Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penguatan ekonomi daerah menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.

Untuk mencapai target tersebut, Purbaya menyebut bakal mengoptimalkan seluruh sumber pertumbuhan, termasuk investasi daerah, penguatan sektor riil, dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.

“Kita pastikan perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendukung pertumbuhan sektor swasta. Dengan cara itu, pertumbuhan ekonomi tahun depan diharapkan dapat mendekati 6 persen atau bahkan lebih,” kata Purbaya dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin.

Salah satu bentuk penguatan ekonomi daerah adalah peluang tambahan dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggaran 2027, yang diperkirakan bakal meningkat hingga Rp90 triliun.

Selain itu, pemerintah juga terus menyempurnakan kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, termasuk digitalisasi TKD, penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah, serta penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) regional.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah semakin efektif, akuntabel, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Purbaya menyebut kapasitas fiskal daerah yang makin kuat dapat mendorong pembangunan lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pada akhirnya, ia mengatakan penguatan ekonomi daerah tidak hanya menjadi instrumen pemerataan pembangunan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif.

“Pemerintah berkomitmen menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan bijak, tetapi pada saat yang sama memastikan daerah memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh. Dengan daerah yang semakin kuat, pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat lebih cepat," ujar dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Yang terpenting adalah bagaimana penguatan fiskal daerah dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu komitmen pemerintah menjaga defisit tetap bijak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah anggaran dana transfer ke daerah (TKD) hingga Rp90 triliun pada tahun anggaran 2027.

Purbaya dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin, mengatakan pemerintah saat ini menyiapkan tambahan ruang fiskal sekitar Rp40 triliun dan masih berpotensi meningkat.

Peningkatan itu, kata dia, menyesuaikan dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tetap menjaga disiplin fiskal.

“Ruang untuk daerah terbuka. Naiknya pasti ada. Yang terpenting adalah bagaimana penguatan fiskal daerah dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu komitmen pemerintah menjaga defisit tetap bijak,” kata Purbaya.

Dia menjelaskan strategi penguatan fiskal daerah difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta pengembangan sumber pembiayaan yang kreatif dan inovatif.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperbesar kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Salah satu instrumen yang didorong pemerintah adalah pemanfaatan pembiayaan pembangunan daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur.

Melalui skema tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah untuk membangun infrastruktur strategis seperti sekolah, rumah sakit, sistem penyediaan air minum, maupun jalan daerah.

“Daerah masih tetap bisa membangun walaupun ada keterbatasan anggaran. Tersedia sumber pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah dan tenor yang panjang sehingga pembangunan daerah tetap berjalan,” ujarnya menambahkan.

Selain memperkuat kapasitas fiskal daerah, pemerintah juga terus menyempurnakan kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, termasuk digitalisasi TKD, penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah, serta penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) regional.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah semakin efektif, akuntabel, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan merealisasikan penyaluran anggaran transfer ke daerah (TKD) senilai Rp306,1 triliun per 31 Mei 2026, setara 44,2 persen terhadap target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp693 triliun.

Nilai realisasi itu terkontraksi sebesar 4,9 persen bila dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp322 triliun.

Meski begitu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat, menyatakan dana transfer ke daerah tersalurkan dengan efektif, utamanya bagi daerah-daerah yang terkena bencana.

Penyaluran transfer ke daerah bulan Mei didorong oleh dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) nonfisik, dan otonomi khusus (otsus), termasuk relaksasi penyaluran dan tambahan alokasi bagi daerah terdampak bencana di Sumatera.

Tambahan alokasi TKD 2026 sebesar Rp10,65 triliun untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah disalurkan sebesar 99,8 persen dari pagu.

Adapun hasil pemanfaatan anggaran transfer ke daerah tahun anggaran 2026 termasuk untuk 4,3 juta aparatur sipil negara (ASN) daerah yang didukung melalui pembayaran gaji serta 42,3 juta siswa yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dana juga diterima oleh 5,8 juta siswa PAUD, 992 ribu siswa melalui program kesetaraan, dan 616 ribu guru yang menerima tunjangan.

Sementara itu, belanja pemerintah pusat tumbuh pesat dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp1.059,3 triliun.

Penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh signifikan 58,9 persen (yoy). Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy).

