Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat merespons kritik publik terkait rekam jejak hukumnya setelah resmi dilantik dalam reshuffle kabinet oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (27/4/2026).

Menjawab pertanyaan awak media soal statusnya sebagai mantan terpidana, Jumhur membantah anggapan tersebut dan menegaskan bahwa proses hukum yang pernah menjeratnya tidak lagi relevan setelah perubahan regulasi.

“Saya gak terpidana. Jadi saya tuh begini, saya diadili dengan tuntutan 2 tahun, setelah itu undang-undang itu dibatalkan oleh MK. Undang-undang itu gak berlaku lagi, jadi saya justru ngambang,” ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berstatus tersangka secara sah dalam konteks hukum yang berlaku saat ini.

“Jadi saya betul-betul gak pernah tersangka, karena undang-undangnya udah gak ada. Dalam proses, undang-undangnya batal,” katanya.

Jumhur sebelumnya sempat terseret perkara hukum terkait dugaan penyebaran informasi yang dinilai memicu kegaduhan publik pada 2020. Kasus tersebut berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang saat itu digunakan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan.

Namun dalam perkembangannya, sejumlah pasal dalam UU ITE mengalami perubahan dan penyesuaian, termasuk melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan atau mengubah norma tertentu sehingga memengaruhi dasar hukum sejumlah perkara.

Baru-baru ini, Presiden Prabowo mengangkat Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidu. Dalam dokumen resmi, pemerintah menerbitkan beberapa beleid, di antaranya Keppres Nomor 51/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri negara, Keppres Nomor 52/P Tahun 2026 terkait Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta Keppres Nomor 53/P Tahun 2026 mengenai pengangkatan penasihat khusus presiden bidang komunikasi.

Selain itu, terdapat pula Keppres Nomor 50/TPA Tahun 2026 yang mengatur perubahan pimpinan tinggi utama di Badan Karantina Nasional (Barantin).

List menteri, wamen, dan kepala badan dalam reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid ke-VI:

1. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Jumhur Hidayat
2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan - Hanif Faisol
3. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi - Hasan Nasbi
4. Kepala Staf Kepresidenan - Dudung Abdurachman
5. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah - Muhammad Qodari
6. Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin) - Abdul Kadir Karding

Jakarta (ANTARA) - Hanif Faisol Nurofiq pada Senin, dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 dan sekaligus melepas jabatannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH).

Pelantikan Hanif ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 51 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Koordinator Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 yang diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada 27 April 2026.

Hanif menjabat sebagai Menteri LH di Kabinet Merah Putih sejak 21 Oktober 2024 sebelum berganti jabatan per hari ini.

Ia tidak asing dengan subjek lingkungan. Sebelum menjadi Menteri LH, ia sebelumnya merupakan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PKTL KLHK).

Pria kelahiran Bojonegoro, 21 Maret 1971 ini dulunya juga merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal PTKL KLHK. Pengangkatannya dilakukan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Akhir yang saat itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Hanif pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kalimantan Selatan (Kalsel), di mana ia menerima kenaikan pangkat luar biasa dari Jokowi.

Hanif memiliki rekam jejak panjang sebagai birokrat di Kalsel. Ia dikenal sebagai tokoh di balik inisiatif Revolusi Hijau, sebuah program penghijauan yang dicanangkan oleh Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor.

Hanif menerima penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2019, sebagai pengakuan atas dedikasinya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pengumuman ini disampaikan oleh Gubernur Kalsel saat peringatan HUT ke-48 Korpri.

Selain itu, ide besar Hanif dalam mengembangkan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia (TH2THI) juga mendapat apresiasi dari Menteri KLH saat itu, Siti Nurbaya Bakar, dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Hari Pers Nasional 2020 di Kalsel.

Kemudian, pada 2020, Hanif dipanggil untuk berkontribusi di tingkat nasional sebagai Sekretaris Ditjen PKTL, sebelum akhirnya memimpin direktorat jenderal tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dalam taklimat Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto meyakini masalah sampah di Indonesia akan selesai dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan. Kementerian Lingkungan Hidup mendorong masyarakat untuk memilah sampah untuk mengurangi beban tempat pemrosesan akhir (TPA).

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq tak membantah itu sebagai tekanan yang sangat tinggi. “Banyak negara memerlukan waktu hampir 10-15 tahun untuk menyelesaikan permasalahan sampah,” kata Hanif, saat ditemui di kantornya pada Jumat (10/4).

