JAKARTA - Kemendiktisaintek menyatakan hingga saat ini proses pemeriksaan terhadap dugaan kekerasan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) masih terus berlangsung. Pemeriksaan dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT).

Sebagai langkah konkret atas kasus kekerasan seksual di UI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah melakukan hal-hal berikut ini:

• Berkoordinasi dengan pihak Universitas Indonesia untuk memastikan proses penanganan berjalan sesuai prosedur

• Melakukan pemantauan terhadap kinerja Satgas PPKPT

• Memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, dan layanan pemulihan

• Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan

Selain itu, Kemendiktisaintek juga memberikan klarifikasi atas pemberitaan di sejumlah media terkait dugaan kekerasan seksual di FHUI, khususnya mengenai beredarnya pernyataan tentang kategori sanksi dalam kasus tersebut.

Oleh karena proses pemeriksaan masih berlangsung, belum terdapat kesimpulan final maupun penetapan kategori pelanggaran hanya dapat dilakukan setelah keseluruhan proses pemeriksaan selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami meminta seluruh pihak untuk tidak menarik kesimpulan sebelum proses pemeriksaan selesai dilakukan. Mari seluruh pihak memberi ruang bagi proses pemeriksaan yang sedang berjalan agar dapat berlangsung objektif, adil, dan tetap mengedepankan perlindungan terhadap korban,” demikian disampaikan Khairul Munadi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui siaran pers, Sabtu (23/5/2026).

Kemendiktisaintek juga menekankan bahwa pernyataan yang dikutip dalam pemberitaan tersebut, bukan merupakan pernyataan resmi kementerian dan tidak mewakili posisi institusi Kemendiktisaintek.

Khairul menjelaskan, posisi resmi Kemendiktisaintek adalah menghormati seluruh proses pemeriksaan yang sedang berjalan secara objektif, adil, dan berpihak pada perlindungan korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kementerian juga terus mendorong perguruan tinggi untuk memastikan penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan secara serius, transparan, dan berkeadilan serta memastikan setiap penetapan kategori pelanggaran dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, fakta, dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Kanal Pengaduan

Sebagai bagian dari penguatan akses pelaporan, masyarakat dan sivitas akademika dapat menyampaikan laporan melalui:

• Kanal LAPOR! (SP4N-LAPOR)

• Satgas PPKPT di masing-masing perguruan tinggi

• Kanal resmi pengaduan Kemendiktisaintek:

• Pusat Panggilan: 126

• [email protected]

• 085186069126.

DEPOK - Industri properti tidak hanya membutuhkan kemampuan membangun proyek, tetapi juga pemimpin yang mampu membaca peluang, mengelola risiko, dan menjaga keberlanjutan bisnis. Perspektif inilah yang dibagikan PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) kepada peserta Program Mini MBA Real Estate Center for Strategic and Leadership (CSEL) Universitas Indonesia (UI) .

Melalui kegiatan Sharing & Diskusi bertema “Entrepreneurship & Leadership dalam Industri Properti” di Dave Apartment, Depok, DADA hadir memberikan pengalaman langsung mengenai dinamika industri properti dari sudut pandang praktisi dan perusahaan terbuka. Kegiatan ini menjadi ruang interaktif bagi mahasiswa dan profesional muda untuk memahami bagaimana tantangan industri properti dijalankan di dunia nyata, mulai dari pengembangan proyek, strategi bisnis, hingga kepemimpinan perusahaan. REI Apresiasi Langkah OJK Tuntaskan Hambatan SLIK

Direktur PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA), Bayu Setiawan yang hadir sebagai pembicara utama menekankan industri properti membutuhkan pemimpin yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu menciptakan nilai jangka panjang. “ Entrepreneurship di industri properti bukan hanya soal membangun aset, tetapi juga membangun kepercayaan, integritas, dan keberlanjutan bisnis,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, perkembangan pasar yang semakin dinamis menuntut perusahaan properti untuk lebih adaptif terhadap perubahan regulasi. Termasuk perilaku konsumen hingga tantangan ekonomi yang terus berkembang.

Melalui kolaborasi tersebut, DADA menegaskan komitmennya terus mendukung pengembangan sumber daya manusia dan ekosistem industri real estate Indonesia yang lebih berkelanjutan. DADA selalu menghadirkan banyak inovasi disetiap proyek yang dikembangkan kepada konsumen, terutama bagi kalangan anak muda.

