Bisnis.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyelenggarakan Forum Kedaulatan Digital Nasional bertajuk “Kolaborasi Ekosistem Digital untuk Inovasi Nasional yang Berdaulat” di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Rabu (3/6). Forum ini mempertemukan regulator, BUMN strategis, pelanggan enterprise, serta global technology partners untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun fondasi cloud, kecerdasan artifisial (AI), dan keamanan siber yang aman, resilien, dan berdaulat.

Forum Kedaulatan Digital Nasional merupakan kelanjutan dari deklarasi “Kebangkitan Kedaulatan Teknologi Indonesia” yang diselenggarakan pada 20 Mei 2026. Jika deklarasi tersebut menegaskan visi bersama mengenai pentingnya kedaulatan teknologi nasional, maka forum ini menjadi langkah konkret untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam blueprint dan roadmap implementasi yang lebih terukur melalui tiga pilar utama, yaitu Sovereign Cloud, Sovereign AI, dan Sovereign Cybersecurity.

Kehadiran Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam forum ini menegaskan pentingnya sinergi antara regulator dan pelaku industri dalam membangun fondasi digital nasional yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital sekaligus menjaga kepentingan strategis Indonesia di era transformasi digital. Forum ini juga menjadi ruang kolaborasi lintas ekosistem untuk menyelaraskan arah pembangunan cloud, AI, dan keamanan siber dengan kebutuhan nasional.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Sonny Hendra Sudaryana, menekankan pentingnya sinergi antara regulator, industri, dan penyedia teknologi dalam memastikan transformasi digital nasional berlangsung secara aman, inklusif, dan berkelanjutan.

“Penguatan sovereign cloud, AI, dan cybersecurity menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan data nasional, meningkatkan kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia, serta memastikan transformasi digital nasional dapat berjalan secara aman, inklusif, dan berkelanjutan,” ungkap Sonny.

Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom, Seno Soemadji, menegaskan bahwa kedaulatan digital kini telah menjadi kebutuhan strategis nasional yang membutuhkan sinergi lintas sektor dan lintas ekosistem.

“Kedaulatan digital bukan lagi sekadar isu teknologi, melainkan fondasi daya saing, ketahanan, dan keberlanjutan bangsa di masa depan. Indonesia harus mampu membangun kendali atas data, AI, cloud, dan keamanan sibernya sendiri agar tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga menjadi arsitek masa depan digitalnya sendiri,” ujar Seno.

Seno menambahkan bahwa melalui transformasi TLKM 30, Telkom terus memperkuat perannya tidak hanya sebagai penyedia konektivitas, tetapi juga sebagai service enabler untuk membangun fondasi digital nasional yang lebih resilien, aman, dan mandiri.

Forum ini mengangkat tiga fokus utama yang menjadi fondasi kedaulatan digital Indonesia, yakni Sovereign Cloud, Sovereign AI, dan Sovereign Cybersecurity. Ketiga pilar tersebut menjadi kerangka kolaborasi untuk memastikan Indonesia memiliki kapasitas komputasi, kapabilitas AI, dan sistem keamanan digital yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan di dalam negeri.

Sebagai bagian dari forum tersebut, Telkom juga memperkuat inisiatif AdyaCakra, sebuah sovereign digital stack yang mengintegrasikan kapabilitas nasional dengan teknologi global terbaik untuk mendukung kebutuhan pemerintah, BUMN, dan sektor industri strategis. AdyaCakra mencakup kapabilitas Sovereign Cloud melalui NeuCentrIX, NeutraDC Hyperscale, dan edge infrastructure; Sovereign AI melalui AI Hub dan Agentic AI BigBox; serta Sovereign Cybersecurity melalui Telkom CSOC, sovereign threat intelligence, dan managed detection & response.

Dalam kesempatan yang sama, delapan global technology partners turut berpartisipasi dalam diskusi strategis dan penandatanganan Intentional Collaboration sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendukung pengembangan ekosistem digital yang aman, resilien, dan berdaulat. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan kapabilitas nasional, transfer pengetahuan, serta adopsi teknologi yang memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Melalui Forum Kedaulatan Digital Nasional, Telkom mendorong terbentuknya blueprint dan roadmap kolaborasi yang lebih konkret antara pemerintah, regulator, BUMN, pelaku industri, dan mitra teknologi global. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya Telkom dalam memperkuat fondasi cloud, AI, dan cybersecurity nasional guna mendukung terwujudnya kedaulatan digital Indonesia serta pencapaian Visi Digital Indonesia 2030 dan agenda transformasi TLKM 30.

#ElevatingYourFuture

Bisnis.com, JAKARTA — Berbagai infrastruktur telekomunikasi, termasuk di dalamnya jaringan aktif seperti spektrum frekuensi, dinilai dapat diterapkan di Indonesia untuk mendorong efisiensi penggelaran jaringan di tengah konflik global yang memanas.

Namun, langkah ini sebaiknya dilakukan di daerah yang sulit dijangkau atau wilayah dengan skala ekonomi tidak terlalu besar.

Director and Head of Government and Industry Relations Ericsson Indonesia, Ronni Nurmal, mengatakan spectrum sharing merupakan alternatif yang relevan bagi Indonesia, khususnya di daerah dengan potensi ekonomi terbatas. Tidak semua wilayah dapat diterapkan kebijakan ini.

“Di area-area yang memang operator tidak bisa men-justify secara bisnis untuk membangun jaringan, sharing spektrum salah satu alternatif,” kata Ronni di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ronni menjelaskan, wilayah dengan jumlah penduduk kecil dan daya beli rendah menjadi tantangan bagi operator. Dalam kondisi tersebut, investasi pembangunan jaringan sering kali tidak sebanding dengan potensi pendapatan yang diperoleh.

