Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan dua aplikator taksi online dan ojol, yang tidak disebutkan namanya. Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI berharap Kepala Negara segera menerbitkan Peraturan Presiden alias Perpres tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online.

“Regulasi ini diperlukan, karena selama ini platform justru berlomba-lomba memeras pengemudi ojol, taksi online, dan kurir dengan berbagai cara seperti potongan yang tinggi hingga 70%, skema tarif hemat, double order, slot, hub, aceng alias argo goceng, akun prioritas dan skema lainnya,” kata Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI Lily Pujiati dalam keterangan pers, Selasa (21/10).

Menurut dia, program dan skema seperti itu justru menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan pada ujungnya merugikan para pengemudi ojol dengan upah atau pendapatan yang rendah yakni, rata-rata per hari hanya Rp 50 ribu – Rp 100 ribu.

SPAI juga berharap Presiden Prabowo membuat peraturan yang setidaknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

• Status sebagai pengemudi taksi online dan ojol sebagai pekerja
• Upah dan pendapatan yang layak setara upah minimum
• Jam kerja delapan jam yang manusiawi, waktu dan hari istirahat
• Tunjangan Hari Raya alias THR
• Jaminan sosial
• Hak maternitas seperti cuit haid dan melahirkan
• Hak membentuk serikat pekerja
• Hak berunding dan perjanjian kerja bersama agar tidak dikenakan sanksi suspend dan putus mitra sewenang-wenang

Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah berdiskusi dengan pimpinan dua perusahaan besar penyedia layanan ojol baru-baru ini. Pertemuan ini membahas upaya penguatan perlindungan pengemudi ojek online.

“Pemerintah diskusi terus ke perusahaan besar ojol untuk mencari pelayanan terbaik bagi pengemudi, juga efisiensi dan tidak terjadi persaingan yang saling merugikan,” kata Prabowo saat memberikan arahan pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (20/10).

Prabowo memandang profesi pengemudi ojol punya dampak luas terhadap perekonomian rakyat. Ia mencontohkan sekitar dua juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat ini mengandalkan layanan ojol untuk mendukung kegiatan jual-beli.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menilai layanan ojol turut menjadi penopang ekonomi digital dan memberikan lapangan kerja bagi sekitar enam juta orang. “Kami ingin lapangan kerja ojol ini terjamin. Kalau tidak salah ada 4 juta pengemudi ojol di dua perusahaan besar itu,” ujar Prabowo.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai pertemuan Prabowo dengan dua perusahaan penyedia layanan ojol cenderung lebih berfokus pada pengaturan mekanisme besaran tarif. “Ini kan bagaimana agar persaingannya sehat,” kata dia usai Sidang Kabinet Paripurna.

Dampak jika Ojol Jadi Pekerja

Grab mengungkapkan tiga potensi dampak negatif jika mitra pengemudi taksi online dan ojol menjadi karyawan, sebagaimana tuntutan pada driver selama ini. Pertama, jumlah mitra akan berkurang drastis.

Chief of Public Affair Grab Tirza Musunamy menjelaskan, saat ini, siapapun bisa mendaftar menjadi mitra pengemudi taksi online dan ojol, serta bisa langsung bekerja. Jika driver menjadi karyawan, maka perusahaan akan menetapkan kuota dan melakukan seleksi.

“Kemampuan platform mengakomodasi mitra pengemudi taksi online dan ojol itu akan jauh berkurang, sehingga yang tidak terserap tak lagi memiliki akses menjadi gig worker,” kata Tirza ditemui di kantor Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker di Jakarta Selatan, pada April (10/4).

Kedua, perusahaan akan membatasi jumlah pengemudi dan melakukan seleksi. Saat ini, syarat menjadi mitra pengemudi cukup memiliki kendaraan, SIM, dan kemampuan mengemudi.

“Jika mereka menjadi karyawan, akan ada wawancara dan seleksi seperti di perusahaan lain, sehingga tidak semua orang bisa masuk,” ujar Tirza.

Ketiga, UMKM di ekosistem aplikator, termasuk Grab akan terkena dampak dari berkurangnya jumlah mitra pengemudi taksi online dan ojol. "Lebih dari 90% merchant yang terdaftar di Grab itu UMKM,” kata Tirza.

Jika Grab membatasi pengemudi ojol dan taksi online, maka kemampuan driver melayani pesanan dari UMKM akan menurun. Ia mencontohkan permintaan order GrabFood yang melonjak saat jam makan siang atau makan malam.

Grab Bagikan Bukti Ojol Bisa Raup Rp 7 Juta per Bulan

Grab membagikan data terkait penghasilan mitra pengemudi ojol dan taksi online di Bali dan Makassar yang naik selama April. Di satu sisi, data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan 24.036 pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK selama Januari - April.

Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi menyampaikan ada 3,6 juta mitra pengemudi terdaftar di Indonesia. “Grab bukan hanya aplikasi, kami adalah bantalan sosial,” kata dia dalam acara diskusi dengan beberapa media, di Jakarta, pada 14 April.

Ia pun membagikan data terkait penghasilan mitra pengemudi ojol di Bali dan Makassar selama April:

Rerata penghasilan mitra pengemudi ojol Grab selama April 2025 (Grab)

Neneng menjelaskan mitra pengemudi ojol terbaru menjadi penuh waktu dan paruh waktu. Driver ojek onlinefull time rerata memiliki durasi kerja enam jam per hari, termasuk waktu istirahat. Mereka biasanya mengambil order secara beruntun dan hanya menggunakan satu aplikasi.

Sementara itu, pengemudi ojol part time biasanya bekerja selama tiga jam termasuk istirahat. Ada dugaan juga menggunakan lebih dari satu aplikasi.

Rata-rata penghasilan mitra pengemudi taksi online di Bali dan Makassar selama April, sebagai berikut:

Rerata penghasilan mitra pengemudi taksi online Grab selama April 2025 (Grab)

Oleh karena itu, menurut dia, aplikasi Grab saat ini menjadi bantalan sosial bagi masyarakat di tengah banyaknya gelombang PHK yang terjadi di berbagai sektor dan menambah tekanan pada kesediaan lapangan pekerjaan formal.

Melalui Grab, masyarakat yang tidak memiliki mata pencaharian mendapatkan akses pada peluang pendapatan yang fleksibel dengan menjadi pengemudi taksi online dan ojol.

Dalam beberapa tahun terakhir, Application Programming Interface (API) dan Artificial Intelligence (kecerdasan buatan/AI) memainkan peran signifikan dalam transformasi digital di dunia, termasuk Indonesia.

