MELBOURNE - Juliet Lamont nama aktivis perempuan asal Australia ini. Dia adalah salah satu aktivis yang mengalami pelecehan seksual oleh pasukan Israel ketika diculik dari kapalnya yang tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF).

Lamont, yang juga dikenal sebagai pembuat film, mengatakan bahwa dia dipukuli dan dilecehkan secara seksual oleh lima pria saat ditahan di atas kapal Israel yang dia gambarkan sebagai "kapal penjara".

Lamont menyampaikan pernyataan tersebut saat tiba di Bandara Istanbul pekan lalu, masih mengenakan pakaian olahraga abu-abu yang dikeluarkan oleh Dinas Penjara Israel.

Lamont termasuk di antara sekitar 428 aktivis dari lebih dari 40 negara yang berpartisipasi dalam GSF, sebuah misi kemanusiaan yang bertujuan untuk menantang blokade Angkatan Laut Israel terhadap Gaza dan memberikan bantuan.

Pasukan Israel mencegat armada tersebut di perairan internasional sekitar tanggal 18 Mei, menahan para peserta sebelum kemudian dideportasi.

Berbicara kepada para jurnalis, Lamont mengatakan bahwa sekitar 180 tahanan di satu kapal mengalami kekerasan sistematis.

Dia melaporkan bahwa puluhan orang mengalami patah tulang, sementara yang lain dikenai sengatan listrik, dibius dengan zat yang tidak diketahui, dan mengalami pelecehan seksual.

Dia menggambarkan perlakuan tersebut sebagai "kampanye kekerasan yang tanpa henti" dan "terencana" yang bertujuan untuk mencegah aktivisme di masa depan.

"Secara pribadi, saya dilecehkan secara seksual ketika kami dicegat dan dibawa ke kapal penjara. Saya diikat dengan kabel dengan tangan di belakang punggung dan diborgol di pergelangan kaki," kata Lamont.

"Saya dilempar ke dek kapal penjara tempat saya kemudian diinjak, saya dipukul dengan pistol di belakang kepala saya," ujarnya.

“Saya takut nyawa saya terancam, tetapi kenyataannya...saya dilecehkan secara seksual, saya dilempar ke dalam kontainer pengiriman yang gelap,” paparnya, seperti dikutip dari CNN, Senin (25/5/2026). “Lima pria memukuli dan melecehkan saya secara seksual di dalam kapal kontainer itu.”

“Anda tahu mereka telah mematahkan tulang kami, tetapi mereka belum menghancurkan jiwa kami,” kata Lamont, menekankan ketahanan para aktivis meskipun mengalami pelecehan.

Dia mencatat bahwa insiden ini merupakan peningkatan dibandingkan dengan partisipasi GSF sebelumnya pada Oktober 2025, di mana dia juga melaporkan mengalami pelecehan seksual.

Gemma O'Toole, aktivis GSF lainnya yang juga berasal dari Australia, mengaku mengalami kekerasan fisik oleh pasukan Israel. Mahasiswi 23 tahun ini menceritakan apa yang dia alami setelah tiba di bandara Melbourne pada Minggu malam.

"Saya lega bisa pulang, tetapi saya sangat sedih dan trauma," katanya kepada ABC. "Butuh waktu bagi saya untuk menerima apa yang telah terjadi dan semua yang telah saya lihat."

Menurut O'Toole, pasukan Israel melakukan kekerasan fisik dan seksual terhadap para aktivis selama penahanan mereka.

Namun, militer Zionis Israel atau IDF, tetap menyangkal melakukan kekerasan fisik dan seksual terhadap para aktivis GSF.

"Perintah IDF mengharuskan perlakuan yang hormat dan pantas terhadap peserta flotilla di kapal yang dicegat, dan ada prosedur yang jelas dan telah ditetapkan dalam hal ini," bunyi pernyataan IDF.

"Tidak ada insiden spesifik penyimpangan dari prosedur yang mengikat ini yang diketahui di dalam IDF. Setiap pengaduan konkret yang diajukan kepada IDF mengenai masalah ini akan diperiksa secara menyeluruh," imbuh pernyataan tersebut.

O'Toole mengatakan fokus pada perlakuan terhadap para aktivis seharusnya tidak mengalihkan perhatian dari penderitaan warga Palestina di Gaza.

"Saya kira ada banyak perhatian yang diberikan pada video Ben-Gvir, yang menurut saya sangat gila," katanya, merujuk pada video yang diunggah oleh Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir, yang menunjukkan para aktivis yang ditahan dengan tangan terikat di belakang punggung dan dipaksa bersujud hingga dahi menyentuh lantai.

WASHINGTON - Ratusan tersangka predator anak telah ditangkap dan puluhan anak di bawah umur diselamatkan dalam operasi gabungan multi-lembaga di seluruh California Selatan yang menargetkan eksploitasi anak yang difasilitasi internet. Itu diungkapkan Departemen Kepolisian Los Angeles (LAPD).

Sebanyak 341 tersangka ditangkap dan 40 anak di bawah umur diselamatkan selama Operasi Firewall, yang dipimpin oleh Satuan Tugas Kejahatan Internet Terhadap Anak (ICAC) dan berlangsung dari 19 April hingga 3 Mei di seluruh wilayah Los Angeles, Orange, San Bernardino, Santa Barbara, dan Ventura.

