Listya Endang Artiani

Ekonom Universitas Islam Indonesia (UII)

"PASAR tidak hanya membeli pertumbuhan. Pasar membeli keyakinan bahwa pertumbuhan tersebut dapat dipertahankan."

Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 memberikan alasan untuk optimisme. Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh sekitar 5,6 persen (year-on-year), menjadi salah satu capaian terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah perlambatan ekonomi global, fragmentasi perdagangan internasional, serta ketidakpastian geopolitik yang terus meningkat, capaian tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki daya tahan yang relatif kuat.

Namun, di balik angka yang terlihat impresif tersebut, muncul fenomena yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Nilai tukar rupiah masih menghadapi tekanan, arus modal asing bergerak lebih selektif, dan berbagai pelaku pasar mulai mempertanyakan arah kebijakan ekonomi jangka menengah Indonesia. Pertanyaannya sederhana tetapi penting: jika ekonomi tumbuh kuat, mengapa investor masih gelisah?

Pertumbuhan Tinggi Belum Tentu Berkualitas

Dalam literatur ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinilai dari besarnya angka pertumbuhan, tetapi juga dari sumber dan kualitas pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan yang ditopang oleh investasi produktif, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan inovasi teknologi umumnya lebih berkelanjutan dibandingkan pertumbuhan yang bertumpu pada konsumsi domestik atau stimulus fiskal jangka pendek (Solow, 1956; Romer, 1990).

Data menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi ini memang positif dalam jangka pendek karena mampu menjaga permintaan agregat dan mencegah perlambatan ekonomi yang lebih dalam.

Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap kedua komponen tersebut berpotensi menciptakan kerentanan ketika kapasitas fiskal mulai terbatas atau daya beli masyarakat mengalami tekanan akibat inflasi maupun perlambatan pendapatan.

Dalam kerangka teori pertumbuhan endogen, investasi merupakan faktor kunci yang menentukan kapasitas produksi jangka panjang suatu negara (Romer, 1990). Oleh karena itu, investor tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi saat ini, tetapi juga mempertanyakan apakah pertumbuhan tersebut mampu menghasilkan ekspansi kapasitas produksi dan peningkatan produktivitas di masa depan.

Investor Membeli Kepastian, Bukan Sekadar Statistik

Salah satu konsep penting dalam ekonomi modern adalah Policy Credibility Theory, yang menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan ekonomi sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik dan pelaku pasar terhadap konsistensi kebijakan tersebut (Kydland & Prescott, 1977; Barro & Gordon, 1983).

Dalam perspektif ini, investor tidak hanya melihat indikator makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau suku bunga. Mereka juga menilai kualitas tata kelola pemerintahan, kepastian regulasi, serta kemampuan pemerintah menjaga konsistensi arah kebijakan dalam jangka panjang.

Perubahan regulasi yang terlalu sering, ketidakjelasan implementasi kebijakan strategis, atau munculnya persepsi bahwa kebijakan ekonomi lebih didorong oleh pertimbangan politik jangka pendek dapat meningkatkan ketidakpastian investasi. Akibatnya, meskipun indikator pertumbuhan menunjukkan kinerja yang baik, investor tetap bersikap hati-hati karena risiko kebijakan dianggap meningkat.

Kondisi inilah yang menjelaskan paradoks ekonomi Indonesia saat ini. Pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, tetapi sentimen investor belum sepenuhnya pulih karena pasar menilai bahwa keberlanjutan pertumbuhan tersebut masih membutuhkan fondasi kelembagaan yang lebih kuat.

Institusi yang Kuat Melahirkan Kepercayaan

Ekonom pemenang Nobel, Douglass North, menegaskan bahwa institusi merupakan faktor fundamental yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi jangka panjang (North, 1990). Menurut North, institusi adalah seperangkat aturan formal maupun informal yang mengatur interaksi ekonomi dan mengurangi ketidakpastian dalam aktivitas pasar.

Negara dengan kualitas institusi yang tinggi cenderung memiliki biaya transaksi yang lebih rendah, kepastian hukum yang lebih baik, dan iklim investasi yang lebih kondusif. Sebaliknya, kelemahan institusional akan meningkatkan risiko investasi karena pelaku usaha harus menghadapi ketidakpastian regulasi, birokrasi, maupun penegakan hukum.

Dalam konteks Indonesia, tantangan pembangunan saat ini bukan lagi sekadar menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan tersebut didukung oleh institusi yang mampu menjamin keberlanjutan investasi.

Investor membutuhkan keyakinan bahwa kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan investasi akan berjalan secara konsisten tanpa perubahan mendadak yang dapat mengganggu perencanaan bisnis jangka panjang.

Ketika Pasar Menilai Masa Depan

Fenomena kehati-hatian investor juga dapat dijelaskan melalui konsep Investor Confidence Framework, yang menyatakan bahwa keputusan investasi dipengaruhi oleh kombinasi stabilitas makroekonomi, kualitas institusi, transparansi kebijakan, dan ekspektasi terhadap kondisi ekonomi masa depan (Akerlof & Shiller, 2009).

Dalam teori ekspektasi rasional, pelaku ekonomi membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia serta prediksi mengenai kondisi masa depan (Muth, 1961; Lucas, 1972). Dengan demikian, tekanan terhadap rupiah atau meningkatnya kehati-hatian investor tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi saat ini, melainkan dapat menjadi sinyal bahwa pasar sedang mengantisipasi risiko yang mungkin muncul pada masa mendatang.

Artinya, pasar tidak hanya menilai capaian pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026, tetapi juga mengevaluasi prospek fiskal, stabilitas politik, keberlanjutan reformasi struktural, dan arah kebijakan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan.

Risiko Ketergantungan pada Stimulus Fiskal

Dari perspektif ekonomi politik pembangunan (Political Economy of Development), pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara kapasitas negara, efisiensi pasar, dan kualitas institusi (Acemoglu & Robinson, 2012; Rodrik, 2007).