API berperan sebagai jembatan komunikasi yang memungkinkan sebuah aplikasi “berbicara” atau melakukan pertukaran data dengan aplikasi lain. Jadi meskipun teknologinya berbeda, kedua aplikasi bisa paham satu sama lain.

Dengan peran penting yang dimilikinya, banyak perusahaan di dunia telah memanfaatkan API. Mengutip informasi dari Astera, sebuah perusahaan manajemen data, lebih dari 85% perusahaan di dunia telah mengadopsi API atau tengah mengimplementasikannya.

Sementara menurut firma riset teknologi dan bisnis Gartner, pada 2026, lebih dari 80% perusahaan akan menggunakan API yang terkait dengan kecerdasan buatan generatif (GenAI) atau menggunakan aplikasi berbasis GenAI pada bagian produksi.

Secara umum, pemanfaatan AI oleh perusahaan atau individu terus berkembang. Stanford AI Index 2024 mengungkapkan bahwa 78% organisasi di dunia telah menggunakan AI. Sementara di Indonesia, merujuk laporan Microsoft dan LinkedIn pada tahun yang sama, sebanyak 92% pekerja terampil telah memanfaatkan AI. Angka itu melampaui rata-rata global sebesar 75% dan Asia Pasifik sebesar 82%.

Di Indonesia, berbagai sektor seperti kesehatan, perbankan, logistik, hingga e-commerce dan pemerintahan sudah mengadopsi teknologi API dan AI. Sebagai contoh di sektor perbankan, BRI telah menjalankan layanan perbankan terbuka yang memungkinkan aplikasi pihak ketiga (fintech, e-commerce, ERP korporasi, pemerintah) terhubung langsung ke fitur perbankan BRI lewat teknologi API.

Bank dengan jumlah nasabah terbanyak di tanah air ini juga memiliki BRIbrain, platform AI/ML internal BRI yang menghimpun, memproses, dan mengonsolidasikan data dari berbagai sumber untuk mendukung keputusan dan layanan bank.

Selain itu, di bidang kesehatan, ada aplikasi SATUSEHAT yang diluncurkan Kementerian Kesehatan. SATUSEHAT adalah ekosistem pertukaran data kesehatan yang menghubungkan sistem informasi atau aplikasi dari fasyankes, regulator, penjamin, dan penyedia layanan digital di seluruh Indonesia. Per September 2025, aplikasi SATUSEHAT telah diunduh lebih dari 50 juta pengguna.

Perhatian Terhadap Keamanan Siber Kian Penting

Pemanfaatan teknologi API dan AI yang semakin meluas di berbagai sektor membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas layanan. Namun, seiring dengan pertumbuhan ini, perhatian terhadap keamanan siber menjadi semakin penting. Apalagi kasus kejahatan siber terus meningkat.

Akamai, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang berfokus pada keamanan siber dan cloud, dalam laporan State of Internet (SOTI) bertajuk State of Apps and API Security 2025: How AI is Shifting The Digital Terrain, mengungkapkan bahwa sepanjang 2024 terdapat 311 miliar serangan web secara global. Jumlah serangan meningkat rata-rata 33% dari tahun sebelumya.

Lonjakan tersebut berkaitan dengan percepatan adopsi layanan cloud, arsitektur microservices, dan penggunaan aplikasi berbasis AI. Sektor yang paling banyak menjadi sasaran serangan web adalah perdagangan, teknologi, layanan keuangan, dan media.

Lebih lanjut, Akamai mengungkapkan bahwa API kini menjadi sasaran utama serangan siber dengan lebih dari 150 miliar insiden antara Januari 2023 hingga Desember 2024.

Meningkatnya penggunaan alat SaaS berbasis AI yang terhubung melalui API membuka jalan bagi para pelaku serangan siber, sehingga menimbulkan kerugian sekitar US$87 miliar per tahun. Angka tersebut diprediksi melonjak hingga US$100 miliar pada 2026 jika tidak segera diatasi. Shadow API dan zombie API disebut menjadi titik paling rentan.

Di dalam laporan disebutkan, API berbasis AI tergolong sangat berisiko karena banyak yang dapat diakses secara terbuka dan menggunakan mekanisme autentikasi yang lemah. Pada saat yang sama, pelaku kejahatan siber memanfaatkan AI untuk melancarkan ancaman yang lebih canggih, mulai dari malware berbasis AI dan serangan pada sistem, hingga web scrapping otomatis.

Dalam laporan lainnya bertajuk Securing AI in the Age of Rapid Innovation, Akamai menyebut tingginya tingkat adopsi API dan AI belum diimbangi dengan kehadiran sistem keamanan yang bisa mencegah serangan siber melalui kedua teknologi tersebut. Sistem keamanan siber yang ada hari ini dinilai belum mampu untuk menangkal serangan siber yang dilancarkan melalui AI.

Hal ini menimbulkan implikasi, khususnya dalam dunia bisnis. Bahkan, dalam survei KPMG yang melibatkan para eksekutif di Amerika Serikat, 81% menyebutkan keamanan siber sebagai hambatan terbesar adopsi AI, sementara 78% mengidentifikasi privasi data sebagai perhatian utama.

Dukungan Teknologi untuk Keamanan Siber

Adopsi yang meluas dapat membuka kemungkinan munculnya celah keamanan baru. Namun, hal ini sekaligus menjadi dorongan untuk memperkuat sistem perlindungan data. Dengan mengedepankan best practice keamanan, membangun budaya digital yang sehat, serta meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, risiko tersebut bisa dikelola secara efektif.

Terkait best practice keamanan, upaya pencegahan bisa dilakukan mulai dari perlindungan aplikasi. Saat ini sudah ada teknologi yang dirancang khusus untuk proteksi aplikasi AI, API, dan Large Language Models (LLMs) seperti yang dimiliki Akamai bernama Firewall for AI.

Akamai telah lama melakukan pengamatan dan mengidentifikasi sejumlah ancaman utama dalam keamanan AI, yang meliputi kebocoran data, prompt injections, output atau konten berbahaya, pencurian model (LLM), serta serangan DoS.

Akamai Firewall for AI bekerja dengan cara mengawasi setiap prompt yang masuk ke sistem AI sekaligus jawaban yang keluar. Mekanisme ini memungkinkan firewall menutup celah keamanan yang kerap dimanfaatkan pelaku serangan pada teknologi GenAI.

Teknologi ini juga dibekali kemampuan deteksi dan pencegahan ancaman secara real-time, termasuk melakukan filtrasi terhadap output AI agar tidak mengandung konten berbahaya serta memastikan data sensitif tetap terlindungi.