Menurut siaran pers LAPD pada hari Kamis, operasi tersebut bertujuan untuk “mengidentifikasi dan menangkap predator yang menggunakan internet untuk memfasilitasi eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak-anak.”

LAPD mengatakan para penyelidik melakukan “investigasi penyamaran proaktif” di berbagai platform media sosial dan melaksanakan banyak surat perintah penggeledahan dan penangkapan selama operasi tersebut.

Mereka yang ditangkap diduga melakukan pelanggaran termasuk produksi, kepemilikan, dan distribusi pornografi anak, “perbuatan cabul dengan anak,” dan perdagangan manusia.

Berbicara pada konferensi pers pada hari Kamis, Jaksa Wilayah Los Angeles County Nathan Hawkman merinci bahwa operasi tersebut melibatkan ratusan petugas dari 30 lembaga penegak hukum yang berbeda.

Sheriff Orange County Don Barnes mengungkapkan bahwa para penyelidik menyamar sebagai "gadis remaja berusia 13 tahun" di ruang obrolan dan platform game online, di mana para tersangka "merayu mereka, dan kemudian mengatur pertemuan dengan gadis-gadis muda tersebut."

Asisten Jaksa Agung AS untuk Distrik Pusat California, Bill Essayli, mengatakan bahwa "kasus-kasus yang kami umumkan hari ini hanyalah setetes air di lautan," memperingatkan bahwa masih banyak pelanggaran lain yang belum terdeteksi.

"Setiap kasus ini adalah mimpi buruk terburuk kami," kata Essayli, mendesak orang tua dan pengasuh untuk menjauhkan anak-anak dari internet karena "tidak ada hal baik yang dihasilkan darinya."

Eddie Wang, agen khusus yang bertanggung jawab atas Investigasi Keamanan Dalam Negeri di Los Angeles, juga berbicara tentang "epidemi" pelecehan seksual anak yang difasilitasi internet di California Selatan.

SURABAYA - Sejumlah kasus pelecehan dan kekerasan seksual di berbagai kampus masih terus bermunculan dalam beberapa waktu belakangan ini. Untuk itu, mahasiswa Departemen Teknik Geomatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) membangun sebuah sistem berupa WebGIS pelaporan dan pemetaan area berpotensi rawan tindak asusila bernama ITSafe.

Dengan luasnya kampus dan berbagai dinamika aktivitas mahasiswa di dalamnya, celah keamanan sering muncul pada sudut-sudut yang luput dari pantauan. Berkolaborasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) ITS, ITSafe dicanangkan oleh kelompok 7 Kemah Kerja Geomatika ITS yang terdiri atas Josephine Novellia A, Duta Satrio Wibowo, Muhammad Farid Farhan, Farrel Valentino Y, Ananda Adellia.

Ide solutif yang dicanangkan oleh Novellia dan kawan-kawan itu merupakan upaya membantu Satgas PPK ITS untuk menciptakan lingkungan ITS yang aman. Dengan sistem pelaporan yang berbasis crowdsourcing dan pemetaan spasial, laman dirancang khusus untuk mengidentifikasi area yang dianggap rawan tindak asusila. Mulai dari siulan nakal atau catcalling dan berbagai bentuk tindak kriminal lainnya.

Ketua Satgas PPK ITS Prida Novarita Trisanti ST MT mengungkapkan bahwa melalui sistem ITSafe dapat memudahkan satgas dalam menindaklanjuti laporan. Dengan itu pula, ITSafe dapat membantu unit lain, seperti Biro Manajemen Aset (BMA) dalam meningkatkan fasilitas keamanan di lingkup kampus. “Melalui ITSafe ini, kami dari pihak kampus akan terbantu dalam memahami area yang dirasa masih kurang fasilitas CCTV, penerangan, hingga patroli dari satuan keamanan,” tutur Prida.

Sementara itu, Novellia menjelaskan tentang berbagai fitur yang dapat diakses di dalam laman ITSafe ini. Tidak hanya berisi formulir pelaporan, dalam laman ini turut disajikan pula peta persebaran area rawan, jenis kelayakan fasilitas yang dipetakan, dan analisis area berdasarkan hasil pelaporan.

Pada formulir pengaduan, pelapor tidak perlu mengisi data diri apapun, sehingga ITSafe menjamin identitas pelapor akan aman. Alurnya, pelapor hanya perlu mengisi e-mail untuk umpan balik otomatis, peran pelapor, dan jenis kelamin pada halaman pertama. Kemudian, pelapor dapat mengisi titik lokasi dan kondisi lokasi yang dianggap rawan dan kurang aman. “Terakhir, pelapor dapat mengisi kronologi dan pengalaman pada area yang dilaporkan,” imbuh Novellia.

