Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan proses dekontaminasi Cesium-137 di 22 pabrik di Cikande dijadwalkan rampung hari ini, Rabu (15/10).

“Mestinya hari ini fasilitas 22 pabrik sudah selesai (dekontaminasi),” kata Hanif, saat ditemui di Jakarta, Rabu (15/10).

Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah untuk mempersiapkan relokasi rumah di zona merah.

Rencananya, warga yang rumahnya masuk zona merah akan dipindahkan sementara ke Balai Latihan Kerja Serang, Banten. Setelah kurang lebih satu bulan dibersihkan, warga bisa kembali ke huniannya.

Dari sisi penegakan hukum, kasus ini sudah meningkat dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. “Sudah ke penyidikan untuk PT PMT,” ujar Hanif.

Dari hasil penelusuran, slag atau limbah pembuatan besi dan baja dihasilkan oleh PT PMT. Menurut Hanif, unsur kelalaian menyebabkan zat radioaktif Cesium-137 ini kemudian menyebar. Namun, Hanif mengatakan situasi masih aman, dengan pengawalan Satgas Cesium-137 di lapangan.

PT PMT merupakan perusahaan peleburan baja yang mengimpor slag atau besi bekas dari Filipina yang diduga tercemar Cesium-137. Cemaran Cesium-137 pertama kali ditemukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat pada produk udang beku dari Indonesia, pada Agustus lalu.

Fasilitas pengemasan udang beku tersebut berada di Kawasan Industri Modern Cikande, berdekatan dengan lokasi PT PMT. Selain ditemukan pada produk udang beku, FDA juga menemukan cemaran Cesium-137 pada produk cengkeh Indonesia yang berasal dari Lampung.

Pemerintah Siapkan Regulasi Keamanan Zat Radioaktif

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Sasmita berencana mengeluarkan regulasi baru untuk mengawasi zat radiasi di pabrik maupun kawasan industri.

Dengan begitu, operator pabrik atau kawasan industri berkewajiban melaporkan survei pemeriksaan radiasi melalui Radiation Portal Monitoring. Laporan ini wajib disampaikan setiap kuartal.

“Kebijakan tersebut akan segera terbit, saat ini tinggal menunggu proses harmonisasi aturan. Kami akan infokan secepatnya,” kata Agus kepada awak media di Jakarta, Selasa (14/10).

Selain untuk keselamatan dan kesehatan publik, implementasi regulasi ini dinilai penting untuk menjaga iklim investasi di sektor manufaktur dalam negeri.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Kejaksaan Agung akan meningkatkan integritas perdagangan karbon dengan menyiapkan sistem pengawasan khusus. Mekanisme pengawasan ini diperlukan mengingat pelanggaran hukum rentan terjadi di sektor ini.

“Integritas, artinya karbon ini harus benar, tidak boleh ada fraud,” kata Hanif, usai acara peluncuran buku dan seminar "Mewujudkan High -Integrity Carbon Pricing melalui Penguatan Social, Environmental, dan Legal Safeguards" di Jakarta, Rabu (15/10). Acara ini merupakan kolaborasi antara Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) bersama KLH dan Kejaksaan Agung.

Dalam waktu dekat, KLH bersama Kejaksaan Agung akan merumuskan langkah operasional yang diperlukan untuk menjaga penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Sistem pengawasan atau safeguard berlaku untuk skema perdagangan karbon wajib maupun sukarela.

“Sekali ketahuan curang, nilai ekonomi karbon itu tidak ada harganya,” kata Hanif.

Sejauh ini, pemerintah baru memiliki norma umum untuk setiap sektor dalam nilai ekonomi karbon. Hanif menyebut norma detailnya masih menunggu masukan dari para sektor. Artinya, belum ada instrumen pengawasan yang jelas dalam mekanisme perdagangan karbon.