Dengan demikian, realisasi belanja negara per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan telah menyalurkan 29,5 persen pagu transfer ke daerah (TKD) senilai Rp204,8 triliun per 31 Maret 2026.

Adapun pagu TKD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun.

“Stabilitas daerah juga kami lihat. Jadi, kami hati-hati sekali memonitor kondisi ekonomi kita, termasuk kondisi pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Penyaluran TKD pada Maret terutama didorong oleh dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) non fisik, dan otonomi khusus (otsus).

Selain itu, juga termasuk realisasi penyaluran dan tambahan alokasi TKD bagi daerah terdampak bencana di Sumatera.

Penyaluran Tahap I terealisasi sebesar 40 persen atau Rp4,39 triliun tanpa syarat salur pada Februari, kemudian Tahap II sebesar 30 persen atau Rp3,10 triliun tanpa syarat salur pada Maret, dan Tahap III sebesar 30 persen mulai disalurkan pada April 2026.

Relaksasi penyaluran TKD dan tambahan alokasi mendorong realisasi TKD wilayah terdampak bencana di Sumatera mencapai Rp33,93 triliun.

Sementara tambahan alokasi TKD 2026 untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah sebesar Rp10,65 triliun.

Adapun sebagian TKD masih menunggu pemenuhan persyaratan penyaluran dari pemerintah daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani menjelaskan realisasi TKD lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar 23,8 persen dari pagu, atau sebesar Rp207,1 triliun dari pagu Rp869,2 triliun.

Penyaluran itu utamanya diarahkan untuk memenuhi belanja pokok pemda sesuai rencana di APBN, seperti belanja pegawai, belanja operasional, dan layanan publik khususnya pendidikan dan kesehatan.

“Ini yang kami kombinasikan dengan belanja pusat untuk membangun daerah melalui program prioritas nasional yang diarahkan Bapak Presiden. Jadi, kombinasi itu yang kami lakukan antara TKD dengan belanja pusat,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ada instruksi dari Bapak Presiden untuk melihat kondisi daerah seperti apa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan progres realisasi dan tambahan alokasi transfer ke daerah (TKD) bagi daerah terdampak bencana Sumatera terus berjalan dan dimonitor sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.

“Tahap I sebesar 40 persen disalurkan Februari (senilai) Rp4,39 triliun tanpa syarat salur. Tahap II sebesar 30 persen disalurkan pada Maret sebesar 3,10 triliun tanpa syarat salur. Dan Tahap III (30 persen) disalurkan April 2026 tanpa syarat salur juga,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan bahwa relaksasi penyaluran TKD dan tambahan alokasi mendorong realisasi TKD wilayah terdampak bencana di Sumatera mencapai Rp33,93 triliun.

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan tambahan alokasi TKD 2026 untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah sebesar Rp10,65 triliun.

Adapun secara umum, penyaluran TKD per 31 Maret 2026 mencapai Rp204,8 triliun atau 29,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peningkatan ini, kata Menkeu, sejalan dengan percepatan belanja negara secara persentase.

“Ada instruksi dari Bapak Presiden untuk melihat kondisi daerah seperti apa. Jadi jangan sampai saya kecolongan,” kata Menkeu Purbaya.

Selain itu, Bendahara Negara pun turut memastikan pihaknya akan terus melakukan pengawasan secara bulanan terkait kebutuhan di daerah, tak terkecuali daerah terdampak bencana di Sumatera.

“Kita monitor on monthly basis, kalau ada yang kurang sekali kita akan turun tangan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden,” kata Purbaya.

“Semuanya kita monitor, bukan cuma ekonomi saja, tapi juga daerah kita lihat. Kita hati-hati sekali memonitor kondisi ekonomi kita, termasuk pemda-pemda di seluruh Indonesia,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyalurkan tambahan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp4,39 triliun ke tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera pada akhir Februari 2026.

Tambahan alokasi TKD tersebut diberikan kepada 67 daerah di tiga provinsi yang terdampak bencana secara langsung maupun kepada daerah di sekitarnya yang turut terpengaruh dari dampak bencana, yang mengalami penurunan TKD Tahun Anggaran (TA) 2026 dibandingkan dengan TKD TA 2025.