Menurutnya, salah satu bentuk komitmen DADA menghadirkan hunian solutif bagi generasi muda adalah dengan menyediakan rumah dengan harga terjangkau. Juga dirancang sesuai preferensi dan kebutuhan gaya hidup mereka.

“Ini merupakan komitmen dari DADA agar konsumen bisa memilih mana desain layout yang memang pas untuk mereka. Ini bisa dikatakan sebagai salah satu strategi kami dari sisi marketing and sales yang berbeda dengan developer-developer lainnya,” tandasnya.

Dalam sesi diskusi, para peserta aktif membahas berbagai isu aktual industri properti. Mulai dari strategi pengembangan proyek, pengelolaan tim di perusahaan terbuka, hingga tantangan emiten properti dalam menjaga pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Akuisisi Rp174,8 Miliar, DADA Mantap Masuk Bisnis Hunian Tapak

Ketua Program Mini MBA Real Estate CSEL UI, Fithor Muhammad, menilai keterlibatan DADA memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif bagi peserta. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya memperoleh teori di ruang kelas, tetapi juga mendapatkan gambaran nyata mengenai pola kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam industri properti modern.

Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan pentingnya sinergi antara dunia akademik dan industri dalam mencetak talenta properti yang memiliki kompetensi strategis, kepemimpinan visioner, dan pemahaman pasar yang kuat. “Kolaborasi dengan pelaku industri menjadi bagian penting untuk menciptakan SDM properti yang siap menghadapi tantangan bisnis ke depan,” ujarnya.

Program CSEL UI merupakan pelatihan terapan yang berorientasi pada kompetensi strategis dalam investasi dan pengembangan properti berbasis studi kasus aktual dan project visit langsung. Program ini membantu membangun keterampilan dan keahlian entrepreneurial di era digital, yang esensial dalam future work. Lembaga ini didirikan pada 2020 dengan semangat memfasilitasi pemuda dan profesional dalam mengasah keterampilan untuk menunjang kesuksesan.

Bagaimana meyakinkan kepada para investor bahwa market kita itu tidak semu dengan pertumbuhan kemarin

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Prof. Telisa Aulia Falianty menilai kemudahan perizinan dan kepastian regulasi dapat mendorong peningkatan investasi di Indonesia, termasuk dalam mencapai target investasi 2026 sebesar Rp2.041 triliun.

Menurut Telisa dihubungi di Jakarta, Senin, target investasi tersebut optimis dapat dicapai apabila pemerintah mampu menghadapi berbagai tantangan dan bekerja lebih keras, mengingat kondisi global saat ini.

Ia menilai reformasi perizinan, pengurangan praktik rent-seeking, serta penguatan tata kelola investasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya tarik Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Menurut dia, situasi geopolitik global dan perubahan arah kebijakan ekonomi dunia menyebabkan sikap wait and see para investor.

"Kalau perang masih terus berlanjut dan kemudian ada perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat sendiri, di bank sentralnya, yang kemungkinan itu The Fed sendiri itu belum jelas arahnya kemana, ketidakpastian akan semakin meningkat," katanya.

Oleh karena itu, dirinya mendorong penguatan Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking dengan sinergi yang lebih luas antarkementerian dan lembaga, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik di pusat maupun daerah agar lebih proinvestasi.

Selain itu, ia menilai Indonesia memiliki kekuatan besar dari sisi pasar domestik dan pertumbuhan ekonomi yang tetap solid. Menurutnya, investor akan semakin tertarik apabila pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata hingga ke daerah dan didukung daya beli masyarakat yang kuat.

"Bagaimana meyakinkan kepada para investor bahwa market kita itu tidak semu dengan pertumbuhan kemarin, bahwa market-nya itu betul-betul berdaya beli. Itu pasti investasi akan datang kalau ada kepercayaan terhadap hal tersebut," katanya lagi.

Telisa menambahkan, pemerintah juga perlu memperkuat kredibilitas kebijakan melalui jaminan partisipasi pemerintah atau government participation guarantee dalam proyek-proyek strategis, agar risiko investasi lebih terukur dan minat investor semakin meningkat.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan investasi menjadi salah satu faktor kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen di tengah ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik.

“Investasi memainkan peran yang sangat signifikan, berkontribusi sekitar 1,79 persen dari pertumbuhan ekonomi 5,61 persen,” kata Rosan dalam acara “Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast” di Jakarta, Jumat (8/5).

