JAKARTA - Polemik penilaian juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR tingkat Kalimantan Barat masih jadi sorotan. Bahkan Ketua Komisi X DPR pun meminta lomba tersebut digelar ulang.

Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Anggota MPR RI, Hetifah Sjaifudian menyampaikan keprihatinannya atas polemik yang terjadi dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Politikus Golkar itupun menilai kegiatan yang melibatkan pelajar harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan sportivitas agar semangat kompetisi pendidikan tetap terjaga.

Hetifah juga mendorong agar pelaksanaan lomba di Kalimantan Barat dapat dievaluasi secara menyeluruh, termasuk membuka ruang untuk pertandingan ulang guna menjaga objektivitas hasil kompetisi. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan peserta maupun masyarakat terhadap kegiatan yang diselenggarakan MPR RI.

Menurut Hetifah, antusiasme para siswa dalam mengikuti lomba tersebut menunjukkan tingginya minat generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pemahaman Empat Pilar MPR RI. Karena itu, seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari teknis perlombaan hingga proses penilaian, harus dilakukan secara profesional dan akuntabel.

“Anak-anak sudah mempersiapkan diri dengan sangat serius. Mereka datang membawa semangat belajar dan kompetisi yang sehat. Karena itu, proses lomba juga harus benar-benar memberi rasa keadilan bagi seluruh peserta,” ujar Hetifahmelaluii siaran pers, Selasa (12/5/2026).

Selain itu, Hetifah menyampaikan permohonan maaf kepada para peserta yang merasa dirugikan, khususnya siswa dari SMAN 1 Pontianak. Ia berharap peristiwa ini tidak mematahkan semangat para pelajar untuk terus aktif mengikuti kegiatan pendidikan, kebangsaan, dan pengembangan karakter.

“Kita tentu tidak ingin kejadian seperti ini mengurangi antusiasme anak-anak terhadap kegiatan positif yang selama ini menjadi ruang pembelajaran nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, dan kompetisi yang sehat,” katanya.

Ia menambahkan, peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi bersama agar ke depan pelaksanaan kegiatan serupa dapat berlangsung lebih baik. Menurutnya, kesiapan panitia, sistem penjurian, hingga mekanisme pengawasan perlu diperkuat agar tidak terjadi kembali persoalan yang dapat mencederai semangat peserta.

Hetifah optimistis MPR RI akan melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola kegiatan sehingga lomba Cerdas Cermat Empat Pilar tetap menjadi wadah edukatif yang kredibel dan membanggakan bagi pelajar di seluruh Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan duka cita atas wafatnya anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Haerul Saleh.

Menurut dia, Komisi XI DPR mengenang Haerul Saleh sebagai pribadi yang baik dan pribadi yang sederhana, sebagai seorang sahabat dalam banyak urusan, baik dinas maupun hal-hal yang sifatnya pribadi.

"Mudah-mudahan beliau diterima seluruh amal baiknya, seluruh kesalahan dan khilafnya diampuni dan keluarga diberikan kesabaran, ketabahan serta keikhlasan menghadapi musibah ini," kata Misbakhun dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia pun mengenang Haerul Saleh sebagai pribadi yang selalu ingin menyampaikan pandangan-pandangan yang memberikan penguatan, khususnya ketika masih menjadi anggota Komisi XI DPR.

Setelah itu, Komisi XI DPR RI juga mendukung Saleh untuk menjadi anggota IV BPK RI hingga sukses terpilih.

"Saya mengenal beliau sejak 2014, saat beliau terpilih menjadi DPR RI periode tersebut dari Fraksi Partai Gerindra. Beliau di anggota Komisi XI dan sejak saat itu saya secara pribadi mengenal beliau," kata dia.

Selain itu, dia menilai kehadiran Haerul Saleh di BPK juga memberikan banyak hal yang positif, termasuk upaya untuk menaikkan kinerja BPK.

"Menurut saya (Haerul Saleh) mempunyai kontribusi yang luar biasa, yang baik sehingga banyak mendapatkan pujian dari kolega atau mitra kerja," kata dia.