“Pemanfaatan bantuan tambahan TKD tersebut diarahkan untuk mendukung pemda dalam pemulihan pasca bencana, selain dengan memanfaatkan pendanaan dari pemerintah pusat melalui tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) TA 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan TA 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Total besaran alokasi tambahan TKD yang ditetapkan Menteri Keuangan adalah sebesar Rp10,65 triliun.

Penambahan TKD pada masing-masing daerah dilakukan secara bertahap hingga memenuhi selisih penurunan total alokasi TKD Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 terhadap alokasi TKD 2025 pasca inpres, melalui tambahan DBH, DAU, dan dana Otsus.

Penyaluran Tambahan TKD ini direncanakan Kementerian Keuangan dalam 3 tahap, yaitu pada bulan Februari sebesar 40 persen serta Maret dan April masing-masing sebesar 30 persen.

Sebelumnya, sebagai langkah awal dalam mendukung penanganan dan pemulihan bencana, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah mengatur relaksasi penyaluran dan penggunaan TKD pada daerah terdampak bencana melalui PMK 102 Tahun 2025.

Relaksasi tersebut berupa penyaluran tanpa syarat salur dan penggunaan TKD earmarked untuk penanganan bencana alam dan pemulihan pascabencana alam serta relaksasi atas kewajiban pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada daerah yang terdampak bencana.

Bentuk relaksasi kewajiban pinjaman PEN Daerah yang dapat diberikan bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meliputi tiga kondisi.

Ketiga kondisi tersebut di antaranya penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga selama masa pascabencana, perpanjangan jangka waktu pinjaman hingga 15 tahun, serta penghapusan sisa kewajiban pinjaman secara kondisional bagi infrastruktur yang mengalami kerusakan total atau berat akibat banjir, banjir bandang, maupun tanah longsor dengan tingkat kerusakan melebihi 70 persen dari nilai aset yang dibiayai.

Fasilitas relaksasi tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan diberikan sesuai Pinjaman PEN yang berlaku.

Hingga saat ini, relaksasi pinjaman PEN tersebut telah dimanfaatkan oleh 4 pemda yang terdampak bencana di Sumatera.

Dari kebijakan dukungan fiskal yang ditetapkan, realisasi penyaluran TKD TA 2026 pada 3 provinsi terdampak bencana sudah mencapai Rp23,18 triliun per Februari 2026, termasuk penyaluran tambahan TKD Rp4,39 triliun.

Nilai realisasi itu lebih tinggi 54,07 persen dibandingkan 2025.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan mencairkan dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp95,3 triliun pada Januari 2026 atau setara 13,8 persen dari pagu Rp693 triliun.

"Transfer ke daerah telah dicairkan Rp95,3 triliun di Januari 2026 ini, termasuk yang sifatnya reguler maupun yang sifatnya itu on top, terutama untuk beberapa daerah bencana," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers "APBN KiTa Edisi Februari 2026" di Jakarta, Senin.

Realisasi TKD per 31 Januari 2026 lebih tinggi 0,6 persen dibandingkan realisasi bulan yang sama tahun lalu sebesar Rp94,7 triliun.

Penyaluran itu di antaranya untuk dana bagi hasil (DBH) Rp2,7 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp62,8 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik Rp29,9 triliun.

Kemenkeu mencatat penyaluran TKD pada Januari utamanya didorong oleh relaksasi penyaluran untuk daerah bencana Sumatera.

"Di daerah terdampak bencana, telah dilakukan penyaluran TKD dengan relaksasi tanpa syarat salur di tiga provinsi yang terdampak," ujarnya.

Pemerintah juga menyiapkan tambahan alokasi TKD senilai Rp10,65 triliun untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang akan mulai dicairkan secara bertahap pada pekan depan.

"Mulai minggu depan daerah terdampak bencana akan mulai mendapatkan tambahan transfer ke daerahnya, di atas dari yang sifatnya reguler," tutur Suahasil.

Di samping TKD, pemerintah merealisasikan belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp131,9 triliun atau 4,2 persen dari target, tumbuh 53,3 persen.

Pertumbuhan yang tinggi terlihat pada komponen belanja kementerian/lembaga sebesar 128,9 persen (yoy). Nilai realisasi belanja K/L tercatat sebesar Rp55,8 triliun atau 3,7 persen dari target.

Sedangkan, belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp76,1 triliun atau 4,6 persen dari target, tumbuh 23,4 persen (yoy).