Rosan mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 dengan kontribusi investasi mencapai sekitar 31-32 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut dia, kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang berada pada kisaran 27-28 persen.

Ia menjelaskan konsumsi domestik masih menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia, sedangkan investasi menjadi kontributor terbesar kedua.

Menurut Rosan, target investasi nasional pada 2026 ditetapkan sebesar Rp2.041,3 triliun sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Adapun pada triwulan I 2026, realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, yang sekaligus menyerap 706.569 tenaga kerja.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Purwokerto (ANTARA) - Sejarawan maritim Universitas Indonesia (UI) Prof Susanto Zuhdi menilai Pelabuhan Cilacap memiliki posisi penting dalam mendukung pengembangan kawasan Jawa Tengah (Jateng) bagian selatan sebagai penyangga pangan nasional melalui penguatan konektivitas logistik, perdagangan dan distribusi hasil pertanian.

“Kalau kita melihat sejarahnya, Pelabuhan Cilacap bukan wilayah pinggiran biasa. Dari yang semula dianggap terra incognita, kawasan ini kemudian berkembang menjadi pelabuhan ternama di pesisir selatan Jawa dan memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat dengan wilayah pedalaman,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat.

Ia mengatakan perkembangan Pelabuhan Cilacap tidak dapat dilepaskan dari posisi geografisnya yang terhubung dengan sejumlah daerah hinterland, mulai dari wilayah eks Keresidenan Banyumas, Bagelen, hingga sebagian Priangan Timur, yang sejak lama menjadi sentra produksi pertanian dan perkebunan.

Pada tahap awal, kata dia, aktivitas pelayaran dan perdagangan masyarakat pesisir berkembang melalui Sungai Donan, Citanduy, Serayu, serta sejumlah sungai lainnya yang menjadi jalur transportasi dari pesisir menuju pedalaman dan sebaliknya.

“Pelabuhan ini tumbuh dari kebutuhan masyarakat pesisir, nelayan Segara Anakan, dan masyarakat pedalaman yang memanfaatkan jaringan sungai sebagai sarana perhubungan ekonomi,” kata pria asli Banyumas itu.

Lebih lanjut, dia mengatakan peran Pelabuhan Cilacap semakin menguat pada masa Cultuurstelsel sejak 1830 ketika pemerintah kolonial menjadikannya sebagai salah satu jalur pengangkutan cash crop atau tanaman komersial seperti kopi, gula, dan indigo (nila) dari wilayah selatan Jawa atau Jasela.

Menurut dia, kejayaan pelabuhan tersebut mencapai puncaknya pada periode 1888 hingga 1930 setelah tersambung dengan jalur kereta api Yogyakarta-Cilacap serta jaringan trem uap Lembah Serayu yang menghubungkan Cilacap dengan Purwokerto, Sokaraja, Banjarnegara, hingga Wonosobo.

“Pada masa itu Cilacap menjadi pelabuhan ekspor yang dominan. Komoditas seperti gula, kopi, tembakau, dan kopra diangkut melalui jaringan rel dan langsung terhubung dengan pelabuhan,” katanya.

Akan tetapi, kata dia, perkembangan jaringan transportasi darat dan kereta api menuju pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa justru menjadi salah satu faktor menurunnya peran strategis Pelabuhan Cilacap.

“Semakin luasnya jaringan jalan raya dan kereta api justru menjadi faktor runtuhnya Pelabuhan Cilacap karena cash-crops dan barang lainnya lebih mudah diangkut ke pelabuhan-pelabuhan pesisir utara Jawa,” katanya.

Kendati demikian, ia menilai Pelabuhan Cilacap, khususnya Pelabuhan Tanjung Intan, masih memiliki peluang besar untuk kembali memainkan peran strategis seiring pengembangan kawasan industri, agro-maritim, dan logistik di wilayah selatan Jawa Tengah (Jateng).

Ia mengatakan rencana induk pelabuhan yang telah ditetapkan pemerintah serta perkembangan tata ruang wilayah memberikan ruang bagi peningkatan kapasitas layanan kepelabuhanan di Cilacap.

“Peran strategis Tanjung Intan ke depan adalah mendukung pengembangan produksi agro-maritim daerah belakang dan pesisir Jasela serta mendukung Jasela sebagai penyangga pangan nasional,” katanya.