Selain itu, Akamai menawarkan fleksibilitas dalam penerapannya. Firewall for AI bisa digunakan melalui jaringan edge Akamai, integrasi API, maupun konfigurasi reverse proxy, sehingga mudah diadaptasi dan disesuaikan dengan sistem keamanan yang sudah dimiliki perusahaan.

AI yang tidak terlindungi berpotensi dimanipulasi oleh pelaku kejahatan siber. Manipulasi ini dapat berupa pemberian informasi yang salah, pembukaan data rahasia, atau output yang tidak sesuai, bahkan berbahaya.

Dampak dari hal ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga merusak reputasi perusahaan. Melalui dukungan teknologi firewall untuk AI maka operasional perusahaan tetap aman sekaligus mempertahankan kepercayaan pasar.

Dengan dukungan teknologi proteksi dan pendekatan yang tepat, pemanfaatan API dan AI bukan hanya membawa manfaat besar, tetapi juga memperkokoh ketahanan digital nasional secara lebih luas.

Grab, Gojek, dan Maxim buka suara terkait hampir 400 ribu pengemudi ojek online mendaftar sebagai ojol Kamtibmas alias keamanan, keselamatan, dan ketertiban masyarakat. Kapolri Listyo Sigit Prabowo berencana untuk bekerja sama dengan aplikator untuk menambahkan alat yang memungkinkan driver melaporkan tindak kejahatan lewat aplikasi.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy menyampaikan perusahaan mengapresiasi inisiatif program Ojol Kamtibmas dari Kepolisian yang bertujuan memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami siap berkolaborasi lebih lanjut demi kepentingan bersama,” kata Tirza dalam keterangan pers yang diterima Katadata.co.id, Selasa (21/10).

Grab senantiasa berkomitmen untuk memperkuat aspek keselamatan di ekosistem transportasi, dengan selalu menempatkan keamanan dan keselamatan seluruh pengguna, baik mitra pengemudi maupun pengguna sebagai prioritas utama.

Sejalan dengan komitmen itu, Grab terus mengembangkan berbagai fitur dan inisiatif keamanan yang terintegrasi di dalam aplikasi untuk memberikan perlindungan menyeluruh selama perjalanan, antara lain:

GERCEP atau Grab Respon Cepat yaitu kanal darurat tambahan yang memungkinkan mitra pengemudi melaporkan keadaan genting dan segera mendapatkan pertolongan

GERCEP, melalui hotline darurat 021-2350-7032, laman Help Center Bantuan Tanggap Darurat di grb.to/gercep, serta layanan LiveChat dengan agen khusus.

Inisiatif itu dirancang agar setiap laporan darurat ditangani lebih cepat, lebih terstruktur, dan memberi ketenangan bagi mitra pengemudi taksi online dan ojol.

Peringatan lokasi rawan, sistem in-app notification akan memperingatkan mitra terkait titik yang berpotensi berisiko, seperti area dengan kerumunan massa atau aksi penyampaian pendapat, sehingga dapat menghindari jalur berisiko.

24/7 GrabSupport, pusat bantuan reguler yang tersedia secara digital maupun Walk-In Center. Layanan ini dapat diakses selama 24 jam untuk kendala perjalanan, order, pembayaran, dan lainnya.

Pusat Bantuan Keamanan dan Keselamatan alias Safety Center, yang memberikan akses cepat ke tombol darurat, kontak bantuan 24 jam, serta informasi layanan penting seperti kepolisian dan rumah sakit terdekat.

Trip Monitoring, yaitu sistem pemantauan perjalanan secara real time untuk mendeteksi penyimpangan rute atau pemberhentian tidak wajar sehingga tim layanan dapat mengambil tindakan cepat bila diperlukan.

Audio Protect, yang memungkinkan perekaman suara dengan persetujuan pengguna, selama perjalanan sebagai bukti tambahan jika terjadi insiden

Share My Ride dan Emergency Button, yang memudahkan pengguna membagikan lokasi perjalanan serta menghubungi layanan darurat secara instan bila dibutuhkan.

“Grab berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang akan dijalankan selaras dengan prinsip keamanan digital, perlindungan data pribadi, serta kesesuaian operasional bagi mitra dan pengguna, guna mendukung terciptanya lingkungan digital yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Tirza.

Sementara itu, Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah menyambut baik upaya Kepolisian dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang damai, tertib, dan kondusif dengan melibatkan mitra pengemudi Maxim.

“Tentunya, Maxim mengapresiasi dan siap mendukung program Ojol Kamtibnas ini karena dapat mencegah dan mengurangi tindakan kejahatan, pelanggaran hingga kecelakaan selama perjalanan,” kata Dirhamsyah kepada Katadata.co.id, Selasa (21/10).

Perusahaan siap membantu Kepolisian dalam merealisasikan program itu dengan melakukan diskusi dan koordinasi bersama.

Terkait permintaan untuk menyediakan alat atau fitur khusus yang memungkinkan mitra pengemudi yang tergabung di ojol Kamtibmas melapor, Maxim masih menunggu undangan resmi dari Polri untuk bersama-sama membahas tentang program ini secara komprehensif.

“Maxim siap bekerja sama serta mengolaborasikan program keamanan dan keselamatan yang kami miliki bersama dengan pihak kepolisian. Kami juga bersedia membantu kepolisian untuk menyosialisasikan program Ojol Kamtibnas kepada mitra pengemudi sesuai dengan permintaan mereka,” katanya.

Sedangkan Director of Public Affairs and Communications GoTo Ade Mulya menyampaikan perusahaan mendukung upaya berbagai pihak, termasuk Kepolisian, dalam meningkatkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban masyarakat, terutama di sektor transportasi.

Ia mengatakan partisipasi sejumlah mitra driver Gojek dalam kegiatan Apel Kamtibmas merupakan inisiatif Kepolisian. Manajemen Gojek hadir dalam kegiatan itu atas undangan dan tidak terlibat dalam proses koordinasi maupun pengumpulan mitra driver.

“Kami menghargai semangat para mitra driver ojol yang ingin berkontribusi secara sukarela untuk menjaga keamanan dan ketertiban di jalan. Gojek akan terus mendorong para mitra untuk selalu mengutamakan keselamatan, mematuhi peraturan lalu lintas, dan menjadi contoh positif di komunitas,” kata Ade kepada Katadata.co.id, Senin (20/10).

