Sampah yang selama ini dipandang sebagai masalah, diubah menjadi peluang bernilai ekonomi yang membawa dampak positif bagi lingkungan dan sosial oleh seorang nasabah Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar, Amaliyah.

Berawal dari usaha kue rumahan pada 2019, Amaliyah yang tinggal di Kampung Masigit, Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten,kini berperan menginisiasi pengolahan sampah yang berhasil memberikan nilai ekonomi dan manfaat sosial bagi masyarakat.

Perjalanan Amaliyah melalui brand Amalia Kitchen mulai berkembang sejak mendapatkan pemberdayaan PNM Mekaar pada 2023. Selain tambahan modal, ia juga mendapatkan pendampingan dan pembinaan yang mendorong peningkatan kapasitas usahanya.

Seiring peningkatan produksi, muncul tantangan berupa penumpukan sampah, yang kemudian direspons dengan langkah bijak melalui inisiasinya untuk mengajak ibu-ibu lain melakukan pemilahan serupa. Sampah itu diolah menjadi berbagai produk, seperti aromatheraphy hingga sofa ecobrick.

Inisiatif ini kemudian berkembang menjadi Bank Sampah MATA (Masigit Asri Tanpa Sampah) yang melibatkan masyarakat lokal. Terdapat 86 anggota bank sampah yang akan mendapatkan nominal untuk setiap kilogram sampah yang disetorkan.

Lebih dari sekadar usaha, Amaliyah juga menjadikan kegiatan ini sebagai ladang berbagi dengan menyisihkan sebagian keuntungan untuk kaum duafa dan anak yatim.

"Saya tidak pernah menyangka, yang awalnya hanya ibu-ibu dasteran yang ngumpulin sampah, kini bisa sampai jadi juara Mekaarpreneur. Alhamdulillah, dari kegiatan sederhana ini saya justru bisa berbagi dan memberi manfaat untuk orang lain," tutur Amaliyah.

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary menilai upaya Amaliyah itu sebagai gambaran nyata dari semangat yang ingin ditumbuhkan PNM.

"Dari hal sederhana, dapur rumahan, bisa lahir dampak yang luas, bukan hanya menguatkan ekonomi keluarga, tapi juga menghadirkan kepedulian sosial dan menjaga lingkungan di sekitar," ujar Dodot.

Dampak nyata dari Bank Sampah MATA kini dirasakan langsung oleh Kampung Masigit terkait pengelolaan sampah. Dari gunungan sampah mencapai 900 kg per bulan yang diberikan ke TPU sebelumnya, kini hanya menjadi 400 kg setiap bulan.

Inisiatif ini turut membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Dengan pemilahan sampah yang terkelola baik, Amaliyah dan Bank Sampah MATA telah mengubah sampah yang semula adalah masalah menjadi sumber keberkahan yang bernilai manfaat langsung.

Sampah tak lagi menjadi persoalan bagi Amaliyah Sholihah, ibu rumah tangga asal Kampung Masigit, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten.

Di tangannya, limbah justru berubah menjadi sumber penghasilan sekaligus menggerakkan kesadaran lingkungan di tingkat masyarakat.

Amaliyah merupakan nasabah Permodalan Nasional Madani (PNM) yang memulai usaha rumahan membuat kue basah sejak 2019.

Usaha kecil yang berawal dari dapur dengan penghasilan harian Rp10 ribu hingga Rp100 ribu itu perlahan berkembang setelah mendapatkan akses pembiayaan dan pendampingan dari PNM Cabang Serang.

Namun, peningkatan produksi justru memunculkan persoalan baru berupa penumpukan sampah. Kondisi tersebut mendorong Amaliyah mencari solusi dengan memanfaatkan limbah rumah tangga agar memiliki nilai guna.

"Ini bukan cuma perjuangan kami untuk menciptakan lingkungan yang asri, tapi juga bentuk cinta kami, aksi nyata kami dalam melindungi bumi agar tetap asri," kata Amaliyah.

Bersama suaminya, ia mulai memilah sampah seperti plastik kemasan, botol, dan kardus. Limbah non-organik tersebut kemudian diolah menjadi ecobrick, yakni botol plastik yang diisi padat sampah, lalu dirakit menjadi produk bernilai jual, salah satunya sofa.

