JAKARTA - Proses pemeriksaan kasus dugaan pelecehan seksual grup chat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) terus berlanjut. UI menyatakan penanganan kasus ini dilakukan secara bertahap, menyeluruh, dan berbasis keahlian.

Hingga saat ini, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) bersama Tim Ahli menunjukkan progres signifikan pada tahap pendalaman fakta dan verifikasi bukti.

Dalam perkembangan terbaru, Satgas PPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 korban dari unsur mahasiswa, 8 korban dari unsur dosen, serta 1 orang saksi.

Selain itu, pemeriksaan juga telah dilakukan terhadap 16 pihak terlapor. Tim turut menelaah bukti teks berupa dokumen percakapan (export chat) dalam rentang waktu 2024 hingga 2026 sebagai bagian dari proses penguatan pembuktian.

Menurut Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro memastikan setiap laporan ditangani secara serius dan profesional.

“Proses pemeriksaan terus berjalan dengan prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan berbasis pada bukti yang valid. Pendalaman terhadap keterangan korban, saksi, dan terlapor dilakukan secara komprehensif untuk memastikan keadilan bagi semua pihak,” katanya, melalui siaran pers, Selasa (5/5/2026).

Ke depan, agenda penanganan akan difokuskan pada pemeriksaan tambahan terhadap korban dari unsur mahasiswa dan saksi lainnya yang belum dimintai keterangan. Selanjutnya, tim akan memasuki tahap penyusunan kesimpulan serta rekomendasi sanksi berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan dan analisis yang dilakukan.

Seluruh proses penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 serta Peraturan Rektor UI Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Indonesia.

Sebagai upaya untuk menjaga integritas proses penanganan, UI kembali mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menghindari spekulasi yang dapat mengganggu jalannya pemeriksaan.

Universitas memastikan bahwa prinsip kerahasiaan, objektivitas, dan akuntabilitas tetap menjadi landasan utama dalam setiap tahapan penanganan kasus.

JAKARTA - Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PMB PTKIN ) resmi membuka pendaftaran jalur Ujian Masuk PTKIN ( UM PTKIN ) 2026. Seleksi ini menjadi salah satu pintu masuk bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di PTKIN di seluruh Indonesia.

Ketua Panitia Nasional PMB PTKIN, Prof. Abd. Aziz, dikutip dari laman Kemenag, Senin (20/4/2026), menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi tahun ini mengedepankan prinsip keadilan serta pemanfaatan teknologi modern. Melalui Sistem Seleksi Elektronik (SSE), proses ujian dirancang untuk menjaring calon mahasiswa secara objektif dan transparan.

Menurutnya, UM PTKIN tidak hanya menjadi jalur seleksi akademik, tetapi juga menjadi sarana untuk membentuk generasi muda yang unggul, baik dari sisi intelektual maupun karakter islami. Ia memastikan bahwa sistem seleksi disusun secara inklusif, transparan, dan akuntabel bagi seluruh lulusan MA, MAK, SMA, SMK, Pendidikan Diniyah Formal (PDF), hingga pendidikan kesetaraan lainnya.

Sementara itu, Ketua Pokja Humas Nasional PMB PTKIN, Widi Cahya Adi, mengingatkan para calon peserta agar berhati-hati dalam menerima informasi selama proses pendaftaran berlangsung. Ia mengimbau peserta untuk selalu mengacu pada kanal resmi panitia guna menghindari kesalahan informasi.

Widi juga menekankan pentingnya ketelitian dalam memahami petunjuk teknis pendaftaran. Jika terjadi kendala selama proses berlangsung, peserta dapat memanfaatkan layanan helpdesk yang telah disediakan untuk mendapatkan bantuan secara cepat dan responsif.

Panitia turut mengimbau calon peserta untuk melakukan pendaftaran lebih awal guna menghindari lonjakan akses pada sistem menjelang batas akhir. Seluruh informasi resmi dapat diakses melalui laman um-ptkin.ac.id.

Bagi para calon peserta, terdapat beberapa poin utama yang harus dipahami agar proses administrasi berjalan lancar:

a. Aksesibilitas Lulusan: Jalur ini dapat diikuti oleh lulusan tahun 2024, 2025, dan 2026. Hal ini memberikan ruang bagi gap year untuk kembali berkompetisi.

b. Fleksibilitas Pilihan: Peserta diperbolehkan memilih maksimal 3 program studi pada PTKIN yang berbeda di seluruh Indonesia.

c. Efisiensi Lokasi: Meskipun memilih prodi di luar pulau, peserta dapat mengikuti ujian (SSE) di titik lokasi PTKIN terdekat dari domisili saat ini.