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mendapatkan laporan total ada hampir 400 ribu driver ojek online yang mendaftar menjadi Ojol Kamtibmas. Ia berencana untuk bekerja sama dengan aplikator transportasi online untuk menambahkan alat yang memungkinkan pengemudi ojol Kamtibmas bisa melaporkan tindak kejahatan lewat aplikasi.

“Ke depan, kami ingin bekerja sama dengan teman-teman aplikator untuk menambah ruang di aplikasi guna membantu teman-teman komunitas ojol mendapatkan ruang pengaduan ataupun ruang laporan yang terkoneksi dengan kepolisian, sehingga hal ini juga tentu akan bisa membantu respons cepat,” kata Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri Apel Ojol Jaga Kamtibmas di Monas, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Kapolri mengatakan pengemudi ojol memiliki peran yang sangat penting bagi Polri dalam kerja sama upaya-upaya pencegahan terjadinya aksi kriminalitas maupun kejahatan, khususnya di jalanan.

Peran penting itu antara lain dengan memberikan informasi terkait dengan peristiwa kejahatan ataupun peristiwa lain yang ada di lapangan untuk diinformasikan kepada kepolisian. Hal ini menjadi bentuk kemitraan yang sangat strategis sebagai bagian dari community policing atau pemolisian masyarakat yang terus dikembangkan.

Komdigi atau Kementerian Komunikasi dan Digital resmi setahun bekerja sejak perubahan nama dari sebelumnya Kominfo alias Kementerian Komunikasi dan Informatika. Industri telekomunikasi masih mencari solusi terkait tren aplikasi dengan beban internet, khususnya kapasitas maksimum transfer data melalui suatu jaringan komunikasi alias bandwidth.

Aplikasi video streaming seperti Netflix hingga media sosial seperti TikTok membutuhkan transfer data yang besar, karena video definisi tinggi alias HD. Platform berbagi tumpangan alias ride hailing seperti Gojek dan Grab juga membutuhkan bandwidth yang besar, meski tidak sebesar Netflix maupun TikTok yang berbasis video HD.

Permintaan data yang melonjak memang bisa menaikkan pendapatan dari paket data. Akan tetapi, operator seluler juga perlu meningkatkan kapasitas jaringan guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Hal itu membuat biaya infrastruktur berpotensi naik. Di satu sisi, model pendapatan lama seperti SMS dan telepon, tergerus. Tanpa model bisnis baru, margin perusahaan bisa menyusut.

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia alias Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, industri masih mencari bentuk hubungan ideal dengan ekosistem digital seperti Netflix, Spotify, TikTok hingga Gojek.

Saat ini, langkah yang ditempuh yakni konsolidasi besar-besaran misalnya, Indosat dan Hutchison bergabung menjadi Indosat Ooredoo Hutchison. Begitu juga XL Axiata dan Smartfren menjadi XLSmart.

Namun, menurut Sarwoto, konsolidasi itu belum sepenuhnya menghasilkan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan jangka pendek. “Pangsa pasar tumbuh, tetapi pendapatan stagnan. Profit all infra IP business cenderung flat,” ujar Sarwoto kepada Katadata.co.id, Selasa (21/10).

Tantangan lainnya yakni persaingan yang ketat, karena ada 1.200 lebih pemain di bidang penyelenggara jasa internet. Selain itu, program pelayanan universal yang dikelola oleh BLU Bakti Komdigi masih terkendala masalah anggaran.

Persoalan lainnya yaitu kecepatan internet mobile broadband masih di kisaran 45 Megabits per second atau Mbps dan fixed broadband 39,8 Mbps, menurut data Speedtest Global Index. Indonesia berada di posisi sembilan dan 10 dari 12 negara ASEAN untuk kedua kategori ini.

Fixed broadband adalah sambungan internet berkecepatan tinggi menggeunakan kabel dan/atau radio di lokasi tetap seperti rumah atau kantor. Sedangkan mobile broadband menggunakan perangkat bergerak seperti smartphone.

Hal lain yang ia soroti mengenai kinerja Komdigi yakni Indonesia masih menjadi pasar bagi pemain asing terkait platform AI. “Indonesia punya peluang besar di pasar AI dan keamanan siber, sambil menunggu selesainya regulasi tentang AI dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber,” kata Sarwoto.

Terkait arah kebijakan Komdigi, Sarwoto menilai regulasi di sektor telematika nasional belum sepenuhnya mengikuti dinamika industri global.

“Dinamika sektor telematika sangat cepat. Telko di seluruh dunia sedang bertransformasi dalam ranah konvergensi antara fixed dan mobile, juga layanan B2B dan GovTech. Tapi laporan ITU ICT Regulatory Tracer 2025 menunjukkan generasi regulasi kita stagnan terhadap perubahan inovasi lima tahun terakhir,” ujarnya.

Ia menyoroti UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 yang sudah berusia lebih dari 14 tahun dan belum mampu mengakomodasi model bisnis digital yang konvergen.

Satu tahun Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi era pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Kepala Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menilai implementasi UU Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP belum signifikan.

Komdigi belum membentuk Badan Pelindungan Data Pribadi, padahal tertuang dalam Pasal 58 UU PDP atau UU Nomor 27 Tahun 2022. Selain itu, aturan turunannya belum lengkap.

Pratama menilai absennya kedua hal itu, membuat UU PDP kehilangan makna dalam melindungi masyarakat di ruang digital.

“Dalam satu tahun terakhir, masyarakat Indonesia terus menjadi sasaran berbagai bentuk kejahatan digital mulai dari kebocoran data pribadi di sektor publik maupun swasta, penipuan online yang merajalela, maraknya judi online hingga berbagai modus scam yang memanfaatkan rekayasa sosial dan AI,” kata Pratama dalam keterangan pers, Senin (20/10).

Dalam satu tahun terakhir, laporan tentang pencurian identitas digital, pembobolan rekening bank melalui phising dan social engineering, serta penyalahgunaan data pribadi untuk registrasi akun judi online atau judol semakin meningkat.

“Banyak korban tidak menyadari bahwa data mereka telah bocor dari sumber-sumber resmi seperti platform e-commerce, layanan publik, bahkan lembaga keuangan,” Pratama menambahkan.

Menurut dia, pola serangan digital itu menandakan data pribadi warga telah menjadi komoditas yang diperdagangkan secara ilegal di ruang siber. “Ketiadaan lembaga otoritatif yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara tegas membuat situasi ini kian mengkhawatirkan,” ujar Pratama.

Badan Pelindungan Data Pribadi, menurut Pratama, seharusnya menjadi garda depan dalam memastikan kepatuhan lembaga dan perusahaan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data.

Selain itu, belum ada Peraturan Pemerintah atau PP Pelindungan Data Pribadi yang menjadi dasar teknis implementasi UU PDP.