Ketika pertumbuhan terlalu bergantung pada belanja pemerintah, muncul risiko bahwa ekonomi menjadi kurang responsif terhadap inovasi dan investasi sektor swasta. Dalam jangka pendek, stimulus fiskal memang dapat mempercepat aktivitas ekonomi. Namun dalam jangka panjang, pertumbuhan yang sehat memerlukan partisipasi investasi swasta yang kuat, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya saing industri nasional.

Jika investasi produktif tidak tumbuh secepat konsumsi dan belanja pemerintah, maka ekonomi berpotensi menghadapi perlambatan struktural setelah efek stimulus fiskal mulai berkurang. Risiko inilah yang sering kali menjadi perhatian utama investor institusional global.

Menutup Defisit Kepercayaan

Pada akhirnya, tantangan terbesar ekonomi Indonesia menjelang semester kedua 2026 bukanlah mempertahankan angka pertumbuhan di atas lima persen. Tantangan yang lebih mendasar adalah memperkuat kualitas pertumbuhan tersebut melalui peningkatan investasi produktif, penguatan institusi ekonomi, serta konsistensi kebijakan publik.

Sebagaimana ditegaskan oleh Douglass North (1990), keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh akumulasi modal dan sumber daya, tetapi juga oleh kualitas institusi yang mengatur aktivitas ekonomi. Sementara itu, teori kredibilitas kebijakan menunjukkan bahwa kepercayaan pasar merupakan aset ekonomi yang sama pentingnya dengan stabilitas makroekonomi (Kydland & Prescott, 1977).

Karena itu, pertanyaan yang perlu dijawab Indonesia bukanlah apakah ekonomi mampu tumbuh 5,6 persen hari ini. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah investor percaya bahwa pertumbuhan tersebut dapat dipertahankan lima atau sepuluh tahun ke depan.

Sebab dalam ekonomi modern, pertumbuhan dapat diciptakan oleh kebijakan. Namun kepercayaan hanya dapat dibangun melalui konsistensi, kredibilitas, dan institusi yang kuat.

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

FENOMENA yang sering disebut sebagai “kutukan 5 persen” menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung di situ-situ saja, belum mampu mengalami akselerasi secara signifikan selama lebih dari satu dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi nasional memang relatif terjaga di kisaran lima persen, pada Triwulan I-2026 tercatat tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan.

Capaian tersebut seharusnya menunjukkan adanya tren perubahan struktural perekonomian di mana perekonomian lebih didorong oleh peningkatan produktivitas, inovasi, maupun penguatan daya saing industri nasional.

Aktivitas ekonomi Indonesia hingga kini masih banyak ditopang oleh konsumsi domestik dan faktor musiman, sehingga fondasi pertumbuhan jangka panjang belum terbentuk secara optimal. Pertumbuhan ekonomi yang baik, harus diikuti oleh transformasi ekonomi yang lebih produktif, efisien, dan berbasis nilai tambah tinggi.

Permasalahan mendasar yang menghambat percepatan ekonomi Indonesia berkaitan erat dengan rendahnya produktivitas, tingginya biaya logistik, serta persoalan kelembagaan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Biaya distribusi antardaerah yang tinggi menyebabkan rantai pasok nasional menjadi kurang efisien dan memunculkan disparitas harga di berbagai wilayah.

Selain itu, hambatan birokrasi, kompleksitas perizinan, dan praktik korupsi masih menjadi faktor yang memengaruhi iklim investasi dan efisiensi dunia usaha. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi kebijakan, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kini masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga yang berkontribusi lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Sementara kontribusi investasi produktif relatif lebih terbatas. Ketergantungan terhadap konsumsi menunjukkan bahwa penguatan kapasitas produksi, efisiensi industri, dan ekspansi investasi belum menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Di tengah tantangan tersebut, sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi tulang punggung industrialisasi nasional justru menunjukkan kecenderungan melemah. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB Indonesia kini berada di bawah 20 persen, meski sektor ini masih menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian nasional dan tumbuh sekitar 5 persen pada Triwulan I-2026.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia perlu berupaya secara serius untuk mencegah deindustrialisasi prematur, di mana sektor manufaktur belum mampu berkembang menjadi motor utama transformasi ekonomi dan produktifitas nya masih rendah.

Paradoks Ekonomi Indonesia

Di tengah berbagai tantangan struktural dan tekanan ekonomi global yang masih membayangi perekonomian nasional, dinamika ekonomi Indonesia pada awal tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang cukup positif dan patut diapresiasi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih relatif kuat di tengah ketidakpastian geopolitik global, perlambatan perdagangan dunia, dan tingginya volatilitas harga komoditas internasional.

Salah satu faktor utama yang menopang pertumbuhan tersebut adalah meningkatnya belanja pemerintah secara signifikan. Di mana Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 21,81 persen (yoy), menjadi pertumbuhan tertinggi di antara seluruh komponen pengeluaran Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan tersebut dipengaruhi oleh realisasi pembayaran gaji ke-14 (THR), kenaikan belanja barang dan jasa, serta implementasi berbagai program prioritas pemerintah. Di antaranya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan penguatan sekolah rakyat yang secara langsung mendorong aktivitas ekonomi daerah, konsumsi rumah tangga, serta permintaan pada sektor pangan, transportasi, dan jasa sosial.

Dampak kebijakan tersebut tercermin pada tingginya pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencapai 13,14 persen serta sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 8,04 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa stimulus fiskal pemerintah masih memiliki efek pengganda (multiplier effect) cukup kuat dalam menjaga pergerakan ekonomi domestik.

Meskipun pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah apakah pertumbuhan tersebut benar-benar telah diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas?

Selain ditopang oleh belanja pemerintah, pemulihan ekonomi nasional juga didukung oleh membaiknya kinerja sektor industri pengolahan. Industri manufaktur masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional, yakni sebesar 19,07 persen, dengan pertumbuhan mencapai 5,04 persen pada Triwulan I-2026.

Data tersebut menunjukkan bahwa sektor manufaktur mulai kembali memainkan peran penting sebagai motor pertumbuhan ekonomi setelah mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, penguatan sektor industri seharusnya mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi sering dipandang sebagai indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tatkala ekonomi tumbuh, maka produksi meningkat, investasi bertambah, lapangan kerja meluas, pendapatan masyarakat naik, dan konsumsi rumah tangga ikut menguat.