Sebelumnya, Haerul Saleh dikabarkan meninggal dunia usai rumahnya mengalami musibah kebakaran. Hal itu pun salah satunya dikabarkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Adapun, mendiang Haerul Saleh sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, Jakarta. Kebakaran yang terjadi di kediaman Haerul yang berada di kawasan Tanjung Barat itu terjadi pada Jumat pagi.

Belasan mobil pemadam kebakaran juga sudah dikerahkan untuk mengatasi musibah yang terjadi itu.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah mengusulkan perpanjangan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) perorangan setelah adanya kendala sistem teknologi informasi (IT) yang terjadi.

Per Kamis (30/6) atau hari terakhir pelaporan SPT perorangan, menurut dia, masih terdapat 3,3 juta wajib pajak yang belum lapor SPT, meskipun telah ada perpanjangan 1 bulan dari tenggat waktu semestinya pada 31 Maret 2026.

"Jika SPT wajib pajak badan bisa sampai 31 Mei 2026, saya kira tidak ada kendala jika ada perpanjangan sehari atau bahkan seminggu untuk wajib pajak perorangan," ujar Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kalau sistemnya bermasalah, kata dia, para wajib pajak perorangan tentunya bisa terkendala saat melaporkan SPT. Apabila tidak lapor SPT, sejumlah sanksi pun menanti, tetapi jika sistemnya yang terkendala tentu bukan sepenuhnya salah wajib pajak.

Agar kebijakan strategis maksimal dan penerimaan pajak bisa sesuai target, Said menuturkan secara teknis telah disediakan sistem Coretax.

Namun saat Coretax bermasalah, lanjut dia, maka jangan sampai mengganggu target kebijakan strategis sehingga lebih baik tenggat waktu pelaporan SPT-nya yang diundur.

"Ditjen Pajak atur saja teknis waktunya agar wajib pajak yang lapor SPT bisa mencapai lebih dari 15 juta dan menopang penerimaan negara," ujar dia.

Ia tak menampik sistem Coretax memperlihatkan kemajuan penting dalam perpajakan di tanah air semenjak dijalankan.

Kendati demikian sejak awal pelaksanaan, menurut dia, terjadi beberapa kali kendala pada sistem IT Coretax dan kini terulang kembali.

Ketua Badan Anggaran DPR RI tersebut berpendapat seharusnya sebelum sistem teknologi diberlakukan, ada uji keamanan, uji lalu-lintas atau traffic, dan berbagai uji teknis lainnya, guna memastikan sistem meyakinkan untuk dirilis dan dipergunakan ke publik.

"Kalau terjadi beberapa kali hambatan penggunaannya, saya khawatir kepatuhan wajib pajak untuk lapor pajak menurun karena sistem yang disiapkan ada kendala," kata anggota komisi DPR yang membidangi sektor keuangan itu.

Padahal, lanjut dia, saat ini penerimaan perpajakan menjadi tulang punggung penting di mana sebagai penopang pembiayaan berbagai program pemerintah dan pembangunan.

Apabila kepatuhan wajib pajak menurun karena kendala sistem, dirinya mengingatkan penerimaan pajak juga akan anjlok di tengah tantangan pencapaian target penerimaan pajak tahun ini karena faktor geopolitik yang berdampak pada kondisi ekonomi domestik.

Oleh karenanya, Said berharap Menteri Keuangan bisa mengajak instansi terkait atau kalangan profesional untuk melakukan audit sistem, mendeteksi kelemahan dan memperbaikinya, agar kejadian serupa terus tidak terulang.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah mencapai 12,7 juta per 30 April 2026.

Bimo menyebut angka tersebut merupakan laporan yang telah masuk hingga pukul 12.00 WIB pada hari terakhir penyampaian SPT PPh badan di seluruh Indonesia.

"Di sini kami sedang meninjau hari terakhir submission dari SPT PPh badan tahun 2025, tahun pajak 2025. Dapat kami laporkan SPT yang sudah masuk per jam 12 tadi itu sudah 12,7 juta SPT masuk," kata Bimo dalam jumpa pers di sela mengunjungi KPP Madya Jakarta, Kamis (30/4).