Selanjutnya, hasil dari pelaporan yang diverifikasi oleh tim akan ditampilkan pula pada fitur ‘Peta Persebaran’ di laman ITSafe. Dengan demikian, pengguna atau pengunjung laman dapat melihat area yang sudah dilaporkan tersebut. “Dengan fitur peta digital, memungkinkan pengguna untuk melihat area berpotensi rawan, informasi kondisi fisik area, serta tingkat konsentrasi kerawanan pada area tertentu,” terang Novellia.

Lebih lanjut, anggota tim lainnya Duta Satrio Wibowo pun menambahkan, sistem diolah dengan visual sebagai simbol tertentu. Salah satunya yakni visualisasi heatmap yang menggambarkan tingkat konsentrasi dan intensitas kerawanan berdasarkan skor kerawanan yang diberikan oleh pelapor. “Visualisasi heatmap digunakan untuk menunjukkan area yang memiliki intensitas kerawanan lebih tinggi dibandingkan dengan area lainnya berdasarkan persepsi pelapor,” papar Duta.

Beberapa data pengaduan yang dianggap memerlukan penanganan atau pendampingan pada pelapor pun akan diserahkan kepada Satgas PPK ITS dan ditindaklanjuti. Prida pun menegaskan bahwa ITS berkomitmen akan mengawal setiap data yang masuk pada ITSafe agar berjalan sesuai dengan tujuan utamanya.

Melalui langkah preventif yang ditawarkan oleh tim mahasiswa Departemen Teknik Geomatika ITS bersama Satgas PPK ITS ini mendukung untuk mewujudkan beberapa poin dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Terutama pada poin ke-3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera, poin ke-5 tentang Kesetaraan Gender, serta poin ke-16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

Kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, kembali memperlihatkan persoalan lama yang terus berulang di Indonesia: kekerasan seksual di lingkungan religius, berlangsung bertahun-tahun, akhirnya terungkap. Dalam pemberitaan media, dugaan pelecehan itu disebut terjadi sejak 2020 hingga 2024. Korban bukan satu orang, namun suara mereka baru benar-benar terdengar ketika kasus memasuki ruang publik dan aparat hukum mulai bergerak.

Yang mengkhawatirkan, kasus semacam ini bukan pengecualian. Dalam beberapa tahun terakhir, publik berkali-kali dikejutkan oleh dugaan kekerasan seksual di pesantren, rumah ibadah, lembaga pendidikan agama, hingga komunitas pengajian. Polanya hampir serupa: pelaku memiliki otoritas moral atau spiritual, korban berada dalam posisi subordinat, dan lingkungan sosial cenderung memilih diam pada tahap awal.

Ada kasus di sebuah pesantren di Jawa Barat yang melibatkan puluhan santri dan berlangsung lama sebelum akhirnya diproses hukum. Ada pula kasus di lembaga pendidikan berbasis agama di Sumatra yang baru terbongkar setelah korban berbicara melalui media sosial. Di wilayah lain, dugaan pelecehan baru diketahui publik setelah mantan santri saling menguatkan kesaksian mereka bertahun-tahun kemudian.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalannya bukan hanya individu pelaku, melainkan mekanisme sosial yang memungkinkan kekerasan bertahan lama tanpa terdeteksi.

Fenomena Global di Berbagai Agama

Pola serupa ternyata tidak hanya terjadi dalam satu agama atau satu negara. Gereja Katolik di berbagai negara pernah diguncang skandal pelecehan seksual oleh pastor yang baru terungkap puluhan tahun setelah kejadian. Di Amerika Serikat, laporan investigasi Pennsylvania pada 2018 mengungkap ribuan korban kekerasan seksual oleh ratusan imam selama beberapa dekade.

Di Prancis, laporan independen CIASE tahun 2021 memperkirakan sekitar 330.000 anak menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan Gereja Katolik sejak 1950-an. Di India, sejumlah pemimpin spiritual Hindu terseret kasus pemerkosaan dan eksploitasi seksual terhadap pengikut perempuan. Bahkan di komunitas Buddha di Jepang dan Korea Selatan, media pernah memberitakan guru spiritual yang memanfaatkan posisi religius untuk melakukan kekerasan seksual terhadap murid perempuan.

Ada kesamaan yang mencolok: pelaku hampir selalu memiliki legitimasi simbolik tinggi, sementara korban hidup dalam struktur kepatuhan yang kuat.

Membaca Kasus dengan Teori Sistem Luhmann

Dalam perspektif sosiolog Jerman, Niklas Luhmann, masyarakat modern bekerja melalui sistem-sistem sosial yang memiliki logika komunikasinya sendiri. Agama, hukum, politik, pendidikan, dan media memiliki cara berbeda dalam menentukan mana informasi yang dianggap sah dan mana yang dianggap ancaman.

Dalam sistem agama, komunikasi dibangun di atas kepercayaan dan kepatuhan. Otoritas tidak semata lahir dari prosedur administratif, melainkan dari legitimasi simbolik: kesalehan, karisma, pengetahuan agama, atau posisi spiritual. Ketika seseorang telah diterima sebagai figur moral, kritik terhadapnya mudah dianggap sebagai ancaman terhadap komunitas dan keyakinan itu sendiri.

Luhmann menjelaskan bahwa sistem sosial bekerja dengan cara mereduksi kompleksitas. Dunia terlalu rumit untuk dipahami seluruhnya, sehingga manusia membutuhkan mekanisme penyederhanaan agar dapat bertindak.