Sementara itu, pendapatan negara tercatat sebesar Rp172,7 triliun atau 5,5 persen dari target.

Dengan demikian, APBN per Januari 2026 mencetak defisit sebesar Rp54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terus memantau belanja pemerintah daerah untuk mengkaji opsi pelonggaran terhadap transfer keuangan daerah (TKD) 2026.

"Kami lihat apakah satu triwulan ini dan triwulan pertama ke depan mereka bisa menyerap anggaran lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu, tidak bocor," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan di Denpasar, Bali, Jumat.

Melalui cara itu, lanjut dia, bendahara negara itu akan mempertimbangkan potensi membuat ruang lebih untuk penambahan pos TKD.

Ia menekankan juga opsi penambahan TKD tergantung keadaan anggaran, ekonomi hingga belanja pemerintah daerah.

Menkeu menegaskan sampai saat ini untuk alokasi anggaran TKD 2026 tidak ada perubahan yaitu masih sesuai dengan postur yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.

Pemerintah telah menetapkan besaran TKD dalam APBN 2026 mencapai Rp693 triliun atau lebih rendah dari alokasi TKD pada APBN 2025 mencapai Rp919,9 triliun.

Akibatnya, pemangkasan itu pun memicu keluhan dari sejumlah kepala daerah di tanah air, karena berpotensi mempengaruhi program yang akan dijalankan di daerah, salah satunya dari Gubernur Bali Wayan Koster.

Koster saat memberikan sambutan pada Musyawarah Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali 2025 di Denpasar, Rabu (3/12) menyebutkan pada 2026, TKD Provinsi Bali berkurang sebesar Rp537 miliar.

Kemudian, lanjutnya, apabila digabung dengan pemerintah kabupaten/kota di Bali maka total TKD berkurang menjadi sekitar Rp1,7 triliun.

"Tapi saya punya cara mengatasi masalah itu. Dibantu Menteri (Kepala) Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) tahun 2026 pembangunan infrastruktur dengan anggaran kira-kira Rp1,5 triliun. Sejumlah titik kemacetan akan dibangun underpass, jalan baru mulai dibangun 2026," ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan data realisasi belanja negara oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, realisasi TKD di Bali pada Oktober 2025 mencapai Rp10,18 triliun atau lebih rendah 1,08 persen dibandingkan periode sama 2024.

Realisasi itu baru mencapai 84,53 persen dari total pagu TKD 2025 di Bali mencapai Rp12,04 triliun.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga Oktober 2025 mencapai Rp713,4 triliun atau 82,6 persen dari outlook 2025.

Kinerja tersebut terkontraksi 1,2 persen dibanding periode sama tahun lalu yang tercatat Rp722,2 triliun. Meski demikian, dirinya menilai penyaluran TKD masih berada dalam jalur yang tepat (on track) untuk mendukung layanan publik di daerah.

Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Jakarta, Kamis, Suahasil menuturkan realisasi belanja daerah belum sepenuhnya mencerminkan percepatan.

Belanja daerah secara keseluruhan terkontraksi 13,5 persen atau turun Rp126,1 triliun.

Ia menggarisbawahi bahwa belanja pegawai merupakan satu-satunya komponen yang berjalan sesuai rencana, sementara belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja lainnya masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan belanja pegawai mencapai Rp343,4 triliun, sedangkan belanja barang dan jasa tercatat Rp226,7 triliun. Belanja modal berada pada level Rp74,2 triliun dan belanja lainnya Rp164,2 triliun.

"Ini menjadi concern karena kita inginkan uang yang sudah ditransfer itu seyogyanya menjadi belanja dari APBD. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melakukan belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, kita juga ingin APBD itu belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu supaya efek belanja di masyarakat mendorong perekonomian, pertumbuhan itu bisa terjadi," katanya.

"Ini kita ingin menyampaikan kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk belanja lebih cepat di bulan November dan Desember ini," ujar Suahasil menandaskan.

Lebih lanjut, Suahasil juga menyoroti tingginya dana simpanan Pemda di perbankan yang menunjukkan rendahnya penyerapan anggaran.

Dalam paparannya, per September 2025 dana simpanan Pemda tercatat Rp244 triliun, naik dari Rp143 triliun pada Januari 2025. Kondisi ini dinilai menjadi ruang bagi daerah untuk meningkatkan belanja guna mendorong perekonomian lokal.