Menurut Hanif, masalah ini bukan hanya menyangkut kesiapan infrastruktur fisik, tapi juga bicara budaya. Secara fisik, pemerintah telah berencana menutup seluruh praktik tempat pembuangan akhir dengan konsep terbuka atau open dumping pada tahun ini.

Bersamaan dengan itu, dia berharap pemerintah daerah dapat mewajibkan budaya pilah sampah di kalangan masyarakat.

“Dengan demikian semakin mengefisiensikan sampah itu sendiri. Kalau sampah tercampur, biaya penanganan sampah mendekati satu jutaan,” ucap dia. Pilah sampah berpotensi mengembalikan nilai ekonomi tersebut.

Namun, pengakhiran TPA open dumping baru menangani sekitar 57% sampah nasional. Untuk mencapai 63% seperti yang telah ditargetkan, Hanif berkata akan menutup seluruh tempat pembuangan sampah ilegal mulai 2027 mendatang.

Prabowo Sebut Teknologi Lokal untuk Tangani Sampah

Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan masalah sampah ini dapat diselesaikan dengan teknologi yang tidak terlalu mahal. Prosesnya melibatkan perguruan tinggi dan inovasi lokal sehingga tak melulu membeli teknologi mahal dari luar negeri.

“Dalam waktu dua tiga tahun, sampah seluruh Indonesia akan kita selesaikan. Tidak akan ada kota, tidak akan ada jalan, tidak akan ada bagian Indonesia yang bau oleh sampah,” ucap Prabowo, dikutip dari Antara.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menyatakan, pemerintah menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti) untuk menyiapkan teknologi pengelolaan sampah di level tapak, terutama untuk daerah dengan timbulan ratusan ton per hari.

“Kami minta Menteri Dikti dan BRIN melakukan kajian, nanti alat-alat seperti apa yang bisa dimanfaatkan,” kata Zulhas.

Sementara itu, pengelolaan sampah di daerah dengan timbulan lebih dari 1.000 ton per hari tetap akan dilanjutkan melalui skema PSEL atau waste to energy. “Kami beri waktu sebulan untuk melihat apakah ada teknologi selain waste to energy, terutama untuk skala yang lebih kecil,” ujarnya Februari lalu.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan, cakupan kepesertaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) masih sangat rendah.

Dari total 74.000 unit dunia usaha yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL), baru sekitar 5.400 unit usaha yang masuk dalam penilaian.

“Kita tentu berbangga, kepesertaan meningkat hingga 5.400 unit tahun ini."

"Namun, jika dibandingkan dengan jumlah unit usaha yang memiliki kewajiban dokumen lingkungan sebanyak 74.000, kita bahkan belum mencapai 10 persen dari kemampuan penilaian itu,” ujar Hanif dalam acara Penganugerahan PROPER di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Hanif menekankan, ke depan perlu ada langkah-langkah yang lebih sistematis untuk memastikan seluruh unit usaha di Indonesia bertanggung jawab terhadap dampak lingkungannya.

Ia menargetkan pada 2026, penilaian akan menjadi bentuk kewajiban negara dalam mengawasi seluruh unit usaha secara rutin.

Kementerian Lingkungan Hidup meminta enam provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menetapkan status siaga darurat.

Hanif Faisol Nurofiq mengatakan hutan dan lahan seluas 32.637 hektare sudah terbakar pada periode Januari-Februari 2026. Angka ini melonjak berkali-kali lipat dari periode yang sama pada tahun lalu yang hanya sekitar seribu hektare. Padahal, potensi karhutla masih cukup tinggi akibat kondisi iklim yang lebih kering. Musim kemarau diperkirakan mulai lebih awal pada April dan bertahan lebih lama hingga September.

Kondisi itu dibarengi dengan fenomena El Nino yang membuat wilayah Indonesia mengalami hujan lebih sedikit. Prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), El Nino baru bergerak ke level lemah dan akan naik ke level moderat pada Semester II 2026.

“Kami mengimbau semua gubernur, bupati, untuk menetapkan kondisi darurat untuk memudahkan pergerakan dukungan pusat kepada daerah,” kata Hanif saat ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa (7/4).

Enam provinsi yang dimaksud adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam provinsi tersebut memiliki lahan gambut yang relatif luas sekaligus rentan terbakar. Sementara sejauh ini, baru Riau dan Kalimantan Barat yang menetapkan status siaga darurat karhutla.

Hal serupa juga disampaikan oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB), Budi Irawan.

“Penetapan status ini perlu, karena tanpa penetapan status, kami dari pemerintah pusat tidak bisa membantu pemerintah daerah,” ucapnya.