Tanpa adanya Badan Pelindungan Data Pribadi dan PP PDP, mekanisme penegakan hukum, tata kelola data, serta standar kepatuhan tidak memiliki kejelasan operasional. “Akibatnya, regulasi yang seharusnya memberikan rasa aman justru masih menjadi simbol tanpa daya eksekusi,” ujar Pratama.

Kehadiran Badan Pelindungan Data Pribadi bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan sebuah urgensi strategis nasional. Lembaga ini disebutnya harus dibentuk dengan fondasi yang kuat, independen, dan bebas dari intervensi politik.

Dalam ekosistem digital global yang semakin saling terhubung, Pratama menilai data pribadi merupakan aset strategis yang nilainya tak ternilai. Sebab, negara-negara maju telah lama menyadari ini dengan membangun sistem perlindungan data yang ketat, seperti GDPR di Eropa atau PDPA di Singapura.

Tantangan dalam perlindungan data masyarakat Indonesia bukan lagi pada tahap menyusun regulasi, tetapi menegakkannya dengan konsisten.

“Pemerintah harus menunjukkan komitmen bahwa perlindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab negara dalam menjaga martabat dan keamanan warganya di era digital,” kata dia.

Menurut dia, pembentukan Badan Pelindungan Data Pribadi yang kredibel, didukung oleh PP yang jelas, serta pemimpin dengan integritas dan kompetensi tinggi, dinilai menjadi kunci agar UU PDP benar-benar bekerja melindungi rakyat.

Komdigi atau Kementerian Komunikasi dan Digital memblokir aplikasi Zangi yang diduga dipakai mantan selebritas Ammar Zoni untuk mengedarkan narkoba. Apa itu Zangi?

Dilansir dari laman resmi, Zangi adalah aplikasi perpesanan pribadi yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi berbasis di Silicon Valley, Amerika Serikat. Platform ini dikenal karena menonjolkan fitur privasi ekstrem dan keamanan tinggi, dengan klaim “zero data collection” serta enkripsi end-to-end kelas militer.

Aplikasi itu terkenal dengan sistem private messenger alias pesan privat. Berbeda dengan WhatsApp atau Telegram, data komunikasi di Zangi tidak disimpan di server mana pun, melainkan hanya di perangkat pengguna. Artinya, pihak Zangi bahkan tidak dapat mengakses pesan, panggilan suara, video, atau file pengguna.

Fitur-fitur utama Zangi meliputi:

• Pendaftaran anonim, tanpa nomor telepon atau kontak pribadi.
• Tanpa pengumpulan data, seluruh data hanya tersimpan di ponsel pengguna.
• Enkripsi kelas militer (AES-GCM 256) untuk teks, file, panggilan suara, dan video.
• Dukungan jaringan lemah, memungkinkan komunikasi lancar meski sinyal terbatas, alias fitur yang cocok digunakan di lokasi seperti rumah tahanan.

Teknologi yang digunakan Zangi berbasis pada standar internet 5G baru, dengan sistem keamanan berlapis:

1. Proprietary handshaking mechanism
2. Dynamic channel encryption
3. End-to-end encryption

Setiap akun Zangi terikat pada satu perangkat. Jika pengguna masuk dari perangkat lain, riwayat pesan dan panggilan tidak akan muncul karena data tidak pernah disimpan di server.

Meski belum memenuhi kewajiban tanda daftar PSE, aplikasi Zangi bisa ditemukan di Play Store dan AppStore. Aplikasi ini bahkan telah diunduh lebih dari 10 juta kali di PlayStore.

Alasan Komdigi Blokir Zangi

Komdigi memblokir Zangi karena belum memenuhi kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat atau PSE Privat. Zangi diselenggarakan oleh Secret Phone, Inc.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan regulasi yang berlaku untuk memastikan seluruh penyelenggara sistem elektronik mematuhi ketentuan pendaftaran. Kepatuhan ini penting untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat pengguna layanan digital di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar dalam keterangan pers, Selasa (21/10).

Pemblokiran Zangi merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Privat, yang mewajibkan setiap perusahaan yang menyediakan layanan di Indonesia untuk terdaftar dan memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik alias TDPSE.

Hingga pengumuman ini disampaikan, Zangi belum melakukan pendaftaran sebagai PSE Privat meskipun layanannya dapat diakses oleh masyarakat di Indonesia. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, PSE Privat yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif berupa pemutusan akses layanan.

Komdigi menegaskan langkah pemutusan akses Zangi bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga keamanan ruang digital nasional. Pemerintah berkomitmen menciptakan ekosistem digital yang tertib dan aman melalui kepatuhan terhadap regulasi PSE.

“Pemutusan akses ini bukan tindakan pembatasan, tetapi bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan guna melindungi tata kelola dan keberlangsungan ruang digital agar tetap aman dan terpercaya bagi seluruh pengguna,” kata Alexander.

Komdigi juga mengimbau seluruh PSE Privat, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk segera melakukan pendaftaran melalui sistem OSS atau Online Single Submission dan memastikan seluruh layanan yang disediakan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.

“Pemerintah membuka ruang bagi seluruh penyelenggara untuk mematuhi ketentuan pendaftaran. Dengan kepatuhan tersebut, ekosistem digital Indonesia akan semakin sehat dan berdaya saing,” ujar Alexander.

Aplikasi Zangi diduga digunakan oleh Ammar Zoni dalam mengedarkan sabu dan tembakau sintetis di Rutan Salemba. Kasus ini terbongkar setelah penyidik Polsek Cempaka Putih menyerahkan Ammar beserta barang bukti tahap dua kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada dua pekan lalu (8/10).

Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Ammar Zoni berperan sebagai penerima narkotika yang dikirim dari luar rutan, kemudian menyalurkannya kepada beberapa narapidana lain untuk diedarkan kembali di dalam lapas.

Selain Ammar, pihak kepolisian menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka. Saat petugas menggeledah kamar para tersangka, ditemukan sejumlah barang bukti seperti sabu, ganja, tembakau sintetis, serta berbagai perlengkapan lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba tersebut.

Dalam praktiknya, Ammar Zoni disebut menggunakan aplikasi Zangi untuk berkomunikasi dan mengatur distribusi narkoba.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memblokir Zangi, yang diduga dipakai Ammar Zoni yang diduga dipakai untuk mengedarkan narkoba. Platform yang diblokir berupa aplikasi dan situsnya.