Dalam kehidupan religius, penyederhanaan itu hadir melalui kepercayaan kepada otoritas spiritual. Murid, santri, atau jemaat tidak mungkin memeriksa terus-menerus apakah pemimpinnya benar atau salah. Mereka harus percaya agar sistem berjalan.

Namun mekanisme yang sama juga menciptakan titik rawan. Ketika figur spiritual dianggap hampir tidak mungkin salah, ruang koreksi menjadi sempit. Korban yang mencoba berbicara merasa dirinya sedang melawan sesuatu yang jauh lebih besar daripada pelaku sebagai individu.

Mengapa Korban Sulit Didengar?

Jean-Sébastien Guy dalam bukunya Theory Beyond Structure and Agency mengingatkan bahwa tugas sosiologi bukan sekadar menentukan siapa yang benar atau salah, melainkan memahami bagaimana pengamatan sosial dibentuk. Dengan kata lain, yang perlu diperiksa bukan hanya tindakan pelaku, tetapi juga bagaimana komunitas membentuk cara melihat kenyataan.

Dalam banyak kasus kekerasan seksual di lingkungan religius, laporan korban tidak langsung dipandang sebagai fakta yang harus diperiksa, melainkan terlebih dahulu dianggap ancaman terhadap reputasi lembaga atau agama. Guy juga menjelaskan bahwa realitas sosial “diproduksi melalui serangkaian operasi” komunikasi yang terus berulang. Ketika lembaga religius terus memproduksi komunikasi tentang kesucian pemimpin dan pentingnya loyalitas terhadap institusi, maka terbentuk realitas sosial yang membuat tuduhan terhadap figur otoritatif terasa hampir mustahil dipercaya.

Akibatnya, informasi mengenai kekerasan tidak benar-benar hilang, tetapi tertahan di dalam sistem. Ia hadir sebagai rumor, bisik-bisik, atau rahasia umum tanpa pernah cukup kuat menjadi pengetahuan publik.

Di titik ini, kritik Mohan J. Dutta menjadi relevan. Dalam Communication, Culture and Social Change, Dutta mengutip Paulo Freire yang mengkritik banking model of education, yaitu model pendidikan satu arah ketika guru dianggap pemilik penuh pengetahuan sementara murid hanya penerima pasif.

Dalam struktur seperti ini, kemampuan peserta didik mempertanyakan otoritas menjadi sangat lemah. Dutta menekankan pentingnya conscientization atau kesadaran kritis, yakni kemampuan individu merefleksikan realitas sosialnya dan bertindak untuk mengubahnya. Namun dalam komunitas religius yang terlalu hierarkis, kesadaran kritis sering dianggap ancaman. Korban yang bertanya dipersepsi melawan. Orang yang mengkritik institusi dianggap merusak harmoni.

Padahal justru ketiadaan ruang refleksi kritis itulah yang membuat kekerasan dapat bertahan lama.

Kementerian Agama dan Lembaga Independen?

Indonesia sebenarnya memiliki posisi yang unik karena mempunyai Kementerian Agama Republik Indonesia. Secara teoritis, keberadaan kementerian ini semestinya memungkinkan pengawasan lebih kuat terhadap lembaga pendidikan dan komunitas keagamaan. Namun di sisi lain, posisi Menteri Agama sering dipandang sebagai jabatan politik yang terkait kompromi kekuasaan dan representasi kelompok keagamaan.

Akibatnya, publik kadang meragukan sejauh mana kementerian agama benar-benar independen ketika menghadapi kasus yang menyangkut tokoh atau lembaga religius berpengaruh. Beberapa pernyataan Nasaruddin Umar dalam ruang publik juga sempat memunculkan kontroversi dan perdebatan. Terlepas dari benar atau salahnya penilaian itu, situasi tersebut menunjukkan bahwa problem utama bukan hanya regulasi, tetapi juga kepercayaan publik.

Dalam kerangka Luhmann, sistem politik bekerja dengan logika stabilitas dan kekuasaan, sementara sistem hukum bekerja dengan legal dan ilegal. Ketika kementerian agama terlalu dekat dengan kepentingan politik dan jaringan elite religius, respons terhadap kasus kekerasan seksual berpotensi dipengaruhi pertimbangan citra institusi dan sensitivitas politik, bukan semata perlindungan korban.

Karena itu, pemberantasan kekerasan seksual di lingkungan religius tidak bisa hanya bergantung pada keberanian korban atau momentum viral. Yang dibutuhkan adalah mekanisme independen yang memiliki legitimasi publik.

Prancis memberikan contoh penting setelah laporan CIASE diterbitkan. Mereka membentuk lembaga independen bernama INIRR (Instance Nationale Indépendante de Reconnaissance et de Réparation) untuk menerima pengaduan korban, melakukan pengakuan resmi atas penderitaan korban, serta menyediakan mekanisme reparasi di luar kontrol langsung gereja.