Menurut dia, upaya menghidupkan kembali peran Pelabuhan Cilacap bukan sekadar mengulang kejayaan masa lalu, melainkan menciptakan sejarah baru yang relevan dengan tantangan pembangunan berkelanjutan.

“Pertanyaannya bukan apakah sejarah akan berulang, tetapi bagaimana kita membuat sejarah sendiri ke depan,” kata Susanto.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

BUMN berkapitalisasi besar dinilai menjadi salah satu sektor yang mendominasi aktivitas ekonomi nasional.

Managing Partner BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan kontribusi tersebut terutama datang dari kelompok BUMN berkapitalisasi besar seperti Himbara.

"Menurut saya sebagian besar kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi masih didominasi blue chips BUMN seperti Himbara yang mendorong transaksi ekonomi tumbuh," ujar Toto di Jakarta, Selasa (12/5).

Toto menjelaskan bank-bank Himbara berperan dalam menjaga likuiditas dan pembiayaan ekonomi nasional yang menjadi motor penting pertumbuhan konsumsi dan investasi.

Selain Himbara, kata Toto, lainnya juga berasal dari sejumlah BUMN besar yang memiliki peran strategis di sektor energi, telekomunikasi, dan pertambangan.

"MIND ID yang kontribusi ekspor dan penerimaan valas tinggi, serta menumbuhkan bisnis hilirisasi," sambung Toto.

Menurutnya, kontribusi ekspor dan penerimaan devisa dari sektor tambang melalui Mind ID turut memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.

Selain itu, Toto menilai peran Pertamina dan Telkom Indonesia juga sangat signifikan dalam menjaga aktivitas ekonomi nasional.

Menurutnya, kedua perusahaan pelat merah tersebut mampu menciptakan efek berganda melalui penguatan sektor energi dan konektivitas digital yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi modern.

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) resmi membuka pendaftaran SIMAK UI Tahun Akademik 2026/2027 mulai 8 Mei 2026. Informasi tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi UI, @univ_indonesia.

Dalam unggahannya, UI mengajak calon mahasiswa baru untuk mempersiapkan diri mengikuti jalur seleksi mandiri tersebut.

“Halo, Calon Mahasiswa Baru UI! Mari persiapkan diri untuk melangkah menuju perjalanan baru di Kampus Perjuangan, Universitas Indonesia, karena pendaftaran SIMAK UI Tahun Akademik 2026/2027 resmi dibuka hari ini!” tulis UI dalam unggahan resminya, dikutip Sabtu (9/5/2026).

SIMAK UI atau Seleksi Masuk Universitas Indonesia merupakan ujian seleksi terpadu yang diselenggarakan secara mandiri oleh UI bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di berbagai jenjang, mulai dari Vokasi, Sarjana, Profesi, Spesialis, Magister, hingga Doktor.

Melalui satu sistem ujian, peserta dapat memilih berbagai program studi sesuai minat dan jenjang pendidikan yang dituju.

Link Pendaftaran SIMAK UI 2026

Berdasarkan jadwal yang diumumkan, pendaftaran SIMAK UI 2026 dibuka mulai 8 Mei hingga 5 Juni 2026. Sementara pelaksanaan ujian dijadwalkan berlangsung pada 14 Juni 2026. Hasil seleksi akan diumumkan sebelum 1 Juli 2026.

UI juga mengingatkan calon peserta untuk mencermati jadwal seleksi yang tertera pada unggahan maupun website resmi. Jika terdapat perbedaan informasi, maka jadwal yang berlaku adalah jadwal pada laman resmi enrollment UI.

Pendaftaran jalur mandiri UI dilakukan secara online melalui laman resmi enrollment.ui.ac.id.

Biaya Pendaftaran SIMAK UI 2026

Untuk mengikuti seleksi SIMAK U I jenjang S1 dan Vokasi, peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp650 ribu.

Selain itu, calon mahasiswa yang dinyatakan lolos melalui jalur SIMAK UI akan dikenakan dua jenis biaya pendidikan, yakni Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan setiap semester serta Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau uang pangkal yang dibayarkan satu kali pada semester pertama.