Zangi diselenggarakan oleh Secret Phone, Inc. Aplikasi ini diblokir karena belum memenuhi kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat atau PSE Privat.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan regulasi yang berlaku untuk memastikan seluruh penyelenggara sistem elektronik mematuhi ketentuan pendaftaran. Kepatuhan ini penting untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat pengguna layanan digital di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar dalam keterangan pers, Selasa (21/10).

Pemblokiran Zangi merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Privat, yang mewajibkan setiap perusahaan yang menyediakan layanan di Indonesia untuk terdaftar dan memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik alias TDPSE.

Hingga pengumuman ini disampaikan, Zangi belum melakukan pendaftaran sebagai PSE Privat meskipun layanannya dapat diakses oleh masyarakat di Indonesia. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, PSE Privat yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif berupa pemutusan akses layanan.

Komdigi menegaskan langkah pemutusan akses Zangi bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga keamanan ruang digital nasional. Pemerintah berkomitmen menciptakan ekosistem digital yang tertib dan aman melalui kepatuhan terhadap regulasi PSE.

“Pemutusan akses ini bukan tindakan pembatasan, tetapi bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan guna melindungi tata kelola dan keberlangsungan ruang digital agar tetap aman dan terpercaya bagi seluruh pengguna,” kata Alexander.

Komdigi juga mengimbau seluruh PSE Privat, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk segera melakukan pendaftaran melalui sistem OSS atau Online Single Submission dan memastikan seluruh layanan yang disediakan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.

“Pemerintah membuka ruang bagi seluruh penyelenggara untuk mematuhi ketentuan pendaftaran. Dengan kepatuhan tersebut, ekosistem digital Indonesia akan semakin sehat dan berdaya saing,” ujar Alexander.

Aplikasi Zangi diduga digunakan oleh Ammar Zoni dalam mengedarkan sabu dan tembakau sintetis di Rutan Salemba. Kasus ini terbongkar setelah penyidik Polsek Cempaka Putih menyerahkan Ammar beserta barang bukti tahap dua kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada dua pekan lalu (8/10).

Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Ammar Zoni berperan sebagai penerima narkotika yang dikirim dari luar rutan, kemudian menyalurkannya kepada beberapa narapidana lain untuk diedarkan kembali di dalam lapas.

Selain Ammar, pihak kepolisian menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka. Saat petugas menggeledah kamar para tersangka, ditemukan sejumlah barang bukti seperti sabu, ganja, tembakau sintetis, serta berbagai perlengkapan lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba tersebut.

Dalam praktiknya, Ammar Zoni disebut menggunakan aplikasi Zangi untuk berkomunikasi dan mengatur distribusi narkoba.

Presiden Prabowo Subianto membahas upaya penguatan perlindungan pengemudi ojol, dengan dua aplikator yang tidak disebutkan namanya. GoToGojek Tokopedia mendukung komitmen Kepala Negara terkait nasib driver ojek online.

GoTo Gojek Tokopedia juga mendukung komitmen Presiden Prabowo dalam mendorong efisiensi dan menjaga tumbuh kembang ekosistem industri berbagi tumpangan alias ride hailing, sebagai bentuk penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Patrick Sugito Walujo memastikan perusahaan mematuhi kebijakan dalam menciptakan industri yang efisien, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk mitra pengemudi taksi online dan ojol, pelaku UMKM, serta konsumen.

“GoTo juga siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata dia dalam keterangan pers, Selasa (21/10).

Saat ini, GoTo Gojek Tokopedia menggaet lebih dari tiga juta mitra pengemudi ojol dan lebih dari 5,3 juta pelaku UMKM. “Kami menyadari tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa ekosistem ini terus memberikan dampak ekonomi yang positif dan berkelanjutan bagi jutaan keluarga Indonesia,” ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah berdiskusi dengan pimpinan dua perusahaan besar penyedia layanan ojek online baru-baru ini. Pertemuan ini membahas upaya penguatan perlindungan pengemudi ojol. “Pemerintah diskusi terus ke perusahaan besar ojol untuk cari pelayanan terbaik untuk pengemudi, juga efisiensi dan tidak terjadi persaingan yang saling merugikan,” kata dia saat memberikan arahan pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (20/10).

Prabowo memandang profesi pengemudi ojol punya dampak luas terhadap perekonomian rakyat. Ia mencontohkan sekitar 2 juta pelaku UMKM kini mengandalkan layanan ojek online untuk mendukung kegiatan jual-beli.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menilai layanan ojol turut menjadi penopang ekonomi digital dan memberikan lapangan kerja bagi sekitar enam juta orang.

“Kami ingin lapangan kerja ojol ini terjamin. Kalau tidak salah ada 4 juta pengemudi ojol di dua perusahaan besar itu,” ujar Prabowo.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai pertemuan Prabowo dengan dua perusahaan penyedia layanan ojol cenderung lebih berfokus pada pengaturan mekanisme besaran tarif.

“Ini kan bagaimana agar persaingannya sehat,” kata Yassierli seusai Sidang Kabinet Paripurna.

Pertemuan Prabowo dengan dua perusahaan ojol itu terjadi di tengah adanya isu Grab yang dikabarkan akan mengambil alih salah GoTo Gojek Tokopedia. Rumor ini kembali berhembus setelah muncul kabar Danantara akan berpartisipasi dalam kesepakatan tersebut.

Danantara dan Grab membantah kabar adanya diskusi terkait potensi pengambilalihan saham GoTo Gojek Tokopedia. Sementara itu, GoTo merujuk pada pernyataan pada 8 Mei yakni perseroan menerima berbagai penawaran dari sejumlah pihak.

Direksi GoTo Gojek Tokopedia bertanggung jawab untuk menelaah dan mengevaluasi setiap penawaran dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Namun, hingga saat ini perusahaan penyedia layanan on-demand itu belum mencapai keputusan apa pun terkait penawaran yang mungkin telah diketahui atau diterima oleh perseroan.

Meski begitu, KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha mulai mengkaji potensi dampak penggabungan kedua perusahaan, jika benar terjadi. Ketua KPPU M Fanshurullah Asa menyatakan pada akhir Mei (23/5), bahwa instansi tengah mengawasi kabar rencana penggabungan GoTo Gojek Tokopedia dan Grab.

Startup marketplace AI pertama di dunia MWX memberikan pelatihan kepada ratusan pengusaha mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini bertujuan membantu pengusaha mikro mengadopsi teknologi kecerdasan buatan guna meningkatkan efisiensi bisnis, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing di era ekonomi digital.

Pelatihan AI untuk pengusaha mikro itu merupakan kerja sama MWX dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM. Pengusaha yang dilatih ialah binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY.