Sementara, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Askolani menambahkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengirimkan surat kepada seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mempercepat realisasi belanja hingga akhir tahun.

"Kami juga mengimbau (ke Pemda) untuk bisa memanfaatkan dana simpanan, dana simpanan Pemda bisa untuk dibelanjakan di 2025 ini. Dan yang ketiga tentunya mengingatkan Pemda untuk melakukan monev (monitoring dan evaluasi) daripada belanja mereka supaya bisa konsisten dengan yang tadi diarahkan oleh Pak Menkeu," katanya.

Selain langkah percepatan belanja, pemerintah juga mendorong implementasi Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai upaya meningkatkan efektivitas penggunaan TKD.

Program ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi desa dan menyerap tenaga kerja. Pembangunannya dilakukan secara bertahap melalui pendanaan bank milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sementara pengembalian dananya akan menggunakan dana desa dalam jangka menengah.

Saat ini, kementerian terkait bersama Danantara tengah melakukan koordinasi untuk memastikan implementasi program tersebut berjalan optimal pada 2025 dan 2026.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo enggan menyatakan saldo pemerintah daerah atau pemda yang bersemayam di perbankan merupakan dana mengendap atau menganggur.

Menurutnya, dana itu sebatas saldo kas pemda yang tercatat di bank nasional, BPD, ataupun BPR karena aktivitas keluar masuk dana. Nilainya per akhir September 2025 kata dia sebesar Rp 315,57 triliun.

"Jadi mohon maaf kami tidak ingin menggunakan istilah dana mengendap, dana menganggur, pikiran kita jadinya oh ini yang bikin ini itu," kata Perry saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (17/11/2025).

"Karena seperti kita pun punya rekening, seperti pemda punya rekening di bank umum dan BPD, hanya sebagian kecil di BPR," tegasnya.

Perry menegaskan, data pemda di perbankan itu pun tidak ada perbedaan antar instansi, karena seluruhnya terlaporkan secara jelas di Sistem ANTASENA, sistem pelaporan terintegrasi yang dibangun bersama oleh BI, OJK, dan LPS.

"Totalnya per September Rp 315,57 triliun, dan kalau ditanya ke OJK sama, LPS sama, karena sumber reporting-nya sama, kami hanya catat sesuai report perbankan, dan itu yang tentu saja kami sampaikan ke Kementerian Keuangan yang perlu data itu sebagai koordinasi," papar Perry.

Lain halnya dengan Perry, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa cenderung memberikan fokus khusus bagi saldo pemda yang hanya bersemayam di perbankan. Sebab, baginya bila makin meningkat menandakan pemda tak membelanjakan anggarannya untuk pembangunan ekonomi.

Ia bahkan secara khusus telah mengirimkan surat tentang percepatan pelaksanaan belanja APBD Tahun Anggaran 2025 kepada para pemimpin daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dengan menyinggung tingginya dana simpanan pemda di perbankan.

Surat bernomor S-662/MK.08/2025 tertanggal 20 Oktober 2025 ia kirimkan kepada kepala daerah mempertimbangkan masih naiknya simpanan pemda di perbankan di tengah lambatnya kinerja belanja daerah. Padahal, pemerintah pusat ia sebut juga terus konsisten mencairkan anggaran transfer ke daerah (TKD).

"Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah," tulis Purbaya dalam isi surat yang ditandatanganinya itu sebagaimana dikutip Rabu (12/11/2025).

Dana pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di perbankan per akhir kuartal III-2025 yang dicatat Purbaya senilai Rp 234 triliun atau meningkat sekitar 12,17% dari periode yang sama tahun lalu Rp 208,6 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja APBD seluruh daerah hingga akhir September 2025 di Indonesia baru mencapai Rp712,8 triliun, turun 13,1% dari periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi tersebut 51,3% dari pagu belanja APBD 2025 senilai Rp1.389,3 triliun.

Pemerintah pusat ia tegaskan juga telah berkomitmen untuk terus merealisasikan penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang nilainya sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu hingga akhir kuartal III-2025.

"Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," tulis Purbaya dalam suratnya.

Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

Adapun langkah-langkah yang ia minta dilakukan para kepala daerah, yaitu melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Lalu, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda), serta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Terakhir, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

"Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah," sebagaimana tertulis dalam surat Purbaya yang tembusannya ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara itu.