Instrumen pengawasan ini menjadi komponen yang sangat diperlukan, mengingat Indonesia telah menjalin mutual recognition agreement (MRA) dengan lembaga standardisasi karbon global. Sebut saja dengan Gold Standard, Verra, Global Carbon Council, dan Plan Vivo, serta letter of intent dengan Puro Earth.

Pasok Dana Proyek Pengurangan Emisi

Hanif menuturkan, hasil perdagangan karbon akan digunakan untuk mendukung proyek-proyek pengurangan emisi dalam negeri. Di sektor hutan dan penggunaan lahan lainnya, misalnya, dibutuhkan dana hingga Rp 500 triliun untuk mereduksi emisi 140 juta ton CO2e pada 2030.

Di sektor energi, dana yang dibutuhkan untuk mengurangi emisi bahkan mencapai Rp 5.000 triliun.

“Tidak mungkin kita bisa harapkan dana itu dari kegiatan ekonomi normal kita, maka nilai ekonomi karbon ini menjadi penting,” kata Hanif.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) akan meningkatkan integritas perdagangan karbon dengan menyiapkan sistem pengawasan khusus. Mekanisme pengawasan ini diperlukan mengingat pelanggaran hukum rentan terjadi di sektor ini.

“Integritas, artinya karbon ini harus benar, tidak boleh ada fraud,” kata Hanif, saat ditemui di Jakarta, Rabu (15/10).

Dalam waktu dekat, KLH bersama Kejaksaan Agung akan merumuskan langkah operasional yang diperlukan untuk menjaga penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Sistem pengawasan atau safeguard berlaku untuk skema perdagangan karbon wajib maupun sukarela.

“Sekali ketahuan curang, nilai ekonomi karbon itu tidak ada harganya,” kata Hanif.

Sejauh ini, pemerintah baru memiliki norma umum untuk setiap sektor dalam nilai ekonomi karbon. Hanif menyebut norma detailnya masih menunggu masukan dari para sektor. Artinya, belum ada instrumen pengawasan yang jelas dalam mekanisme perdagangan karbon.

Instrumen pengawasan ini menjadi komponen yang sangat diperlukan, mengingat Indonesia telah menjalin mutual recognition agreement (MRA) dengan lembaga standardisasi karbon global. Sebut saja dengan Gold Standard, Verra, Global Carbon Council, dan Plan Vivo, serta letter of intent dengan Puro Earth.

Pasok Dana Proyek Pengurangan Emisi

Hanif menuturkan, hasil perdagangan karbon akan digunakan untuk mendukung proyek-proyek pengurangan emisi dalam negeri. Di sektor hutan dan penggunaan lahan lainnya, misalnya, dibutuhkan dana hingga Rp 500 triliun untuk mereduksi emisi 140 juta ton CO2e pada 2030.

Di sektor energi, dana yang dibutuhkan untuk mengurangi emisi bahkan mencapai Rp 5.000 triliun.

“Tidak mungkin kita bisa harapkan dana itu dari kegiatan ekonomi normal kita, maka nilai ekonomi karbon ini menjadi penting,” kata Hanif.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyoroti rendahnya tingkat keselarasan antara target nasional dengan tuntutan iklim global.

Kepala Divisi Iklim dan Dekarbonisasi ICEL Syaharani mengatakan Nationally Determined Contribution (NDC) atau kontribusi penurunan emisi yang menjadi mandat dari Persetujuan Paris merupakan instrumen penting yang mencerminkan komitmen nyata setiap negara. Dalam NDC periode kedua, Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 32% dengan upaya sendiri dan 43% dengan bantuan internasional hingga tahun 2035.

“Komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi di sektor energi belum cukup ambisius untuk memenuhi tujuan Persetujuan Paris, yakni membatasi kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius pada akhir abad ini,” kata dia dalam diskusi daring, Selasa (14/10).

Syaharani mengatakan dua sektor terbesar yang menjadi fokus utama penurunan emisi adalah hutan-lahan serta energi. Namun, berbagai kajian menunjukkan target untuk sektor energi belum sejalan dengan jalur yang disyaratkan untuk menjaga suhu bumi tetap aman.