Indonesia membutuhkan model serupa: lembaga independen lintas agama yang melibatkan psikolog, ahli hukum, organisasi perlindungan perempuan dan anak, serta unsur masyarakat sipil. Kementerian Agama tetap penting sebagai regulator, tetapi penanganan korban memerlukan jarak dari kepentingan politik maupun perlindungan reputasi institusi keagamaan.

Sistem yang sehat bukan sistem yang bebas konflik, melainkan sistem yang mampu mengoreksi dirinya sendiri melalui komunikasi terbuka. Ketika kritik selalu dianggap ancaman, sistem justru menjadi rapuh. Ia tampak suci di permukaan, tetapi menyimpan krisis dalam diam.

Dan dalam banyak kasus kekerasan seksual di lingkungan religius, yang paling berbahaya bukan hanya pelaku, melainkan sunyi kolektif yang terlalu lama dipelihara atas nama kehormatan.

JAKARTA - DPP Perempuan Bangsa mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum memastikan perlindungan maksimal serta pendampingan menyeluruh bagi seluruh santri korban dugaan kekerasan seksual yang dilakukan seorang kiai di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah. Selain itu, mengecam keras tindakan pelaku yang dinilai sebagai perbuatan biadab dan tidak bisa ditolerir dalam bentuk apa pun.

Kasus kekerasan seksual tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikis yang mendalam bagi para korban.

“Ini tindakan biadab yang sama sekali tidak bisa ditolerir. Siapa pun pelakunya harus diproses secara hukum dengan tegas. Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan yang menghancurkan rasa aman dan masa depan korban,” kata Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh atau Ninik di Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

Ia menilai, pendampingan bagi para korban sangat urgen dilakukan karena kondisi psikologis korban dipastikan terguncang akibat peristiwa tersebut. Negara, kata dia, harus hadir memastikan korban mendapatkan layanan hukum, psikologis, dan sosial secara menyeluruh.

“Pendampingan terhadap korban sangat penting karena psikis mereka pasti terguncang. Jangan sampai korban merasa sendirian menghadapi trauma dan tekanan sosial akibat kasus ini,” lanjutnya.

Menurutnya, santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami dampak panjang tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis dan sosial. Karena itu, penanganan korban tidak boleh sekedar fokus pada hukum terhadap pelaku, melainkan juga memastikan pemulihan korban berjalan maksimal.

"UU TPKS telah mengatur dengan jelas soal hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Implementasinya harus bener-bener dijalankan di lapangan agar korban merasa aman untuk melapor dan mendapatkan keadilan," ungkapnya.

Perempuan Bangsa, kata Ninik, juga akan segera turun untuk memberikan pendampingan kepada para korban dan memastikan hak-hak mereka terlindungi selama proses hukum berjalan.

Meski demikian, Wakil Ketua Komisi IX DPR itu mengingatkan seluruh pihak agar tetap menjaga privasi dan identitas korban demi melindungi keselamatan serta pemulihan psikologis mereka.

“Kami siap turun mendampingi para korban. Tetapi semua pihak harus menjaga privasi korban, tidak menyebarkan identitas maupun informasi yang dapat memperparah trauma mereka,” tuturnya.

"Jangan sampai korban mengalami trauma kedua akibat pemberitaan, perundungan atau komentar yang menyudutkan. Korban kekerasan harus dilindungi martabat dan masa depannya," tegasnya.

JAKARTA - Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri mengajukan permohonan red notice untuk pendakwah Syekh Ahmad Al-Misry. Hal ini menyusul status tersangka pendakwah itu dalam kasus dugaan pelecehan seksual.

"Sedang dalam proses pengajuan red noticenya melalui portal interpol," ujar Kepala Bagian Kejahatan Transnasional (Kabag Jataranin) Set NCB Interpol Indonesia, Kombes Ricky Purnama kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Ricky juga memastikan Syekh Ahmad Al-Misry merupakan warga negara kebangsaan Indonesia. Status kewarganegaraan itu diterimanya melalui naturalisasi resmi melalui permohonan pasangan kawin campur dengan wanita berkewarganegaraan Indonesia.

"Status WNI-nya sudah tervalidasi disetujui melalui jalur naturalisasi dengan usulan sebagai pasangan kawin campur dengan wanita Indonesia," lanjut dia.

Sejalan dengan itu, polisi juga tengah berkomunikasi terhadap otoritas Mesir untuk mengonfirmasi apakah Syekh Ahmad Al-Misry juga berstatus warga negara Mesir.

"Sedang kita komunikasikan juga ke otoritas mesir untuk validasi status kewarganegaraannya," tandas dia.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri menetapkan pendakwah Syekh Ahmad Misry atau SAM sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan terhadap sejumlah santri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, penetapan tersangka itu dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara.

"Berdasarkan pelaksanaan Gelar perkara oleh Penyidik atas dasar laporan polisi nomor : LP/B/586/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 28 November 2025 penyidik telah menetapkan saudara SAM sebagai tersangka," kata Trunoyudo kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).

JAKARTA - Pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Ashari (51) diduga memiliki modus khusus dalam melakukan kekerasan seksual terhadap santriwatinya. Modus itu terungkap saat konferensi pers bersama pengacara Hotman Paris Hutapea di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (7/5/2026).