Proses pembuatan ecobrick dilakukan secara bertahap dan membutuhkan ketelitian. Sampah plastik dipotong kecil, dimasukkan ke dalam botol bersih dan kering, kemudian dipadatkan hingga mencapai bobot tertentu agar kokoh. Untuk botol berukuran 600 mililiter, bobotnya harus mencapai 200-250 gram, sedangkan botol 1,5 liter sekitar 500 gram.

Setelah terkumpul, botol-botol tersebut disusun dan direkatkan, lalu dilapisi kardus dan triplek, ditambahkan busa, hingga akhirnya dibungkus menyerupai sofa pada umumnya. Satu sofa kecil membutuhkan sekitar 4,7 kilogram sampah plastik, sementara ukuran besar hampir mencapai 10 kilogram.

"Jadi bayangkan, satu sofa kecil saja bisa menampung sekitar 4,7 kilogram sampah plastik, kalau yang besar hampir 10 kilogram," ujarnya.

Dalam waktu kurang dari satu tahun, Amaliyah telah memproduksi lebih dari 80 sofa ecobrick yang dipasarkan melalui berbagai pameran.

Tak berhenti pada produksi, Amaliyah juga menginisiasi gerakan kolektif dengan mendirikan Bank Sampah Mata. Melalui program ini, warga diajak memilah sampah dari rumah untuk kemudian disetorkan dan diolah kembali.

Saat ini, sebanyak 86 keluarga telah bergabung. Selain membantu mengurangi volume sampah, program ini juga memberikan tambahan penghasilan bagi warga.

"Dulu sampah dibuang saja ke kali, sekarang dikumpulkan, ditimbang, jadi uang. Sekali bawa bisa 5 sampai 10 kilogram, uangnya ditabung," ujar Sifa, salah satu warga.

Dalam mekanisme yang diterapkan, sampah yang telah diolah menjadi ecobrick dihargai Rp5.000 per kilogram. Amaliyah juga mengembangkan produk lain, seperti lilin aromaterapi berbahan minyak jelantah.

Dampak dari gerakan ini mulai terlihat. Ketua RT setempat, Ely, menyebut volume sampah di wilayahnya menurun signifikan.

"Sebelum ada bank sampah sekitar 800 sampai 900 kilogram per bulan. Sekarang bisa berkurang jadi sekitar 400 kilogram," katanya.

Upaya tersebut juga mendapat apresiasi dari pemerintah daerah melalui sejumlah penghargaan. Amaliyah menegaskan, keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk dukungan pemerintah dan pendampingan dari PNM.

Selain berdampak pada ekonomi dan lingkungan, kegiatan ini juga memiliki nilai sosial. Sebagian keuntungan dari penjualan produk disisihkan untuk membantu anak yatim dan perempuan kurang mampu.

Pada 2025, Amaliyah bersama kelompoknya menyalurkan santunan kepada tujuh anak yatim dan 34 janda dhuafa.

"Ini mungkin tidak seberapa, tapi melihat mereka tersenyum menjadi kebanggaan bagi kami," ujarnya.

Di tengah persoalan sampah yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah, langkah yang dilakukan Amaliyah menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari tingkat rumah tangga.

Di Kabupaten Serang, produksi sampah disebut hampir mencapai 1.200 ton per hari dengan tingkat penanganan yang masih terbatas. Namun, melalui gerakan berbasis masyarakat yang dilakukan nasabah PNM, upaya pengelolaan sampah mulai menunjukkan hasil.

Serang (ANTARA) - Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Banten mencatat tingkat kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi di daerah tersebut menembus angka 700 ribu orang yang didominasi berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), dengan mayoritas kunjungan memadati kawasan pesisir pantai.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Eli Susiyanti, di Serang, Jumat, mengatakan angka tersebut merupakan akumulasi dari 60 persen data yang telah masuk melalui 110 titik pantauan hingga Kamis (26/3) malam.

"Paling banyak kawasan pantai, terutama di Sawarna, Bagedur, Pasir Putih, Florida, dan Carita. Wisatawan didominasi dari wilayah Jabodetabek, termasuk Bogor dan Tangerang," kata Eli.

Eli menjelaskan, lonjakan kunjungan tertinggi terjadi pada hari kedua dan ketiga masa libur (H+2 dan H+3). Meski sempat landai pada hari keempat, pihaknya memprediksi volume wisatawan akan kembali meningkat pada momentum akhir pekan, yakni tanggal 28-29 Maret.