Sayangnya, di Indonesia, apabila ditelaah lebih mendalam, realitas sosial-ekonomi masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan kualitas kesejahteraan yang ideal. Meski tingkat pengangguran mengalami penurunan, jumlah penganggur Indonesia masih mencapai sekitar 7,24 juta orang pada Februari 2026.

Selain itu, kualitas pekerjaan juga masih menjadi tantangan serius karena pekerja formal hanya mencakup sekitar 40,58 persen dari total penduduk bekerja. Sedangkan sebagian besar lainnya masih berada di sektor informal yang rentan terhadap gejolak ekonomi.

Bahkan, sekitar 49 juta orang masih bekerja tidak penuh waktu atau tergolong pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, stabil, dan berpendapatan layak.

Sebab itu, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026 memang layak diapresiasi sebagai capaian makroekonomi yang positif. Namun tetap memperhatikan bahwa tantangan terbesar Indonesia ke depan adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar berkualitas, inklusif, mampu menciptakan pekerjaan formal yang layak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.

Penguatan Ekonomi Inklusif

Di tengah tantangan perlambatan ekonomi global dan dinamika struktural yang masih membayangi perekonomian nasional, Indonesia memerlukan arah pembangunan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan angka pertumbuhan. Tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan masyarakat yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada hakikatnya harus mampu diterjemahkan menjadi perluasan kesempatan kerja, meningkatnya aktivitas usaha produktif, serta penguatan daya beli rumah tangga. Sebab itu, kebijakan ekonomi nasional perlu diarahkan pada penguatan sektor-sektor yang memiliki kapasitas besar dalam menyerap tenaga kerja, seperti industri pengolahan, pertanian modern, ekonomi kreatif, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam konteks tersebut, industrialisasi berbasis hilirisasi menjadi langkah strategis yang penting agar Indonesia tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah. Melainkan mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang dapat memperkuat struktur ekonomi domestik dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih luas.

Di sisi lain, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari reformasi menyeluruh pada aspek produktivitas, pendidikan, dan iklim usaha nasional. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur logistik, menurunkan biaya distribusi, serta menyederhanakan regulasi investasi agar dunia usaha dapat berkembang secara lebih efisien dan kompetitif.

Efisiensi ekonomi dan kemudahan berusaha menjadi faktor penting dalam menarik investasi produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja formal dalam skala besar. Pasalnya melalui iklim usaha yang lebih kondusif, sektor industri dan sektor riil nasional akan memiliki ruang yang lebih luas untuk berkembang, memperkuat kapasitas produksi, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat.

Selain reformasi ekonomi dan industri, kualitas sumber daya manusia tetap menjadi fondasi utama dalam menentukan keberhasilan transformasi pembangunan nasional. Pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri, serta penguatan konektivitas antara dunia pendidikan dan dunia kerja harus menjadi prioritas strategis agar tenaga kerja Indonesia lebih produktif, adaptif, dan siap menghadapi perkembangan teknologi.

Dengan sumber daya manusia yang unggul, sektor industri nasional akan memiliki kemampuan lebih besar untuk tumbuh sekaligus menyerap jutaan angkatan kerja baru setiap tahunnya. Dalam konteks tersebut, berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, sekolah rakyat, dan penguatan ekonomi desa perlu dipandang bukan hanya sebagai stimulus sosial jangka pendek, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas manusia.

Sebab, keberhasilan pembangunan ekonomi pada akhirnya sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam menciptakan masyarakat yang sehat, terdidik, produktif, dan memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi yang bermartabat.

Sejatinya, tantangan terbesar pembangunan ekonomi Indonesia bukan sekadar menjaga pertumbuhan tetap berada di atas lima persen, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seharusnya mampu menciptakan lapangan kerja yang layak, memperkuat kelas menengah, meningkatkan daya beli rumah tangga, serta mengurangi ketimpangan sosial secara berkelanjutan. Untuk itu, Indonesia membutuhkan arah pembangunan yang lebih inklusif, produktif, dan berbasis penguatan sektor riil.

Hal itu agar pertumbuhan yang tercipta tidak berhenti sebagai capaian statistik semata, melainkan benar-benar menjadi fondasi bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa dalam jangka panjang. Semoga.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) meyakini pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2026 diprakirakan tetap kuat dalam kisaran 4,9-5,7 persen (yoy), didukung oleh permintaan domestik, sejalan dengan kebijakan pemerintah dan bank sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“BI terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Selasa (5/5), ekonomi triwulan I 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya sebesar 5,39% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik.

Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,52 persen (yoy) didorong oleh aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat yang meningkat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 H serta paket stimulus pemerintah untuk mendorong konsumsi.

Kemudian, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi 21,81 persen (yoy) didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai melalui gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) dan belanja program prioritas Pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG).

Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tumbuh sebesar 6,28 persen (yoy) didorong oleh peningkatan aktivitas organisasi kemasyarakatan.

Adapun investasi tumbuh sebesar 5,96 persen (yoy) terutama didorong oleh pertumbuhan subkomponen kendaraan serta mesin dan perlengkapan.

Sementara ekspor tumbuh sebesar 0,90 persen (yoy) sejalan dengan tetap baiknya permintaan beberapa mitra dagang utama dan peningkatan aktivitas pariwisata, termasuk wisatawan mancanegara.

Dari sisi lapangan usaha (LU), sebagian besar LU pada triwulan I 2026 tumbuh positif. LU industri pengolahan, LU perdagangan, serta LU pertanian sebagai kontributor utama pertumbuhan tumbuh baik seiring dengan peningkatan permintaan domestik dan permintaan eksternal yang tetap positif.