Ia menjelaskan capaian tersebut menunjukkan partisipasi wajib pajak yang cukup baik dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak tahunan kepada pemerintah secara nasional.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan unsur pemerintah daerah (pemda), kepala desa (kades), dan perangkat desa soal pentingnya mengedepankan transparansi serta akuntabilitas soal Dana Desa.

Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan "Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (30/4).

"Dana Desa adalah bagian dari APBN yang memiliki tanggung jawab besar. Setiap rupiah yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun substansi," katanya dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan Dana Desa merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat pembangunan dari tingkat paling bawah.

Selain itu, Dana Desa juga menjadi upaya nyata dalam mengatasi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Sejak Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diberlakukan, pemerintah pusat memberikan perhatian besar kepada desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengelola masyarakatnya, salah satunya melalui Dana Desa.

Pemerintah pun terus berupaya meningkatkan alokasi dana tersebut dari tahun ke tahun.

“Peningkatan ini menunjukkan komitmen negara dalam membangun dari desa,” ujarnya.

Kendati demikian, ia mewanti-wanti tentang pentingnya kapasitas pengelolaan yang memadai seiring peningkatan anggaran untuk masyarakat desa.

Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, masih ada berbagai kendala di lapangan dalam penggunaan Dana Desa, seperti lemahnya dokumentasi, kurangnya transparansi, ketidaksesuaian antara perencanaan, dan realisasi anggaran.

"Kepala desa tidak dipilih karena keahlian administrasi, tetapi karena ketokohan di masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan, bimbingan teknis, dan edukasi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan yang berujung pada persoalan hukum," katanya.

Selain itu, ketua komisi DPR RI yang membidangi soal keuangan itu juga menekankan pentingnya peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan dan penghitungan kerugian negara.

Ia pun mendorong para kades untuk aktif membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemda dan BPK untuk memperoleh arahan serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

"Tujuan utama Dana Desa ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Dengan hilirisasi, kita tidak hanya menjual bahan baku, tetapi membangun rantai nilai industri di dalam negeri yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar,

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai groundbreaking atau dimulainya proyek hilirisasi fase II turut membangun rantai nilai industri di dalam negeri untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam.

“Dengan hilirisasi, kita tidak hanya menjual bahan baku, tetapi membangun rantai nilai industri di dalam negeri yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar,” ujar Bambang dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Bambang, arah industrialisasi nasional kini semakin jelas dengan pendekatan yang lebih sistematis.

Ia menyebut hilirisasi menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah.

Sebagai Ketua Komisi XII yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), Bambang mengapresiasi dimulainya pembangunan 13 proyek hilirisasi nasional fase II oleh BPI Danantara Indonesia.

Ia menilai langkah tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi nasional melalui penguatan industri berbasis nilai tambah.

“Groundbreaking ini menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi ini tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar masuk ke tahap implementasi yang terukur,” kata Bambang.

Ia menyampaikan, penguatan hilirisasi akan memberikan efek berganda bagi perekonomian, mulai dari peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga kontribusi terhadap penerimaan negara. Ia mendorong seluruh proyek dapat dijalankan secara tepat waktu dengan tata kelola yang kuat.

Lebih jauh, Bambang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem industri yang berkelanjutan. Hal ini, menurutnya, perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan efisiensi energi.

Sementara itu, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Mohamad Dian Revindo mengatakan, keterlibatan BPI Danantara Indonesia dalam proyek hilirisasi nasional memiliki peran krusial.

“(Proyeknya harus) feasible, tetapi harus ditopang dengan skema pembiayaan campuran antara BUMN, sovereign wealth fund (SWF), dan sektor swasta,” katanya.

Revindo menjelaskan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada desain kebijakan dan kesiapan ekosistem pendukung. Ia menilai bahwa investasi jumbo ini pada dasarnya layak secara ekonomi, dengan manfaat yang dapat terasa secara optimal dalam jangka panjang.

Menurutnya, proyek hilirisasi memang membutuhkan modal besar dan memiliki periode pengembalian investasi yang panjang.

"Di sinilah peran negara sebagai investor utama menjadi krusial," kata dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Erik Hermawan mendorong penguatan kebijakan terpadu guna menjaga stabilitas rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global yang tidak pasti.