Pemerintah daerah yang adaptif akan menjadikan tekanan ini sebagai bahan bakar inovasi. Sebab, dana bisa berkurang, tetapi ide, keberanian, dan integritas tak pernah boleh kering.

Mataram (ANTARA) - Tahun anggaran 2026 menjadi babak ujian berat bagi keuangan daerah di seluruh Indonesia, setelah pemerintah pusat memutuskan memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) hampir 30 persen dibanding tahun sebelumnya.

Angka yang di atas kertas tampak teknokratis itu, di lapangan menjelma menjadi tantangan nyata bagi ribuan kepala daerah yang kini harus memikirkan siasat menjalankan pemerintahan, membayar pegawai, dan membangun infrastruktur ketika sumber dana utama menyusut tajam.

Kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah mengalihkan sebagian dana melalui program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Tujuannya agar manfaat langsung diterima masyarakat, tanpa harus menunggu proses panjang transfer anggaran. Namun, mekanisme baru ini meninggalkan ruang kosong dalam APBD daerah yang selama ini bergantung pada dana pusat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, total dana yang dialirkan ke daerah sesungguhnya tidak berkurang, melainkan bergeser bentuknya.

Sekitar Rp1.300 triliun tetap disalurkan, tetapi lewat kementerian dan lembaga. Artinya, daerah kini harus lebih aktif berinovasi dan menyesuaikan strategi fiskal agar tidak tertinggal dalam arus perubahan.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Dompu menjadi salah satu daerah yang paling keras merasakan efek kebijakan ini. Tahun 2026, daerah yang dikenal dengan semboyan Nggahi Rawi Pahu itu kehilangan sekitar Rp199 miliar dana transfer dari pusat.

Untuk daerah dengan struktur ekonomi yang masih bergantung pada pertanian dan peternakan, angka ini bukan sekadar statistik, melainkan potongan signifikan atas kemampuan membiayai layanan dasar publik.

Pemerintah Kabupaten Dompu mengambil dua langkah ekstrem sekaligus, yakni efisiensi dan keberanian meminjam.

Di satu sisi, Bupati Bambang Firdaus menyiapkan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menekan biaya operasional. Di sisi lain, pemerintah daerah menjajaki skema pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang menyediakan pembiayaan proyek daerah.

Langkah ini tergolong berani. Dalam konteks fiskal, pinjaman daerah bisa menjadi pedang bermata dua. Jika dikelola hati-hati, ia bisa mempercepat pembangunan infrastruktur yang tertunda karena keterbatasan dana. Namun, jika tanpa perencanaan matang, pinjaman justru bisa mengikat daerah dalam beban utang jangka panjang.

Dompu memilih berpijak pada prinsip kehati-hatian. Kajian kelayakan fiskal dan manfaat ekonomi sedang disusun, melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT SMI.

Pemerintah setempat menegaskan bahwa pinjaman hanya akan digunakan untuk proyek produktif yang memberi nilai tambah ekonomi, bukan belanja konsumtif.

Kondisi Dompu menjadi potret dilema banyak daerah yang berada di antara tekanan efisiensi dan dorongan untuk tetap tumbuh. Mengandalkan pemangkasan belanja rutin saja tak cukup, sementara menambah beban fiskal justru berisiko. Di titik inilah kepemimpinan daerah benar-benar diuji, bukan hanya tentang keberanian mengambil keputusan, tetapi juga kecerdasan dalam mengelola setiap konsekuensinya.

Strategi berbeda

Keterbatasan dana pusat menempatkan tiap daerah pada posisi berbeda dalam menyiasati kemandekan fiskal. Kota Mataram memilih strategi paling konservatif dengan fokus pada proyek prioritas dan menunda pembangunan yang belum mendesak.

Wali Kota Mohan Roliskana memastikan pelayanan dasar tetap jalan, sementara proyek besar seperti kantor wali kota baru dan jalan pengurai kemacetan dilanjutkan dengan anggaran ketat.

Lombok Tengah mengambil jalur efisiensi menyeluruh. Dana transfer yang turun Rp381 miliar memaksa daerah ini melakukan reprioritisasi program, menunda proyek fisik nonkontraktual, dan memperkuat PAD melalui retribusi serta digitalisasi pajak daerah.

