat pusat atau provinsi kini telah didelegasikan kepada KPBPB Batam.
Kebijakan tersebut dinilai mampu memangkas rantai birokrasi yang selama ini menjadi kendala dalam proses perizinan.
“Di daerah lain prosesnya bisa memakan waktu lama karena birokrasi berlapis. Di Batam, kami upayakan lebih efisien agar pelaku usaha mendapat kepastian waktu,” katanya.
Dalam skema perizinan terbaru, pelaku usaha di kawasan KPBPB Batam diwajibkan memenuhi tiga persyaratan utama, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PKKH), serta Persetujuan Lingkungan (PL).
BP Batam optimistis penyederhanaan dan percepatan perizinan ini akan meningkatkan daya saing investasi Batam, sekaligus menarik lebih banyak investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)