JadwalSIMAK UI 2026

1. Pendaftaran: 8 Mei–5 Juni 2026

2. Ujian SIMAK UI: 14 Juni 2026

3. Pengumuman hasil seleksi: sebelum 1 Juli 2026

Calon mahasiswa diimbau segera melengkapi persyaratan dan melakukan pendaftaran SIMAK UI sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

DEPOK - Pemerintah diminta perluas program literasi digital berbasis komunitas, dan mengintegrasikan ekosistem UMKM digital dengan jaringan pengaman sosial. Hal itu penting untuk mengubah fenomena ngemis online melalui akun media sosial (medsos).

Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Vanessa Rizki Azhari mengatakan, setidaknya dua hal mendesak perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Pertama, mengubah paradigma pemberdayaan digital dari pelatihan teknis semata menjadi kurikulum ekonomi digital yang kontekstual yaitu, mengajari masyarakat bukan hanya mengoperasikan aplikasi, tetapi cara menghasilkan nilai dari aplikasi tersebut.

“Kedua mengintegrasikan bantuan sosial dengan ekosistem digital, sehingga penerima manfaat memiki sejalan menuju kemandirian ekonomi digital, bukan hanya transfer tunai,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).

Berdasarkan data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024, pilar keterampilan Digital masyarakat Indonesia berada di angka yang lumayan besar yaitu mencapai 58,25. Data tersebut berarti secara teknis masyarakat sudah mahir memegang gawai dan mengoperasikan aplikasi.

Pilar pemberdayaan yang merupakan indikator kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi secara produktif untuk meningkatkan kualitas hidup hanya sebesar 25,66 saja. Selisih yang sangat besar ini merupakan cerminan adanya kesenjangan antara kemampuan menekan tombol dan kemampuan mengubah teknologi menjadi kekuatan ekonomi.

Lihat vide: Pemerintah Gencarkan Literasi Digital untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%



“Artinya data ini mengonfirmasi bahwa orang Indonesia bisa melakukan live streaming, tetapi tidak memiliki pengetahuan untuk memanfaatkannya secara produktif,” ucapnya.

Menurut Vanessa, infrastruktur internet kini semakin merata dan pengguna medsos terutama TikTok di Indonesia telah mencapai 108 juta jiwa. Hal ini membuat Indonesia menempati posisi ke-2 sebagai pengguna Tiktok terbanyak sedunia. Sayangnya dengan populasi digital yang sebanyak dan semasif ini hanya terjebak sebagai pengguna pasif dan tidak bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang produktif.

“Fenomena ngemis online ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan masyarakat. Tanpa adanya tindakan yang tegas dalam melakukan perbaikan kualitas SDM dan perubahan strategi regulasi, digitalisasi hanya akan menjadi cara baru dalam mengeksploitasi manusia kelas bawah yang dapat menurunkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia,” katanya.

JAKARTA - Sesuai dengan arahan pemerintah agar perguruan tinggi turut berkontribusi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rektor UI , Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah menegaskan bahwa UI menyambut peran tersebut dengan kesungguhan dan tetap peka terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat. Kontribusi UI berakar pada Tridharma Perguruan Tinggi.

“Sebagai universitas riset, peran utama UI adalah memperkuat program MBG melalui pendidikan tenaga ahli gizi dan kesehatan, riset inovasi pangan dan gizi, kajian kebijakan, sosialisasi berbasis bukti, serta monitoring dan evaluasi berbasis metode ilmiah,” katanya, melalui siaran pers, Kamis (7/5/2026).

Saat ini, UI memiliki sejumlah program studi yang relevan dengan agenda gizi nasional, antara lain Program Studi Gizi dan Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Teknologi Bioproses, serta Pendidikan Dokter dan Ilmu Keperawatan.

Berbagai riset di bidang tersebut telah berkontribusi dalam perumusan kebijakan kesehatan publik di Indonesia. UI tengah melakukan kajian komprehensif dalam merumuskan model pelaksanaan paling tepat untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sejalan dengan tata kelola universitas.

“Pelaksanaannya harus akuntabel, profesional, dan selaras dengan fungsi utama universitas sebagai pusat pendidikan dan riset,” jelas Rektor UI.

Melalui pendekatan berbasis keilmuan dan tata kelola yang baik, UI optimistis dapat memberikan dampak signifikan bagi keberhasilan program gizi nasional demi mendukung upaya peningkatan kualitas anak bangsa.

JAKARTA - Penanganan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) terus berjalan. Hingga kini, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) bersama tim ahli telah memeriksa 16 pihak terlapor sebagai bagian dari proses pendalaman fakta dan verifikasi bukti.