Budi juga mengimbau pemerintah daerah untuk mengantisipasi terjadinya karhutla dengan mencegah aktivitas pembakaran di area rawan, serta melakukan patroli dan sosialisasi mengenai potensi dan bahaya karhutla.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menggencarkan Gerakan Nasional Bersih Pasar untuk menciptakan pasar rakyat yang bersih dan sehat guna meningkatkan kenyamanan serta menarik minat warga untuk berbelanja di pasar tradisional.

Gerakan Nasional Bersih Pasar tersebut melibatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Lingkungan Hidup (LH), Polri dan pemerintah daerah.

Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta, Rabu, mengatakan kebersihan pasar menjadi faktor penting agar pasar rakyat tetap menjadi pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, menurut dia, kondisi pasar yang bersih juga dapat mendorong aktivitas ekonomi dan wisata kuliner di kawasan pasar.

“Gerakan bersih pasar ini sebenarnya salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan, kenyamanan para pedagang dan bapak-ibu yang belanja di pasar. Sehingga pasar rakyat ini tetap menjadi pilihan bagi kita semua untuk berbelanja, juga untuk berwisata kuliner," katanya.

Menurut dia, peningkatan kebersihan pasar tidak hanya berdampak pada kesehatan lingkungan, tetapi juga berpotensi meningkatkan jumlah pengunjung dan aktivitas perdagangan di pasar rakyat.

"Jadi kalau pasarnya bersih, pasarnya sehat, maka semakin banyak orang yang datang untuk berbelanja,” ujar Budi.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa kementeriannya mendukung penuh pelaksanaan Gerakan Nasional Bersih Pasar yang menyasar pasar-pasar rakyat sebagai salah satu titik penting pengelolaan sampah di perkotaan.

Ia menjelaskan, pasar memiliki peran penting sebagai ruang sosial dan budaya masyarakat. Kondisi kebersihan pasar dapat pula mencerminkan budaya dan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Pasar sebagai simpul budaya tentu dimaknai tempat berbagai macam karakter berkumpul. Jadi bersihnya pasar rakyat seharusnya mencerminkan bersihnya budaya di masing-masing masyarakatnya,” ujar dia.

Hanif juga mengungkapkan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan sampah di kawasan pasar.

Hingga saat ini, hampir seluruh pasar di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah diberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah agar menyelesaikan pengelolaan sampahnya secara mandiri.

Menurut dia, volume sampah dari kawasan pasar dan aktivitas perkotaan di Jakarta mencapai hampir 1.000 ton per hari, sehingga diperlukan upaya serius dan kolaboratif untuk mengatasinya.

Ia menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya sebagai langkah awal pengelolaan yang efektif.

Tanpa pemilahan, biaya penanganan sampah akan jauh lebih besar, termasuk jika mengandalkan teknologi seperti pembangkit listrik tenaga sampah.

“Sehebat apapun teknologi yang digunakan, secanggih apapun metodologi yang didebatkan, maka sejatinya pengelolaan sampah hanya bisa dimulai setelah dilakukan pemilahan,” katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq mendorong segenap jajaran pemerintah daerah di Provinsi Bali untuk dapat secara serius dalam menangani permasalahan sampah yang sempat menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto.

Secara khusus, Hanif menyoroti keseriusan pemerintah daerah terkait kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Bali Selatan, yang terkenal sebagai pusat destinasi pariwisata internasional, apalagi dengan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) Suwung yang saat ini sudah penuh sesak.

"Jadi di Bali kita telah memaksa ya, mau nggak mau memaksa karena TPA Suwung sudah overload dan menimbulkan pencemaran yang cukup serius. Sehingga kita memaksa Pemprov Bali untuk mengalihkan kepada TPA terdekat yaitu TPA Bangli," beber Hanif di Surabaya dikutip Senin (9/2/2026).

Lebih lanjut, Hanif menyoroti penumpukan sampah di dua wilayah Provinsi Bali, yakni Kota Denpasar serta Kabupaten Badung. Menurutnya, dua daerah tersebut seharusnya memiliki kemampuan fiskal yang mumpuni untuk mengatasi masalah sampah.

"Kita minta Pemprov Bali memperbaiki tata kelola di Denpasar dan Badung. Mereka kota yang APBD-nya sangat cukup, dan yang diperlukan itu kegigihan kita untuk memaksakan budaya itu harus segera berubah," tegasnya.