Jadwal UM PTKIN 2026/2027

a. Pendaftaran :13 April 2026 pukul 08.00 WIB sampai 30 Mei 2026 pukul 15.00 WIB

b. Pembayaran: 13 April 2026 pukul 08.00 WIB sampai 30 Mei 2026 pukul 23.59 WIB

c. Finalisasi: 13 April 2026 pukul 08.00 WIB sampai 3 Juni 2026 pukul 15.00 WIB

d. Cetak Kartu: Dimulai pada 1 Mei 2026 pukul 08.00 WIB

e. Pelaksanaan Ujian: Rentang 8 Juni - 14 Juni 2026

f. Pengumuman: 30 Juni 2026

Setiap pendaftar bisa pilih maksimal 3 program studi. Pendaftar juga bisa memilih lokasi ujian yang paling dekat dengan domisili. Ingat! Pendaftaran dinyatakan selesai setelah finalisasi!

Dalam sebuah grup percakapan media sosial, sebanyak 16 mahasiswa fakultas hukum asyik melakukan obrolan seputar mahasiswi dan dosen perempuan. Objek percakapan menjurus pada diskursus tentang tubuh dan sensualitas. Tak pelak, terjadi pergunjingan mengenai objektifikasi tubuh perempuan dan tak ada kendali untuk melontarkan ujaran-ujaran yang ekspresif, kasar, bahkan vulgar.

Lalu tiba-tiba pergunjingan itu bocor. Awalnya bocor alus, tak lama kemudian bocor gede. Sebuah kasus kekerasan seksual kemudian mengguncang satu kampus ternama dan secara cepat menyedot perhatian publik.

Kuliah di fakultas hukum semestinya memberikan sensibilitas yang lebih terhadap etika publik dan perkara hukum. Latar belakang sekolah menengah atas ternama seharusnya memberikan memori yang cukup tebal tentang pendidikan budi pekerti. Lalu, mengapa mereka sampai terjerembab dalam kasus kekerasan seksual verbal yang menghebohkan itu?

Salah satu penjelasannya adalah ambiguitas posisi media sosial yang tidak disadari penggunanya. Ketika penggunaan media sosial sudah menjadi realitas sehari-hari, kita sesungguhnya belum selesai mendudukkan apa sebenarnya media sosial.

Apakah beranda media sosial adalah sejenis ruang publik atau mesti diperlakukan sebagai ruang privat? Apakah forum percakapan daring adalah moda komunikasi antar-orang (interpersonal communication), komunikasi kelompok (small group communication) dan komunikasi publik (public communication)? Apakah media sosial benar-benar sebuah institusi sosial atau sesungguhnya adalah institusi ekonomi yang menggendong motif komodifikasi dari perusahaan platform digital? Media sosial menyajikan ambiguitas berlapis yang membingungkan banyak orang di sini.

Banyak orang memperlakukan platform Facebook, Instagram, Line, Whatsapp, dan lain-lain sebagai ruang komunikasi antar-pribadi atau kelompok kecil. Di mana semua partisipan dapat berbicara sekehendak hati, bebas bergosip tentang orang lain, berbicara vulgar, tanpa perlu memikirkan perasaan orang lain dan dampak publik.

Masalahnya, ruang komunikasi antar-orang itu dapat tiba-tiba bertransformasi menjadi ruang komunikasi publik bahkan ruang komunikasi massa. Tiba-tiba saja kritik pedas kita tentang seseorang di media-sosial sudah tersebar ke mana-mana, sudah menjadi perbincangan publik bahkan sudah dikutip media-massa online. Tiba-tiba obrolan cabul di grup chat 16 orang bocor, merembes ke ruang publik, sehingga melahirkan konsekuensi etis atau hukum tertentu.

Dalam banyak kasus, pengguna media sosial selalu terlambat menyadari jejak digital mereka sesungguhnya sulit dihapuskan atau disembunyikan. Media sosial membawa karakter unpredictability dan irreversibility. Yakni, ketidakmungkinan memperkirakan seberapa ekspresif, intim atau vulgar berbagai ujaran yang muncul dalam suatu forum percakapan. Di samping juga ketidakmungkinan untuk memastikan ujaran-ujaran tersebut dapat ditarik kembali, atau setidaknya tetap tertinggal di dalam forum yang tertutup dan tidak menyebar keluar.

Ambiguitas kedua adalah antara posisi media-sosial sebagai ruang publik sekaligus sebagai ruang privat. Dari persebaran dan keluasan penetrasinya, serta dari banyaknya orang yang terlibat dalam percakapan, media-sosial adalah ruang publik. Namun dari jenis konten atau ujaran yang lazim dibagikan di media-sosial yang bersifat pribadi, spontan, verbal, langsung, media-sosial adalah ruang privat.