Dalam konferensi pers tersebut, korban hadir didampingi orang tua, kuasa hukum, serta mantan pegawai Ashari di Ponpes Ndolo Kusumo. Salah satu pengacara tim Hotman 911, Dewi Intan, mengungkapkan bahwa tersangka diduga merayu korban dengan dalih hubungan intim dapat menyembuhkan berbagai penyakit.

“Jadi, waktu awal dia merayu mereka dengan bilang bahwa hal ini bisa melunturkan semua penyakit yang ada di dalam badan kamu. Ya itu dengan berhubungan seperti itu,” kata Dewi Intan.

“Menghilangkan semua penyakit, penyakit hati, penyakit segala-gala yang ada di dalam tubuh dia,” lanjutnya.

Tak hanya itu, korban juga mengaku mengalami kekerasan apabila menolak permintaan tersangka. “Kalau misalnya mereka menolak, itu biasanya juga sesekali dilakukan kekerasan dengan memukul kepala,” ujarnya.

Dewi juga menyebut korban yang menolak akan diganti dengan santri lain secara bergilir. “Kalau menolak diganti lagi dengan santri lain, dengan santri lain, seperti itu terus bergilir selama bertahun-tahun,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris menyebut tersangka diduga menganggap hubungan intim sebagai cara untuk membersihkan diri. “Jadi dianggap hubungan intim dan pelecehan itu merupakan obat mujarab gitu ya? Membersihkan diri. Kalau menolak dibentur kepalanya ya,” kata Hotman Paris.

Diketahui, pelarian Kiai Ashari, tersangka kasus dugaan pencabulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akhirnya berakhir. Polisi menangkap Ashari di wilayah Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis dini hari (7/5/2026).

Kiai Ashari sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO) atau menjadi buron setelah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati di pesantren yang diasuhnya.

Selama pelariannya sejak 4 Mei 2026, Ashari disebut berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran aparat kepolisian. Dia diduga sempat bergerak dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Jakarta sebelum akhirnya berhasil ditangkap.

PATI - Kementerian Agama (Kemenag) mencabut izin pondok pesantren (Ponpes) Tahfidzul Qur'an (TQ) Ndolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah buntut kasus dugaan pencabulan puluhan santriwati yang menyeret pendirinya, Ashari (51) atau AS. Kepala Kantor Kemenag Pati, Ahmad Syaiku menjelaskan pada 4 Mei lalu pihaknya telah melakukan verifikasi faktual di lapangan dan evaluasi kepatuhan pondok pesantren. Hasilnya, pihaknya merekomendasikan pencabutan izin ponpes.

"Dan Alhamdulillah tanggal 5 kemarin di hari Selasa kemarin, Alhamdulillah izin Ponpes TQ sudah dinyatakan dicabut," kata Ahmad dalam konferensi pers bersama Polresta Pati, Kamis (7/5/2026).

"Surat pencabutan itu tertanggal 5 Mei 2026, itu artinya pondok TQ memang sudah tidak boleh beroperasi lagi, artinya penutupannya itu permanen. Ini sebagai pembelajaran ke depan bagi pondok-pondok yang lain," sambungnya.

Ahmad menegaskan, pihaknya tetap menjamin keberlanjutan pembelajaran bagi para santri di ponpes tersebut. Ponpes tersebut, kata dia, setidaknya memiliki 252 santri yang terdiri dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara SD, SMP dan Madrasah Aliyah (MA).

Ahmad menyebut pada 2 dan 3 Mei lalu, seluruh santri telah dipulangkan ke orang tua masing-masing dan pembelajaran dilakukan secara daring.

"Dan insya Allah nanti pada hari Selasa minggu depan, semuanya akan kami adakan asesmen untuk santri yang berjumlah 252 itu dalam rangka nanti untuk menentukan ini mau pindah ke pondok mana, ini mau pindah di madrasah mana," ujar dia Ahmad.

Sebagai informasi, pelaku AS ditangkap di wilayah Wonogiri, Jawa Tengah pada Kamis dini hari tadi. Sebelum ditangkap, AS sempat kabur ke sejumlah daerah. Mulai dari Bogor, Jakarta hingga Solo.

Dari hasil penyelidikan, tersangka telah melakukan perbuatan tercela itu sebanyak 10 kali kepada salah satu korban sejak Februari 2020 hingga Januari 2024.

"Adapun korbannya adalah satu saudara FA, kemudian waktu kejadian antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Januari 2024. Perbuatan ini dilakukan pelaku terhadap korban sebanyak 10 kali di lokasi berbeda," ucap Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi.

JAKARTA - Salah satu korban dugaan kekerasan seksual oleh Kiai Ashari, tersangka kasus dugaan pencabulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah (Jateng) buka suara. Dia mengungkapkan alasan berani melapor setelah bertahun-tahun mengalami dugaan perlakuan tersebut.

Pengakuan itu disampaikan dalam konferensi pers Hotman 911 di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (7/5/2026). Dalam kesempatan itu, pengacara Hotman Paris Hutapea menanyakan alasan korban yang akhirnya memberanikan diri mengadu kepada ayahnya dan melapor ke polisi.