Tim turut menelaah bukti teks berupa dokumen percakapan (export chat) dalam rentang waktu 2024 hingga 2026 sebagai bagian dari proses penguatan pembuktian. Satgas PPK juga telah memeriksa 7 korban dari unsur mahasiswa, 8 korban dari unsur dosen, serta satu saksi.

Menurut Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro, setiap laporan ditangani secara serius dan profesional. “Proses pemeriksaan terus berjalan dengan prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan berbasis pada bukti yang valid. Pendalaman terhadap keterangan korban, saksi, dan terlapor dilakukan secara komprehensif untuk memastikan keadilan bagi semua pihak,” ujarnya dikutip Rabu (6/5/2026).

Ke depan, agenda penanganan akan difokuskan pada pemeriksaan tambahan terhadap korban dari unsur mahasiswa dan saksi lainnya yang belum dimintai keterangan. Selanjutnya, tim memasuki tahap penyusunan kesimpulan sekaligus rekomendasi sanksi berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan dan analisis yang dilakukan.

Seluruh proses penanganan KSBE berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 serta Peraturan Rektor UI Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Indonesia.

Sebagai upaya untuk menjaga integritas proses penanganan, UI kembali mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menghindari spekulasi yang dapat mengganggu jalannya pemeriksaan. "Universitas memastikan bahwa prinsip kerahasiaan, objektivitas, dan akuntabilitas tetap menjadi landasan utama dalam setiap tahapan penanganan kasus," katanya.

Kasus ini mencuat ke publik setelah forum mahasiswa di FHUI pada Senin (13/4/2026) menampilkan 16 mahasiswa yang diduga terlibat pelecehan seksual melalui percakapan di grup aplikasi pesan. Forum tersebut digelar atas desakan mahasiswa dan sempat disiarkan langsung melalui media sosial, sehingga memicu perhatian luas serta mendorong pihak kampus melakukan penanganan lebih lanjut.

Kehadiran media sosial berhasil mengungkap kasus kekerasan seksual di lingkungan akademik. Berawal dari satu cuitan di X yang mendapat perhatian publik, terungkap kekerasan seksual berbasis daring yang dilakukan oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) kepada sejumlah mahasiswi dan tenaga akademik. Bahkan, hal ini telah direspons dan ditindaklanjuti oleh fakultas dan universitas.

Dalam kasus kekerasan seksual, media sosial mampu menjadi akselerator eksposur dan tekanan publik, bahkan membentuk opini publik luas yang memosisikan pelecehan sebagai penyimpangan. Media sosial pun memberi keleluasaan untuk mengidentifikasi pelaku, memberi sanksi sosial dalam skala masif yang seringkali diasumsikan dapat memberi efek jera.

Di usia Reformasi yang akan menginjak 28 tahun, kebebasan berpendapat dapat tersalurkan lebih luas dengan kehadiran media sosial. Bahkan, isu-isu genting, seperti kekerasan seksual, seringkali baru terungkap apabila sudah tersebar dan diamplifikasi melalui media sosial, seringkali memunculkan anggapan “no viral, no justice.” Media sosial menjadi ranah alternatif untuk mencari keadilan, namun memunculkan permasalahan: fokus bergeser dari keadilan bagi penyintas menjadi konsumsi publik.

Dari cuitan oleh akun @sampahfhui, sivitas akademik FH UI berhasil membuat forum terbuka yang mengumpulkan tenaga pengajar, mahasiswa, alumni, bahkan disiarkan secara live yang sempat menembus jutaan penonton. Forum tersebut dimaksudkan sebagai mekanisme akuntabilitas, namun berubah menjadi ajang penghakiman massa secara luring maupun daring.

Komentar yang menuntut drop out hingga menghina fisik pelaku beredar luas. Banyak yang membagikan tautan live tersebut sebagai ajakan menyaksikan tontonan publik yang diperlakukan layaknya hiburan, bukan proses penegakan keadilan. Akhirnya, forum tersebut menjadi konsumsi publik yang viral, sensasional, yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk mengejar atensi dan interaksi atau engagement farming. Tidak sedikit narasi miring maupun yang tidak jelas keabsahannya mengenai pelaku yang beredar secara bebas yang justru menggeser fokus utama membela penyintas.