Dualitas ini menyebabkan kebingungan tentang standar etika mana yang digunakan sebagai acuan interaksi di media-sosial. Tentu beda etika perbincangan pribadi satu-dua orang dengan etika perbincangan banyak orang. Hal ini yang tampaknya tidak disadari oleh 16 mahasiswa yang terlihat dalam forum percakapan itu. Meskipun, hal serupa kerap terjadi pada pengguna media sosial lainnya.

Bukankah kita suka memamerkan foto-foto pribadi di beranda media sosial kita? Bukankah kita lebih mengharapkan like, jempol, dan komentar positif ketimbang pertukaran pendapat yang dialogis, kritis, dan berwarna?

Di era digital saat ini, menjaga kerahasiaan menjadi semakin sulit, bahkan nyaris mustahil. Di sebuah grup percakapan yang hanya berisi tiga orang sekalipun, tidak ada jaminan bahwa seluruh partisipan mampu menjaga kerahasiaan percakapan.

Selalu ada kemungkinan isi percakapan disalin dan dibocorkan ke luar, baik sengaja maupun tidak. Kita tidak mengetahui apa yang dilakukan masing-masing partisipan dengan gawai dan jari-jarinya. Dan kita tidak bisa mengendalikannya.

Satu pelajaran penting yang dapat dipetik di sini adalah ruang media sosial, termasuk forum percakapan daring, semestinya diperlakukan sebagai ruang publik. Berapa pun jumlah orang yang terlibat —bahkan jika hanya tiga orang— standar berkomunikasi yang digunakan sebaiknya mengacu pada standar berkomunikasi di ruang publik. Semakin banyak partisipan, maka kadar etika dan kehati-hatian berkomunikasi yang digunakan semestinya semakin tinggi.

Ambiguitas ketiga adalah antara posisi media-sosial sebagai institusi sosial dan institusi ekonomi. Bagi banyak orang, platform seperti Facebook, Instagram, X, dan YouTube dipersepsikan sebagai institusi sosial yang secara “dermawan” menyediakan kemudahan informasi, komunikasi, dan jejaring luas. Persepsi ini membuat pengguna melihat media sosial sebagai ruang netral yang memungkinkan setiap orang menjadi subjek yang bebas berekspresi dan berkreasi. Akibatnya, muncul anggapan bahwa perusahaan media sosial seharusnya tidak dibebani tanggung jawab pengendalian hoaks, dan semacamnya.

Namun, sebenarnya cukup mudah untuk mengidentifikasi bahwa media sosial tidak sepenuhnya berkarakter sosial, alih-alih lebih mencerminkan entitas bisnis yang motif utamanya adalah komodifikasi. Platform media-sosial merekam semua aktivitas digital penggunanya untuk menghasilkan data perilaku pengguna internet (userbehavioral data). Data perilaku ini kemudian menjadi dasar aktivitas periklanan digital yang secara eksesif memasuki ruang pribadi kita tanpa pernah permisi atau pengembangan produk kecerdasan buatan.

Dari rekayasa terhadap data perilaku ini, Facebook, Youtube, Instagram, X meraih keuntungan ekonomi yang sangat besar. Kita sebagai pengguna sesungguhnya tidak mengetahui secara persis, untuk urusan dan tujuan apa saja data perilaku kita dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan platform digital.

Guna menghindari apriori atas kontribusi positif media-sosial, barangkali lebih tepat untuk meletakkan media-sosial sebagai dualitas antara institusi sosial dan institusi bisnis. Media-sosial adalah institusi sosial yang berkontribusi dalam proses demokratisasi dan deliberasi ruang publik, tetapi juga semakin mencerminkan beroperasinya mesin kapitalisme digital yang senantiasa bersikap instrumentalistik terhadap perilaku pengguna media sosial.

Media sosial berperan besar dalam menyediakan ruang perdebatan publik. Namun, juga mengambil keuntungan dari perdebatan itu untuk menaikkan popularitas atau leverage perusahaan platform di mata publik dan pengiklan.

Dalam konteks kasus percakapan cabul 16 mahasiswa di atas, penting untuk secara proporsional mempersoalkan tanggung jawab platform media sosial yang memfasilitasi percakapan tersebut. Kontroversi dan implikasi publik yang muncul tidak dapat dilepaskan dari peran platform dalam memungkinkan percakapan berlangsung, terdokumentasi, dan pada akhirnya tersebar ke ruang publik. Secara algoritma dapat diasumsikan bahwa eskalasi kasus tersebut sebenarnya dapat diantisipasi jika terdapat mekanisme moderasi konten yang lebih efektif dan bertanggungjawab.

Kasus tersebut dengan demikian sangat berharga untuk membangun diskursus yang lebih serius mengenai batas dan lingkup tanggung jawab perusahaan platform media sosial, tanpa mengabaikan kontribusi positifnya dalam memperluas arena diskursus dan deliberasi publik. Pembedaan yang tegas perlu dibuat antara tanggung jawab pengguna dan tanggung jawab penyedia layanan media sosial.