Oleh sebab itu, Hanif pun menegaskan bahwa budaya pemilahan sampah dari hulu ke hilir diharapkan dapat membantu Bali menjadi provinsi yang semakin asri serta turut dapat menjaga kualitas pariwisatanya.

"Dengan memberikan fasilitas pengolahan sampah mulai dari hulu dengan melakukan pilah sampah dari organik selesai dulu, yang anorganik yang kemudian bergeser ke pengolahan sampah sehingga sampah akan tereduksi sangat kuat," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, saat berpidato di hadapan para peserta taklimat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026), Prabowo secara spesifik mengungkapkan sampah menumpuk di Bali, bahkan hingga di destinasi wisata pada akhir tahun 2025.

"Maaf ya, Gubernur, Bupati-Bupati dari Bali, ini real loh [sembari menunjuk layar], Bali pada Desember 2025. Ini pantai Bali, bagaimana turis datang ke situ melihat sampah?" beber Prabowo.

Prabowo pun menyarankan agar gubernur serta para bupati atau wali kota untuk mengerahkan pelajar di seluruh tingkatan, mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Dasar (SD) di Bali untuk melakukan pembersihan sampah setiap akhir pekan.

"SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih, entah hari Sabtu, hari Jumat semua anak sekolah kumpul di pantai ini, ini halaman kita, ayo kita bersihkan ramai-ramai," kata Prabowo.

Prabowo menyebut bila gubernur dan para bupati atau wali kota di Bali tidak bisa mengatasi sampah, ia akan meminta TNI dan Polri mengerahkan pasukan untuk membersihkan sampah di Bali.

"Danrem, Dandim kerahkan anak buahmu, Kepolisian, kerahkan anak buahmu, korve korve korve," tegas Prabowo.

Kita pernah mengalami blackout dan Bali membutuhkan pasokan energi yang stabil, solusi paling cepat yang saat ini tersedia adalah LNG,

Badung (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq resmi memberikan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) untuk proyek terminal Liquefied Natural Gas (LNG) di Bali.

”Soal LNG, SKKL-nya sudah kami berikan, ini atas pertimbangan kebutuhan energi,” kata dia di sela aksi bersih sampah Pantai Kedonganan di Kabupaten Badung, Jumat.

Menteri LH memandang pengembangan terminal LNG di lepas pantai kawasan Desa Sidakarya, Denpasar, itu solusi paling cepat untuk menjaga ketahanan energi di Bali jika melihat pengalaman Bali mengalami pemadaman listrik dalam waktu cukup lama 2025.

Pemberian SKKL untuk terminal LNG sendiri tidak dilakukan Kementerian LH sendirian, melainkan juga didasari pertimbangan lintas kementerian, termasuk Kementerian ESDM.

“Kita pernah mengalami blackout dan Bali membutuhkan pasokan energi yang stabil, solusi paling cepat yang saat ini tersedia adalah LNG,” ujarnya.

Menteri Hanif menjelaskan, meskipun pembangkit tenaga gas tersebut tidak rendah karbon, penggunaan LNG merupakan langkah transisi menuju sistem energi yang lebih bersih.

LNG diarahkan sebagai energi rendah emisi, alternatif menjembatani transisi energi.

“Ini bukan berarti rendah karbon, tapi rendah emisi, ini yang harus kita lakukan untuk Bali, kita harus presisi karena Bali ini tempat berkumpulnya banyak orang,” kata dia.

Disinggung soal banyaknya penolakan dari masyarakat sekitar titik rencana terminal LNG, ia menyatakan bahwa proses sosialisasi telah dilakukan berulang kali, termasuk melalui pelingkupan sosial yang memakan waktu cukup panjang.

“Sudah rapat, sosialisasi sudah dilakukan berkali-kali, proses pelingkupan sosial dan ujiannya berjalan sampai tiga tahun, bahkan rencana awal (lokasi LNG) yang berjarak 500 meter dari pantai sudah ditarik menjadi 3,5 kilometer, itu sudah usulan maksimal,” kata Hanif Faisol.

Langkah pemerintah pusat memberikan izin ini dikatakan sebagai bukti dukungan pemerintah dalam misi menuju Bali rendah emisi dan rendah intensitas energi, sambil terus mendorong peningkatan pemanfaatan energi terbarukan.

“Kita dukung Bali rendah emisi, yang penting saat ini Bali tidak boleh kekurangan energi, sambil jalan, energi terbarukan terus kita tingkatkan,” ucapnya.