Menurut Erik, pelemahan rupiah tidak dapat dilepaskan dari faktor eksternal, terutama derasnya arus modal keluar serta meningkatnya preferensi investor global terhadap aset berbasis dolar Amerika Serikat.

"Pentingnya langkah strategis yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menyasar perbaikan struktural," kata Erik dalam keterangannya diterima di Jakarta, Sabtu.

Nilai tukar rupiah masih tertekan meskipun berada dalam kondisi undervalued menjadi perhatian serius bagi stabilitas ekonomi nasional.

Kondisi ini, kata Erik, mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kekuatan fundamental domestik dengan dinamika pasar keuangan global yang semakin tidak pasti.

Menurut dia, situasi tersebut menunjukkan bahwa tekanan global masih menjadi determinan utama dalam pergerakan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Secara fundamental, jelasnya, kondisi ekonomi Indonesia relatif kuat dengan inflasi yang terkendali, pertumbuhan yang stabil, serta cadangan devisa yang cukup untuk menjaga stabilitas jangka pendek.

Namun demikian, kekuatan tersebut belum cukup untuk menahan tekanan dari global financial cycle yang didorong oleh ketidakpastian geopolitik dan kebijakan moneter negara maju.

Erik mendorong penguatan investor domestik sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap modal asing, sehingga volatilitas nilai tukar dapat ditekan secara lebih berkelanjutan.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah.

Optimalisasi instrumen moneter, penguatan koordinasi fiskal, serta komunikasi kebijakan yang kredibel dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pasar di tengah tekanan eksternal yang masih tinggi.

Erik menegaskan bahwa kondisi ini harus dijadikan momentum untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional, khususnya dalam meningkatkan daya saing ekspor dan memperkuat struktur industri dalam negeri.

"Dengan fondasi ekonomi yang lebih kokoh, Indonesia diharapkan mampu menghadapi gejolak global dengan lebih resilien sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar secara berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Saya mendukung agar transaksi-transaksi menggunakan rupiah, terutama pembelian batu bara tersebut, sehingga tidak mengalami kerugian negara yang cukup besar

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendukung penggunaan rupiah dalam transaksi pembelian batu bara untuk kebutuhan pembangkitan listrik nasional melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) guna menekan risiko fiskal akibat fluktuasi harga energi global dan nilai tukar mata uang asing.

Menurut dia, penggunaan rupiah dalam transaksi energi domestik akan membantu menjaga stabilitas biaya pembangkitan listrik sekaligus mengurangi tekanan terhadap anggaran negara yang selama ini dipengaruhi perubahan kurs dan dinamika harga energi global.

"Saya mendukung agar transaksi-transaksi menggunakan rupiah, terutama pembelian batu bara tersebut, sehingga tidak mengalami kerugian negara yang cukup besar," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Rokhmat menjelaskan batu bara yang dimaksud merupakan pasokan DMO yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri.

Saat ini, transaksi pembelian batu bara untuk kebutuhan domestik diketahui berada pada kisaran 70 dolar AS per ton.

Pada volume kebutuhan yang besar, lanjutnya, beban keuangan berisiko melonjak apabila kurs rupiah melemah terhadap dolar AS sehingga penggunaan rupiah dinilai dapat memberikan kepastian biaya sekaligus meminimalkan eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar.

"Karena transaksi dilakukan di dalam negeri, penggunaan rupiah dinilai lebih efisien dan logis dibandingkan menggunakan mata uang asing,” kata Anggota Badan Anggaran DPR itu.

Terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pengurangan pembangkit listrik berbahan bakar diesel sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk meningkatkan efisiensi energi, Rokhmat mendukung hal itu.

Dia menilai pembangkit diesel memiliki biaya produksi yang relatif tinggi serta masih bergantung pada bahan bakar impor, oleh karena itu pengurangan penggunaannya dinilai sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

Dia menambahkan penggunaan rupiah dalam transaksi batu bara DMO dan pengurangan pembangkit diesel merupakan langkah strategis yang saling melengkapi dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kebijakan tersebut tidak hanya mengurangi risiko keuangan, tetapi juga mendukung transisi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro mengatakan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh PT Pupuk Indonesia harus dilakukan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut dia, pengawasan itu penting untuk memastikan harga pupuk bersubsidi tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Terlebih lagi, menurut dia, ketersediaan pupuk bersubsidi kini cukup melimpah.