Pengguna tetap memikul tanggung jawab hukum dan etika atas konten yang mereka produksi. Namun, platform media semestinya juga bertanggung jawab dalam memastikan layanan yang mereka kelola tidak menjadi ruang yang permisif terhadap rupa-rupa kekerasan verbal yang merusak sendi-sendi kehidupan bersama.

Platform penyedia layanan media sosial mesti diposisikan sebagai aktor yang turut bertanggung jawab dalam membangun ruang publik digital yang beretika, aman, dan beradab. Terlebih-lebih, mereka terus melakukan komodifikasi atas data perilaku pengguna dari layanan-layanan yang mereka klaim sebagai layanan gratis. Mereka selalu bergerak dalam kerangka, “Free services in exchange for user data”.

JAKARTA - Kasus dugaan pelecehan seksual dalam grup chat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) terus bergulir dan memicu berbagai respons serius dari internal kampus.

Di tengah proses pemeriksaan yang masih berlangsung, Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FH UI, Javier Hattaguna Hartawan, resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Pengunduran diri tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi BPM FH UI, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dinamika yang berkembang menyusul mencuatnya kasus yang kini menjadi sorotan publik.

Dalam surat pernyataan resminya, Javier menyampaikan bahwa keputusan mundur diambil demi menjaga kondusivitas organisasi serta memastikan keberlangsungan BPM FH UI tetap berjalan optimal sesuai nilai etika dan integritas yang berlaku.

“Keputusan ini saya ambil sebagai bentuk pertanggung jawaban demi mempertimbangkan dinamika yang berkembang serta demi menjaga kondusifitas dan keberlangsungan organisasi,” tulis Javier dalam pernyataannya, dikutip Rabu (15/4/2026).

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UI serta berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan selama masa jabatannya.

Sementara itu, proses pemeriksaan terhadap dugaan pelecehan seksual masih terus dilakukan oleh pihak Universitas Indonesia bersama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Tercatat, sebanyak 16 mahasiswa terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan.

Kuasa hukum korban, Timotius Rajagukguk, mengungkapkan bahwa jumlah korban dalam kasus ini mencapai 27 orang. Para korban terdiri dari mahasiswi hingga dosen perempuan di lingkungan FH UI.

“Total korban ada 27 orang, terdiri dari mahasiswa dan juga dosen,” ungkap Timotius.

Sebagai tindak lanjut dari pengunduran diri tersebut, seluruh tugas dan tanggung jawab Ketua BPM FH UI akan dilanjutkan oleh Wakil Ketua sesuai mekanisme organisasi yang berlaku. Proses administrasi pengunduran diri dijadwalkan rampung dalam waktu maksimal 14 hari sejak pernyataan disampaikan.

Pihak BPM FH UI juga memastikan bahwa proses transisi kepemimpinan akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku demi menjaga stabilitas organisasi di tengah situasi yang berkembang.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti mendesak Universitas Indonesia ( UI ) memberi sanksi tegas terhadap pelaku chat yang mengarah kepada pelecehan seksual dalam sebuah grup chat. Ia juga mendorong penyelesaian kasus dilakukan dengan menggunakan UU TPKS.

“Kami menyesalkan dan mengecam peristiwa pelecehan seksual yang terjadi Fakultas Hukum (FH) UI. Kami mendesak pihak kampus memberi saksi tegas terhadap mereka yang melakukannya,” kata Esti dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Bahkan, Esti mendorong agar pemberian sanksi tak berhenti hanya sampai di ranah internal kampus saja mengingat korban dari perbuatan pelaku sudah banyak.

“Diperlukan intervensi hukum agar ada efek jera demi keadilan bagi korban, dan pihak-pihak yang dirugikan atas kasus ini,” ucapnya.

Esti menilai, kasus pelecehan yang terjadi di FH UI perlu ditangani dengan produk hukum yang telah dimiliki Indonesia dalam menangani kasus kekerasan seksual. Yakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

“Apa yang dilakukan para pelaku telah memenuhi unsur jenis kekerasan seksual yang ada di UU TPKS. Dan para pelaku sendiri adalah mahasiswa jurusan hukum yang seharusnya lebih peka dan paham terhadap setiap konsekuensi hukum,” tutur Esti.

Dalam UU TPKS, jenis kekerasan seksual dikategorikan dengan beberapa jenis tindakan. Salah satunya adalah kekerasan seksual berbasis elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4-6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200-300 juta.

Oleh karenanya, Esti mendorong agar korban melaporkan kasus ini ke ranah pidana.