“Berbagai studi khusus untuk sektor energi sudah menyatakan bahwa komitmen Indonesia di sektor energi belum sejalan dengan tujuan Persetujuan Paris untuk mencegah kenaikan suhu mencapai lebih dari 1,5 derajat di tahun 2100,” ujarnya.

Salah satu penyebabnya, kata Syaharani, adalah masih digunakannya pendekatan business as usual (BAU) dalam proyeksi emisi. Pendekatan ini menghitung target penurunan emisi dengan membandingkan terhadap skenario tanpa adanya upaya mitigasi tambahan.

“Business as usual ini maksudnya berarti 32% itu dibandingkan dengan proyeksi emisi Indonesia kalau di tahun 2030 tidak melakukan penurunan apapun,” katanya.

Namun, pendekatan itu dinilai sudah usang dan tidak lagi mencerminkan realitas global. Dengan makin banyaknya negara yang menerapkan kebijakan iklim, asumsi dasar BAU sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai pembanding yang relevan.

“Dengan perkembangan kebijakan global, hampir tidak mungkin ada negara yang tidak melakukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi batas awal yang dianggap bare minimum itu sebenarnya perlu direvisi lagi,” ujar Syaharani.

Ia menambahkan, bahkan jika target penurunan 32% tercapai, tingkat emisi Indonesia pada tahun 2030 tetap akan 148% lebih tinggi dibandingkan emisi tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan yang dilakukan belum cukup untuk menekan laju emisi sesuai kebutuhan global.

“Jadi target 32% ini, kalaupun tercapai, emisi Indonesia tetap 148% lebih tinggi dibandingkan 2010,” tegasnya.

Syaharani menilai, pemerintah perlu merevisi pendekatan perhitungan dan menetapkan target yang benar-benar berbasis pada kebutuhan penurunan emisi, bukan pada asumsi lama yang sudah tidak relevan.

Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menilai penerbitan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 akan membuat perdagangan pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) di Indonesia semakin bergairah. Pada regulasi sebelumnya yakni Perpres No 98 Tahun 2021, skema perdagangan karbon sukarela belum diatur.

“Apa yang terjadi? Pasar internasional dikuasai oleh voluntary carbon market,” kata Hanif, dalam peluncuran buku dan seminar Mewujudkan High-Integrity Carbon Pricing melalui Penguatan Social, Environmental, dan Legal Safeguards di Indonesia, Jakarta, Rabu (15/10).

Sementara, selama ini Indonesia menggunakan skema compliance market yang tidak mendapat banyak respons dari internasional. Meski demikian, Hanif menegaskan dua skema perdagangan karbon ini tidak boleh dibenturkan.

Perpres baru ini juga mengubah arah nilai ekonomi karbon dari instrumen lingkungan, menjadi alat ekonomi nasional. Potensinya dinilai cukup besar untuk menambah pendapatan negara.

Hasilkan Karbon Berkualitas Tinggi

Untuk mendukung skema pasar karbon sukarela berkualitas tinggi, KLH/BPLH telah meneken kerja sama dengan lima lembaga standard karbon global Gold Standard, Verra, Global Carbon Council, Plan Vivo, serta mengantongi letter of intent dengan Puro Earth.

“Ini dimaksudkan untuk mengambil jeda antara voluntary dengan compliance market,” tambah Hanif.

Hal tersebut diperlukan, untuk membantu memastikan skema perdagangan karbon sukarela dapat dianggap sebagai implementasi Nationally Determined Contribution (NDC). Keterlibatan lembaga global ini sangat membantu bagaimana perhitungan karbon di setiap sektornya.

Beberapa poin penting dalam Perpres Karbon atau Perpres NEK yang baru adalah adanya kepastian untuk semua jenis pasar karbon, baik pasar sukarela maupun wajib (emission trading system), pembayaran berbasis kinerja (Result-Based Payment), pajak karbon, dan instrumen lainnya.