"Pupuk ini memang luar biasa dan ketersediaannya juga sangat luar biasa, tetapi untuk daerah 3T mohon perhatian betul, karena ini berpengaruh juga ke pendapatan petani," kata Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia pun mengapresiasi Pupuk Indonesia atas ketersediaan pupuk subsidi yang dinilai semakin terjamin. Menurutnya, alokasi pupuk subsidi kini mencakup lebih banyak komoditas sehingga mampu mendukung upaya swasembada pangan.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Bertu Merlas menilai kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi telah mendorong kepastian pasokan dan meningkatkan aksesibilitas pupuk di lapangan, bahkan di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.

Berkat penyederhanaan distribusi, menurut dia, petani dapat merasakan langsung kemudahan mendapatkan pupuk subsidi. la menyampaikan ketersediaan pupuk kini lebih terjaga sehingga petani dapat menebus pupuk sesuai kebutuhan tanpa harus menunggu lama.

"Beberapa tahun terakhir ini kita harus apresiasi Pupuk Indonesia, bukan petani menunggu pupuk, tapi pupuk menunggu petani," kata Bertu.

Adapun, poin paling mendasar yang diatur dalam Perpres 113 Tahun 2025 terdapat pada mekanisme pembayaran subsidi pupuk sebagaimana diatur dalam pasal 14.

Pasal tersebut menyebutkan BUMN Pupuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana subsidi untuk keperluan pengadaan bahan baku kepada kuasa pengguna anggaran.

Selain perubahan mendasar pada mekanisme pembayaran subsidi, Perpres 113 Tahun 2025 juga mempertegas sekaligus memperluas pengawasan pupuk bersubsidi, termasuk terhadap aspek penyaluran fisik dan akuntabilitas keuangan subsidi.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - DPR RI telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdK) menjadi undang-undang (UU). Kesepakatan diambil dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Sebelum menyepakati, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, memaparkan hasil kerja Panja RUU PSdK. Andreas menjelaskan, Rapat Panja RUU PSdK telah membahas rencangan aturan itu secara intensif mulai dari April 2026. Pihajnya telah menggelar RDPU dengan sejumlah akademisi hingga LPSK.

"Rapat Timus (Tim Perumus) dan Timsin (Tim Sinkronisasi) membahas DIM yang bersifat redaksional yang ditugaskan dalam Rapat Panja pada 7 April 2026. Selanjutnya, dalam Raker Komisi XIII dengan para menteri yang mewakili Presiden pada 13 April 2026, Panja telah melaporkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang dan telah disetujui dalam rapat kerja," ujar Andreas, Selasa (21/4/2026).

Andreas menjelaskan, RUU PSdK terdiri dari 12 Bab dan 78 Pasal. Adapun klausul itu mencakup tentang perluasan perlindungan bagi subjek dalam proses peradilan pidana, baik saksi, korban, maupun saksi pelaku, pelapor, informan, dan atau ahli yang selama ini juga mendapat ancaman.

"Kedudukan LPSK sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Selain itu, LPSK diperkuat dengan pembentukan perwakilan LPSK di daerah yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan," ucapnya.

Lihat video: Pihak LPSK Masih Kaji Permohonan Dede Terkait Perlindungan Saksi



Selain itu, kata dia, RUU ini mengatur kompensasi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada korban atau keluarganya. Adapun korban yang dapat kompensasi ini merupakan korban pelanggaran HAM berat, perdagangan orang, tindak pidana terorisme, serta tindak pidana kekerasan seksual.

Bahkan, kata dia, RUU PSdK turut mengatur keberadaan Dana Abadi Korban. Dana ini disediakan untuk membiayai kompensasi dan pemulihan korban. Selain itu, RUU ini memberi kewenangan bagi LPSK untuk membentuk Satgasus guma menjalankan kewenangan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan atau ahli.

Merespon itu, Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan pengesahan RUU PSdK. "Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi2 terhadap RUU PDSK apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU? Setuju?" tanya Puan yang langsung disambut seruan setuju dari para peserta rapat.