Meskipun SKKL telah diberikan, Menteri LH mengatakan belum sempat lagi memantau perkembangan proyek LNG di Sidakarya tapi memastikan evaluasi tetap berlanjut sesuai tahapan.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan mengevaluasi kepatuhan lingkungan kegiatan pertambangan di 14 provinsi untuk memastikan aktivitas tambang berjalan sesuai ketentuan tata kelola lingkungan. Evaluasi tersebut sekaligus menjadi dasar pengawasan dan penindakan terhadap potensi pelanggaran.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Rabu (14/1/2026). Dalam pertemuan itu, Menteri LH menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan yang berdampak langsung pada lingkungan hidup.

“Tambang nikel, tambang batu bara, wajib ditengok. Kerusakannya tidak sedikit dan kami sudah mulai melakukan langkah-langkah. Tahun ini kami menargetkan evaluasi dan penindakan hukum di 14 provinsi besar,” kata Hanif.

Hanif menjelaskan, evaluasi akan dilakukan melalui verifikasi langsung dan tidak langsung, termasuk pemeriksaan berbasis citra satelit beresolusi tinggi. Hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengawasan lapangan dan pemberian sanksi administratif berupa audit lingkungan bagi pelaku usaha yang tidak patuh.

“Kita akan evaluasi di 14 provinsi. Setelah itu ditindaklanjuti dengan pengawasan, dan jika ditemukan ketidaksesuaian, akan diberikan sanksi administrasi berupa audit lingkungan,” jelas Hanif.

Meski demikian, Hanif belum memerinci daftar 14 provinsi yang menjadi target evaluasi kepatuhan lingkungan kegiatan pertambangan tersebut.

Sebelumnya, audit lingkungan telah dilakukan terhadap sejumlah perusahaan tambang. Hanif mencontohkan audit yang dilakukan terhadap PT Gag Nikel di wilayah Raja Ampat. Dalam audit tersebut, salah satu temuan yang kerap muncul adalah lemahnya tata kelola air di area pertambangan.

KLH menegaskan, apabila dalam evaluasi dan pengawasan ditemukan dugaan pelanggaran, seperti kegiatan yang tidak tercantum dalam dokumen lingkungan, kementerian dapat mengambil langkah hukum lanjutan, termasuk gugatan perdata.

Anak usaha PT United Tractors Tbk (UNTR), PT Agincourt Resources (PTAR) buka suara tentang operasi bisnis tambang emas Martabe disetop sementara oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, terkait penyelidikan dugaan penyebab bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources (PTAR) Katarina Siburian Hardono menegaskan tambang emas Martabe menjalankan operasional sesuai regulasi dan menerapkan prinsip-prinsip pertambangan yang baik.

Selain itu, PT Agincourt Resources (PTAR) secara konsisten memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional.

“Komitmen kami yakni terus menjaga kepatuhan dan meningkatkan kinerja guna memastikan operasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,” ujar Katarina kepada Katadata.co.id, Kamis (11/12).

PT Agincourt Resources (PTAR) juga membenarkan bahwa perusahaan menerima undangan pertemuan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam pertemuan ini, PTAR hadir dan menyerahkan data dan informasi yang diminta sesuai ketentuan dan mekanisme resmi.

“Kami menghormati dan bersikap kooperatif dalam setiap proses yang dijalankan otoritas,” kata dia.

Corporate Secretary United Tractors atau UNTR Ari Setiyawan menjelaskan PTAR memutuskan untuk menyetop sementara kegiatan operasional mulai 6 Desember, untuk memfokuskan sumber daya pada dukungan kemanusiaan dan upaya tanggap darurat bagi masyarakat di Tapanuli Selatan.

Operasional akan kembali berjalan sepenuhnya setelah situasi dinilai kondusif, dengan tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak berwenang. “Tidak terdapat dampak material terhadap karyawan dan aset fasilitas produksi,” ujar Ari dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (11/12).

Ari juga menjelaskan bahwa dalam upaya memastikan keselamatan karyawan, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan operasional, Perseroan menginstruksikan PT Agincourt Resources (PTAR) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Saat ini, PTAR memusatkan perhatian pada dukungan kemanusiaan dan respons tanggap darurat bagi masyarakat Tapanuli Selatan, termasuk mendirikan posko penanggulangan bencana yang dilengkapi layanan kesehatan dan dapur umum. Posko ini turut menampung penyintas dari beberapa desa terdampak, termasuk Garoga, Hutagodang, dan Batu Horing.