Dalam Perpres ini, perdagangan karbon akan mengintegrasikan standar internasional berintegritas tinggi. Selanjutnya, ada desentralisasi kewenangan yang semula diatur oleh satu kementerian, yakni Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Kini, KLH berperan sebagai Designated National Authority (DNA) yang berperan memastikan konsistensi dengan sistem pencatatan emisi nasional. Sementara itu, kementerian sektoral berperan mengimplementasikan kebijakan karbon dalam lingkup masing-masing. Kementerian seperti ESDM, Kehutanan, dan Industri bisa menyetujui proyek karbon, termasuk perdagangan emisi baik dalam kerangka sukarela, wajib, maupun RBP.

Inggris harus segera bersiap menghadapi pemanasan global setidaknya 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri pada tahun 2050. Peringatan ini disampaikan para penasihat iklim, pada Rabu (15/10).

Para penasihat iklim memperingatkan Inggris tidak siap menghadapi cuaca ekstrem yang sudah terjadi. Tahun ini, Inggris mengalami musim panas terpanas sejak pencatatan dimulai, yang berdampak pada kesehatan, pertanian, dan infrastruktur dengan kekeringan yang diumumkan di beberapa wilayah.

"Jelas bahwa kita belum beradaptasi dengan perubahan cuaca dan iklim yang kita alami saat ini, apalagi dengan perubahan yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa dekade mendatang," tulis Komite Perubahan Iklim (CCC), dalam surat kepada pemerintah sebagai tanggapan atas permintaan saran dari seorang menteri lingkungan hidup, seperti dikutip Reuters.

CCC menguraikan enam bidang kritis: kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, ketahanan infrastruktur, perlindungan kota dan desa dari gangguan cuaca ekstrem, pemeliharaan pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi yang tahan terhadap iklim.

Sebagian besar pemerintah berjanji di bawah Perjanjian Paris 2015 untuk berusaha mencegah kenaikan suhu rata-rata global melebihi 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri.

Namun, para ilmuwan terkejut dengan seberapa cepat perubahan itu terjadi. Menurut data dari badan-badan ilmu pengetahuan PBB dan Uni Eropa, suhu global rata-rata telah menghangat sebesar 1,3-1,4 derajat Celsius di atas rata-rata pra-industri.

"Kami terus percaya bahwa (membatasi kenaikan hingga) 1,5 derajat masih dapat dicapai sebagai tujuan jangka panjang, tetapi jelas risiko itu tidak akan tercapai semakin tinggi," kata Julia King, ketua Komite Adaptasi CCC pada sebuah konferensi pers.

Kelompok itu memperingatkan bahwa pemanasan global sebesar 4 derajat Celsius pada akhir abad ini tidak dapat dikesampingkan dan mengatakan ini harus diperhitungkan dalam rencana pembangunan rumah dan infrastruktur agar tahan terhadap 75 hingga 100 tahun mendatang.

Kapasitas energi terbarukan yang terpasang di seluruh dunia mencapai rekor tertinggi pada 2024. Namun, capaian tersebut masih belum cukup untuk memenuhi target ambisius Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam melipatgandakan kapasitas energi bersih global sebesar tiga kali lipat pada 2030.

Laporan terbaru yang dirilis oleh International Renewable Energy Agency (IRENA), Global Renewables Alliance, dan Presidensi COP30 Brasil, pada Selasa (15/10), mencatat dunia menambah 582 gigawatt (GW) energi terbarukan sepanjang 2024. Angka ini merupakan pertumbuhan tahunan sebesar 15,1%, tertinggi dalam sejarah.

Meski demikian, total kapasitas energi terbarukan global yang mencapai 4.443 GW masih jauh dari target 11.174 GW yang ingin dicapai enam tahun mendatang. Untuk bisa memenuhi target tersebut, dunia harus mampu menjaga pertumbuhan tahunan sebesar 16,6% pada periode 2025–2030.