MALANG - DPP Perempuan Bangsa menegaskan pentingnya peran perempuan dalam menjaga lingkungan. Termasuk sebagai penggerak perubahan sosial sekaligus penjaga keberlanjutan lingkungan.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup DPP Perempuan Bangsa, Dimas Pahlawanita Damayanti, dalam kegiatan Fun Walk dan Tanam Pohon yang digelar di Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari, Kabupaten Malang, dengan melibatkan sekitar 2.000 peserta.

“Siapa yang bisa memulai untuk membuat dunia kita kembali baik-baik saja? Salah satunya adalah kita, perempuan-perempuan hebat dan keren ini,” tegasnya pada Sabtu (18/4/2026).

Dimas menambahkan kegiatan ini dirancang agar memiliki dampak berkelanjutan. Setiap peserta yang hadir tidak hanya mengikuti kegiatan, tetapi juga membawa pulang satu bibit pohon untuk ditanam di lingkungan masing-masing.

“Pulang dari sini, setiap peserta akan mendapatkan satu pohon dari DPP Perempuan Bangsa untuk ditanam di sekitar tempat tinggalnya,” ujarnya.

Sementara itu, Fitria Aryani menjelaskan gerakan penanaman pohon ini merupakan bagian dari upaya mengurangi emisi karbon dioksida yang berasal dari sampah di sekitar lingkungan.

“Gerakan ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi karbon dioksida dari sampah yang ada di sekitar. Ini juga menjadi ikhtiar sebagai warisan sekaligus investasi lingkungan untuk masa depan, agar anak cucu kita tetap dapat menikmati udara yang lebih bersih,” jelasnya.

Lihat video: Buka Munas V Perempuan Bangsa, Ma'ruf Amin Ungkap Sejarah PKB: Kendaran Politik untuk Warga NU



Anggota Komisi XI DPR M. Hasanuddin Wahid mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh DPP Perempuan Bangsa tersebut. Ia menilai keterlibatan perempuan dalam kegiatan sosial dan lingkungan menjadi bagian penting dalam pembangunan.

“Selamat atas terselenggaranya kegiatan ini. Saya berharap perempuan dapat terus menjadi sosok penggerak perbaikan bumi ini bukan saja bagi keluarga, tetapi juga bagi negara. Kehadiran panjenengan semua menunjukkan kecintaan dan kemauan untuk menjadikan perempuan sebagai bagian penting dalam pembangunan, termasuk di Kabupaten Malang,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, DPP Perempuan Bangsa menegaskan komitmennya dalam mendorong perempuan sebagai penggerak perubahan sosial sekaligus penjaga keberlanjutan lingkungan.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti mendesak Universitas Indonesia ( UI ) memberi sanksi tegas terhadap pelaku chat yang mengarah kepada pelecehan seksual dalam sebuah grup chat. Ia juga mendorong penyelesaian kasus dilakukan dengan menggunakan UU TPKS.

“Kami menyesalkan dan mengecam peristiwa pelecehan seksual yang terjadi Fakultas Hukum (FH) UI. Kami mendesak pihak kampus memberi saksi tegas terhadap mereka yang melakukannya,” kata Esti dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Bahkan, Esti mendorong agar pemberian sanksi tak berhenti hanya sampai di ranah internal kampus saja mengingat korban dari perbuatan pelaku sudah banyak.

“Diperlukan intervensi hukum agar ada efek jera demi keadilan bagi korban, dan pihak-pihak yang dirugikan atas kasus ini,” ucapnya.

Esti menilai, kasus pelecehan yang terjadi di FH UI perlu ditangani dengan produk hukum yang telah dimiliki Indonesia dalam menangani kasus kekerasan seksual. Yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

“Apa yang dilakukan para pelaku telah memenuhi unsur jenis kekerasan seksual yang ada di UU TPKS. Dan para pelaku sendiri adalah mahasiswa jurusan hukum yang seharusnya lebih peka dan paham terhadap setiap konsekuensi hukum,” tutur Esti.

Dalam UU TPKS, jenis kekerasan seksual dikategorikan dengan beberapa jenis tindakan. Salah satunya adalah kekerasan seksual berbasis elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4-6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200-300 juta.