Dilansir dari berbagai sumber, pembangunan satu site BTS di wilayah terpencil dapat menelan biaya sekitar Rp1,6 miliar hingga Rp2,4 miliar, belum termasuk biaya operasional seperti listrik, transportasi, dan pemeliharaan.

Di sisi lain, jumlah pelanggan di wilayah tersebut relatif terbatas sehingga periode pengembalian investasi menjadi sangat panjang.

Kondisi ini membuat operator cenderung berhati-hati dalam ekspansi jaringan. Padahal, pemerintah memiliki mandat untuk memastikan pemerataan akses digital hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Menurut Ronni, spectrum sharing dapat menjadi jalan tengah antara kepentingan bisnis dan kebutuhan publik. Dengan berbagi spektrum, operator tidak perlu membangun infrastruktur secara terpisah di wilayah yang sama, sehingga biaya dapat ditekan secara signifikan.

“Kalau setiap operator harus bangun sendiri di daerah seperti itu, tentu sangat menantang. Dengan sharing, operator tetap bisa menyediakan layanan dan tetap bisa men-justify bisnisnya,” kata Ronni.

Dari sisi teknologi, Ronni menilai implementasi spectrum sharing sangat dimungkinkan. Bahkan, pendekatan ini dinilai semakin relevan seiring perkembangan teknologi jaringan yang lebih fleksibel dan efisien.

Dia juga menyoroti peluang penerapan skema ini pada teknologi baru seperti 5G, termasuk untuk layanan fixed wireless access (FWA). Teknologi ini dinilai dapat menjadi solusi konektivitas cepat di wilayah yang sulit dijangkau jaringan kabel.

Di tengah dinamika global, termasuk fluktuasi harga energi dan nilai tukar dolar AS yang memengaruhi biaya industri telekomunikasi, efisiensi menjadi kunci keberlanjutan bisnis operator.

Dengan skema spectrum sharing, beban investasi dapat dibagi, sehingga operator tetap mampu memperluas jangkauan layanan tanpa mengorbankan kesehatan finansial.

Ronni menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif seperti ini sejalan dengan upaya mempercepat transformasi digital nasional. Selain meningkatkan efisiensi, skema ini juga membuka peluang bagi masyarakat di wilayah terpencil untuk menikmati layanan digital yang setara.

“Pada akhirnya, ini tentang bagaimana kita bisa menghadirkan konektivitas yang inklusif tanpa mengabaikan aspek bisnis. Spectrum sharing adalah salah satu jawabannya,” kata Ronni.

Sebelumnya, Komdigi mendorong percepatan implementasi infrastructure sharing untuk meningkatkan efisiensi industri, terutama di tengah lonjakan aktivitas digital akibat kebijakan WFH.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan bahwa kolaborasi ini penting untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan efisiensi energi.

“Fokus utama kami adalah mendorong efisiensi melalui kolaborasi pemanfaatan infrastruktur bersama dengan tetap menjaga iklim kompetisi yang sehat,” ujar Wayan, dikutip dari Antara, Selasa (31/3/2026).

Wayan menambahkan langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menjaga iklim persaingan tetap sehat sekaligus memperkuat ketahanan industri telekomunikasi dalam menghadapi perubahan pola aktivitas digital masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membidik kontribusi terhadap nilai ekonomi digital nasional mencapai Rp155,57 triliun pada 2026.

Target tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029 sebagai bagian dari Sasaran Strategis peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekosistem digital nasional.

Dalam dokumen Renstra Komdigi 2025–2029, kontribusi Komdigi terhadap nilai ekonomi digital pada 2025 ditetapkan sebesar Rp137,89 triliun. Nilai tersebut direncanakan meningkat secara bertahap menjadi Rp155,57 triliun pada 2026, Rp172,43 triliun pada 2027, Rp189,30 triliun pada 2028, hingga mencapai Rp206,16 triliun pada 2029.

Komdigi juga menargetkan peningkatan skor Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) pilar bisnis dari 40,38 pada 2025 menjadi 40,70 pada 2026. Skor tersebut direncanakan terus meningkat menjadi 41,03 pada 2027, 41,37 pada 2028, dan 41,70 pada 2029.

Selain itu, kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan berada di level 4,3% sepanjang periode 2025–2028, sebelum meningkat menjadi 4,4% pada 2029. Indikator ini digunakan untuk mengukur peran sektor informasi dan komunikasi dalam menopang perekonomian nasional seiring dengan penguatan ekosistem digital.

Peningkatan nilai ekonomi digital tersebut juga sejalan dengan sasaran strategis lain yang tercantum dalam Renstra Komdigi, antara lain percepatan penyediaan konektivitas broadband yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau.

Komdigi menargetkan peningkatan Indeks Transformasi Digital Nasional pilar jaringan dan infrastruktur dari 56,08 pada 2025 menjadi 56,41 pada 2026 dan terus naik hingga 57,41 pada 2029.

Di sisi masyarakat, Komdigi menargetkan peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dari 44,34 pada 2025 menjadi 45,34 pada 2026, serta meningkat bertahap hingga 53,23 pada 2029. Peningkatan tersebut diiringi dengan target kenaikan tenaga kerja sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara kumulatif dari 3,21% pada 2025 menjadi 5,21% pada 2029.

Seluruh target tersebut disusun untuk mendukung tujuan utama Renstra Komdigi 2025–2029, yakni menciptakan konektivitas digital yang bermakna dan inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, serta ruang digital yang aman dan berdaulat, dengan kontribusi ekonomi digital sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam periode perencanaan lima tahun tersebut.