Direktur Jenderal IRENA, Francesco La Camera, menegaskan target global itu masih mungkin dicapai meski tantangannya besar. “Kami mungkin bisa mencapai lebih dari 700 gigawatt, bahkan 750 gigawatt (penambahan kapasitas) pada 2025. Ini berarti kita mulai menutup kesenjangan,” ujar La Camera, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (15/10).

Beberapa Kebijakan Negara Maju Justru Menghambat Energi Terbarukan

Menurut laporan lembaga riset energi Ember, pada paruh pertama 2025, energi terbarukan untuk pertama kalinya menghasilkan listrik lebih banyak dibanding batu bara. Hal ini menunjukkan pergeseran besar dalam sistem energi global menuju sumber yang lebih bersih.

Namun, beberapa kebijakan nasional justru berpotensi memperlambat kemajuan. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, misalnya, tahun ini telah mengubah sistem kredit pajak untuk proyek tenaga surya dan angin. Perubahan kebijakan ini dapat menekan investasi baru di sektor energi terbarukan di AS. Meski begitu, La Camera tetap optimistis tren global tak akan berhenti.

“Transisi ini tidak bisa dihentikan. Pasar energi terbarukan telah membuat pilihannya ini adalah cara termurah untuk menghasilkan listrik,” katanya.

Laporan itu juga menekankan, untuk mencapai target 2030, pemerintah di seluruh dunia perlu memperkuat dukungan kebijakan terhadap energi terbarukan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperbaiki rantai pasok dan infrastruktur, termasuk jaringan listrik.

Sementara itu, laporan terpisah yang dirilis oleh 160 peneliti internasional bertajuk Global Tipping Points memperingatkan bahwa pemanasan global kini bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Dunia sedang mendekati ambang batas perubahan iklim yang berbahaya.

Asosiasi Perdagangan Karbon Indonesia (Indonesian Carbon Trade Association/IDCTA) menyambut baik Peraturan Presiden No.110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Beleid ini diterbitkan untuk merevisi Perpres 98/2021 tentang tata kelola karbon di Indonesia.

Chairman IDCTA Riza Suarga melihat Perpres baru ini sebagai bentuk komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mengakselerasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Salah satu poin krusial yakni pengakuan perdagangan karbon termasuk di dalamnya mekanisme perdagangan karbon sukarela (voluntary carbon market/VCM).

“IDCTA siap untuk mendukung pemerintah mengakselerasi perdagangan karbon ini secara optimal,” katanya kepada Katadata, Rabu (15/10).

Riza sebelumnya mengatakan Perpres 98/2021 tidak lagi mencukupi untuk mengakomodir perdagangan karbon. Apalagi sejak beleid itu diterbitkan empat tahun lalu, seluruh proyek konservasi hutan dan lahan untuk perdagangan sukarela berhenti beroperasi.

“Selama ini kita puasa. Tapi kita yakin akan ada perkembangan,” kata Riza kepada Katadata.

Perpres 110/2025 yang baru diterbitkan ini memuat sejumlah poin krusial. Selain memperbolehkan perdagangan karbon sukarela, beleid ini juga mengatur mekanisme pencatatan kredit karbon melalui Sistem Registry Unit Karbon (SRUK). Selain itu, kewenangan proyek karbon juga tidak terbatas di Kementerian Lingkungan Hidup saja tetapi juga di kementerian sektoral.

Beleid ini juga mengatur pembentukan Komite Pengarah yang dipimpin oleh Menko Bidang Pangan. Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian dan Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berperan sebagai Wakil Ketua I dan II.

PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ) mengumumkan perolehan Pendanaan Hijau senilai Rp1,29 triliun. Penandatanganan Perjanjian Pendanaan Hijau dilakukan pada tanggal 29 September 2025

Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Utama WTJJ, Rendy Ardiansyah, dengan AVP Commercial VI Banking Bank Mandiri, Dirasia Sitepu. Acara juga disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Dewi Chomistriana, serta dihadiri oleh para pejabat dan jajaran direksi dari WTJJ, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai pemegang saham mayoritas, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Pendanaan ini sendiri menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I, yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Direktur Utama WTJJ, Rendy Ardiansyah, menyampaikan bahwa pendanaan hijau ini merupakan kepercayaan para stakeholder terhadap fundamental dan prospek bisnis perusahaan.

“Pendanaan ini akan digunakan untuk menggantikan fasilitas kredit konvensional yang ada dan menambah plafon fasilitas yang bersumber dari dana hijau sehingga semakin memperkuat posisi fundamental bisnis WTJJ. Hal ini diharapkan memberikan manfaat optimal bagi pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat,” katanya dalam pernyataan resmi, Rabu (15/10).

Sementara itu, Direktur Pembina WTJJ, Hadjar Seti Adji, mengungkapkan pendanaan hijau ini mendukung kelangsungan perusahaan sekaligus memperkuat pengakuan prinsip ESG yang dijalankan WTJJ di tingkat nasional, regional, dan global.

“Sebagai pemegang saham mayoritas, PT Wijaya Karya selalu mendorong seluruh anak perusahaannya untuk menerapkan ESG dan manajemen hijau. Kami yakin dapat semakin memperkokoh sebagai pelopor sektor air minum berkelanjutan di Indonesia,” kata dia.

Senada, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Dewi Chomistriana, mengatakan langkah ini menunjukkan bahwa pengelolaan infrastruktur air tidak hanya fokus pada ketersediaan, tetapi juga keberlanjutan, tata kelola yang baik, dan kontribusi pada agenda global ESG.

“Proyek SPAM Regional Jatiluhur I yang merupakan Proyek Strategis Nasional dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi kebanggaan, dan pendanaan hijau ini akan semakin meningkatkan kepercayaan terhadap skema KPBU khususnya di sektor air minum,” ujarnya.

Pemerintah akhirnya merevisi Peraturan Presiden nomor 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Beleid baru ini memuat sejumlah ketentuan krusial mulai dari soal pasar karbon sukarela (voluntary carbon market/VCM) hingga desentralisasi kewenangan karbon.

Salah satu poin yang luput diatur dalam Perpres NEK yang lama adalah soal pasar karbon sukarela yang membuat pemerintah akhirnya menghentikan aktivitas perdagangan. Ini membuat seluruh proyek karbon berbasis konservasi seperti Katingan-Mentaya Project di Kalimantan Tengah dan Bujang Raba di Jambi tidak bisa lagi menjual kredit karbon. Padahal, aktivitas konservasi tidak bisa berhenti karena akan mengakibatkan kerusakan hutan dan gambut.

“Selama ini kita mantab alias makan tabungan,” kata COO PT Rimba Makmur Utama Rezal Kusumaatmadja pemilik Katingan-Mentaya Project kepada Katadata, beberapa waktu lalu.

Adapun beberapa poin krusial revisi Perpres NEK ini antara lain:

1. Membuka semua jenis pasar karbon

Perpres NEK yang baru ini memberikan kepastian semua jenis pasar karbon dimobilisasi untuk mendukung kebijakan iklim dan pembangunan ekonomi. Instrumen NEK terdiri dari perdagangan karbon baik pasar sukarela maupun wajib (emission trading system/ETS), Pembayaran Berbasis Kinerja (Result-Based Payment), pungutan atas karbon atau pajak, dan instrumen lain sesuai perkembangan.

2. Mengintegrasikan standar internasional berintegritas tinggi

Poin ini krusial untuk menjamin penerimaan pasar. Sebelumnya, Kementerian LH juga sudah menjalin Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan sejumlah lembaga internasional seperti Verra, Plan Vivo, Gold Standard, dan Global Carbon Council.

3. Peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK)

Sistem ini dibuat terpisah dengan Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) yang sudah tersedia saat ini. Pemilik proyek harus mendaftarkan kredit karbon yang diperdagangkan di seluruh jenis pasar ke dalam SRUK. Sistem ini akan memastikan seluruh data bersifat transparan, tercatat secara real-time, dan dapat dirancang agar terhubung dengan registry lain seperti Verra dan Gold Standard.

Selain itu, SRUK juga menjamin kredit karbon yang dijual di pasar sukarela akan tetap bisa diklaim untuk pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC). Sistem ini penting untuk menghindari penghitungan ganda (double counting).

4. Desentralisasi kewenangan

Sebelumnya, pasar karbon diatur oleh satu kementerian yakni Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yang kemudian dialihkan ke KLH setelah lembaga itu dipisahkan. Perpres NEK yang baru ini menempatkan KLH sebagai Designated National Authority (DNA) yang berperan memastikan konsistensi dengan sistem pencatatan emisi nasional. KLH berwenang terhadap perdagangan karbon yang berdampak pada pencapaian NDC, yang memerlukan otorisasi.

Kemudian diatur bahwa Kementerian sektoral berwenang mengimplementasikan kebijakan karbon dalam lingkup masing-masing. Dalam hal ini, kementerian seperti Energi, Kehutanan, dan Industri bisa menyetujui proyek karbon termasuk perdagangan emisi baik dalam kerangka sukarela, wajib, maupun Pembayaran Berbasis Kinerja (RBP). Desentralisasi ini akan mengurangi tanggung jawab KLH sekaligus memanfaatkan kompetensi teknis dan keahlian praktis di setiap lembaga kementerian.

5. Pembentukan Komite Pengarah

Perpres baru ini juga mengatur pembentukan Komite Pengarah yang berfungsi memimpin koordinasi, memberikan arah kebijakan, dan mengawasi, mengevaluasi, serta melaporkan implementasi NEK. Komite Pengarah dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, dibantu oleh Menko Bidang Perekonomian dan Menko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan sebagai Wakil Ketua I dan II. Adapun anggotanya terdiri dari 17 kementerian dan lembaga.

Tangerang Selatan kembali menjadi wilayah dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pagi ini, Rabu (15/10). Dengan poin AQI 188, kualitas udara Tangerang Selatan tergolong tidak sehat untuk semua kelompok, terutama kelompok sensitif.

Kelompok sensitif ini meliputi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit jantung dan paru.

"Masyarakat umum dan terutama kelompok sensitif mungkin mengalami efek kesehatan. Ini sinyal jelas untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan," tulis pemantau kualitas udara IQAir dalam lamannya.

Berdasarkan pantauan pukul 07.13 WIB, beberapa wilayah lainnya memiliki kualitas udara serupa. Berikut daftarnya:

1. Tangerang Selatan, dengan poin AQI 188 atau dalam kategori tidak sehat
2. Depok, dengan poin AQI 163 atau dalam kategori tidak sehat
3. Jakarta, dengan poin AQI 160 atau dalam kategori tidak sehat
4. Serpong, dengan poin AQI 157 atau dalam kategori tidak sehat
5. Bandung, dengan poin AQI 143 atau dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif

Sementara kualitas udara di Palangkaraya terpantau yang paling sehat dengan poin AQI 33. Disusul Jambi, dengan poin AQI 39. Kualitas udara keduanya tergolong baik.

Di lingkup global, kota besar dengan kualitas udara terbaik pagi ini adalah Dublin, Irlandia. Poin AQI kota ini 8. Berikutnya ada Minneapolis (AS) dan Helsinki (Finlandia) dengan poin AQI 10 dan 11. Ketiganya tergolong kualitas udara baik.