Untuk perbandingan total kunjungan secara keseluruhan dengan tahun sebelumnya, Dispar Banten masih menunggu data rampung pada tanggal 30 Maret mendatang.

Selama masa libur, Dispar Banten turut memantau sejumlah kendala dan insiden di lapangan. Keluhan terbanyak dari wisatawan meliputi kemacetan lalu lintas di titik-titik tertentu dan cuaca terik.

Selain itu, terdapat pula insiden kecelakaan laut ringan seperti wisatawan yang terkena karang, tersengat binatang laut, hingga beberapa pengunjung yang terseret ombak.

Terkait adanya keluhan keamanan dan kenyamanan pengunjung, seperti laporan kehilangan sepeda motor hingga praktik pedagang makanan yang mengecewakan wisatawan, Eli menegaskan bahwa hal tersebut menjadi evaluasi bersama untuk terus menggalakkan program sadar wisata di lingkungan masyarakat sekitar destinasi.

"Ini pekerjaan rumah (PR) kita bersama untuk mengedukasi masyarakat. Kalau pariwisata Banten ingin maju, tidak hanya sekadar destinasinya yang indah, tetapi harus didukung oleh kesadaran masyarakat seperti menjaga keramahtamahan dan tidak memaksa saat berjualan," ujarnya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pada periode 22 sampai 24 Maret 2026, rata-rata okupansi hotel di Kabupaten Serang mencapai angka 90 hingga 100 persen,

Serang (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Serang, Banten, mencatat tingkat keterisian kamar hotel (okupansi) di wilayah Kabupaten Serang mencapai puncaknya hingga 100 persen selama periode libur Lebaran 2026.

Ketua PHRI Kabupaten Serang, Yurlena Rachman, di Serang, Rabu, mengungkapkan bahwa lonjakan tajam mulai terlihat secara signifikan sejak H+1 hingga H+3 Lebaran.

"Pada periode 22 sampai 24 Maret 2026, rata-rata okupansi hotel di Kabupaten Serang mencapai angka 90 hingga 100 persen," ujarnya.

Yurlena menjelaskan, kondisi ini menunjukkan tren positif dibandingkan hari-hari awal masa libur. Pada periode Rabu (18/3) hingga Sabtu (21/3), tingkat okupansi tercatat masih berada di kisaran 50 sampai 60 persen.

"Memasuki puncaknya pada awal pekan ini, hunian penuh. Sedangkan untuk hari ini okupansi masih bertahan cukup tinggi di angka 80 sampai 90 persen," tambahnya.

Kenaikan okupansi hotel ini sejalan dengan data kunjungan wisatawan yang dihimpun Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Serang. Tercatat sebanyak 233.752 wisatawan memadati berbagai destinasi di Kabupaten Serang sejak 22 hingga 24 Maret 2026.

Kepala Disporapar Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadya, menuturkan bahwa kawasan Pantai Anyer dan Cinangka tetap menjadi primadona dengan menyerap sekitar 75 persen dari total pengunjung.

"Alhamdulillah, kunjungan wisata dan hunian hotel tahun ini meningkat 10 sampai 20 persen dibandingkan Lebaran 2025. Hal ini didukung oleh masa libur yang panjang, cuaca yang kondusif, serta koordinasi yang baik antara Pemda, TNI, Polri, dan pihak swasta," kata Anas.

Pihak PHRI dan Disporapar optimistis geliat ekonomi di sektor perhotelan ini akan terus memberikan dampak positif bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkar wisata Kabupaten Serang.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kami prihatin terhadap beberapa perusahaan logistik yang tidak mengindahkan ketentuan SKB yang berlaku

Serang (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan tidak akan membiarkan angkutan barang melanggar aturan surat keputusan bersama (SKB) tentang pembatasan angkutan barang saat masa Angkutan Lebaran 2026.

Menhub masih menemukan banyak truk angkutan non-sembako yang melanggar aturan pembatasan operasional dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) saat memantau layanan penyeberangan di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ), Kabupaten Serang, Banten, Minggu (15/3) malam.

Pelanggaran tersebut ditemukan saat Menhub melakukan peninjauan langsung didampingi Kapolda Banten Irjen Pol Hengki guna memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2026 pada Minggu malam.

"Dalam SKB sudah diatur mana yang boleh mana yang tidak boleh. Kami prihatin terhadap beberapa perusahaan logistik yang tidak mengindahkan ketentuan SKB yang berlaku," ujar Menhub Dudy Purwagandhi.

