PATI - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menelusuri jumlah pasti santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual oleh Pendiri Pondok Pesantren Ndholo Kusumo Ashyari. Hal ini dilakukan lantaran korban kekerasan seksual disebut mencapai 50 orang meski hanya beberapa yang berani melapor.

"Kalau jumlah korban memang kami masih melakukan pendalaman dan pencarian informasi lebih lanjut karena belum semua korban dapat kami jumpai," ujar Wakil Ketua LPSK Susilaningtias, Sabtu (9/5/2026).

Karena itu, tim LPSK diturunkan langsung ke lokasi kejadian untuk mencari korban. "LPSK jemput bola terkait kasus ini, ada tim LPSK yang turun ke Pati," katanya.

Wakil Ketua LPSK lainnya Wawan Fahrudin menambahkan LPSK akan menjamin keamanan korban dan saksi yang hendak memberi keterangan agar kasus ini terang benderang. "Kami siap memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban agar berani beraksi mengungkap perkara," ujarnya.

PATI - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M Sarmuji menyoroti pendiri pondok pesantren di Tlogowungu, Pati, berinisial AS diduga melakukan pemerkosaan terhadap puluhan santriwati. Kasus ini menandakan Indonesia sudah berada pada darurat pelecehan seksual.

"Kasus pelecehan seksual tidak lagi berdiri sebagai peristiwa sporadis. Dia telah menjadi pola yang berulang dan meluas di berbagai ruang kehidupan, termasuk lembaga pendidikan dan dunia kerja. Ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat pelecehan seksual," ujar Sarmuji, Rabu (6/5/26).

Dia meminta pengusutan kasus ini dilakukan secara terbuka. Institusi pendidikan harus mengambil tanggung jawab untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

"Setiap lembaga baik pendidikan maupun dunia kerja harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada lagi upaya menutup-nutupi kasus demi menjaga reputasi. Justru transparansi adalah kunci memulihkan kepercayaan publik," katanya.

Sekjen DPP Partai Golkar ini mendorong penguatan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pembentukan satuan tugas pencegahan di setiap lembaga, serta penyediaan sistem pelaporan yang aman bagi korban.

Menurut dia, peran negara sangat penting dalam memberikan perlindungan menyeluruh. “Pencegahan harus dimulai dari hulu. Edukasi tentang relasi yang sehat, penghormatan terhadap tubuh dan martabat manusia, serta kesadaran hukum harus menjadi bagian dari sistem pendidikan kita," ujar Sarmuji.

"Negara harus hadir secara utuh melindungi korban, menghukum pelaku, dan memastikan sistem yang mencegah kejahatan ini terus berulang. Jika tidak, kita akan terus kehilangan rasa aman sebagai bangsa," tambahnya.

Sebelumnya, polisi menetapkan AS sebagai tersangka atas dugaan pemerkosaan santriwatinya. Tindakan tersebut diduga berlangsung sejak tahun 2024. Korban diduga sekitar 30-50 santriwati.

PATI - ⁠Kasus pencabulan terhadap puluhan santriwati oleh oknum pengasuh pesantren Ndholo Kusumo, Ashari, Tlogosari, Pati, Jawa Tengah menyita perhatian publik. Ribuan warga yang mengatasnamakan Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi) Sabtu, 2 Mei 2026 lalu, mendatangi pesantren menuntut pelaku ditangkap dan diadili.

Sebelumnya, UPT PPA Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Pati mengonfirmasi perbuatan cabul oknum kiai pengasuh pesantren Ndholo Kusumo telah dilaporkan sejak 2024 oleh salah satu korban. Namun, laporan tersebut mengambang hingga April 2026 dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), kemudian pelaku ditetapkan sebagai tersangka.

Kuasa hukum para korban Ali Yusron juga telah mengkonfirmasi perbuatan tersangka dilakukan kepada santriwati mukim di pesantren dari keluarga kurang mampu, bahkan ada yang yatim. Pendidikan gratis untuk santri dimanfaatkan pelaku untuk berbuat asusila terhadap 30-50 santriwati. Para korban santriwati itu ada yang kelas 1 - 3 SMP, bahkan ada yang sudah lulus.

Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam mendesak pemerintah memberi perlindungan terhadap para korban dan keluarga.

“Lima puluhan korban dari keluarga kurang mampu, sebagiannya yatim. Pemerintah harus dan segera memberi perlindungan secara menyeluruh kepada korban dan keluarganya,” kata Gus Salam yang baru datang dari lawatan Silaturahmi PWNU - PCNU se DKI di Jakarta dalam ikhtiar khidmat PBNU pada Muktamar ke-35, Selasa (5/5/2026).

Gus Salam mengaku tidak bisa membayangkan derita para korban baik dari sisi ekonomi, psikologi, sosial, terutama masa depan para korban yang masih usia sekolah. Baginya, pemerintah dengan skema programnya harus bisa membangkitkan semangat mereka untuk bersekolah meraih cita-citanya.

Lihat video: Geger! Warga Kepung Rumah Kyai yang C4b*l1 50 Santriwati



”Perlu juga skema program untuk pemulihan ekonomi keluarganya. Ya itu. Keprihatinan mendalam tidak hanya kita rasakan untuk korban dan keluarga. Komunitas pesantren pun sangat terpukul oleh ulah oknum, seperti itu. Tapi itu tadi kita minta, negara dan pemerintah wajib hadir untuk mereka dengan perlindungan serta pemulihan kondisi korban dan keluarganya,” tambahnya.

Bagi Gus Salam, kejadian yang merusak citra pesantren seperti di Tlogosari, Pati tidak hanya sekali dua kali. Dirinya yang lebih 5 tahun bermitra dengan beberapa akademisi dan praktisi dari kalangan NU melalui tim kerja advokasi untuk pesantren ramah anak, terutama di Jawa Timur menemukan banyak kasus tindak kekerasan dan pelecehan di lingkungan pesantren.

“Tragedi Tlogosari, Pati dan kejadian serupa harus menjadi momentum bagi pesantren dan jam’iyyah NU di semua tingkatan untuk instrospeksi supaya kejadian serupa tidak terulang. Pesantren seperti kita ini harus bersikap reflektif. Menyadari kekurangan, mencari celah-celah kelemahan supaya bisa kita perbaiki sebaik mungkin untuk khidmah ilmu dan generasi masa depan. Itu sepenuhnya amanat,” ucapnya.

Gus Salam menyadari jam’iyyah Nahdlatul Ulama memiliki perangkat dan sumber daya yang sangat cukup untuk ikut mendampingi pesantren, melalui Rabithah Ma’ahid Indonesia (RMI) dalam memperbaiki kelemahan dan mengembangkan inovasi pelayanan.pesantren kepada para santri, anak didiknya.

“RMI NU bisa proaktif membantu menyiapkan instrumen bagi pesantren NU untuk mengontrol kemajuan pesantren dalam memberikan pelayanan kepada santri dan masyarakat. Sepanjang NU juga memiliki prioritas untuk melayani pesantren, melalui RMI bisa menyiapkan sistem, prosedur sekaligus upaya pendampingan dalam menyelaraskan perubahan untuk kemajuan pesantren,” katanya.

Menurut Gus Salam, transformasi pesantren adalah keharusan karena alam terus berubah mengikuti kemajuan pola hidup masyarakat. Apalagi, di zaman serba terbuka, pesantren memiliki dua tantangan untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat, yakni konsisten dengan kepribadian luhur dan tradisi para pendahulu, serta menyesuaikan diri terhadap perkembangan.

Terhadap ulah Ashari, pelaku cabul terhadap 50 santriwati yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Gus meminta aparat penegak hukum tegas.

“Tindak tegas dan terukur. Tangkap dan proses hukum secara transparan. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu, karena ini soal keadilan dan kemashlahatan bagi masyarakat, komunitas pesantren, masa depan generasi muda, terutama integritas negara dalam melindungi warganya,” ucapnya.

PATI - Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan memindahkan pendidikan santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo ke sejumlah sekolah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Langkah ini dilakukan imbas kasus pendiri sekaligus pengasus ponpes yang mencabuli santriwati.