Pertanyaannya: apakah proses ini benar-benar memerjuangkan hak penyintas? Sebagian pertanyaan yang dilontarkan fokus pada moralitas pelaku, seperti apakah mereka merasa bersalah atau tidak, apakah mereka memikirkan perempuan di kehidupan mereka, dan lain-lain. Hanya sedikit yang benar-benar menyampaikan perspektif dan kisah dari penyintas, utamanya orang-orang terdekatnya.

Fenomena ini bukan kasus tunggal. Banyak kasus kekerasan seksual yang disebarkan di media sosial yang sekadar menjadi konsumsi publik untuk menghakimi dan mempersekusi. Setelah seorang penyintas membagikan pengalamannya dilecehkan oleh karyawan bank swasta dalam rapat daring, warganet langsung menyebarluaskan nama dan akun media sosial pelaku.

Sebelumnya, kasus pelecehan dan eksploitasi anak di bawah umur pun mampu mengumpulkan “bounty,” yaitu dana sukarela, yang ditujukan untuk menemukan identitas dan keberadaan pelaku. Energi kolektif ini sayangnya diarahkan untuk memburu pelaku, bukan memulihkan penyintas.

Pemberian efek jera penting untuk memutus rantai kekerasan seksual yang sudah lama dinormalisasi di Indonesia. Komnas Perempuan (2026) mencatatkan dari total 376 ribu kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang terlapor, hanya sekitar 2 ribu kasus yang mencapai putusan peradilan. Ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada kurangnya eksposur kasus, melainkan hambatan pada proses keadilan. Kekerasan seksual bukan penyimpangan individual, melainkan manifestasi sistem sosial dan hukum yang belum maksimal dalam memutus rantai kekerasan terhadap perempuan.

Pendekatan punitif masih menjadi solusi utama dalam menuntaskan kasus-kasus kekerasan seksual. Ada dua masalah ketika punitivisme jadi satu-satunya pendekatan. Pertama, ia memproduksi logika yang sama: menyelesaikan kekerasan dengan kekerasan. Kedua, pendekatan ini tidak memosisikan penyintas sebagai pihak utama yang disorot dalam kasus kekerasan seksual.

Punitivisme, apabila terus menerus diprioritaskan, tidak akan berpihak pada penyintas. Unggahan yang mengungkap latar belakang, koneksi pribadi, dan perilaku sehari-hari pelaku tidak memberi rasa aman ataupun nyaman bagi penyintas. Penghakiman dan persekusi publik tidak memberi solusi praktis untuk pemulihan penyintas.

Pendekatan keadilan restoratif mulai diadopsi sebagai alternatif untuk mengatasi kekerasan seksual secara holistik, yaitu tidak hanya berhenti pada penghukuman, tetapi juga memberi dukungan rehabilitasi dan rekonsiliasi kepada penyintas dan pihak-pihak terdampak. Keadilan restoratif tidak hanya melindungi penyintas yang lalu atau saat ini, tetapi juga menyentuh sistem secara dalam untuk memastikan ini tidak terjadi lagi kepada siapapun.

Mereka yang menjadi objek kekerasan seksual bukan “korban,” melainkan “penyintas.” Kita perlu memahami bahwa mereka yang terdampak bukan orang-orang yang pasrah menerima keadaan, bergantung pada itikad baik pelaku, atau pembenahan sistem yang berpihak kepada mereka, atau objek pasif yang tenggelam dalam unggahan media sosial. Mereka adalah aktor aktif yang membela diri, menuntut sistem, dan melindungi perempuan lain dari mengalami siklus kekerasan yang sama.

Media sosial telah menciptakan ruang bagi perempuan untuk mengungkap kekerasan seksual yang mereka alami. Namun, sepatutnya media sosial bukan menjadi satu-satunya wadah pelaporan yang justru melanggengkan “no viral, no justice.” Tanpa mekanisme pelaporan yang aman, independen, dan berpihak pada penyintas, media sosial akan terus menjadi wadah “pengadilan utama,” dengan segala distorsinya.

Sebagai pengguna media sosial, kita harus memahami posisi kuatnya sebagai wadah yang terbuka dan inklusif untuk berpendapat, bahkan melakukan aktivisme. Anjuran bijak bermedia sosial bukan hanya untuk menghindari penyebaran narasi miring, tetapi juga untuk membela hak-hak perempuan dan kelompok termarjinalkan lainnya. Dengan mengedepankan perspektif penyintas, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk menuntut pembenahan sistem yang mampu memberikan ruang aman, ramah, dan adil bagi perempuan masa kini maupun di masa mendatang.