Menhub menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan pelanggaran tersebut mengganggu arus mudik. Koordinasi dengan pihak kepolisian terus dilakukan untuk memberikan tindakan tegas di lapangan terhadap armada yang tidak menaati aturan.

"Untuk tindakan di lapangan kami serahkan kepada pihak kepolisian. Tapi pastikan itu akan kita atasi secara baik," tegasnya.

Petugas di lapangan kini mengarahkan truk-truk yang melanggar ke area kantong parkir khusus agar tidak menyumbat jalur utama. Langkah ini diambil guna memberikan prioritas bagi kendaraan pemudik dan angkutan logistik kebutuhan pokok.

Meskipun terdapat pelanggaran, Menhub memastikan tidak ada kemacetan parah di kawasan Pelabuhan BBJ.

Antrean kendaraan yang terjadi saat ini masih dalam batas normal dan hanya merupakan proses menunggu jadwal masuk kapal.

"Operasional penyeberangan berjalan dengan baik. Kendaraan memang menunggu antrean untuk naik kapal, namun semuanya masih dalam batas normal dan tidak sampai terjadi antrean berhari-hari," jelas Menhub.

Saat ini, Pelabuhan BBJ telah mengoperasikan 12 kapal yang difokuskan untuk melayani kendaraan logistik besar golongan VII, VIII, dan IX guna mengurai kepadatan di titik penyeberangan lainnya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami meminta perhatian dari provinsi maupun kabupaten agar tidak ada kenaikan tarif yang berlebih, sehingga wisatawan benar-benar merasa nyaman

Serang (ANTARA) - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Enik Ermawati meminta pemerintah daerah (pemda) memperketat pengawasan terhadap tarif masuk dan layanan di kawasan wisata Pantai Anyer, Kabupaten Serang, Banten, guna mencegah praktik pungutan liar (pungli) dan aksi "getok harga" selama musim libur Lebaran 2026.

Hal tersebut ditegaskan Wamenpar Nu Luh Enik Emawati saat melakukan kunjungan kerja ke Pantai Florida, Cinangka, Kabupaten Serang, Jumat, untuk memastikan kesiapan destinasi wisata favorit tersebut dalam menghadapi lonjakan pengunjung.

"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada pungli yang sering menjadi keluhan. Kami meminta perhatian dari provinsi maupun kabupaten agar tidak ada kenaikan tarif yang berlebih, sehingga wisatawan benar-benar merasa nyaman," ujarnya.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri Pariwisata yang menginstruksikan seluruh pemda untuk mengawal dan mempersiapkan wilayahnya masing-masing menjelang periode libur panjang Lebaran dan Hari Raya Nyepi.

Wamenpar menekankan pentingnya pengawasan terhadap para pelaku usaha dan pengelola wisata agar tetap mematuhi ketentuan harga yang berlaku. Hal ini krusial mengingat Pantai Anyer masih menjadi destinasi utama bagi wisatawan lokal maupun luar daerah, khususnya dari Jabodetabek.

Sementara itu Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Serang Anas Dwi Satya menyatakan pihaknya telah menetapkan target kunjungan yang cukup signifikan untuk mendukung sektor pariwisata daerah.

"Target kunjungan kita per tahun sebesar 3,6 juta untuk tahun 2026. Khusus untuk momen libur Lebaran, mudah-mudahan ada sekitar 200 ribu sampai 300 ribu pengunjung yang berwisata ke wilayah Kabupaten Serang," kata Anas.

Pemerintah berharap dengan persiapan yang matang dan pengawasan harga yang ketat, sektor pariwisata daerah dapat terus tumbuh dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal tanpa memberatkan para pengunjung.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Komando Distrik Militer (Kodim) 0602/Serang membangun Jembatan Garuda di Kampung Mayak, Desa Baros, Kabupaten Serang, Banten, sebagai upaya mempermudah aksesibilitas sekaligus mendongkrak denyut perekonomian masyarakat setempat.

Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang, Kolonel Arm Oke Kristiyanto, di Serang, Senin (9/3) , mengatakan pembangunan jembatan sepanjang 25 meter dan lebar 2 meter ini merupakan bagian dari program nasional peluncuran 200 titik Jembatan Garuda dengan tema TNI Hadir untuk Rakyat.