“Kenapa akhirnya kau berani minta bapakmu untuk mengadu? Kenapa akhirnya kau mengadu sesudah tiga tahun kau diperlakukan begitu?” tanya Hotman Paris.

Korban yang hadir mengenakan kacamata hitam, masker dan kerudung itu kemudian mengatakan dirinya tidak ingin ada korban lain yang mengalami nasib serupa.

“Ya soalnya nggak mau tidak ada korban lagi, biar saya aja yang terakhir gitu. Tidak ada yang bernasib seperti saya,” ujarnya.

Hotman Paris kemudian menegaskan kembali pernyataan korban. “Tidak ada yang bernasib begitu. Oke jadi itulah mulai sesudah tiga tahun dia melakukan itu sama kamu barulah akhirnya kamu berontak gitu ya, berani ya? Cerita ke bapaknya ya?” kata Hotman Paris.

Pengakuan korban tersebut kemudian diperkuat oleh ayahnya yang mengaku langsung melapor ke polisi setelah mendengar cerita anaknya dan mencocokkannya dengan keterangan korban lain.

“Saya selaku bapak korban, dari awal saya laporan karena saya mendapat keterangan dari anak saya 2024 itu sebelum saya melapor ke pihak yang berwajib itu yang dikatakan anak saya beberapa temannya saya datangi,” ujar ayah korban.

Ia mengatakan, setelah mendatangi sejumlah teman anaknya, dirinya menemukan adanya kesesuaian cerita terkait dugaan tindakan pelecehan yang dilakukan tersangka.

“Ternyata yang dikatakan anak saya itu saya cocok apa yang telah dikatakan anak saya, apa yang diperlakukan, apa yang dilakukan oleh pak Kyainya kepada anak-anak tadi. Ya berkenaan dengan masalah itu pelecehan seksual tadi,” katanya.

Menurut dia, laporan tersebut dibuat sejak Juli 2024. Namun, selama proses berjalan, dirinya mengaku beberapa kali mendapat intimidasi dan ancaman dari keluarga pelaku.

“Dalam proses setelah saya laporan, buat laporan itu saya beberapa kali mendapat intimidasi dari keluarga pelaku. Termasuk ancaman,” ucapnya.

Meski demikian, ia mengaku tetap melanjutkan perjuangan demi melindungi santriwati lain agar tidak menjadi korban. “Saya di situ melihat banyak generasi atau anak-anak jadi korban. Karena kalau dibiarkan itu mungkin saja banyak sekali jadi korban oleh oknum tadi,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Hotman Paris menyoroti lamanya penanganan laporan di Polres Pati. “Coba bayangin Juli 2024 baru sekarang ya begitu lama di Polres Pati,” ujar Hotman Paris.

Diketahui, polisi telah menangkap Ashari (51), pengasuh Ponpes Ndolo Kusumo, Kabupaten Pati, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan santriwati.

JAKARTA - Ayah salah satu korban dugaan pencabulan oleh Kiai Ashari (51), tersangka kasus dugaan pencabulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah buka suara. Dia mengungkapkan telah melaporkan kasus pencabulan tersebut ke polisi sejak Juli 2024.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Hotman 911 di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (7/5/2026). Ia mengaku langsung melapor usai mendengar langsung pengakuan buah hatinya dan mencocokkannya dengan keterangan korban lain.

“Saya selaku bapak korban, dari awal saya laporan karena saya mendapat keterangan dari anak saya 2024 itu sebelum saya melapor ke pihak yang berwajib itu yang dikatakan anak saya beberapa temannya saya datangi,” ujarnya.

Ia mengatakan, setelah mendatangi sejumlah teman anaknya, dirinya menemukan adanya kesesuaian cerita terkait dugaan tindakan pelecehan yang dilakukan tersangka.

“Ternyata yang dikatakan anak saya itu saya cocok apa yang telah dikatakan anak saya, apa yang diperlakukan, apa yang dilakukan oleh Pak Kyainya kepada anak-anak tadi. Ya berkenaan dengan masalah itu pelecehan seksual tadi,” katanya.

Menurut dia, proses pelaporan tidak berjalan mudah. Ia mengaku beberapa kali mendapatkan intimidasi dan ancaman dari keluarga pelaku setelah membuat laporan polisi.

“Dalam proses setelah saya laporan, buat laporan itu saya beberapa kali mendapat intimidasi dari keluarga pelaku. Termasuk ancaman,” ucapnya.

Meski demikian, ia menegaskan tidak menyerah karena menganggap perjuangan tersebut bukan hanya demi anaknya sendiri, melainkan demi melindungi santriwati lain agar tidak menjadi korban.

“Saya di situ melihat banyak generasi atau anak-anak jadi korban. Itulah yang mulai dari niat saya untuk membuka laporan di Polres. Karena kalau dibiarkan itu mungkin saja banyak sekali jadi korban oleh oknum tadi,” katanya.

Ia juga mengungkapkan keterbatasan ekonomi yang dihadapi selama memperjuangkan kasus tersebut. Bahkan, dirinya mengaku harus berutang untuk biaya perjuangan mencari bantuan hukum maupun dukungan moral.