Pemerintahnya juga memperluas peran masyarakat dan swasta melalui kemitraan pembangunan agar setiap rupiah anggaran menghasilkan dampak langsung bagi warga.

Kota Bima justru memilih jalur solidaritas fiskal. Wali Kota A. Rahman menemui Gubernur NTB untuk meminta dukungan keuangan provinsi akibat pemotongan TKD yang mencapai Rp200 miliar.

Permintaan itu bukan sekadar “minta tolong”, tetapi mencerminkan bentuk koordinasi fiskal vertikal antarlevel pemerintahan agar pelayanan publik tidak berhenti.

Di sisi lain, Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan wajah lain dari adaptasi fiskal. Alih-alih meminjam, bupati Amar Nurmansyah mengoptimalkan sisa lebih anggaran (Silpa) dengan menempatkannya dalam deposito perbankan dan BUMD.

Langkah itu bukan sekadar menambah bunga atau dividen, tetapi menciptakan sumber PAD pasif di tengah keketatan fiskal. Digitalisasi pajak daerah juga dilakukan untuk menekan kebocoran.

Perbandingan ini memperlihatkan spektrum respons yang beragam di NTB, mulai dari pinjaman kreatif di Dompu, efisiensi di Lombok Tengah, kolaborasi vertikal di Bima, hingga inovasi fiskal di Sumbawa Barat. Semua upaya itu bermuara pada satu tujuan yang sama, yakni bertahan dalam badai fiskal dengan cara masing-masing.

Jalan kemandirian

Pemangkasan TKD adalah momentum reflektif tentang arah desentralisasi fiskal di Indonesia. Selama lebih dari dua dekade, banyak daerah hidup dalam kenyamanan transfer pusat.

Ketika “infus fiskal” itu dikurangi, kelemahan tata kelola keuangan daerah menjadi terlihat. Kemandirian fiskal yang seharusnya menjadi tujuan otonomi, justru masih jauh dari kenyataan.

Namun, krisis sering kali menjadi awal pembaruan. Dalam tekanan, muncul inovasi dan kesadaran baru untuk menggali potensi lokal.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan, daerah harus berani mencari terobosan baru sesuai karakter wilayah. Ia mencontohkan, provinsi yang mampu menembus ekspor hortikultura ke Singapura atau menggerakkan ekonomi desa melalui koperasi, membuktikan bahwa sumber pertumbuhan tidak selalu dari pusat.

Dompu, dengan segala keterbatasannya, punya peluang serupa. Daerah ini memiliki potensi jagung, sapi, dan wisata alam yang bisa dikembangkan melalui model kerja sama publik-swasta.

Jika pinjaman ke PT SMI diarahkan untuk memperkuat infrastruktur pertanian, jaringan irigasi, atau pusat logistik hasil ternak, maka utang bukan lagi beban, melainkan investasi jangka panjang.

Kemandirian fiskal bukan hanya soal menambah pendapatan, tetapi juga memperbaiki kualitas belanja. Seperti diingatkan Menkeu Purbaya, perbaikan tata kelola dan efisiensi birokrasi adalah kunci.

Anggaran harus diarahkan pada kegiatan produktif yang memberi dampak sosial dan ekonomi nyata. Penghematan bukan berarti pasif, melainkan cerdas dalam memilih prioritas.

Refleksi

Gelombang pengurangan dana pusat sejatinya menguji kematangan desentralisasi. Di satu sisi, pemerintah daerah dituntut mandiri, di sisi lain, mereka masih belajar menata prioritas dan mengelola risiko.

Di tengah ketegangan itu, muncul pelajaran penting bahwa uang bukan segalanya, manajemen adalah segalanya.

Dompu mungkin memilih pinjaman, Lombok Tengah efisiensi, Mataram selektif, Sumbawa Barat berinovasi. Tak ada satu resep tunggal untuk semua. Tetapi yang pasti, kemandirian fiskal hanya bisa dicapai ketika daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pusat.

Krisis fiskal kali ini bisa menjadi momentum pembaruan tata kelola keuangan daerah. Pemerintah daerah yang adaptif akan menjadikan tekanan ini sebagai bahan bakar inovasi. Sebab, dana bisa berkurang, tetapi ide, keberanian, dan integritas tak pernah boleh kering.