Selain itu, LU penyediaan akomodasi dan makan minum serta LU transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan yang tinggi seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat pada periode Idul Fitri 1447 Hijriah dan aktivitas pariwisata, baik perjalanan wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Sedangkan dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 tertinggi tercatat di Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra), diikuti Sulawesi, Jawa, Sumatera, Maluku dan Papua (Mapua), serta Kalimantan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PDB itu nggak cuma sekadar kompensasi tenaga kerja atau upah gaji, tapi juga mencakup surplus usaha, kemudian pendapatan 'entrepreneur', pajak dan subsidi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Ponco Adi menjelaskan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak mencerminkan gaji rata-rata masyarakat, mengingat gaji dan kompensasi kerja lainnya hanya sebagian kecil dari perhitungan PDB.

Ia menuturkan PDB per kapita menggambarkan tingkat produktivitas penduduk Indonesia, dan dalam analisis lebih jauh dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

“PDB per kapita sangat berbeda dengan gaji rata-rata. PDB itu nggak cuma sekadar kompensasi tenaga kerja atau upah gaji, tapi juga mencakup surplus usaha, kemudian pendapatan entrepreneur (wirausaha), pajak dan subsidi,” ucap Windhiarso Ponco Adi di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan istilah ‘per kapita’ dalam ‘PDB per kapita’ merujuk kepada seluruh penduduk Indonesia, mulai dari bayi yang baru lahir hingga kelompok lanjut usia.

Seluruh kelompok usia tersebut, baik yang termasuk kelompok usia produktif maupun tidak, dianggap memiliki tingkat produktivitas yang sama, sehingga nilai PDB per kapita tidak dapat disamakan dengan tingkat gaji rata-rata.

“(PDB per kapita) ini hanya sekadar ukuran statistik yang memudahkan bagaimana (menghitung) kontribusi rata-rata setiap penduduk terhadap penciptaan nilai tambah, ukuran pendekatan statistik untuk menggambarkan kontribusi rata-rata dari setiap penduduk atau setiap individu terhadap perekonomian suatu wilayah atau negara,” ujar Windhiarso.

Pihaknya pun menyayangkan adanya salah pengertian di kalangan masyarakat terkait data PDB per kapita tersebut, seperti salah satu unggahan di media sosial Facebook pada 11 Februari 2026 yang mengatakan bahwa rata-rata gaji masyarakat Indonesia sebesar Rp78,6 juta per tahun atau Rp6,5 juta per bulan.

Padahal, angka tersebut adalah data PDB per kapita Indonesia pada 2024 yang dirilis oleh BPS pada 5 Februari 2025.

“Februari lalu, kalau saya nggak salah ingat, di sebuah sosial media dan bahkan sampai ramai (viral), (unggahan) ini menyamakan PDB per kapita dengan gaji rata-rata…. Nah, ini sangat misleading (keliru) ya,” kata Windhiarso.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Inilah upaya-upaya kami untuk meningkatkan akurasi atau kualitas data yang kami hasilkan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pendataan lengkap perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) bertujuan untuk meningkatkan akurasi data Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Direktur Neraca Produksi BPS Puji Agus Kurniawan menyatakan, pihaknya bekerja sama dengan Dewan Nasional KEK dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam melakukan pendataan menyeluruh tersebut.

“Inilah upaya-upaya kami untuk meningkatkan akurasi atau kualitas data yang kami hasilkan,” ujar Puji Agus Kurniawan dalam “Workshop Wartawan Pemanfaatan Data Strategis BPS” di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan sebelum adanya pendataan lengkap KEK dan KI, perusahaan di dalam maupun di luar kawasan khusus tersebut hanya diambil sampel dengan jumlah tertentu.

Data dari sampel tersebut, lanjut dia, kemudian dilakukan estimasi untuk memperoleh gambaran populasi perusahaan.

Pada metodologi baru, seluruh perusahaan di KEK dan KI didata secara lengkap (take all). Pengambilan sampel hanya dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan di luar kawasan ekonomi tersebut untuk dilakukan estimasi berapa jumlah perusahaan di luar KEK dan KI.

Estimasi jumlah perusahaan di luar KEK dan KI kemudian ditambah dengan data seluruh perusahaan di dalam KEK dan KI sehingga menghasilkan gambaran populasi selengkapnya.

Puji menyampaikan, pihaknya berharap idealnya dapat melakukan sensus terhadap jumlah perusahaan di Indonesia setiap 3 bulan sekali agar tidak ada lagi sampling error (kesalahan pengambilan sampel), tapi hal tersebut tidak memungkinkan karena keterbatasan biaya.

Padahal, lanjut dia, semakin banyak sampel maka hasil estimasi jumlah perusahaan di Indonesia akan menjadi semakin baik dan mendekati jumlah riilnya.

Upaya tersebut juga akan menurunkan sampling error dan meningkatkan akurasi data sehingga estimasi yang dihasilkan menjadi lebih presisi.

“Dalam proses pengumpulan data, kami ingin dong ini sampel makin lama harus kami tingkatkan terus kan supaya kami bisa mendapatkan gambaran yang lebih riil. Nah, sehingga kemarin (metode) pendataannya itu kami kembangkan,” kata Puji.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Utang publik global diproyeksikan melonjak ke level mengkhawatirkan, dengan Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan rasio tersebut bisa mencapai 100% dari PDB global pada 2029 seiring meningkatnya tekanan fiskal di negara maju maupun berkembang.

Berdasarkan laporan Fiscal Monitor terbaru, IMF menyoroti pelemahan berkelanjutan pada keuangan publik meskipun ekonomi global tetap tangguh. Tingkat utang meroket menjadi hampir 94% dari PDB pada 2025 dan diprediksi terus naik didorong defisit yang berlanjut, biaya bunga lebih tinggi serta guncangan geopolitik baru.

Mengutip dari Business Today, pemicu utama yang memperburuk prospek adalah konflik Timur Tengah berkepanjangan, mengganggu pasar energi, dan memperketat kondisi keuangan secara global. Pemerintah kian terjepit antara melindungi rumah tangga dari kenaikan harga bahan bakar dan pangan dengan menjaga disiplin fiskal.

Beban ini jatuh lebih berat pada negara pengimpor energi dan berpenghasilan rendah, yang menghadapi tagihan impor membengkak serta ruang fiskal terbatas. Di tengah situasi ini, India muncul sebagai titik terang relatif. Bersama Meksiko dan Turki, India berhasil memperbaiki posisi fiskalnya berkat pengendalian pengeluaran primer.

