Uni Emirat Arab (UEA) keluar dari keanggotaan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada 1 Mei. Keputusan tersebut diambil karena sejalan dengan strategi jangka panjang sektor energi Abu Dhabi.
"Keputusan ini selaras dengan visi strategis dan ekonomi jangka panjang Uni Emirat Arab serta pengembangan sektor energinya, termasuk percepatan investasi dalam produksi energi domestik," bunyi pemberitaan kantor berita UAE, WAM, Selasa (28/4).
OPEC merupakan organisasi negara penghasil minyak utama yang dibentuk pada 1960 oleh Arab Saudi, Iran, Irak, Venezuela, dan Kuwait. UEA bergabung tujuh tahun kemudian. Selama ini, OPEC mengoordinasikan kebijakan produksi untuk memengaruhi pasokan dan harga minyak global.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai keluarnya UEA dari OPEC menjadi pukulan telak bagi organisasi tersebut karena Abu Dhabi bukan produsen kecil.
UEA memproduksi sekitar 3,2 juta - 3,5 juta barel per hari, memiliki kapasitas terpasang sekitar 4 juta barel per hari, dan menargetkan 5 juta barel per hari pada 2027.
"Jika UEA keluar, OPEC kehilangan salah satu anggota Teluk yang memiliki kapasitas produksi besar dan cadangan produksi penting," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/4).
Menurutnya, pasar tidak hanya membaca tambahan atau pengurangan produksi imbas keluarnya UEA dari OPEC. Pasar juga membaca sinyal politik di antaranya disiplin OPEC mulai retak, kepemimpinan Saudi mendapat tantangan, dan produsen besar mulai mengutamakan kepentingan nasional masing-masing.
Dampaknya, kata Syafruddin, dapat terasa melalui peningkatan gejolak harga, perubahan ekspektasi pasar, dan potensi persaingan produksi antarprodusen besar. Situasi menjadi makin sensitif karena perang Iran dan gangguan di Selat Hormuz membuat pasar energi global rapuh. Jalur tersebut biasanya dilalui sekitar seperlima minyak mentah dan LNG dunia.
"Setiap gangguan di sana langsung memengaruhi harga, pengiriman, dan psikologi pasar," ujarnya.
Syafruddin menilai harga minyak berpeluang turun jika UEA memanfaatkan kebebasan barunya untuk meningkatkan produksi dan merebut pangsa pasar global. Tambahan pasokan berpotensi menekan harga. Abu Dhabi sudah menyatakan akan membawa tambahan produksi ke pasar secara terukur, sesuai permintaan dan kondisi pasar.
"Logikanya jelas. Ketika produsen besar keluar dari kuota OPEC, pasokan berpeluang naik, dan kenaikan pasokan dapat menekan harga," ujarnya.
Namun, Syafruddin memandang penurunan harga tidak otomatis terjadi dalam jangka pendek, karena faktor geopolitik masih kuat, termasuk perang Iran dan gangguan Selat Hormuz.
Bahkan, jika pasar menilai gangguan pengiriman lebih serius daripada tambahan produksi UEA, harga minyak tetap dapat naik. Syafruddin melihat arah harga minyak akan ditentukan oleh pertarungan antara tambahan pasokan dari UEA dan risiko geopolitik di kawasan Teluk
Dalam jangka menengah, peluang harga minyak turun lebih besar dengan syarat jalur ekspor aman, UEA benar-benar menaikkan output, dan Saudi Arabia atau Rusia tidak merespons dengan langkah yang memicu ketegangan baru di pasar.
Merujuk laporan Reuters, ia mengatakan Amerika Serikat juga dapat menjadi pemasok penyangga. Lonjakan ekspor minyak Washington tercatat mencapai sekitar 12,9 juta barel per hari dan dinilai mampu meredam tekanan harga.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai keluarnya UEA dari OPEC tak terlalu berdampak bagi Indonesia. Pengaruh utama yang paling menggebuk kondisi energi RI saat ini masih berasal dari penutupan Selat Hormuz.
Menurutnya, penutupan Selat Hormuz ini akan terus menekan fiskal RI. Jika konflik meningkat dan harga minyak dunia terus naik, beban APBN akan makin besar.
Selain itu, harga minyak yang terus naik juga akan mengerek biaya logistik, menekan harga pangan melalui ongkos distribusi, dan memperkuat inflasi biaya produksi.
Bank Indonesia (BI) juga dapat menghadapi dilema menjaga stabilitas rupiah di tengah kebutuhan pembiayaan sektor riil.
"Bank Indonesia menghadapi dilema karena stabilitas rupiah dan inflasi dapat menuntut kebijakan moneter lebih hati-hati, sedangkan sektor riil tetap membutuhkan pembiayaan yang terjangkau," ujar Syafruddin.
Ia menyarankan pemerintah untuk memperkuat cadangan energi strategis, memperluas sumber impor, mempercepat transportasi publik dan elektrifikasi, serta menata subsidi agar lebih tepat sasaran.
"Pasar minyak global kini tidak hanya ditentukan oleh OPEC, tetapi juga perang, sanksi, jalur laut, ekspor Amerika Serikat, dan strategi nasional produsen besar seperti UEA," ujar Syafruddin.
Meski begitu, ada skenario positif bagi Indonesia. Jika keluarnya UEA melemahkan disiplin OPEC dan menambah pasokan minyak global, RI dapat memperoleh ruang bernapas melalui harga impor energi yang lebih rendah.
Menurut Syafruddin, kondisi tersebut dapat mengurangi tekanan terhadap harga BBM, beban subsidi dan kompensasi energi, defisit migas, serta kebutuhan dolar untuk impor minyak.
Praktisi Migas Hadi Ismoyo juga menilai keluarnya UEA menjadi keputusan berat bagi OPEC karena mengurangi peran produksi organisasi tersebut. OPEC tak lagi selincah sebelumnya dalam mengendalikan pasar.
[Gambas:Photo CNN]
"OPEC tidak akan selincah sebelumnya dalam membuat keputusan untuk mengendalikan pasar," ujar Hadi.
Namun, ia melihat keluarnya UEA dari OPEC dinilai tidak terlalu berdampak bagi Indonesia. Pasalnya, hubungan impor minyak antara Indonesia dan UEA berlangsung secara langsung melalui skema pemerintah ke pemerintah (G to G) maupun bisnis ke bisnis (B to B), bukan melalui mekanisme OPEC.
Menurutnya, Indonesia saat ini lebih merasakan dampak penutupan Selat Hormuz dibanding keputusan UEA keluar dari OPEC. Pengaruh terbesar pada energi RI berasal dari terganggunya jalur distribusi utama tersebut.
Menurutnya, kondisi Selat Hormuz menjadi faktor yang lebih menentukan bagi pasokan energi Indonesia.
"Tidak akan berpengaruh (ke Indonesia) kecuali Selat Hormuz dibuka. Pengaruhnya karena konsep choke point masih berlaku signifikan," kata Hadi.
[Gambas:Youtube]