Selama masih ada kemauan menggali potensi di tanah sendiri, Dompu dan NTB membuktikan bahwa semangat kemandirian fiskal bukanlah utopia. Ia tumbuh dari kesadaran sederhana yakni membangun daerah bukan sekadar menunggu kiriman dana, tetapi mencipta jalan ketika anggaran menipis.

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengirimkan surat tentang percepatan pelaksanaan belanja APBD Tahun Anggaran 2025 kepada para pemimpin daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dalam surat bernomor S-662/MK.08/2025 tertanggal 20 Oktober 2025 itu Purbaya telah meminta para kepala daerah untuk memperkuat belanja pembangunannya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Surat itu ia kirimkan kepada kepala daerah mempertimbangkan masih naiknya simpanan pemda di perbankan di tengah lambatnya kinerja belanja daerah. Padahal, pemerintah pusat ia sebut juga terus konsisten mencairkan anggaran transfer ke daerah (TKD).

"Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah," tulis Purbaya dalam isi surat yang ditandatanganinya itu sebagaimana dikutip Rabu (12/11/2025).

Dana pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di perbankan per akhir kuartal III-2025 yang dicatat Purbaya senilai Rp 234 triliun atau meningkat sekitar 12,17% dari periode yang sama tahun lalu Rp 208,6 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja APBD seluruh daerah hingga akhir September 2025 di Indonesia baru mencapai Rp712,8 triliun, turun 13,1% dari periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi tersebut 51,3% dari pagu belanja APBD 2025 senilai Rp1.389,3 triliun.

Sementara itu, pemerintah pusat telah berkomitmen untuk terus merealisasikan penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang nilainya sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu hingga akhir kuartal III-2025.

"Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," tulis Purbaya dalam suratnya.

Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

Sebagaimana diketahui, ekonomi pada kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%.

Adapun langkah-langkah yang ia minta dilakukan para kepala daerah, yaitu melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Lalu, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda), serta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Terakhir, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

"Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah," sebagaimana tertulis dalam surat Purbaya yang tembusannya ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara itu.

Kemenkeu Terbitkan Pedoman TKD Akhir 2025

Setelah Purbaya mengirimkan surat itu kepada para kepala daerah, Kementerian Keuangan juga mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir tahun anggaran 2025 yang juga ditujukan kepada para kepala daerah bernomor S-73/PK/2025.

Untuk TKD yang digelontorkan dalama bentuk dana bagi hasil atau DBH, diharuskan menyampaikan laporan syarat salur mulai dari DBH Cukai Hasil Tembakau atau CHT, DBH Dana Reboisasi, hingga DBH Sawit paling lambat pada 17 November 2025 pukul 23.59 WIB.

Dalam hal syarat salur DBH CHT, DBH DR, dan DBH Sawit itu tidak kunjung disampaikan hingga batas waktu yang ditetapkan, Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti dapat menghentikan sisa penyalurannya kepada kepala daerah.

Adapula ketentuan DAK nonfisik yang juga diberikan batas waktu, seperti penyampaian syarat salur Dana Tunjangan Profesi Guru ASND (TPG ASND), Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND (Tamsil Guru ASND), dan Dana Tunjangan Khusus Guru ASND (TKG ASND) TA 2025 dengan rekomendasi dari Kemendikdasmen paling lambat 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB.

"Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak dapat dipenuhi, maka TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2025 tidak disalurkan," dikutip dari pedoman tersebut.

Tak terkecuali Dana Desa, para bupati atau wali kota juga diharuskan menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Bila tidak disampaikan syarat penyalurannya, maka akan dicatat menjadi sisa dana desa di rekening kas umum negara dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian juga ketentuan terkait Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal (DIF), hingga Hibah Kepada Daerah bisa tidak disalurkan bila tidak memenuhi persyaratan pelaporan dokumen penyalurannya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

TKD Jadi Perhatian Khusus Prabowo

Setelah Purbaya menyurati para kepala daerah itu, termasuk dengan memberikan pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir tahun anggaran 2025, Presiden Prabowo Subianto bahkan telah memerintahkan secara khusus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun.

Perintah ini ia sampaikan dalam rapat khusus dengan beberapa jajaran kabinet di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta sebelum terbang ke Australia untuk kunjungan kerja.

"Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.presiden, dikutip Rabu (12/11/2025).

Kepada para menterinya, Prabowo juga menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tak terkecuali dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.