IMF juga mencatat, trajektori utang India diproyeksikan stabil atau bahkan turun seiring waktu, didukung pertumbuhan PDB nominal yang kuat dan upaya konsolidasi fiskal yang berkelanjutan. Namun, rasio utang terhadap PDB India tetap tinggi di atas 84%, dan negara tersebut rentan terhadap risiko global.

Kenaikan harga energi, likuiditas global yang mengetat, serta aliran modal yang fluktuatif bisa menyulitkan pengelolaan fiskal, terutama jika ketegangan geopolitik berlanjut. IMF menekankan bahwa bantalan fiskal global telah terkikis habis. Seabad lalu, negara-negara masih punya ruang untuk menstabilkan utang, tapi kini cadangan itu nyaris nol.

Sementara itu, biaya pinjaman yang melonjak memperparah masalah. Pembayaran bunga melonjak tajam dari sekitar 2% menjadi hampir 3% dari PDB global hanya dalam empat tahun, seiring pemerintah merefinansial ulang utang pada tingkat suku bunga lebih tinggi.

Ekonomi besar tetap menjadi sorotan utang global. Amerika Serikat (AS) terus mencatat defisit 7–8% dari PDB, meskipun utangnya diproyeksikan mencapai 142% dari PDB pada 2031. China juga mengalami defisit yang naik saat mendukung permintaan domestik dengan utang diprediksi mendekati 127% dari PDB pada periode yang sama.

Sementara, sebagian Uni Eropa (UE) melonggarkan aturan fiskal untuk menampung peningkatan belanja pertahanan. IMF memperingatkan bahwa risiko cenderung ke arah negatif. Skenario buruk seperti konflik berkepanjangan atau koreksi pasar keuangan utang global bisa melonjak lebih cepat.

Muhammad Syarkawi Rauf

Dosen FEB Unhas/Ketua KPPU RI 2015 – 2018

EKONOM paling berpengaruh abad ke-20 dari Chicago school of economics dan pemenang nobel ekonomi tahun 1976, Milton Friedman mengingatkan bahwa “pilihan pada prinsip rule vesrsus discretionary policy menentukan tinggi rendahnya premi risiko suatu perekonomian. Premi risiko tinggi disebabkan oleh perubahan kebijakan yang tidak terduga.”

Pandangan Milton Friedman (1976) sejalan dengan ekonom Harvard University, N. Gregory Mankiw (2007) dalam The Principle of Macroeconomics, menyatakan bahwa terdapat lima area perdebatan dalam merumuskan kebijakan makroekonomi. Salah satunya, debat soal rule versus diskresi.

Apakah pemerintah dan BI akan menerapkan prinsip monetary and fiscal policy rule yang ketat atau justru memilih discretionary policy. Discretionary policy dalam kebijakan makro cenderung menciptakan ketidakstabilan kebijakan dan meningkatkan premi resiko.

Pro dan kontra terhadap kebijakan rule versus diskresi sudah berlangsung lama. Pendukung prinsip diskresi lebih setuju memberikan fleksibilitas kepada pemerintah menanggapi situasi tidak terduga (emergensi). Sebaliknya, pendukung kebijakan rule beranggapan bahwa proses politik tidak dapat dipercaya sehingga fleksibilitas berpotensi disalahgunakan.

Pandangan Milton Friedman (1976) dan Mankiw (2007) sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Hal ini terkait dengan ketidakstabilan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada saat fundamental ekonomi nasional sangat baik.

Nilai tukar rupiah undervalued, di bawah nilai wajar. Tidak sesuai dengan faktor fundamentalnya. Inflasi secara tahunan (year-on-year) turun dari 4,76 ke 3,48 dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,40 persen pada kuartal pertama 2026.

Fenomena depresiasi rupiah per dollar Amerika Serikat (AS) di atas dapat dijelaskan dengan risk premium cahnnel. Hal ini sejalan dengan pandangan ekonom International Monetary Fund (IMF), Lorenzo Giorgianni (1997) bahwa kondisi fiskal yang buruk meningkatkan persepsi risiko terhadap suatu perekonomian, meningkatkan risk premium dan membuat nilai tukarnya terdepresiasi.

Pengalaman tahun 1992, nilai tukar lira Italia, franc Belgia dan krona Swedia mengalami depresiasi ekstrim karena premi risikonya sangat tinggi yang disebabkan oleh lemahnya disiplin fiskal. Ketaatan terhadap fiscal policy rule sangat lemah. Hal ini tercermin pada debt to Gross Domestic Product (GDP) ratio yang tinggi, melampaui batas aman 60 persen.

Fenomena yang sama juga terjadi di Brazil tahun 2002, pada saat disiplin fiskal buruk yang tercermin pada debt to GDP ratio tinggi, rasio defisit fiskal terhadap GDP lebih besar 3,0 persen, keseimbangan primer negatif dan credit default swap (CDS) naik membuat nilai tukar real Brazil terdepresiasi ekstrim.

Pengalaman Brazil dapat menjadi pelajaran. Pada tahun 2002, calon presiden Luiz Inacio Lula da Silva dari partai buruh beraliran kiri, membangun narasi kebijakan ekonomi membatasi mekanisme pasar dan mendorong renegosiasi utang pemerintah Brazil.

Narasi ini dipersepsi oleh investor sebagai signal gagal bayar utang pemerintah. Kepercayaan investor terhadap kesinambungan utang pemerintah Brazil hilang. Premi risiko Brazil naik. Biaya utang naik. Suku bunga pinjaman, baik domestik maupun luar negeri naik.

Lembaga pemeringkat internasional yang menjadi patokan investor global menempatkan asetnya, Moody’s, Fitch dan S&P menurunkan peringkat utang Brazil menjadi “highly speculative”. Tingkat risiko gagal bayar utang meningkat signifikan yang tercermin pada CDS sebesar 3,75, tertinggi sepanjang sejarah (all-time high).