“Pendidikan para santri Ndolo Kusumo harus terus berlanjut, ini yang juga menjadi fokus Kementerian Agama. Kita akan pindahkan para santri agar bisa melanjutkan sekolah di lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Pati,” ujar Direktur Pesantren Kemenag Basnang Said di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Langkah ini merupakan tindak lanjut Kemenag setelah menghentikan proses pendaftaran santri baru di Pesantren Ndolo Kusumo. Sedianya, jumlah santri di Ponpes Ndolo Kusumo mencapai 252 anak.

Dari jumlah itu, empat santri masih belajar di tingkat Raudlatul Athfal, 89 santri tingkat Madrasah Ibtidaiyah dan 30 anak di antaranya kelas 6 dan sudah mengkuti ujian sejak 4 – 12 April 2026. “Mereka yang kelas 6 tidak mukim di pesantren,” ucapnya.

Selain itu, ada 91 santri yang belajar di Sekolah Menengah Pertama, 50 santri di Madrasah Aliyah, dan 8 santri tidak sekolah atau hanya mondok. Mereka semua tinggal atau mukim di pesantren.

“Seluruh santri Ndolo Kusumo yang mukim di pesantren dipulangkan ke rumah masing-masing pada 2 dan 3 Mei 2026,” kata Basnang.

Selanjutnya, Kemenag Kabupatan Pati akan memfasilitasi proses kepindahan sekolah para santri. Pihaknya sudah mengidentifikasi dan merekomendasikan sejumlah lembaga baik pesantren, sekolah, atau madrasah.

Terdapat 6 lembaga pendidikan yang akan menjadi tujuan kepindahan para santri Ndolo Kusumo yaitu:

1. MI Khoiriyatul Ulum Sitiluhur, Gembong, Kab. Pati

2. MI Matholiun Najah Tlogosari, Tlogowungu, Kab. Pati

3. SMP Al-Akrom Banyuurip, Margorejo, Kab. Pati

4. MA Al-Akrom Banyuurip, Margorejo, Kab. Pati

5. MA Assalafiyah Lahar, Gembong, Kab. Pati

6. MA Khoiriyatul Ulum Trangkil, Kab. Pati

“Khusus Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kemenag juga akan memproses kepindahan mereka ke madrasah atau sekolah binaan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Pati,” ujar Basnang.

“Sejalan dengan proses afirmasi terhadap para santri, Kemenag juga akan mencabut tanda daftar (Ijop) Pesantren Ndolo Kusumo, Tlogosari, Tlogowungu, Pati,” tambahnya.

Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan ponpes kembali mencuat, salah satunya terjadi di Ponpes Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah. Seorang oknum pendiri ponpes berinisial S telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelecehan seksual terhadap puluhan santriwati.

Kasus ini mencuat setelah dilaporkan oleh korban yang sebagian besar adalah santriwati, termasuk anak yatim piatu. Dugaan pelecehan sudah dilaporkan sejak tahun 2024, namun baru terungkap secara luas pada Mei 2026. Pelaku diduga kerap menghubungi santriwati pada tengah malam.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah calon perangkat desa (caperdes) di lingkungan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan caperdes yang menjerat Bupati Pati nonaktif, Sudewo .

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4/2026).

Tiga caperdes yang dimaksud ialah Suyono selaku caperdes Sukorukun Kecamatan Jaken, Joko Lastari selaku caperdes Sidoluhur, dan Parmin selaku caperdes Trikoyo Kecamatan Jaken.

Tim penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan tiga saksi lain, yaitu Agus Susanto selaku Kepala Desa Slungkep, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Mujibur Rokman selaku pihak swasta, dan ARI Sih Hartono selaku Kabag Hukum Setda Kabupaten Pati. "Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Sektor Sumber Rembang," ujarnya.

Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik dari keterangan mereka. KPK pun belum memberikan informasi terkait hadir atau tidaknya para saksi yang dimaksud.

Diketahui, KPK menangkap Sudewo bersama tujuh orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026). Setelah pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, empat orang ditetapkan sebagai tersangka termasuk Sudewo.

"Setelah ditemukan kecukupan alat bukti KPK menetapkan empat tersangka di antaranya SDW selaku Bupati Pati periode 2025-2030," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, Selasa (20/1/2026).