“Dengan pembelakuan sanksi tegas sesuai UU TPKS, kita berharap agar semua masyarakat khususnya di lingkungan akademik tidak akan membiarkan peristiwa tersebut terulang lagi,” ungkapnya.

“Dan yang paling penting adalah agar tidak ada lagi yang menormalisasi tindakan apapun yang mengarah pada kekerasan seksual,” sambung Esti.

Esti menegaskan, kampus-kampus yang ada di Indonesia harus menjadi ruang aman yang bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan verbal dan kekerasan digital yang memiliki dampak serius kepada korban.

“Dugaan pelecehan seksual dalam ruang digital, termasuk di lingkungan kampus, merupakan persoalan serius yang berdampak langsung pada kesehatan mental korban dan iklim psikososial yang aman,” jelasnya.

“Bahkan hingga dapat membuat trauma berkepanjangan yang mempengaruhi kehidupan korban,” imbuh Esti.

Ia berkata, percakapan yang mengarah pada objektifikasi dan kekerasan verbal bukan sekadar pelanggaran etika saja. Tak hanya menimbulkan trauma, Esti menyebut insiden seperti itu dapat menyebabkan rasa tidak aman, serta tekanan psikologis yang berkepanjangan, terutama bagi perempuan.

“Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang yang sehat dan aman secara mental,” tegas Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarat (DIY) tersebut.

Untuk itu, Esti mendorong pihak UI menangani kasus pelecehan ini dengan memperhatikan kebutuhan korban serta tidak meremehkan bentuk pelecehan verbal.

“Setiap bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi di ruang digital, harus ditangani secara tegas dan berperspektif korban,” terang Esti.

“Ini bukan sekadar candaan di grup chat. Ini bentuk pelecehan seksual yang merusak kesehatan mental dan tidak bisa ditoleransi dalam lingkungan pendidikan,” lanjutnya.

Seperti diketahui, publik tengah diramaikan dengan beredarnya sebuah tangkapan layar grup chat yang berisikan percakapan mesum diduga mahasiswa FH UI. Para pelaku menggunakan grup chat untuk saling mengirim pesan pelecehan baik merujuk kepada teman mahasiswi maupun dosen.

Para pelaku yang berjumlah 16 orang telah dikumpulkan dalam sebuah forum yang digelar di Auditorium DH UI pada Senin (13/4) malam. Forum ini digelar untuk mewadahi korban yang ingin mendapatkan permohonan maaf langsung dari para pelaku.

Sementara itu, Universitas Indonesia menegaskan akan memberikan sanksi terhadap para mahasiswa yang diduga sebagai pelaku pelecehan seksual itu. Sanksi yang berlaku mulai dari sanksi akademik seperti diberhentikannya pelaku sebagai mahasiswa/drop out (DO).

JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ( Mendiktisaintek ) Brian Yuliarto merespons kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) .

Kemendiktisaintek menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk kekerasan di perguruan tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) menyatakan bahwa tidak ada ruang bagi tindakan kekerasan dalam dunia pendidikan tinggi.

“Perguruan tinggi harus menjadi ruang yang aman, bermartabat, dan berintegritas bagi seluruh sivitas akademika. Karena itu, kami menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan di kampus, dalam bentuk apa pun.," katanya, melalui siaran pers, Selasa (14/4/2026).

"Setiap tindakan yang merendahkan martabat manusia adalah pelanggaran serius dan harus ditangani dengan sungguh-sungguh, adil, serta berpihak pada perlindungan korban," tambah Brian.

Brian melanjutkan, dia juga sudah berkoordinasi dengan Rektor UI, dan akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ini, termasuk memastikan pihak-pihak yang menjadi korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang semestinya.

Dalam konteks kebijakan, penanganan kasus ini mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang mencakup seluruh bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, verbal, psikis, perundungan, serta diskriminasi dan intoleransi.

Regulasi ini mewajibkan setiap perguruan tinggi membentuk dan menguatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), serta menjamin perlindungan dan pemulihan korban.

Apabila dalam proses penanganan ditemukan unsur tindak pidana, maka penegakan hukum akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai langkah konkret, Kementerian:

• Berkoordinasi dengan pihak Universitas Indonesia untuk memastikan proses penanganan berjalan sesuai prosedur

• Melakukan pengawasan terhadap kinerja Satgas PPKPT

• Memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, dan layanan pemulihan

• Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses investigasi

Sebagai bagian dari penguatan akses pelaporan, masyarakat dan sivitas akademika dapat menyampaikan laporan melalui:

• Kanal LAPOR! (SP4N-LAPOR)

• Satgas PPKPT di masing-masing perguruan tinggi

• Kanal resmi pengaduan Kemdiktisaintek:

• Pusat Panggilan: 126

• [email protected]

• 085186069126

JAKARTA - Universitas Indonesia ( UI ) menyampaikan update penanganan dugaan kekerasan seksual verbal di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI).