Kecenderungan yang sama juga terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Narasi state capitalism sangat dominan. Disiplin fiskal menurun yang tercermin pada debt to GDP ratio naik menjadi 40,46 persen. Rasio defisit fiskal terhadap GDP juga mendekati batas aman sesuai undang-undang (UU) sebesar 3,0 persen.

Debt service ratio (DSR) naik di atas batas aman 20 persen menjadi 47,67 persen. DSR mencerminkan kemampuan suatu negara membayar utang. DSR sebesar 47,67 menunjukkan bahwa hampir separuh pendapatan pemerintah Indonesia digunakan untuk membayar utang.

Peringkat utang Indonesia bertahan di Baa2 versi lembaga pemeringkat Moody’s dan juga Fitch Rating, masih kategori investment grade. Tetapi dari sisi outlook utang pemerintah Indonesia turun dari kategori stabil menjadi negatif.

Coutry risk premium Indonesia sebesar 2,46. Lebih tinggi dibandingkan country risk premium Malaysia sebesar 1,55 dan Thailand 2,07. Hal ini sejalan dengan peringkat utang Malaysia versi Moody’s termasuk kategori menengah atas (A3). Demikian juga dengan sovereign CDS (mencerminkan potensi gagal bayar utang pemerintah), Indonesia 1,05 lebih tinggi dari Malaysia.

Lalu, apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk menurunkan premi risiko perekonomian nasional serta mengurangi depresiasi rupiah dalam situasi ketidakpastian global akibat perang Iran melawan AS dan Israel?

Sesuai kerangka rule versus diskresi dan jalur premi risiko terhdap depresiasi nilai tukar, pilihan terbaiknya adalah pemerintah dan Bank Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menjalankan kebijakan dengan fiscal and monetary policy rule yang ketat.

Hal ini penting mengingat rendahnya kredibilitas kebijakan (policy credibility) dan pengambil kebijakan ekonomi (credibility of policy maker) di mata investor (publik).

Mematuhi ketentuan UU mengenai rasio defisit fiskal terhadap GDP lebih kecil 3,0 persen, menurunkan DSR mendekati 20 persen, dan mempertahankan rasio utang terhadap GDP sekitar 40 persen, jauh lebih kecil dari batas aman 60 persen.

Dan mengumumkan secara terbuka hasil stress test, skenario menghadapi ketidakpastian global, khususnya berkaitan dengan dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Termasuk, skenario kebijakan menunda pelaksanaan program strategis nasional berbiaya mahal, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk mempertahankan rasio defisit fiskal sebesar 3,0 persen GDP.

JAKARTA - Pemerintah melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Maret 2026 mencatat defisit sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit ini terjadi seiring percepatan belanja negara pada awal tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Dengan demikian, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Jadi ketika ada defisit jangan kaget, memang anggaran kita didesain defisit," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Purbaya menjelaskan, pemerintah sengaja menerapkan strategi fiskal ekspansif dengan mempercepat realisasi belanja sejak triwulan pertama. Langkah ini berbeda dari pola sebelumnya yang cenderung menumpuk di akhir tahun.

Realisasi belanja negara hingga Maret 2026 tercatat mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4% secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini setara dengan 21,2% dari total pagu APBN, lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis triwulan I yang berada di kisaran 17%.

Menurut dia, percepatan belanja tersebut bertujuan agar dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun. “Strategi ini mulai berhasil, harusnya dampak ekonominya lebih bagus,” kata Purbaya.

Di sisi pendapatan, negara mengumpulkan Rp574,9 triliun hingga akhir Maret 2026 atau tumbuh 10,5% (yoy). Kinerja ini ditopang oleh penerimaan pajak yang meningkat signifikan sebesar 20,7% (yoy). Purbaya menegaskan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga meskipun defisit melebar pada awal tahun. Pemerintah terus memantau perkembangan pendapatan dan belanja untuk memastikan kesinambungan APBN.

Selain itu, defisit keseimbangan primer tercatat sebesar Rp95,8 triliun pada periode yang sama. Pemerintah menilai angka tersebut masih dalam batas aman dan mencerminkan pengelolaan fiskal yang hati-hati di tengah ketidakpastian global. "Yang jelas kita monitor terus selama setahun akan seperti apa, pendapatannya belanjanya seperti apa, jadi kita amat berhati-hati dalam perhitungan ini," ujar Purbaya.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan posisi utang negara yang berada di angka Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 masih tergolong dalam batas wajar dan aman. Angka tersebut setara dengan rasio 40,46% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dia merujuk perbandingan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, rasio utang Indonesia justru terbilang lebih rendah. Sebagai perbandingan, rasio utang Thailand berada di angka 63,5%, Malaysia di level 64%, bahkan Singapura mencatatkan angka yang sangat tinggi yakni antara 165 hingga 170%.

"Dengan standar itu, kita masih aman. Nggak apa-apa, memang kenapa? Singapura berapa?. Malaysia berapa?. Thailand berapa? Coba cek saja Thailand berapa," ujar Purbaya di komplek parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Selain itu, Purbaya juga menyoroti defisit APBN yang tetap terjaga di bawah ambang batas 3 persen sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara, meskipun pada penutupan tahun 2025 defisit fiskal sempat mengalami kenaikan hingga menyentuh level 2,92%. "Defisitnya 3% nggak? Nggak. Ekonomi? Apa lagi yang mau dicari? Anda minta?" lanjutnya.

Menurut Purbaya, lonjakan defisit fiskal yang nyaris menyentuh batas 3% tersebut merupakan langkah taktis yang sengaja diambil pemerintah. Tujuannya adalah untuk menggenjot belanja negara sebagai strategi mendorong pertumbuhan serta membalikkan kondisi ekonomi domestik.

"Strategi kami adalah memaksimalkan defisit yang ada, untuk memaksimalkan ekonomi berbalik arah. Itu di triwulanan IV tahun lalu, kan? Dan terbukti, kan, ekonomi berbalik arah, kan? Itu sebetulnya strategi yang amat pintar. Kita nggak lewatin 3%," terangnya.