“Terkait dengan asuransi untuk menanggung potensi kerugian akibat insiden, mengingat banjir dan longsor tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap aset PTAR, pada saat ini tidak terdapat klaim asuransi yang dilakukan/diajukan oleh PTAR,” katanya.

Menteri LH Setop Operasional 3 Perusahaan di DAS Batang Toru

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq memerintahkan penghentian operasional sementara tiga perusahaan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mulai Sabtu (6/12).

Ketiga perusahaan yang dimaksud yakni PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru.

Hanif juga memerintahkan tiga perusahaan itu menjalani audit lingkungan. Hal ini dilakukan Hanif saat melakukan inspeksi hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Batang Toru dan Garoga di Kabupaten Tapsel.

Penghentian sementara dilakukan usai Hanif melakukan inspeksi udara dan darat di hulu DAS Batang Toru dan Garoga untuk memverifikasi penyebab bencana dan menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan hidup.

"Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta," kata Hanif dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12).

Hanif mengatakan, perlu evaluasi terhadap kegiatan usaha di DAS Batang Toru dan Garoga. Apalagi curah hujan saat ini mencapai lebih dari 300 milimeter per hari.

"Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” kata Menteri LH.

IDXChannel - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menghentikan operasional tiga perusahaan yang diduga terkait dengan bencana di Sumatera.

Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, tiga perusahaan, yakni PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru dihentikan operasionalnya.

“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan," kata Menteri Hanif dalam keterangan resminya pada Sabtu (6/12/2025).

"Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta. DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan,” lanjutnya.

Menteri Hanif menjelaskan, sebelumnya telah dilakukan inspeksi udara dan darat di hulu DAS Batang Toru dan Garoga untuk memverifikasi penyebab bencana serta menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan hidup.

Dan berdasarkan temuan lapangan, pemerintah memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut dan mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.

Menteri Hanif juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut, terutama dengan curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari.

“Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” jelas Menteri Hanif.

Dia melanjutkan, KLH/BPLH kini memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai. Penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang menambah risiko bencana.

“Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah,” kata Menteri Hanif.

Sementara itu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menambahkan bahwa hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif yang memperbesar tekanan pada DAS.

“Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” kata Rizal.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat, per Rabu (3/12), masih ada 1.136 ton material yang terkontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan semua material itu masih tersimpan di dalam gudang PT PMT (Peter Metal Technology) yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus cesium-137.

"Sampai hari ini material yang terkontaminasi yang tersimpan di storage PT PMT sejumlah 1.136 ton, memang kondisinya memang sangat darurat," ujar Hanif dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI, Rabu (3/12).

Oleh sebab itu, ia mengatakan koordinasi semua pihak masih perlu terus dilakukan agar material terkontaminasi itu tidak menyebarkan cesium ke benda lainnya.

"Ke depan diperlukan perencanaan detail, oleh Bapeten maupun BRIN di dalam rangka melakukan penanganan material yang terkontaminasi yang hari ini kita tempatkan di gudang PMT atas dasar bahwa material ini berasal dari PT PMT," jelasnya.

Hanif menyebutkan bahwa pelaksanaan dekontaminasi pada 12 titik telah selesai. Namun, ada satu titik yang kemudian masih didalami karena kemungkinan bahan radio nuklir ini berada di bawah pondasi bangunan, sehingga pihaknya masih memerlukan kajian lebih lanjut.

"Kalau memang diperlukan sepertinya kita mau tidak mau harus mengganti ruang tersebut untuk kita robohkan kalau memang cesiumnya berada di pondasi bangunan yang tidak bisa kita lakukan dikontaminasi," ujarnya.

Selain itu, KLH juga telah melakukan pemantauan dari semua kendaraan yang keluar dari Cikande sejak kejadian itu melalui radiasi portal monitoring (RPM). Dari pantauan ini ditemukan 48 kendaraan yang terkontaminasi dari 1,71 juta kendaraan yang melintas.

"Melalui radiasi portal monitoring, tampil 1,71 juta kendaraan yang lewat dan terpantau 48 diantaranya terkontaminasi dan langsung kita lakukan dekontaminasi. Ini terjadi pada awal-awal hari pada saat kejadian," terangnya.

Dalam jangka waktu dekat, KLH akan melakukan penindakan terhadap satu rumah yang belum bisa ditangani karena menunggu hasil pendalam.

"Untuk sementara penghuni rumah direlokasi sambil kita mendapat penjelasan dari Bapeten maupun Brin terkait dengan posisi radio nuklir yang masih berada di posisi tersebut," tegasnya.