"Jembatan ini menghubungkan warga Kampung Mayak langsung menuju Pasar Baros. Kini masyarakat tidak perlu lagi memutar jauh dengan jarak tempuh yang melelahkan. Kami berharap dengan akses yang lebih dekat, ekonomi warga semakin baik," ujarnya.

Oke menjelaskan, Jembatan Garuda dibangun untuk menggantikan jembatan bambu yang kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak layak. Sejak jembatan utama di lokasi tersebut ambruk pada tahun 2002 silam, warga hanya mengandalkan rakitan bambu untuk menyeberang.

"Selain ekonomi, faktor keamanan anak-anak sekolah juga menjadi prioritas. Dengan jembatan permanen ini, mereka kini lebih aman menuju sekolah tanpa harus bertaruh nyawa di jembatan bambu," tambahnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana, menyampaikan apresiasi nya atas inisiatif TNI AD tersebut. Mengingat kondisi geografis Kabupaten Serang yang banyak dipisahkan oleh aliran sungai, kehadiran jembatan ini sangat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar.

"Pemerintah daerah akan menyempurnakan fasilitas penunjang yang sudah dibangun Kodim, seperti potensi pengerasan jalan menuju pasar dengan paving blok atau pelebaran jalan akses," kata Zaldi.

Senada dengan itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serang, IG. Punia Atmaja NR, mengimbau masyarakat untuk merawat dan menjaga fasilitas tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang bagi kelancaran mobilitas barang dan jasa.

Selain di Baros, TNI juga membangun titik jembatan serupa di wilayah Kecamatan Cinangka dan jembatan beton di Kecamatan Kibin guna memperkuat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Serang.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak melakukan pengurangan alokasi Dana Desa, melainkan melakukan pembenahan pada aspek tata kelola agar lebih produktif bagi masyarakat.

"Dana Desa itu tidak turun, tidak dikurangi, dan tidak dipakai oleh pemerintah pusat. Namun yang kita ubah adalah tata kelolanya agar benar-benar menjadi alat pemerataan ekonomi," ujar Yandri saat mengunjungi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Ranjeng, Kabupaten Serang, Banten, Selasa.

Yandri menjelaskan bahwa perubahan tata kelola tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui wadah koperasi. Dengan penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran, dirinya optimistis desa dapat meraih keuntungan hingga 30 persen yang kemudian diputarkan kembali untuk kesejahteraan warga.

Ia mengatakan melalui pengelolaan koperasi yang jitu, sekurang-kurangnya 20 persen dari sirkulasi ekonomi tersebut dapat masuk menjadi Pendapatan Asli Desa (PADesa). Hal ini sejalan dengan visi Presiden untuk membangun Indonesia dari level terbawah.

"Dana Desa harus menjadi modal usaha rakyat. Melalui Kopdes, kita pastikan ada keberpihakan negara terhadap peluang bisnis di desa, seperti desa ekspor, desa wisata, hingga ketahanan pangan," katanya menambahkan.

Guna mengawal efektivitas Dana Desa tersebut, Mendes PDT juga mengeluarkan kebijakan moratorium atau penghentian izin baru bagi ekspansi mini market modern ke wilayah perdesaan. Langkah ini diambil agar jaringan ritel besar tidak mematikan usaha koperasi yang sedang dibangun oleh desa.

Dalam kunjungan tersebut, Yandri meminta seluruh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga pendamping desa untuk mengawal transparansi dan kesuksesan pengelolaan dana tersebut.

"Negara harus berpihak kepada rakyat. Jika pengelolaan di Desa Ranjeng ini sukses, maka akan menjadi model yang diikuti oleh desa-desa lain di seluruh Indonesia," ujar dia.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko sebagai bagian dari kolaborasi lintas kementerian dalam pengentasan kemiskinan.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bergabung menjadi anggota Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih berhak mendapatkan dividen atau Sisa Hasil Usaha (SHU) guna meningkatkan pendapatan mereka.

"Para penerima manfaat ini akan mendapatkan dividen atau sisa hasil usaha. Ini akan menambah jumlah pendapatan mereka dan sekaligus mengangkat daya beli masyarakat," ujar Ferry saat meninjau Koperasi Desa Merah Putih Desa Ranjeng, Kabupaten Serang, Banten, Selasa.

Ferry menjelaskan bahwa langkah itu bertujuan untuk mendorong masyarakat yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem atau desil satu dan dua untuk naik kelas ke tingkat ekonomi yang lebih baik. Melalui koperasi, KPM tidak hanya menjadi konsumen barang kebutuhan pokok dengan harga efisien, tetapi juga menjadi pemilik yang menikmati keuntungan usaha.