Sebelum memberikan pelatihan langsung, MWX terlebih dahulu melakukan survei terhadap peserta untuk memahami kebutuhan riil pengusaha mikro dalam menjalankan bisnis digital. Hasil survei menunjukkan bahwa:

• 80% pengusaha mikro merasa kesulitan dalam membuat konten promosi media sosial
• 30% merasa performa pemasaran digitalnya belum optimal
• Hampir 40% UMKM belum menerapkan pencatatan keuangan secara konsisten dan terstruktur

Oleh karena itu, pelatihan kepada pengusaha mikro di Yogyakarta itu menggunakan dua aplikasi yakni:

1. Createwhiz.ai: aplikasi AI untuk membantu pelaku usaha membuat konten digital berupa foto, video hingga caption otomatis di berbagai platform media sosial
2. Smartwhiz.ai: aplikasi AI yang mampu merekomendasikan strategi tepat hingga membuat rencana kampanye pemasaran digital secara komprehensif untuk meningkatkan penjualan online

Founder sekaligus CEO MWX Yose Rizal mengatakan kedua aplikasi itu merupakan bagian dari ekosistem MWX marketplace, yang kini mencakup lebih dari 20 aplikasi AI buatan Indonesia untuk menjawab kebutuhan nyata UMKM, mulai dari pembuatan strategi pemasaran, konten media sosial, iklan digital, laporan keuangan, pencatatan inventori hingga bantuan legal untuk operasional.

“Visi kami sederhana, yakni menjadikan teknologi AI sebagai alat pemberdayaan yang inklusif untuk membantu pengusaha kecil bekerja lebih cerdas, bukan lebih rumit,” kata Yose dalam keterangan pers, Senin (20/10).

MWX, bagian dari grup MediaWave, adalah platform marketplace AI terdesentralisasi pertama di dunia yang dirancang khusus untuk UMKM. MWX menyediakan lebih dari 20 solusi AI siap pakai untuk berbagai kebutuhan bisnis, mulai dari pembuatan konten, iklan digital, laporan keuangan, legalitas, hingga analisis data. MediaWave adalah perusahaan di bidang analitik data dan AI asal Indonesia.

Penasihat Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kementerian UMKM Tina Astari Maman menilai AI bukanlah ancaman, melainkan peluang besar bagi pemberdayaan ekonomi rakyat.

Selama ini, banyak pengusaha mikro menganggap teknologi itu rumit dan mahal. “Namun melalui kerja sama seperti ini, kami membuktikan bahwa AI bisa menjadi sederhana, terjangkau, dan bermanfaat langsung bagi usaha rakyat,” ujar dia.

Menurut Tina, pelatihan itu bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga pelestarian nilai lokal. “Yogyakarta merupakan kota budaya dan kreatif. AI dapat membantu pengusaha lokal mempromosikan batik, kuliner, dan kerajinan khas dengan cara modern tanpa kehilangan jati diri budaya,” Tina menambahkan.

Apple dikabarkan mengembangkan MacBook Pro layar sentuh. Laptop ini disebut-sebut hadir pada akhir 2026 atau awal 2027.

Sumber internal Apple mengatakan proyek pengembangan MacBook Pro layar sentuh itu memiliki nama sandi K114 dan K116. “Perangkat ini akan menjadi MacBook pertama yang mengusung layar OLED alias organic light-emitting diode, teknologi yang sebelumnya digunakan pada iPhone dan iPad Pro,” demikian dikutip dari Bloomberg, beberapa waktu lalu (17/10).

MacBook Pro layar sentuh itu kabarnya memiliki bodi yang tipis dan ringan, serta menggunakan cip seri M6, generasi penerus dari lini chip Apple Silicon.

Jika benar, maka hal itu menjadi perubahan besar dalam strategi Apple. Selama bertahun-tahun, perusahaan menolak gagasan laptop layar sentuh, dengan alasan pengalaman pengguna menjadi tidak ergonomis.

Steve Jobs bahkan pernah mengatakan pada 2010 bahwa layar sentuh tidak cocok untuk posisi vertikal. Sementara Tim Cook pada 2013 menyindir bahwa menggabungkan laptop dan tablet seperti menggabungkan pemanggang roti dan kulkas.

Akan tetapi, laptop layar sentuh menjadi tren saat ini.

MacBook Pro layar sentuh dikabarkan tetap mempertahankan keyboard dan trackpad penuh, mirip seperti laptop dari Dell, Acer, Lenovo hingga Microsoft Surface. Artinya, pengguna masih bisa menggunakan perangkat secara tradisional tanpa harus menyentuh layar.

Selain layar OLED, Apple disebut akan menghapus desain ‘notch’ atau potongan kecil berbentuk persegi panjang di bagian atas layar untuk menampung kamera depan, yang selama ini menjadi ciri khas MacBook Pro.

Sebagai gantinya, Apple akan memakai desain lubang kamera alias hole-punch yang menyerupai Dynamic Island Pada iPhone. Perusahaan juga tengah mengembangkan engsel dan sistem layar baru agar tidak mudah bergetar saat disentuh, salah satu kelemahan umum di laptop layar sentuh.

Dari sisi harga, MacBook Pro layar sentuh model 14 inci dan 16 inci diperkirakan lebih mahal beberapa ratus dolar dibanding versi tanpa layar sentuh saat ini, yang masing-masing dijual mulai dari US$ 1.999 atau Rp 33 jutaan (kurs Rp 16.575 per US$) dan US$ 2.499 atau Rp 49,7 jutaan.

Apple belum mengonfirmasi kabar itu. Namun, laporan Bloomberg menyebutkan bahwa perusahaan sedang menunggu respons pasar terhadap versi awal MacBook Pro layar sentuh sebelum memperluas ke lini Mac lain.

Langkah itu dinilai akan memperkuat ekosistem produk Apple, terutama karena iPad dan Mac kini sudah berbagi prosesor, antarmuka, dan kompatibilitas aplikasi.

Apple sebelumnya sempat mencoba pendekatan serupa lewat Touch Bar pada 2016, namun fitur itu gagal menarik minat pengguna dan akhirnya dihapus dari model terbaru.

Selain proyek MacBook Pro layar sentuh, Apple mengembangkan MacBook Air dengan cip M5. Selain itu, memperbarui Mac Studio, Mac mini, dan monitor eksternal baru dengan kode nama J427 dan J527.

Komite bipartisan yang kuat di Kongres AS memulai penyelidikan terkait keterlibatan bisnis satelit Starlink milik Elon Musk dalam menyediakan akses internet ke pusat penipuan Myanmar.