Proses investigasi saat ini berjalan secara komprehensif dengan melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UI, fakultas, serta unit terkait di tingkat universitas.

Hingga tahap ini, tercatat sebanyak 16 mahasiswa UI berstatus sebagai terduga pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Seluruhnya tengah menjalani proses pemeriksaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, keadilan, serta perlindungan hak berbagai pihak.

UI menegaskan bahwa proses penanganan telah berjalan dalam koridor formal sejak korban menyampaikan laporan langsung kepada Satgas PPK disertai bukti pendukung. Selain itu, laporan tambahan yang difasilitasi melalui perwakilan mahasiswa turut menjadi bagian dari bahan penelusuran. Seluruh laporan diverifikasi secara menyeluruh untuk memastikan akurasi fakta dan keadilan dalam pengambilan keputusan.

“Perkembangan situasi di lingkungan kampus turut menjadi perhatian universitas, termasuk adanya dinamika sosial yang muncul sebagai respons atas kasus tersebut. UI memastikan bahwa kondisi ini telah dikelola, sehingga tidak berkembang menjadi konflik fisik,” kata Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro, melalui siaran pers, Selasa (14/4/2026)..

Baca juga:16 Mahasiswa Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Grup Chat FHUI Telah Ditampilkan di Forum Fakultas

Dalam menjalankan proses investigasi, Satgas PPK UI bekerja berdasarkan mandat kelembagaan yang diatur melalui Surat Keputusan Rektor serta Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Indonesia. Regulasi ini telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024, sehingga seluruh prosedur yang dijalankan telah selaras dengan standar nasional.

Tahapan penanganan yang sedang berlangsung mencakup pemeriksaan para pihak, pendalaman kronologi, verifikasi alat bukti, serta penyusunan rekomendasi oleh Satgas PPK. Rekomendasi tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pimpinan universitas dalam menetapkan keputusan, termasuk kemungkinan pemberian sanksi akademik sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti.

UI menegaskan kembali bahwa pendekatan yang digunakan dalam penanganan kasus ini berorientasi pada perlindungan korban (victim-centered), dengan memastikan tersedianya pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta dukungan akademik secara berkelanjutan. Kerahasiaan identitas korban dan pihak terkait juga dijaga secara ketat sepanjang proses berlangsung.

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap mahasiswa yang terlibat dugaan pelecehan seksual verbal di lingkungan Fakultas Hukum UI (FHUI) , mulai dari sanksi akademik hingga pemberhentian sebagai mahasiswa jika terbukti bersalah.

Seperti diketahui, tangkapan layar dugaan pelecehan seksual secara verbal dari grup chat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) viral dan menjadi sorotan tajam.

Hingga saat ini UI masih menginvestigasi kasus tersebut. Salah satunya dengan penurunan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

"Proses ini mencakup verifikasi laporan, pemanggilan para pihak, pengumpulan bukti, dan koordinasi dengan unit terkait di tingkat fakultas atau universitas," kata Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro, melalui siaran pers, dikutip Selasa (14/4/2026).

Erwin menjelaskan, UI mengambil sikap bahwa setiap bentuk kekerasan seksual, termasuk yang bersifat verbal dan terjadi dalam interaksi digital maupun luring, merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai dasar universitas, kode etik sivitas akademika, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Mahasiswa

Erwin menjelaskan, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UI telah menjatuhkan sanksi organisasi berupa pencabutan status keanggotaan aktif terhadap sejumlah mahasiswa, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 007/SK/BPMFHUI/IV/2026. Langkah ini merupakan bagian dari respons awal di tingkat organisasi kemahasiswaan.

Selain itu, dia menambahkan, apabila dalam proses investigasi terbukti terjadi pelanggaran, universitas akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku—termasuk sanksi akademik hingga pemberhentian sebagai mahasiswa, serta tidak menutup kemungkinan koordinasi lebih lanjut dengan aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana.

UI memastikan seluruh proses penanganan dilaksanakan secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi maupun konflik kepentingan.

UI menyediakan pendampingan komprehensif bagi pihak yang terdampak, mencakup aspek psikologis, hukum, dan akademik, guna memastikan pemulihan yang menyeluruh, serta menjamin perlindungan penuh terhadap kerahasiaan identitas korban.

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) merespons dugaan pelecehan seksual secara verbal atas unggahan tangkapan layar grup chat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) yang viral dan mendapat sorotan tajam warganet.

Universitas Indonesia memandang serius dan menyatakan sikap tegas terhadap laporan dugaan pelecehan seksual secara verbal yang melibatkan sejumlah mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum UI, sebagaimana berkembang di ruang publik.