JAKARTA - Pemeringkatan Times Higher Education Asia University Rankings (THE AUR) kembali dirilis. Pada edisi tahun ini, Universitas Indonesia ( UI ) menempati peringkat 1 di Indonesia, peringkat 19 di Asia Tenggara, serta berada pada kelompok peringkat 201–250 di Asia.

Dalam THE Asia University Rankings 2026, UI mencatat sejumlah capaian indikator, antara lain Teaching (52,9), Research Environment (25,7), Research Quality (42,3), Industry Income (60,4), dan International Outlook (63,9).

Peningkatan pada indikator industry income mencerminkan semakin kuatnya kolaborasi UI dengan sektor industri, serta keberhasilan dalam mendorong hilirisasi riset dan penciptaan dampak nyata bagi masyarakat.

Sejak 2019, UI secara konsisten menempati peringkat pertama di Indonesia dalam THE Asia University Rankings. Pada 2025, UI juga mempertahankan posisi tersebut di antara 43 perguruan tinggi Indonesia yang masuk pemeringkatan, sekaligus menjaga peringkat Asia pada kelompok 201–250. Tren ini menunjukkan konsistensi kinerja sekaligus penguatan posisi UI di tingkat regional.

Rektor UI, Heri Hermansyah, menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan konsistensi dan komitmen UI dalam meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Kenaikan peringkat di Asia Tenggara menunjukkan bahwa upaya penguatan kolaborasi, inovasi, dan hilirisasi riset mulai memberikan dampak nyata.

Ia juga menambahkan bahwa perubahan metodologi THE yang semakin menekankan kualitas dan dampak riset menjadi tantangan sekaligus peluang bagi UI untuk terus berbenah.

Ke depan, UI akan memperkuat ekosistem riset yang berorientasi pada kualitas dan dampak, memperluas kemitraan global, serta memastikan setiap inovasi mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Tahun ini, THE Asia University Rankings menilai 929 perguruan tinggi dari 36 negara atau kawasan di Asia berdasarkan lima indikator utama, yakni Teaching, Research Environment, Research Quality, Industry Income, dan International Outlook, dengan total 18 indikator kinerja.

JAKARTA - Universitas Indonesia ( UI ) masih terus melakukan penanganan terhadap dugaan kasus pelecehan seksual pada grup chat mahasiswa FHUI. Terkini, UI melibatkan tim ahli dalam lanjutan pemeriksaan tersebut.

Pembentukan Tim Ahli Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) ini dilakukan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 360/SK/R/UI/2026 sebagai upaya memastikan proses investigasi berjalan komprehensif, objektif, dan berkeadilan atas laporan dengan Nomor Aduan 73-FH-VI-2026.

Pembentukan Tim Ahli merupakan langkah strategis untuk mendukung pendalaman laporan oleh Satgas PPK sekaligus memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif.

Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Dr. Erwin Agustian Panigoro menyampaikan bahwa pelibatan tenaga ahli merupakan bagian dari komitmen universitas dalam menjaga kualitas dan integritas proses pemeriksaan.

“Saat ini, proses penanganan telah sampai pada tahap pemeriksaan. UI memastikan setiap tahapan dilaksanakan secara cermat serta berbasis prinsip independensi dan akuntabilitas,” katanya, melalui siaran pers, Selasa (21/4/2026).

Keahlian tim dibagi secara fungsional, meliputi asesmen dan pendampingan korban, penggalian fakta dan pembuktian, analisis hukum, serta pendekatan sosial dan kebijakan. Hal ini dilakukan guna menjamin investigasi yang menyeluruh, independen, dan akuntabel.

Proses penanganan kasus dilakukan dalam lima tahap, yakni penerimaan laporan, pemeriksaan korban, pengumpulan serta pendalaman bukti, hingga pemeriksaan terhadap terlapor, korban, dan saksi. Selain itu, dilakukan pula asesmen tambahan seperti evaluasi psikologis guna memperkuat pembuktian.

Seluruh temuan kemudian dibahas dalam rapat internal tim pemeriksa untuk merumuskan rekomendasi yang pada tahap akhir disampaikan kepada pimpinan universitas sebagai dasar pengambilan keputusan..

UI menegaskan seluruh tahapan penanganan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 serta Peraturan Rektor UI Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Indonesia.