Oleh karenanya, Esti mendorong agar korban melaporkan kasus ini ke ranah pidana.

“Dengan pembelakuan sanksi tegas sesuai UU TPKS, kita berharap agar semua masyarakat khususnya di lingkungan akademik tidak akan membiarkan peristiwa tersebut terulang lagi,” ungkapnya.

“Dan yang paling penting adalah agar tidak ada lagi yang menormalisasi tindakan apapun yang mengarah pada kekerasan seksual,” sambung Esti.

Esti menegaskan, kampus-kampus yang ada di Indonesia harus menjadi ruang aman yang bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan verbal dan kekerasan digital yang memiliki dampak serius kepada korban.

“Dugaan pelecehan seksual dalam ruang digital, termasuk di lingkungan kampus, merupakan persoalan serius yang berdampak langsung pada kesehatan mental korban dan iklim psikososial yang aman,” jelasnya.

“Bahkan hingga dapat membuat trauma berkepanjangan yang mempengaruhi kehidupan korban,” imbuh Esti.

Ia berkata, percakapan yang mengarah pada objektifikasi dan kekerasan verbal bukan sekadar pelanggaran etika saja. Tak hanya menimbulkan trauma, Esti menyebut insiden seperti itu dapat menyebabkan rasa tidak aman, serta tekanan psikologis yang berkepanjangan, terutama bagi perempuan.

“Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang yang sehat dan aman secara mental,” tegas Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarat (DIY) tersebut.

Untuk itu, Esti mendorong pihak UI menangani kasus pelecehan ini dengan memperhatikan kebutuhan korban serta tidak meremehkan bentuk pelecehan verbal.

“Setiap bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi di ruang digital, harus ditangani secara tegas dan berperspektif korban,” terang Esti.

“Ini bukan sekadar candaan di grup chat. Ini bentuk pelecehan seksual yang merusak kesehatan mental dan tidak bisa ditoleransi dalam lingkungan pendidikan,” lanjutnya.

Seperti diketahui, publik tengah diramaikan dengan beredarnya sebuah tangkapan layar grup chat yang berisikan percakapan mesum diduga mahasiswa FH UI. Para pelaku menggunakan grup chat untuk saling mengirim pesan pelecehan baik merujuk kepada teman mahasiswi maupun dosen.

Para pelaku yang berjumlah 16 orang telah dikumpulkan dalam sebuah forum yang digelar di Auditorium DH UI pada Senin (13/4) malam. Forum ini digelar untuk mewadahi korban yang ingin mendapatkan permohonan maaf langsung dari para pelaku.

Sementara itu, Universitas Indonesia menegaskan akan memberikan sanksi terhadap para mahasiswa yang diduga sebagai pelaku pelecehan seksual itu. Sanksi yang berlaku mulai dari sanksi akademik seperti diberhentikannya pelaku sebagai mahasiswa/drop out (DO).

JAKARTA - Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya berkelakar ihwal isu yang menyebut jika Partai Gerindra dan Partai NasDem berpotensi merger atau bergabung. Willy diketahui merupakan politikus Partai Gerindra.

Momen ini terjadi saat sesi penyampaikan tanggapan dari anggota Komisi XIII DPR saat rapat bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Senin (13/4/2026).

Secara tiba-tiba, Willy yang juga legislator Nasdem melontarkan candaan tersebut. "Kita lanjut ke Gerindra atau Nasdem dulu? Atau mau merger Nasdem dengan Gerindra?" canda Willy dalam rapat.

Willy melontarkan kelakar itu karena melihat kader Nasdem, Muslim Ayub duduk berdekatan dengan kader Gerindra, Anwar Sadad. Setelahnya, ia kemudian mempersilakan Muslim Ayub memberi tanggapan lebih dahulu.

"Karena duduknya udah sebelahan, ya kursi kosong itu bridging pak, silakan," ujarnya.

Candaan Willy tak sampai di situ. Selepas Muslim Ayub memberikan tanggapan untuk BPIP, Willy kembali menyinggung Nasdem dan Gerindra yang saling sahut-menyahut.

"Lanjut sebelahnya, sahut menyahut dari Gondangdia ke Brawijaya. eh, dari Gondangdia ke Kertanegara," celetuknya.