Selain Sudewo, tiga tersangka lainnya yaitu Abdul Suyono (YON) selaku Kepala Desa Karangrowo; Sumarjiono (JION) selaku Kepala Desa Arumanis; dan Karjan (JAN) selaku Kepala Desa Sukorukun.

Asep mengatakan, seluruh tersangka langsung dilakukan penahanan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 8 Kepala Desa di Kabupaten Pati terkait dugaan rasuah yang menyeret Bupati Pati nonaktif Sudewo . Mereka diperiksa di Polrestabes Semarang, Kamis (26/2/2026).

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, 8 orang itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. "KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Pemkab Pati," ujar Budi, Kamis (26/2/2026).

Selain 8 Kepala Desa, KPK juga memanggil 6 orang lainnya yang merupakan calon perangkat desa termasuk perangkat desa yang tengah menjabat. Dengan demikian, ada 14 saksi yang diperiksa hari ini.

Budi tidak merinci materi apa yang didalami. "Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polrestabes Semarang," ucapnya.

14 Saksi yang Diperiksa KPK, Kamis (26/2/2026):

1.Ismunardi (ISM) – Kades Purworejo Kec Margoyoso

2.Sugiyono (SUG) – Kades Tambakharjo Kec Trangkil

3.Udin Nur Mahfud (UNM) – Caper untuk Sekdes Gadu Kec Gunungwungkal

4.Siti Rohman (SR) – Caper untuk Kasi Tata Usaha Desa Gadu Kec Gunungwungkal

5.Kunowo (KUN) – Caper (Kasi Perencanaan) Desa Gadu Kec Gunungwungkal

6.Anang Firdaus (AF) – Caper Kaur Keuangan Ds Perdopo Kec Gunungwungkal

7.Sigit Eko Wahyudi (SEW) – Caper Kasi Perencanaan Ds Perdopo Kec Gunungwungkal

8.Ahmad Useri (AU) – Kepala Desa Sumbersari (Ketua Paguyuban Kades se-Kec Kayen)

9.Eko (EK) – Kasi Pelayanan Desa Sumberejo

10.Wiryanto (WI) – Kades Sekarjalak Kec Margoyoso (Ketua Paguyuban)

11.M. Zainuri (MZ) – Kades Wonosekar Kec Gombong (Ketua Paguyuban)

12.Sukawi (SUK) – Kepala Desa Sumberagung

13.Kusairi (KUS) – Kepala Desa Sumbersari

14.Sugito (SUG) – Kepala Desa Banyuurip.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 13 saksi dalam kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa (Caperdes) di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Dalam pemeriksaan ini, tim mendalami terkait pengumpulan uang pemerasan yang diperintahkan oleh Bupati Pati nonaktif, Sudewo.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan 13 saksi diperiksa di Polres Semarang, Rabu (25/2/2026). Budi menyampaikan penyidik meminta keterangan terkait Tim 8 yang berisikan bekas anggota tim sukses Sudewo (SDW)

"Para saksi diklarifikasi selaku eks timses dan tim 8 ataupun tim transisi Bupati Pati (SDW) dan kaitannya dengan pengambilan keputusan serta ploting pengadaan barang dan jasa di Kab. Pati," kata Budi.

Budi menjelaskan penyidik lembaga antirasuah turut meminta penjelasan mengenai pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati Tahun 2026.

"Penyidik juga meminta penjelasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati Tahun 2026 dan permintaan serta pengumpulan uang yang diperintahkan oleh Bupati," ujarnya.

Perkara ini terkuak dari peristiwa tertangkap tangan Bupati Pati nonaktif Sudewo yang berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan. Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Calon Perangkat Desa (Caperdes) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yakni; Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati.

Selain Sudewo, KPK juga menetapkan status tersangka kepada Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken; Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken; dan Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa (20/1/2026).

Asep menjelaskan kejadian ini bermula pada akhir tahun 2025 ketika Kabupaten Pati mengumumkan formasi jabatan perangkat desa pada Maret 2026, di mana pembahasan pengisian jabatan berlangsung pada November 2025.

Sudewo bersama timsesnya memanfaatkan momen tersebut dengan meminta uang kepada para Calon Perangkat Desa. Setiap kecamatan telah ditunjuk kepala desa yang juga bagian dari Timses Sudewo sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) atau dikenal sebagai Tim 8.