UI menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual, termasuk yang bersifat verbal dan terjadi dalam interaksi digital maupun luring, merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai dasar universitas, kode etik sivitas akademika, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Saat ini, proses penanganan tengah berlangsung melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UI dengan pendekatan yang berperspektif korban (victim-centered), menjunjung tinggi asas keadilan, kerahasiaan, serta prinsip kehati-hatian," kata Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional Erwin Agustian Panigoro UI, melalui siaran pers, Senin (13/4/2026).

Proses ini mencakup verifikasi laporan, pemanggilan para pihak, pengumpulan bukti, serta koordinasi dengan unit terkait di tingkat fakultas dan universitas.

Erwin menambahkan, sejalan dengan proses tersebut, Fakultas Hukum UI telah melakukan langkah-langkah awal berupa penelusuran internal dan pemanggilan terhadap mahasiswa yang diduga terlibat.

Selain itu, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UI telah menjatuhkan sanksi organisasi berupa pencabutan status keanggotaan aktif terhadap sejumlah mahasiswa, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 007/SK/BPMFHUI/IV/2026. Langkah ini merupakan bagian dari respons awal di tingkat organisasi kemahasiswaan.

"Apabila dalam proses investigasi terbukti terjadi pelanggaran, universitas akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku—termasuk sanksi akademik hingga pemberhentian sebagai mahasiswa, serta tidak menutup kemungkinan koordinasi lebih lanjut dengan aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana," tambahnya.

Erwin menambahkan, UI memastikan seluruh proses penanganan dilaksanakan secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi maupun konflik kepentingan. UI menyediakan pendampingan komprehensif bagi pihak yang terdampak, mencakup aspek psikologis, hukum, dan akademik, guna memastikan pemulihan yang menyeluruh, serta menjamin perlindungan penuh terhadap kerahasiaan identitas korban.

"Selama proses penanganan ini, UI mengajak seluruh pihak untuk bersikap bijak dengan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses penanganan yang sedang berjalan guna menjaga integritas proses dan melindungi seluruh pihak yang terlibat," jelasnya.

Atas kasus ini, UI menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui kebijakan yang lebih tegas, edukasi berkelanjutan, serta penguatan sistem yang responsif dan berperspektif korban, guna memastikan lingkungan kampus yang aman dan berkeadilan.

Perkembangan penanganan kasus ini akan disampaikan secara berkala dan transparan sesuai proses yang berjalan, dengan tetap menjaga kerahasiaan serta perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) menyampaikan permohonan maaf atas ketidaksesuaian tampilan status hasil seleksi pada sistem enrollment Talent Scouting Program Sarjana Kelas Khusus Internasional (S1 KKI) yang terjadi pada 17 Maret 2026.

Melalui siaran pers, Rabu (18/3/2026), ketidaksesuaian ini terjadi dalam rentang waktu 40 menit setelah sistem menampilkan data yang belum final. Momen ini dapat menimbulkan kebingungan dan kekecewaan, terutama bagi pendaftar yang sempat menerima informasi yang belum sesuai.

Untuk itu, UI membuka bantuan bagi para pendaftar yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut melalui e-mail [email protected].

Saat ini, sistem telah kembali normal dan hasil seleksi Talent Scouting Program S1 KKI yang ditampilkan pada laman enrollment.ui.ac.id merupakan hasil seleksi yang final dan resmi, melalui proses yang adil dan transparan.

UI memahami kekecewaan yang dirasakan para pendaftar dan memastikan bahwa calon mahasiswa yang belum lolos bisa mengikuti jalur penerimaan lain, sehingga kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di UI tetap terbuka luas.

Selain jalur Talent Scouting, UI juga membuka pendaftaran melalui jalur nasional SNBT (25 Maret-7 April 2026); jalur mandiri meliputi PPKB (15 Mei–19 Juni 2026), Seleksi Jalur Prestasi (4–30 Mei 2026), dan SIMAK Sarjana dan Vokasi (8 Mei–5 Juni 2026); serta jalur Kelas Khusus Internasional mencakup SIMAK KKI Gelombang I (2 Maret–2 April 2026), SIMAK KKI Gelombang II (4–30 Mei 2026), dan Global Talent KKI (3–16 Juli 2026).

Ke depan, UI berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang semakin baik, andal, dan responsif melalui evaluasi serta penyempurnaan berkelanjutan, baik dari sisi teknis maupun komunikasi. UI juga berupaya memberikan pendampingan yang lebih dekat dan informatif, sehingga setiap calon mahasiswa dapat menjalani proses seleksi dengan percaya diri dan penuh harapan menuju pendidikan terbaik.

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) menyampaikan klarifikasi resmi menanggapi beredarnya tayangan video yang viral saat aksi demo 27 Februari 2026 di depan Gedung Mabes Polri, Jakarta.