“Saya memang orang tidak punya Pak, nggak ada uang. Saya sampai ke sana kemari cari bantuan siapa yang mau bantu dari segi moral atau finansial,” ujarnya.

“Namanya orang kurang duit ya Pak, sampai utang-utang. Sampai kemarin saja belum bisa untuk tukang bensin itu masih kadang ada yang utang,” lanjut dia.

Meski begitu, ia mengaku lega setelah kasus tersebut mulai viral dan mendapat perhatian publik. Apalagi polisi kini sudah berhasil meringkus tersangka.

“Tapi saya terima kasih kepada semua masyarakat setelah ini itu dari media viral, alhamdulillah plong rasanya,” katanya.

Dalam konferensi pers tersebut, Pengacara Hotman Paris Hutapea kemudian menyoroti lamanya penanganan laporan tersebut di Polres Pati.

“Coba bayangin Juli 2024 baru sekarang ya begitu lama di Polres Pati. Di mana ini Polres Pati, mungkin Kapolresnya pun sudah ganti waktu itu ya,” ujar Hotman Paris.

Diketahui, polisi telah menangkap Ashari (51) oknum kiai sekaligus pendiri dan pengasuh pondok pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo, Pati yang sudah ditetapkan tersangka kasus pencabulan santriwati. Hasil penyelidikan sementara, tersangka diketahui sudah melakukan aksi pencabulan terhadap salah satu korban sebanyak 10 kali.

PATI - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M Sarmuji menyoroti pendiri pondok pesantren di Tlogowungu, Pati, berinisial AS diduga melakukan pemerkosaan terhadap puluhan santriwati. Kasus ini menandakan Indonesia sudah berada pada darurat pelecehan seksual.

"Kasus pelecehan seksual tidak lagi berdiri sebagai peristiwa sporadis. Dia telah menjadi pola yang berulang dan meluas di berbagai ruang kehidupan, termasuk lembaga pendidikan dan dunia kerja. Ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat pelecehan seksual," ujar Sarmuji, Rabu (6/5/26).

Dia meminta pengusutan kasus ini dilakukan secara terbuka. Institusi pendidikan harus mengambil tanggung jawab untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

"Setiap lembaga baik pendidikan maupun dunia kerja harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada lagi upaya menutup-nutupi kasus demi menjaga reputasi. Justru transparansi adalah kunci memulihkan kepercayaan publik," katanya.

Sekjen DPP Partai Golkar ini mendorong penguatan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pembentukan satuan tugas pencegahan di setiap lembaga, serta penyediaan sistem pelaporan yang aman bagi korban.

Menurut dia, peran negara sangat penting dalam memberikan perlindungan menyeluruh. “Pencegahan harus dimulai dari hulu. Edukasi tentang relasi yang sehat, penghormatan terhadap tubuh dan martabat manusia, serta kesadaran hukum harus menjadi bagian dari sistem pendidikan kita," ujar Sarmuji.

"Negara harus hadir secara utuh melindungi korban, menghukum pelaku, dan memastikan sistem yang mencegah kejahatan ini terus berulang. Jika tidak, kita akan terus kehilangan rasa aman sebagai bangsa," tambahnya.

Sebelumnya, polisi menetapkan AS sebagai tersangka atas dugaan pemerkosaan santriwatinya. Tindakan tersebut diduga berlangsung sejak tahun 2024. Korban diduga sekitar 30-50 santriwati.

PATI - Polisi memburu pendiri Ponpes Tahfidzul Qur'an Ndolo Kusumo sekaligus tersangka kasus dugaan pelecehan santriwati berinisial AS. Tersangka diduga kabur dari wilayah Pati, Jawa Tengah.

Wakasat Reskrim Polresta Pati AKP Iswantoro mengatakan, AS diduga telah berpindah lokasi tanpa memberikan informasi kepada pihak keluarga maupun penasihat hukum. "Keberadaan tersangka masih kami lakukan pencarian. Ada indikasi yang bersangkutan tidak berada di Pati dan tidak memberikan kabar kepada pihak mana pun," ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Dia berharap AS kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (7/5/2026). Mengenai jumlah korban, Iswanto menyampaikan laporan resmi yang diterima baru berasal dari satu pelapor yakni orang tua korban.

Sementara beberapa anak lainnya masih berstatus sebagai saksi dalam proses penyidikan. “Sementara yang lain masih sebagai saksi meskipun sebelumnya sempat ada lima orang yang memberikan keterangan," katanya.

Sebelumnya, AS yang merupakan pendiri pesantren di Pati harus berurusan dengan hukum setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerkosaan puluhan santriwati.

AS diketahui mendirikan ponpes yang berlokasi di Kecamatan Tlogowungu, Pati pada 2021. Ponpes tersebut saat ini memiliki 252 santri, di mana 112 di antaranya santriwati.

Kasus dugaan pelecehan itu terungkap setelah ada korban yang telah lulus buka suara atas perlakuan tak senonoh dari tersangka. Laporan itu dilayangkan korban ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati pada September 2024.

Kasus itu juga telah dilaporkan ke pihak berwajib. Namun, selang setahun lebih tidak ada perkembangan terkait proses hukum atas perkara tersebut.