Saat ini, Koperasi Desa Ranjeng telah menunjukkan hasil nyata dengan membukukan pendapatan sekitar Rp150 juta per bulan dari seribu anggota. Dengan masuknya KPM Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai anggota baru, partisipasi masyarakat dipastikan akan semakin meningkat.

"Koperasi desa ini menjadi instrumen untuk memutarkan uang di desa-desa. Nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan secara agregat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional," katanya menambahkan.

Selain sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok, Kopdes juga diproyeksikan menjadi wadah penampung produk UMKM lokal. Koperasi akan mengonsolidasi potensi desa, meningkatkan kualitas produk, dan memasarkan nya secara lebih luas.

Terkait dukungan infrastruktur, Ferry menyebutkan saat ini telah tersedia sekitar seribu bangunan fisik koperasi yang selesai 100 persen di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan puluhan ribu bangunan lainnya akan rampung dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pula uji coba pemberdayaan produktif berupa bantuan ayam petelur kepada warga.

"Hasil telurnya akan dijual di Kopdes. Ini adalah bagian dari upaya pemberdayaan agar masyarakat lebih mandiri," kata Ferry.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Banten mematangkan persiapan dan koordinasi lintas daerah untuk menyukseskan Festival Anyer-Panarukan yang digagas bersama Pemkab Situbondo, Jawa Timur, sebagai upaya mendongkrak perekonomian daerah.

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah di Serang, Selasa, menyambut positif kolaborasi tersebut dan segera melakukan langkah strategis untuk mengonsolidasikan rencana kegiatan yang menghubungkan ujung barat dan timur Pulau Jawa ini.

"Tentu saya secara pribadi dan pemerintah daerah menyambut baik kegiatan ini, apalagi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah kami. Untuk persiapan awal, kami akan melakukan koordinasi dan konsolidasi secara intensif dengan Kabupaten Situbondo," ujarnya.

Ia menjelaskan festival ini bukan sekadar acara seremonial, namun ditargetkan memberikan dampak ganda bagi masyarakat, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan UMKM.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengungkapkan inisiatif ini berawal dari diskusi panjang bersama Gubernur Banten Andra Soni dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.

Dia menjelaskan Anyer-Panarukan (Jalan Raya Pos) artefak sejarah yang memiliki peran vital dalam pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa hingga saat ini, sehingga perlu dihidupkan kembali melalui program yang kreatif.

"Festival Anyer-Panarukan ini bukan hanya event sesaat, tetapi program bertahun-tahun yang akan ada setiap tahunnya. Rencananya digelar Agustus bertepatan dengan HUT Situbondo dan Oktober saat HUT Kabupaten Serang," katanya.

Sejumlah rencana kegiatan yang dibahas, meliputi olahraga fun run, wisata religi, hingga wacana pertukaran santri mengingat kedua daerah merupakan basis pesantren.

Selain itu, kedua daerah menjajaki peluang barter komoditas unggulan, seperti surplus gula dari Situbondo untuk memenuhi kebutuhan di Serang.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Artha Graha Peduli bagikan 1.000 paket sembako kepada warga yang ada di tiga desa di Kabupaten Serang, Banten, Minggu (8/2). Kegiatan ini bagian dari rangkaian bakti sosial dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN)2026.

Acara ini terlaksana berkat kerja sama Artha Graha Peduli dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang digelar di Ponpes Nurul Ibad Banten.

"Bakti sosial dari Artha Graha Peduli ini meliputi tiga desa, Sukabares, Sambilawang dan Binangun, Kecamatan Waringin Kulun. Mudah-mudahan ke depan AGP lebih mencakup jangkauan lebih luas secara keseluruhan di desa yang lain," ujar Ustad Safidi Sarbini selaku Ketua Yayasan Nurul Ibad.

Menurut Ustad Safidi, bantuan sembako ini bukan pertama kali dilakukan oleh Artha Graha Peduli. Kegiatan ini sudah rutin dilakukan setiap tahun, terutama menjelang bulan Ramadan.

"Intinya untuk kesejahteraan warga disini, di Desa Sukaberes dan beberapa desa lainnya. Kami bersyukur bantuan ini bisa menjangkau masyarakat luas," katanya.