Langkah itu diambil setelah penyelidikan AFP menunjukkan ada kompleks mirip perkantoran, yang digunakan oleh banyak sindikat penipuan di perbatasan Myanmar. Satu gedung bisa menggunakan puluhan perangkat Starlink.

Media pemerintah Global New Light of Myanmar mengatakan militer melakukan operasi di KK Park dekat perbatasan Myanmar - Thailand. Militer menyita 30 set perangkat Starlink dan aksesorinya.

Jumlah itu hanya sebagian kecil dari perangkat Starlink yang diidentifikasi AFP menggunakan citra satelit dan fotografi drone. Terlihat ada hampir 80 antena parabola internet hanya di salah satu atap gedung di KK Park.

Citra satelit menunjukkan gedung-gedung yang dipakai oleh sindikat penipuan ini mirip blok perkantoran dan asrama. Ada sekitar 27 pusat penipuan yang diperkirakan terletak di sepanjang aliran berkelok Sungai Moei di perbatasan Thailand - Myanmar.

Starlink tidak memiliki lisensi di Myanmar. Kajian militer Myanmar pada Februari pun menunjukkan tidak ada pengiriman data menggunakan layanan milik perusahaan Elon Musk ini.

Namun kemudian, Starlink menduduki peringkat teratas terkait pengiriman data setiap hari selama 3 Juli hingga 1 Oktober, menurut data dari lembaga pendaftar internet regional Asia, APNIC.

Perusahaan induk Starlink, SpaceX, belum berkomentar mengenai hal itu.

Komite ekonomi gabungan Kongres AS memberi tahu kantor berita bahwa mereka memulai penyelidikan pada Juli terkait keterlibatan Starlink dengan pusat-pusat penipuan di Myanmar. Komite ini berwenang untuk meminta Elon Musk bersaksi.

Cina, Thailand, dan Myanmar memaksa milisi pro-junta Myanmar untuk menindak pusat penipuan itu pada Februari. Hasilnya, militer membebaskan sekitar 7.000 orang, yang sebagian besar warga negara Tiongkok.

Banyak pekerja mengatakan mereka dipukuli dan dipaksa bekerja berjam-jam oleh bos penipu yang menargetkan korban di seluruh dunia melalui penipuan telepon, internet, dan media sosial.

Menurut laporan PBB pada 2023, diperkirakan ada 120 ribu orang yang dipaksa melakukan penipuan online di Myanmar.

Senator Maggie Hassan, tokoh Demokrat di komite kongres AS, telah meminta Elon Musk memblokir layanan Starlink ke pusat penipuan di Myanmar.

"Meskipun kebanyakan orang mungkin telah merasa ada peningkatan jumlah penipuan melalui SMS, panggilan telepon, dan email, mereka mungkin tidak tahu bahwa penjahat transnasional di belahan dunia lain mungkin melakukan penipuan ini dengan menggunakan akses internet Starlink," ujarnya.

Senator itu menulis surat kepada Elon Musk pada Juli, menuntut jawaban atas 11 pertanyaan tentang peran Starlink di pusat penipuan di Myanmar.

Mantan jaksa California, Erin West, yang kini memimpin kelompok Operation Shamrock yang berkampanye melawan sindikat penipuan, kecewa Starlink digunakan untuk tindak kejahatan ini.

“Sungguh menjijikkan bahwa perusahaan Amerika membiarkan hal ini terjadi," kata Erin West dikutip dari The Guardian, Senin (20/10) malam.

Saat masih menjadi jaksa kejahatan dunia maya, dia memperingatkan Starlink pada Juli 2024 bahwa sindikat penipuan online yang sebagian besar berasal dari Cina menggunakan perangkat ini. Namun ia tidak mendapatkan respons dari perusahaan.

"Warga Amerika termasuk di antara target utama penipu di Asia Tenggara," kata Departemen Keuangan AS. Nilainya diperkirakan sekitar US$ 10 miliar tahun lalu, atau naik 66% dalam 12 bulan.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah berdiskusi dengan pimpinan dua perusahaan besar penyedia layanan ojek online (ojol) baru-baru ini. Pertemuan tersebut membahas upaya penguatan perlindungan pengemudi ojol hingga masalah persaingan tarif yang dianggap merugikan.

“Pemerintah diskusi terus ke perusahaan besar ojol untuk cari pelayanan terbaik untuk pengemudi, juga efisiensi dan tidak terjadi persaingan yang saling merugikan,” kata Prabowo saat memberikan arahan pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (20/10).

Prabowo memandang profesi pengemudi ojol punya dampak luas terhadap perekonomian rakyat. Ia mencontohkan sekitar 2 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat ini mengandalkan layalan ojol untuk mendukung kegiatan jual-beli mereka.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menilai layanan ojol turut menjadi penopang ekonomi digital dan memberikan lapangan kerja bagi sekitar 6 juta orang. “Kami ingin lapangan kerja ojol ini terjamin. Kalau tidak salah ada 4 juta pengemudi ojol di dua perusahaan besar itu,” ujar Prabowo.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai pertemuan Prabowo dengan dua perusahaan penyedia layanan ojol cenderung lebih berfokus pada pengaturan mekanisme besaran tarif. “Ini kan bagaimana agar persaingannya sehat,” kata Yassierli seusai Sidang Kabinet Paripurna.

Pertemuan Prabowo dengan dua perusahaan ojol ini terjadi di tengah adanya isu Grab yang dikabarkan akan mengambil alih salah GoTo Gojek Tokopedia. Rumor ini kembali berhembus setelah muncul kabar Danantara akan berpartisipasi dalam kesepakatan tersebut.

Danantara dan Grab membantah kabar adanya diskusi terkait potensi pengambilalihan saham GoTo Gojek Tokopedia. Sementara itu, GoTo merujuk pada pernyataan pada 8 Mei yakni perseroan menerima berbagai penawaran dari sejumlah pihak.

Direksi GoTo Gojek Tokopedia bertanggung jawab untuk menelaah dan mengevaluasi setiap penawaran dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Namun, hingga saat ini perusahaan penyedia layanan on-demand itu belum mencapai keputusan apa pun terkait penawaran yang mungkin telah diketahui atau diterima oleh perseroan.

Meski begitu, KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha mulai mengkaji potensi dampak penggabungan kedua perusahaan, jika benar terjadi. Ketua KPPU M Fanshurullah Asa menyatakan pada akhir Mei (23/5), bahwa instansi tengah mengawasi kabar rencana penggabungan GoTo Gojek Tokopedia dan Grab.