Seturut itu, pemerintah secara sadar memperlebar defisit guna memuluskan langkah ekspansi fiskal, salah satunya dengan menyalurkan berbagai stimulus ekonomi yang menyasar seluruh lapisan masyarakat.

"Ekspansi fiskal, kasih stimulus ke ekonomi, ekonominya balik. Tinggal kita lari. Kita tinggal atur ke depan seperti apa yang nama ekonominya. Nggak seperti kemarin lagi, di mana kita mau hancur," tutur Purbaya.

Adapun struktur utang Indonesia, mayoritas instrumennya didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) dengan nilai mencapai Rp8.387,23 triliun atau setara 87,02% dari total utang, sedangkan porsi pinjaman tercatat sebesar Rp1.250,67 triliun atau mengambil porsi 12,98%.

Angka ini (kuartal IV 2025) melampaui proyeksi kami sebesar 5,25 persen (yoy) dan konsensus pasar sebesar 5,10 persen (yoy)

Jakarta (ANTARA) - Department Head of Macroeconomic and Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 melampaui ekspektasi pasar, mencerminkan menguatnya permintaan domestik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Kamis, ekonomi domestik pada kuartal IV 2025 tumbuh 5,39 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang sebesar 5,04 persen (yoy).

“Angka ini (kuartal IV 2025) melampaui proyeksi kami sebesar 5,25 persen (yoy) dan konsensus pasar sebesar 5,10 persen (yoy),” kata Faisal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Faisal mencatat bahwa permintaan domestik yang menguat didukung oleh peningkatan belanja dan mobilitas selama musim libur akhir tahun, kenaikan belanja pemerintah seiring agenda pro-pertumbuhan, serta membaiknya aktivitas investasi.

Adapun secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 mencapai 5,11 persen, meningkat dari 5,03 persen (yoy) pada 2024. Faisal menilai capaian ini menandakan tren pertumbuhan yang semakin solid.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan pada kuartal IV 2025 terutama didorong oleh penguatan permintaan domestik, termasuk konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan belanja pemerintah.

Konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar PDB tumbuh lebih cepat sebesar 5,11 persen (yoy), dibandingkan 4,89 persen (yoy) pada kuartal sebelumnya, kembali ke tingkat pertumbuhan pra-pandemi di atas 5 persen.

PMTB sebagai komponen PDB terbesar kedua meningkat dari 5,04 persen (yoy) menjadi 6,12 persen (yoy), didorong oleh investasi bangunan maupun non-bangunan.

Sementara belanja pemerintah secara keseluruhan melambat dari 5,66 persen (yoy) menjadi 4,55 persen (yoy), terutama karena sebagian kebijakan pro-pertumbuhan pemerintah disalurkan langsung untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan aktivitas investasi.

Selanjutnya, kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan PDB menurun seiring melambatnya pertumbuhan ekspor dari 9,14 persen (yoy) menjadi 3,25 persen (yoy).

Hal ini, catat Faisal, mencerminkan normalisasi setelah percepatan ekspor (front-loading) menjelang penerapan tarif resiprokal AS pada Agustus 2025, serta perlambatan ekonomi Tiongkok yang berlanjut.

Sementara itu, pertumbuhan impor menguat dari 0,86 persen (yoy) menjadi 3,96 persen (yoy), sejalan dengan akselerasi PMTB.

Adapun dari sisi sektoral, kontributor utama pertumbuhan pada kuartal IV 2025 tetap berasal dari sektor manufaktur, perdagangan, dan pertanian, seiring menguatnya permintaan domestik.

“Kami memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia akan meningkat pada 2026, meskipun terdapat sejumlah risiko utama yang perlu dicermati,” kata Faisal.

Pada tahun ini, ujar Faisal, risiko utama terhadap prospek ekonomi Indonesia secara umum masih serupa dengan 2025.

Secara keseluruhan, tim ekonom Permata Bank memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia berada pada kisaran 5,1-5,2 persen pada 2026.

Namun, pertumbuhan ekonomi berpotensi meningkat ke kisaran 5,2-5,3 persen apabila tekanan eksternal mereda secara signifikan, kondisi politik domestik membaik dan reformasi struktural mulai menunjukkan hasil, sehingga memperkuat kepercayaan konsumen dan dunia usaha.

Sebaliknya, risiko penurunan (downside risks) berpotensi terjadi apabila pemerintah tidak berhasil menjaga keseimbangan antara agenda pro-pertumbuhan dan upaya mempertahankan stabilitas makroekonomi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

sehingga mendorong pertumbuhan sepanjang tahun 2025 ke level 5,07 persen

Jakarta (ANTARA) - Department Head of Macroeconomic and Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman memproyeksikan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh 5,07 persen (year on year/yoy), sedikit meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 5,03 persen (yoy).

“Kami memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia akan meningkat dari 5,04 persen yoy pada Q3 2025 menjadi 5,25 persen yoy pada Q4 2025, sehingga mendorong pertumbuhan sepanjang tahun 2025 ke level 5,07 persen,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Faisal menjelaskan bahwa proyeksi kinerja yang lebih kuat pada kuartal IV 2025 terutama didorong oleh membaiknya permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), sejalan dengan agenda pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan.

Secara lebih rinci, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal IV diperkirakan meningkat dengan potensi kembali ke kisaran 5 persen yoy.

Sebagian besar indikator utama, termasuk Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK), penjualan ritel, penjualan mobil dan sepeda motor, serta impor barang konsumsi, menunjukkan perbaikan yang cukup merata.

Tren ini sejalan dengan berbagai langkah pemerintah yang mendukung pertumbuhan, seperti stimulus fiskal, bantuan sosial, dan kebijakan untuk memperkuat pasar tenaga kerja.

“Dalam konteks ini, pertumbuhan belanja pemerintah pada Q4 2025 juga diperkirakan meningkat, terutama pada belanja barang dan bantuan sosial. Konsumsi rumah tangga juga diperkirakan memperoleh dukungan tambahan dari peningkatan permintaan musiman terkait libur akhir tahun,” kata Faisal.