Ustad Safidi semua warga yang menerima paket sembako ini adalah betul-betul warga yang membutuhkan seperti lansia, janda dan fakir miskin. Sebab, pengambilannya tidak bisa diwakilkan.

"Sasarannya ini untuk para jompo, manula, kemudian janda dan fakir lah yang tak mampu. Kita distribusikan ke warga kupon yang disiapkan. Teknisnya, kita sampaikan ke warga ini tidak bisa diwakilkan. Nggak bisa mengambil punya saudara, tante atau apapun, karena kita sesuai input data, jadi tidak bisa diwakilkan," jelasnya.

Sementara, untuk Yayasan Panti Asuhan Nurul Ibad sendiri menerima paket sembako yang betul-betul dibutuhkan. Misalnya, minyak goreng, gula hingga mie instan.

"Ini sangat membantu sekali karena memang kita menjelang ramadan kita butuh bahan pokok untuk melaksanakan ibadah. Alhamdulilah kami bersyukur di penghujung menghadapi Ramadan ini di awal tahun kami mendapatkan bantuan sembako dari Artha Graha Peduli," terangnya.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Banten, Andrea Nanda Saputra yang hadir dalam acara ini menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang berjalan baik dengan Artha Graha Peduli.

"Dalam rangkaian Hari Pers Nasional 2026 ini, alhamdulillah kami bersama Tim Artha Graha Peduli bisa kolaborasi di Serang, bisa membantu dan menjangkau masyarakat. Semoga bermanfaat," pungkasnya.

PWI Pusat bersama Artha Graha Peduli memandang kolaborasi lintas elemen sebagai kunci menjaga relevansi Hari Pers Nasional. Melalui kegiatan bakti sosial yang digelar di Pondok Pesantren Nurul Ibad dan sejumlah wilayah lainnya di Banten, HPN 2026 diharapkan menjadi penguat solidaritas sosial sekaligus penegasan bahwa pers yang sehat selalu berpaut erat dengan kepentingan publik dan nilai-nilai kemanusiaan.

Momentum HPN 2026 di Banten menegaskan pesan utama bahwa kepercayaan publik terhadap pers dibangun melalui kerja nyata. Karena itu, rangkaian bakti sosial ini diposisikan sebagai bagian dari komitmen HPN 2026 untuk menghadirkan pers yang tidak hanya menyuarakan persoalan masyarakat, tetapi juga turut memperkuat daya tahan sosial melalui aksi solidaritas yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 untuk 8 wilayah.

Gubernur Banten Andra Soni menetapkan kebijakan tersebut dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 703/2025 tertanggal 24 Desember 2025.

“Besaran kenaikan tersebut merupakan hasil rekomendasi rapat Dewan Pengupahan Provinsi Banten serta usulan dari pemerintah kabupaten/kota,” kata Andra dalam keterangan resmi Pemprov Banten, dikutip pada Minggu (28/12/2025).

Lebih lanjut, Kota Cilegon tercatat sebagai daerah dengan UMK tertinggi yakni Rp5.469.923, sedangkan Kabupaten Lebak merupakan yang terendah dengan besaran Rp3.330.011.

Selain itu, Pemprov Banten juga menetapkan besaran upah minimum sektoral kabupaten/Kota (UMSK) untuk sejumlah sektor di lima wilayah, kecuali Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang.

Terdapat pula ketetapan besaran upah minimum provinsi (UMP) serta upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dalam beleid terpisah.

Sementara itu, UMP Banten tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.100.881, naik 6,74% dari upah minimum tahun sebelumnya.

“Sementara UMSP mencakup lima kategori usaha dengan total 95 kelompok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia [KBLI] lima digit,” demikian dijelaskan dalam keterangan yang sama.

Berikut daftar UMK 2026 di seluruh kabupaten/kota di Banten:

1. Kota Cilegon: Rp5.469.923 (naik 6,67%)
2. Kota Tangerang: Rp5.399.406 (naik 6,50%
3. Kota Tangerang Selatan: Rp5.247.870 (naik 5,50%)
4. Kabupaten Tangerang: Rp5.210.377 (naik 6,31%)
5. Kabupaten Serang: Rp5.178.521 (naik 6,61%)
6. Kota Serang: Rp4.665.927,94 (naik 5,61%)
7. Kabupaten Pandeglang: Rp3.360.078 (naik 4,79%)
8. Kabupaten Lebak: Rp3.330.011 (naik 4,97%)