Diketahui, dalam video yang memperlihatkan seorang individu mengenakan jaket almamater UI dan diduga melakukan tindakan provokatif terhadap aparat penegak hukum dalam aksi demonstrasi mahasiswa tersebut.

Menindaklanjuti beredarnya video tersebut, melalui siaran pers, Minggu (1/3/2026), UI melalui Kantor Organisasi Kemahasiswaan bersama Direktorat Humas, Media, Pemerintah & Internasional segera melakukan penelusuran dan verifikasi internal secara menyeluruh.

Proses ini mencakup koordinasi lintas unit serta konfirmasi kepada unsur kemahasiswaan di tingkat fakultas maupun universitas guna memastikan akurasi informasi yang berkembang di ruang publik.

Berdasarkan hasil komunikasi dan pengecekan bersama BEM Fakultas Ilmu Administrasi UI serta penelusuran pada pangkalan data resmi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), dapat dipastikan bahwa individu yang terdapat dalam video tersebut bukan merupakan mahasiswa Universitas Indonesia.

Dari hasil penelusuran lebih lanjut pada sistem pendataan resmi, diketahui bahwa individu tersebut berstatus sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi lain, dan sama sekali tidak memiliki afiliasi akademik dengan Universitas Indonesia.

UI menegaskan bahwa sebagai institusi pendidikan tinggi, UI menghormati kebebasan berpendapat dan hak demokrasi setiap warga negara, termasuk mahasiswa, dalam menyampaikan aspirasi secara damai dan bertanggung jawab.

Namun demikian, UI menolak segala bentuk tindakan provokatif, maupun tindakan yang melanggar hukum, karena hal tersebut tidak mencerminkan nilai, etika, dan karakter sivitas akademika UI yang menjunjung tinggi integritas, nalar kritis yang bertanggung jawab, serta penghormatan terhadap hukum dan ketertiban umum.

UI juga menyampaikan keberatan atas penggunaan atribut atau simbol institusi tanpa hak dan tanpa konfirmasi. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik serta mencemarkan nama baik lembaga dan pihak-pihak yang tidak terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Massa aksi demonstrasi BEM Universitas Indonesia (UI) menggeruduk Gedung Mabes Polri, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, kelompok mahasiswa BEM UI tiba sekitar 16.00 WIB. Mereka nampak membawa bendera dan sejumlah poster yang mengkritik kepolisian.

Selain massa BEM UI, terdapat juga kelompok mahasiswa yang pro terhadap Polri. Kelompok pro itu yakni Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Keadilan dan Aliansi Mahasiswa Peduli Kepolisian.

Dalam hal ini, terdapat momen unik lantaran Mabes Polri menyambut kedua aksi massa dengan mengenakan peci dan sorban putih. Selain itu, khusus Polwan mengenakan kerudung putih.

Mereka nampak membentangkan sepanduk "Selamat Datang Pejuang Aspirasi, Sampaikan Pendapat dengan Tertib. Kami Siap Melayani."

Di samping itu, terlihat juga dua rombongan pendemo ini telah tumpah ruah di Jalan Trunojoyo atau tepatnya di depan Gedung Mabes Polri.

Dengan begitu, arus lalu lintas mulai tersendat dari kedua sisi, baik itu arah Tendean maupun Blok M. Namun demikian, petugas langsung menutup jalan dari arah Blok M di Jalan Trunojoyo.

"Kita demo hanya ingin perubahan untuk perubahan bagi kepolisian. Kita ingin reformasi Polri, betul tidak!" teriak orator di mobil komando.

Di samping itu, anggota kepolisian yang berjaga nampak mengenakan kopiah atau peci serta sorban berwarna putih saat mengawal aksi demonstrasi mahasiswa UI yang dilakukan jelang waktu berbuka puasa.

Perwakilan polisi sempat mengajak mahasiswa untuk berdiam. Namun, kelompok mahasiswa menegaskan bahwa pihaknya hanya akan berdialog di tengah titik demo.

"Kalau mau berdialog, disini pak!" pungkas orator.

Nah, berikut ini lima tuntutan aksi BEM Ui di Mabes Polri hari ini, Jumat (27/2/2026)

1. Mendesak penjatuhan hukuman pidana yang seberat-beratnya kepada polisi pembunuh AT dan segenap aparat pelaku represifitas

2. Mendesak pencopotan Listyo Sigit dari jabatan Kapolri dan Dadang Hartanto dari jabatan Kapolda Maluku

3. Menuntut pembebasan seluruh tahanan politik yang dikriminalisasi

4. Menuntut penegakan batasan kewenangan dan penarikan Polri dari jabatan sipil

5. Menuntut hasil konkret Reformasi Polri secara struktural, kultural, dan instrumental dari komisi percepatan Reformasi Polri