Selanjutnya, pertumbuhan PMTB juga diproyeksikan menguat pada kuartal IV, seiring dengan perbaikan PMI manufaktur serta pertumbuhan kredit modal kerja dan kredit investasi.

Pemulihan ini diperkirakan didorong oleh investasi bangunan maupun non-bangunan, sejalan dengan rebound konsumsi semen dan percepatan pertumbuhan impor barang modal.

Sementara dari sisi eksternal, pertumbuhan ekspor diperkirakan melambat seiring penerapan tarif resiprokal AS dan berlanjutnya perlambatan ekonomi Tiongkok.

Di sisi lain, pertumbuhan impor diproyeksikan menguat, terutama didorong oleh impor barang modal, sejalan dengan membaiknya permintaan domestik, khususnya investasi tetap.

Untuk tahun 2026, Faisal menilai bahwa risiko utama terhadap prospek ekonomi Indonesia secara umum masih serupa dengan tahun 2025.

Dari sisi eksternal, ketidakpastian akibat perang dagang global, ketegangan geopolitik, serta pemulihan ekonomi Tiongkok yang masih lambat diperkirakan akan berlanjut.

Meski demikian, kondisi pertumbuhan global yang cenderung melemah menunjukkan bahwa tekanan inflasi akan tetap terkendali.

Hal ini dinilai dapat membuka ruang bagi penurunan suku bunga kebijakan lebih lanjut, meskipun lebih terbatas dibandingkan 2025, yang berpotensi mendukung sentimen risk-on terhadap aset pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dari sisi domestik, menjaga stabilitas politik akan menjadi faktor krusial. Meskipun masih terdapat ruang untuk tambahan stimulus fiskal dan moneter, para pembuat kebijakan perlu menyeimbangkan secara cermat antara dukungan terhadap pertumbuhan dan stabilitas makroekonomi.

Risiko yang perlu diwaspadai mencakup potensi pelebaran defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) di tengah berlanjutnya perang dagang, serta meningkatnya defisit fiskal akibat kebijakan pro-pertumbuhan. Kondisi ini dikenal sebagai risiko pelebaran twin deficit,” kata Faisal.

Secara keseluruhan, tim ekonom Permata Bank memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia berada pada kisaran 5,1-5,2 persen pada 2026.

Risiko kenaikan (upside risks) dapat muncul apabila tekanan eksternal mereda secara signifikan, kondisi politik domestik semakin kondusif, serta reformasi struktural berjalan efektif sehingga mampu memperkuat kepercayaan konsumen dan dunia usaha.

Sebaliknya, risiko penurunan (downside risks) berpotensi terjadi apabila pemerintah tidak berhasil menjaga keseimbangan antara agenda pro-pertumbuhan dan upaya mempertahankan stabilitas makroekonomi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman mengingatkan perlunya perbaikan serius pada iklim investasi dan produktivitas sektor riil agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat melampaui angka 5 persen.

Ia mencatat bahwa persoalan utama ekonomi Indonesia bukan sekadar mencapai angka pertumbuhan tahunan, melainkan menghindari jebakan pertumbuhan datar di kisaran 5 persen.

“Tanpa perbaikan serius pada iklim investasi dan produktivitas sektor riil, penguatan di akhir tahun berisiko hanya bersifat sementara dan tidak cukup untuk menopang pertumbuhan ke depan,” kata Rizal saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Rizal menjelaskan bahwa sepanjang 2025 hingga triwulan III, pola pertumbuhan ekonomi Indonesia pada dasarnya masih berada dalam fase menjaga momentum, bukan memasuki fase akselerasi yang kuat.

Setelah sempat melemah pada awal tahun, laju pertumbuhan kembali ke kisaran 5 persen pada triwulan II dan III. Dan jika dibandingkan dengan capaian 2024, ia mengatakan kinerja itu lebih mencerminkan stabilisasi ekonomi ketimbang perbaikan struktural.

Untuk triwulan IV 2025, menurut Rizal, terdapat ruang pertumbuhan yang sedikit lebih baik dibanding kuartal sebelumnya. Namun, dirinya menilai kenaikan tersebut lebih tepat dibaca sebagai penguatan sementara.

“Secara tahunan, pertumbuhan 2025 kemungkinan hanya meningkat tipis dan tetap berada di sekitar 5 persen, sehingga belum cukup kuat untuk disebut sebagai akselerasi ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Jika ditelusuri dari sumber pertumbuhannya, ia memperkirakan bahwa dorongan pada akhir 2025 masih sangat kental dengan faktor musiman, terutama konsumsi rumah tangga menjelang akhir tahun serta realisasi belanja pemerintah.

“Faktor-faktor ini lazim menopang kinerja jangka pendek, tetapi daya tahannya terbatas. Sementara itu, komponen yang seharusnya menjadi penopang jangka menengah dan panjang menunjukkan sinyal yang belum sepenuhnya meyakinkan,” kata Rizal menjelaskan.

Ia mencatat, kinerja ekspor relatif solid dan membantu menjaga pertumbuhan, namun investasi belum menunjukkan penguatan yang konsisten.

Menurut dia, melemahnya pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada paruh kedua 2025 menjadi sinyal bahwa kualitas pertumbuhan masih rapuh dan sangat bergantung pada stimulus temporer.

Dari sisi lapangan usaha, sektor-sektor yang berbasis konsumsi domestik dan mobilitas berpeluang tumbuh lebih tinggi pada triwulan IV, sejalan dengan pola musiman akhir tahun.

Sepanjang 2025, beberapa sektor jasa diproyeksikan tetap menunjukkan kinerja positif dan menjadi penyangga pertumbuhan.

Namun, sektor pertanian dinilai berperan lebih sebagai penopang stabilitas harga dan daya beli, bukan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi secara agregat.

Sementara tekanan paling nyata, menurut Rizal, terlihat pada sektor pertambangan, yang kinerjanya tertahan oleh normalisasi harga komoditas global dan faktor produksi.

Selain itu, industri pengolahan juga menghadapi tantangan karena belum kuatnya dorongan investasi dan ketidakpastian permintaan eksternal.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026