Asep menyebut dalam tim tersebut, YON dan JION menghubungi kepala desa untuk mengumpulkan uang dari para Calon Perangkat Desa.

"Berdasarkan arahan SDW, YON dan JION kemudian menetapkan tarif sebesar Rp165 juta s.d Rp225 juta untuk setiap Caperdes yang mendaftar. Besaran tarif tersebut sudah dimark-up oleh YON dan JION dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta," jelas Asep.

Pasalnya pengumpulan uang tersebut Calon Perangkat Desa diancam berupa penutupan pendaftaran Calon Perangkat Desa di tahun berikutnya.

Uang yang terkumpul hingga 18 Januari 2026 sebanyak Rp2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Uang diduga mengalir ke Sudewo.

"Selain itu, Tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp2,6 miliar, yang diamankan dari penguasaan JAN, JION, YON, dan SDW," tandas Asep.

Atas perbuatannya, terhadap para Tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Senin (19/1/2026). Kali ini, operasi senyap tersebut digelar di Kabupaten Pati , Jawa Tengah.

Adanya OTT ini dikonfirmasi Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Namun, dia belum menjelaskan lebih jauh perihal operasi senyap tersebut.

"Terkait yang di wilayah Pati saat ini masih berprogres. Kita sama-sama tunggu perkembangannya," ujarnya.

Dalam OTT KPK sudah ada pihak yang ditangkap. Nanti Budi akan menyebutkan siapa saja pihak yang tertangkap.

"Ya, nanti kami akan update perkembangannya, siapa saja yang diamankan, siapa saja yang dilakukan pemeriksaan, nanti kami akan sampaikan," ucapnya.

Budi belum mengungkapkan perihal perkara terkait adanya OTT yang dimaksud, termasuk barang bukti yang disita.

Bisnis.com, SEMARANG - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Tengah mendorong hilirisasi sekaligus modernisasi industri garam rakyat.

Hal tersebut dilakukan salah satunya melalui peningkatan produktivitas serta bantuan sertifikasi yang diberikan kepada empat kelompok petani garam di Kabupaten Demak, Jepara, Rembang, dan Pati pada Selasa (11/11/2025).

"Bantuan ini sebenarnya dalam rangka kita menyejahterakan petani, para nelayan, maupun petambak garam yang ada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan," ujar Rahmat Dwisaputra, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah.

Rahmat menjelaskan bahwa dukungan tersebut diharapkan dapat ikut memberikan efek domino bagi sektor industri makanan dan minuman di Jawa Tengah. Pasalnya, selama ini, sektor industri tersebut masih banyak menggantungkan bahan baku impor.

"Yaitu terigu maupun garam. Hari ini kami memberi bantuan tadi juga melakukan business matching kepada beberapa perusahaan besar produsen makanan dan minuman," lanjutnya.

Hambali, salah seorang perwakilan kelompok petani garam dari Desa Surodadi, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut.

Selama ini, petani garam hanya mengandalkan metode serta alat-alat tradisional untuk memproduksi garam krosok yang berkualitas rendah.

Garam krosok itu biasa dibeli para tengkulak langsung seharga Rp100.000/kuintal. Hambali menuturkan, jika diolah dengan lebih modern, garam-garam yang dihasilkan itu bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Selisihnya bahkan bisa mencapai 4 kali lipat dari harga garam krosok yang diproduksi.

"Jadi (kami) minta kepada pemerintah, bantuan geomembran untuk meningkatkan hasil produksi. Sekarang itu hasilnya luar biasa, garamnya bagus, hasilnya putih. Kalau tradisional itu kan satu minggu panen, sekarang hanya 3 sampai 4 hari sudah bisa dipanen," kata Hambali.

Hambali mengaku siap jika diajak untuk beralih menggunakan metode maupun alat produksi yang lebih modern. Syaratnya, pemerintah mesti turun tangan dan membantu petani-petani garam sepertinya.

"Kami membutuhkan bantuan alat untuk pengolah garam. Sampai sekarang di Jepara ini belum ada alat seperti itu. Yang punya pabrik-pabrik yang ada di Pati," ujar pria paruh baya tersebut.