Kemudian, untuk daftar kota besar dengan kualitas udara terburuk di dunia, kali ini dipimpin oleh Lahore, Pakistan. Berikut daftarnya:

1. Lahore, Pakistan, dengan poin AQI 228 atau dalam kategori sangat tidak sehat
2. Delhi, India, dengan poin AQI 199 atau dalam kategori tidak sehat
3. Kolkata, India, dengan poin AQI 167 atau dalam kategori tidak sehat
4. Dhaka, Bangladesh, dengan poin AQI 164 atau dalam kategori tidak sehat
5. Jakarta, Indonesia, dengan poin AQI 159 atau dalam kategori tidak sehat

Indeks AQI merupakan konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara, dengan rincian sebagai berikut:

• Kategori baik memiliki rentang PM 2,5 0-50
• Kategori sedang memiliki rentang PM2,5 51-100
• Kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang PM 2,5 101-150
• Kategori tidak sehat dengan rentang PM 2,5 di angka 151-200
• Kategori sangat tidak sehat 200-299
• Kategori berbahaya pada rentang PM 2,5 300-500

Kualitas udara dalam kategori sangat tidak sehat dapat merugikan kesehatan sejumlah segmen populasi yang terpapar. Sementara itu, kualitas udara kategori berbahaya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia.

Kepala Divisi Iklim dan Dekarbonisasi Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Syaharani, menilai Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam mencapai target komitmen iklim nasional yang selaras dengan Kesepakatan Paris. Meski Indonesia telah memiliki target penurunan emisi yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), realisasinya masih terganjal oleh kebijakan yang tidak konsisten, terutama di sektor energi.

“Sebenarnya meskipun Indonesia sudah punya target dari NDC, seringkali ada beberapa hambatan untuk mencapai target komitmen iklim ini,” ujarnya dalam acara diskusi daring, Selasa (14/10).

Hingga kini, ICEL menilai kebijakan energi nasional masih cenderung memberi ruang besar bagi energi fosil ketimbang mendorong transisi ke energi bersih.

“Banyak kebijakan sektor energi ini yang memang sebenarnya masih memberikan insentif terhadap pengembangan energi fosil dan sedikit kebijakan yang cukup mendukung secara seimbang pengembangan energi terbarukan supaya energi terbarukan itu cukup kompetitif untuk menggantikan energi fosil,” katanya.

Salah satu contohnya, dapat dilihat pada regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Mineral dan Batu Bara yang memberikan keringanan kepada pelaku industri batu bara.

“Kita melihat masih adanya pemberian 0% royalti kalau misalkan ada hilirisasi batu bara,” ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti keberlanjutan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam program 35 gigawatt yang masih dikategorikan sebagai proyek strategis nasional (PSN). Status ini, kata Syaharani, membuat proyek PLTU mendapat berbagai kemudahan, termasuk dalam perizinan.

Tak hanya itu, kebijakan harga batu bara domestik yang dibatasi hanya US$ 70 per ton juga dinilai memperlemah daya saing energi terbarukan.

“Domestic price untuk coal yang dibatasi US$ 70 per ton membuat pembangkitan energi terbarukan itu jadi sangat mahal kalau dibandingkan dengan pembangkitan PLTU,” jelasnya.

Menghambat Komitmen Iklim

Menurut Syaharani, serangkaian kebijakan tersebut secara teknis telah menghambat pemenuhan komitmen iklim Indonesia di sektor energi. “Jadi, kebijakan-kebijakan seperti ini dari segi teknis energinya sudah cukup menghambat pemenuhan komitmen iklim Indonesia di sektor energi,” ujar Syahrani.

Namun, ia juga menambahkan bahwa hambatan bukan hanya datang dari sektor energi. Dari sisi sosial, Indonesia masih perlu memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat adat, serta memastikan keterlibatan publik dalam proses pembangunan.

“Misalkan pelindungan masyarakat rentan seperti masyarakat adat, memastikan bahwa akses informasi dan juga partisipasi masyarakat terjamin dalam proses pembangunan, Indonesia masih memiliki beberapa kebijakan yang sebenarnya belum cukup kuat untuk melindungi kepentingan ini,” tuturnya.